PENAJAM — Warga Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, diminta tertib adiminstrasi kependudukan (adminduk) terkait adanya pembagian sembako atau bahan makanan oleh pemerintah setempat, sebagai dampak pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

“Jumat lalu dilakukan pembagian bahan makanan di salah satu kelurahan di Kecamatan Penajam sebagi pilot project, ternyata ada warga yang tinggal di kelurahan itu tapi KTP-nya di kelurahan lain,” ujar Humas Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten PPU Budi Santoso di Penajam, Senin.

Atas perbedaan data yang telah dimiliki oleh Pemkab PPU dengan kenyataan di lapangan, hal ini tentu akan menyebabkan masalah tersendiri bagi tim maupun bagi Ketua RT yang menyalurkan bantuan, padahal Pemkab PPU ingin semua warga PPU mendapat jatah bahan makanan.

Untuk itu, dia minta warga PPU yang pindah dari kelurahan satu ke kelurahan lain, dari desa satu ke desa lain, maupun yang pindah RT, segera melapor ke RT yang sesuai dengan adminduk sehingga RT tersebut bisa koordinasi dengan tim untuk menyalurkan bantuan yang siap dibagikan.

Bantuan bahan makanan yang dibagikan oleh Pemkab PPU sebagai dampak pandemi Coronavirus sindrom pernapasan akut berat 2 atau SARS-CoV-2 yang menyebabkan infekasi pernapasan COVID-19 ini, berupa paket, yakni satu kepala keluarga (KK) mendapat satu paket.

Tiap paket bantuan sosial ini berisi berisi satu karung beras yang berisi 10 kilogram (kg), 2 kardus mie instan, 1 piring telur ayam (30 butir), 2 kilogram gula pasir, dan 1 liter minyak goreng.

Bantuan sosial berupa paket bahan makanan pokok ini diperuntukkan bagi 56.247 KK di PPU (termasuk cadangan), karena semua warga setempat terdampak pandemi COVID-19.

Penyaluran bantuan sosial dilakukan karena tim di Pemkab PPU telah memiliki data seluruh KK di setiap desa dan kelurahan yang tersebar pad empat kecamatan, yakni Kecamatan Penajam, Waru, Babulu, dan Kecamatan Sepaku.

Pemerintah Kabupaten PPU tidak memilah atau memilih dalam pembagian paket bahan makanan ini, tidak membedakan yang mampu atau yang kurang mampu, namun merata sebagai bentuk bantuan sosial akibat pandemi, namun tetap berdasarkan pada data kependudukan yang ada.

Pembagian paket bahan makanan untuk 56.247 KK yang tersebar di 30 desa dan 24 kelurahan ini dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama telah dilakukan di Kecamatan Penajam yang dimulai dari Kelurahan Penajam, Jumat lalu, kemudian akan dilanjutkan ke desa dan kelurahan lainnya.

“Sekali lagi saya sarankan, bagi warga yang pindah domisili agar melapor ke RT sesuai adminduk untuk tertib administrasi, karena jika tidak tertib administrasi, bisa berisiko tidak mendapat jatah paket karena Ketua RT saat membagikan paket bahan makanan, berpedoman pada data yang ada,” ujarnya. (mg)

Samarinda—- Kluster Ijtima Gowa kembali menyumbangkan 2 Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di Kaltim. 2 pasien PDP tersebut berasal dari Kabupaten Kutai Barat (Kubar).

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Provinsi Kaltim, Andi Muhammad Ishak menjelaskan 2 kasus baru PDP di Kubar berjenis kelamin laki-laki berusia masing-masing 46 dan 37 tahun.

“Mereka pelaku perjalanan dari Gowa mengalami keluhan medis demam batuk dan pilek, keduanya dilakukan rawat isolasi di asrama Dispora Kubar,” jelasnya saat video conference melalui aplikasi zoom cloud video meeting, Senin (13/4/2020).

2 pasien tersebut jelas Andi, telah melakukan pemeriksaan rapid test antibodi Covid-19 pada tanggal 1 April 2020 dengan hasil negatif, kemudian melakukan pemeriksaan ulang rapid test pada tanggal 11 April 2020 dengan hasil positif.

Untuk pendataan kluster Gowa asal Kaltim jelas Andi hingga saat ini tercatat sebanyak 688 pelaku perjalanan dari jumlah itu baru 192 orang yang terdata yaitu sebanyak 152 Orang Dalam Pemantauan (ODP), 31 Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan 9 orang tanpa gejala (OTG).

Oleh karena itu, pihaknya meminta agar masyarakat yang merasa memiliki riwayat perjalanan dari Gowa untuk melaporkan diri ke call center yang sudah disediakan kabupaten/kota masing-masing.

Sementara itu, lanjutnya untuk hari ini tidak ada penambahan hasil positif dan negatif Covid-19 di Kaltim sehingga data masih sama dengan sehari sebelumnya yaitu positif ada 35 kasus dan negatif ada 148 kasus.

Disamping itu penambahan kasus juga terjadi untuk kategori ODP per hari ini sebut Andi, terdapat tambahan sebanyak 44 orang, sehingga total ODP sebanyak 5.424 kasus, selesai pemantauan 3.879 kasus dan 1.545 masih dalam proses pemantauan.

 

Samarinda – Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) telah membentuk Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju dan Mandiri) tersebar di kabupaten/kota se Kaltim.

Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad mengatakan, Desa Prima merupakan salah satu program pemberdayaan perempuan dengan sasaran kaum perempuan di wilayah-wilayah yang masuk kategori miskin.

“Desa Prima dibentuk berdasarkan SK Bupati maupun SK Walikota di masing-masing kabupaten dan kota, kecuali Mahakam Ulu. Hingga saat ini ada 60 Desa Prima,” sebut Halda saat video conference Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim, Senin, (13/4/2020).

Menurut Halda, desa ini sebagai percontohan untuk menanggulangi kemiskinan sekaligus meningkatkan ekonomi perempuan dengan memanfaatkan seluruh potensi di desa melibatkan peran lintas sektor terkait.

Dalam Desa Prima lanjutnya, dibentuk kelompok yang beranggotakan 10 hingga 15 orang bahkan ada 25 orang. Namun, total anggota seluruhnya sekitar 1.000 orang tergabung dalam usaha ultra mikro.

“Kondisi penyebaran wabah virus corona (Covid-19) saat ini mereka terdampak. Ada yang mengalihkan kegiatannya penjahit masker dan berkebun. Ada pula yang beralih menjadi penjual gorengan. Walaupun ada yang masih tetap menekuni usahanya namun mengurangi produksinya,” jelas Halda.

Khusus pembuat/penjahit masker, ungkap Halda, keterampilan tersebut diperoleh pada pelatihan dan pembinaan yang dilakukan DKP3A pada 2018 lalu.

“Dari beberapa anggota binaan Desa Prima yang kami hubungi, mereka berharap mendapatkan bantuan sembako, modal usaha dan mesin jahit. Selin itu, kedepan kami akan segera berkoordinasi dengan Disperindagkop Kaltim terkait penyaluran bantuan sosial untuk usaha ultra mikro yang terdampak Covid-19,” imbuhnya.

RDP dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub diikuti HM Syahrun, Yusuf, Jumahir Jahidin, Sutomo Jabir, Achmad Reza, Bagus Susetyo, Hj Puji Setyowati, Veridiana Huraq, Ely Hartati Rasyid serta puluhan anggota DPRD Kaltim.

Tampak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Riza Indra Riadi, Kepala Disperindagkop UKM Fuad Assadin, Kepala Dinas Sosial Agus Hari Kesuma, Kepala Dispar Sri Wahyuni, Kepala Satpol-PP Gede Yusa serta beberapa pimpinan OPD lingkup Pemprov Kaltim.

Kutai Barat – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) kembali merilis update data terbaru pada pencegahan covid-19 di Kubar per 12 April 2020. Seperti disampaikan langsung Drs.Yacob Tullur, MM Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Barat didampingi Kasubag Sumba Polres Kubar, Kompol Iswahyudi, Kadishub, Drs.Rakhmat,M.Si, Kabag Humas Pemkab, Hendrita Teofila, Kadiskes,  dr.Ritawaty Sinaga, Direktur RSUD HIS, dr.Akbar, Kabid Perencanan Penangangan Bencana Darurat pada  BPBD Kubar, Kamius Junaidi. Saat menggelar jumpa pers di Media Center Covid-19, Minggu (12/4/20).

Terungkap ada tambahan 6 orang dinyatakan positif  Covid-19 dari 20 warga klaster Gowa yang dikarantina di asrama Paskibra. Kemudian di tambah 3 orang warga yang telah di Rapid Test oleh PKM Jambuq Kecamatan Bongan, yang juga dinyatakan terkonfirmasi positif  Covid-19.

“Hari ini, kita lakukan rapid tes untuk tahap dua. Ternyata ada tambahan 9 orang yang dinyatakan positif. Sehingga jumlahnya pasien yang terkonfirmasi positif covid-19 menjadi 10 orang. Dengan satu pasien yang saat ini menjalani Isolasi di RSUD Harapan Insan Sendawar(HIS),” ungkap Sekda Kubar

Yacob Tullur menyebutkan, tim gugus tugas saat ini telah mempersiapkan ruang isolasi di asrama paskibra Kubar untuk 9 pasien yang dinyatakan positif. Kemudian hasil rapid test kembali dikirim ke Surabaya untuk dilakukan Swab Test Covid-19.

“Sambil menunggu hasil Swab Test, kita sudah siapkan ruang isolasi. Dan hari ini tadi juga telah dilakukan penjemputan kepada 3 orang pasien positif di PKM Jambuq Kecamatan Bongan,” tuturnya.

Jika hasil rapid tes (serum) yang dikirim ke Surabaya itu nanti dipastikan memang positif, maka ke 10 pasien yang terinfeksi virus corona segera di isolasi tempat yang telah disiapkan pemerintah yaitu RS Pratama Linggang Bigung.

“Saya menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada dengan melakukan physical distancing, menjaga jarak serta hindari kerumunan orang banyak. Lebih baik mencegah dari pada harus mengobati,” pesan Sekda.

Selain itu, ia menerangkan bahwa persiapan Rumah Sakit Pratama Linggang Bigung sudah siap 100 persen digunakan untuk isolasi khusus bagi sejumlah pasien yang nantinya dinyatakan hasil Swab Test terkonfirmasi Covid-19.

“Kembali saya mengingatkan agar semua pihak menjaga kesehatan dan mematuhi imbauan untuk menjaga jarak (physical distancing). Ini harus jadi perhatian semua orang dengan jaga kesehatan dan jaga jarak,” pungkasnya.

Kutai Timur – Keberadaan pos pemeriksaan dan pemantauan yang dibentuk Pemerintah Kutai Timur (Kutim) pada setiap pintu masuk ke wilayah Kutim, dinilai efektif untuk melakukan pemantauan terhadap aktifitas keluar-masuk warga, serta antisipasi jika ada warga atau pendatang yang masuk ke Kutim dan terdeteksi memiliki gejala-gejala gangguan kesehatan yang mengarah pada indikasi terpapar Virus Corona atau Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Demikian diungkapkan Wakil Bupati Kutim, Kasmidi Bulang kepada awak media, Sabtu (11/4) kemarin.

Dikatakan, keberadaan pos penjagaan pada setiap pintu masuk ke wilayah Kutim yang telah dibentuk dan berjalan lebih kurang selama 3 minggu, cukup efektif untuk mendata setiap warga Kutim yang masuk atau keluar wilayah Kutim. Selain itu, pos penjagaan ini juga memberikan informasi kepada tim COVID-19 Kutim terkait aktifitas masuknya pendatang dari luar Kutim, terutama dari daerah yang rawan penyebaran COVID-19.

“Saya menilai lebih kurang 3 minggu berjalan dari kegiatan yang dilakukan tim gabungan pada setiap pos penjagaan yang ditempatkan di setiap jalur masuk wilayah Kutim, sudah cukup efektif. Aktifitas keluar-masuk masyarakat bisa terpantau dan terlaporkan secara rutin ke Posko Utama COVID-19 Kutim. Terutama bagi warga Kutim ataupun masyarakat pendatang yang diketahui baru tiba dari daerah-daerah yang telah terjadi penyebaran atau penularan secara transmisi lokal, ataupun dari daerah episentrum yang menjadi zona merah penyebaran COVID-19,” ujarnya.

Lanjutnya, dari instruksi yang telah diberikan kepada petugas pemeriksa pada setiap pos, jika dalam proses pendataan warga masuk memang menemukan ada yang mengalami gangguan kesehatan dan mengarah pada indikasi dugaan terpapar COVID-19, maka bisa langsung diarahkan kepada Rumah Sakit yang telah ditunjuk sebagai Rumah Sakit rujukan penanganan COVID-19, yakni RSUD Kudungga Kutim.

“Pada setiap pos jaga sudah kami siapkan tenaga kesehatan. Sehingga masyarakat yang masuk-keluar tidak hanya dilakukan pendataan kartu identitas serta alamat tujuan di wilayah Kutim, tetapi juga dilakukan pemeriksaan kesehatan, terutama pengecekan suhu tubuh menggunakan alat pengukur temperatur suhu tubuh. Jika suhu tubuhnya melebihi batas wajar atau di atas 37 derajat celsius, maka tim kesehatan akan langsung merujuk warga tersebut untuk ditangani secara medis, melalui petugas medis Puskesmas setempat. Jika kondisinya cukup parah, maka akan langsung dirujuk ke RSUD Kudungga,” jelas Kasmidi.

Ditambahkan Kasmidi, saat ini Pemkab Kutim sudah memberlakukan penempelan stiker informasi kepada setiap warga Kutim maupun pendatang yang masuk ke wilayah Kutim, usai dilakukan pendataan oleh petugas di setiap pos jaga pintu masuk. Jika diketahui warga atau pendatang tersebut usai melakukan perjalanan dari daerah yang termasuk zona merah COVID-19 ataupun telah terjadi penularan secara orang perorang atau transmisi lokal, maka di rumah warga tersebut akan dipasangi stiker informasi berwarna merah dengan status ODP (Orang Dalam Pemantauan).

“Jika diketahui warga ataupun pendatang tersebut baru tiba atau usai melakukan perjalanan dari daerah yang termasuk zona merah, maka di rumahnya petugas akan memasang stiker merah sebagai ODP (Orang Dalam Pemantauan, red). Sementara jika bukan berasal dari daerah zona merah, diberikan stiker berwarna putih dengan informasi sebagai pelaku perjalanan. Namun baik penerima stiker merah maupun putih, keduanya tetap diwajibkan melakukan isolasi secara mandiri di rumah selama 14 hari dan akan dilakukan pengawasan oleh Ketua RT maupun petugas medis Puskesmas di wilayah masing-masing. Jika selama masa isolasi mandiri diketahui warga tersebut “Nakal” dan tetap beraktifitas di luar rumah, maka petugas keamanan dari Babinsa dan Babin Kamtibmas akan memasang garis polisi pada rumah warga tersebut,” tegas Kasmidi.

SAMARINDA—- Pandemi Covid-19 yang menyebar di berbagai daerah menimbulkan masyarakat banyak kehilangan mata pencaharian karena memilih untuk tetap tinggal di rumah, hal ini tentunya membuat masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi bagi keluarganya. Seperti halnya Pendapatan driver Ojol (ojek online) kian menurun akibat terdampak penyebaran virus corona ternasuk di Samarinda Kalimantan Timur, Senin (13/4/2020).

Tidak diragukan lagi, kepedulian yang tinggi terhadap sesama merupakan bentuk nyata yang dimiliki oleh setiap personel TNI, karena patut disadari TNI ada dan besar bersama rakyat, hal ini diwujudkan dalam bentuk kepedulian ke sesama yang selalu diberikan oleh anggota TNI.

Hal inilah yang mendorong anggota Denkesyah (Detasemen Kesehatan Wilayah) 06.04.01 Samarinda, Peltu Achmad Ghazaly di damping sang istri berbagi, membagikan ratusan paket makan siang bagi driver ojol (grab, gojek, maxim, dan kurir) yang ada di Kota Samarinda di Jln. Anggur depan Akper Pemprov Kaltim Samarinda.

Peltu Achmad Ghazaly menuturkan banyak donatur yang mau menyumbangkan rejekinya baik dari kalangan Militer, PNS dan warga sipil. Kami sudah 3 kali melaksanakan bagi-bagi makan dengan ojek online pertama hari Jum’at tanggal 3 April 2020, kedua hari Senin tanggal 6 April 2020 dan ketiga hari Senin 13 April 2020, alhamdulillah setiap bagi-bagi kita bisa habiskan hingga 200 kotak nasi.

“Kami merasa prihatin, dan salah satu yang kami rangkul disini ialah teman – teman Driver Ojol, dimana teman – teman ini salah satu yang terdampak langsung dari sisi ekonomi atas wabah ini,”ujarnya.

Tambahnya, karena banyaknya rumah makan yang tutup, banyaknya orang yang biasanya menggunakan jasa Ojol, karena ada himbauan Sosial Distancing, jadi customer takut kontak secara dekat, sehingga orderannya juga berkurang.

Penrem 091/ASN

 

 

 

Kutai Timur – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus bergerak membagikan bantuan paket bahan pokok bagi masyarakat miskin dan kurang mampu yang terdampak akibat merebaknya wabah Virus Corona atau Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kutim, khususnya di Kecamatan Sangatta Utara dan Kecamatan Sangatta Selatan. Dari data Dinsos Kutim, hingga Sabtu (11/4) kemarin, sebanyak 6.469 paket bantuan sembako sudah tersebar di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan.

Demikian disampaikan Kepala Dinsos Kutim, Jamiatul Khair baik dalam laporannya pada rapat monitoring dan evaluasi (Monev) Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kutai Timur, Sabtu (11/4) di posko utama Gugus Tugas COVID-19 Kutim pada kantor BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Kutim, Sangatta.

“Hingga kemaren (Jum’at, 10/4/2020, red) sudah tersebar paket bantuan sembako sebanyak 5.769 paket di Kecamatan Sangatta Utara dan Kecamatan Sangatta Selatan. Sementara hari ini (Sabtu, 11/4/2020) sudah tersebar sebanyak 700 paket sembako di Kecamatan Sangatta Selatan. Sehingga totalnya mencapai 6.469 paket bantuan sembako kami sudah bagikan kepada 6.469 KK (Kepala Keluarga, red) keluarga miskin dan kurang mampu, yang memang terdampak dari COVID-19,” ujar Jami.

Namun, dari proses pembagian di lapangan, ternyata sejumlah permasalahan dan kendala ditemui. Di antaranya, dari data yang disetorkan oleh masing-masing Ketua RT (Rukun Tetangga) kepada pihak Kepala Desa dan Kelurahan, ternyata di lapangan ditemui ada penerima yang statusnya Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI dan Polri, bahkan karyawan perusahaan batubara. Sehingga bantuan tersebut langsung dialihkan dan tidak diberikan sebagaimana kesepakatan awal, bahwa bantuan hanya diberikan kepada warga miskin dan kurang mampu saja.

“Di lapangan ternyata banyak ditemukan ada PNS, anggota TNI dan Polri serta karyawan perusahaan tambang batubara. Sehingga tim pembagi yang dikawal khusus oleh anggota TNI-Polri serta Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutim, langsung mengalihkan bantuan kepada orang yang lebih berhak dan benar-benar membutuhkan. Bahkan kami (Dinsos Kutim, red) di gudang logistik langsung didatangi oleh orang-orang yang mengaku berprofesi sebagai tukang sayur, tukang kebun dan lainnya yang kini sudah tidak memiliki penghasilan akibat COVID-19. Karenanya sejak Sabtu (11/4/2020, red) malam, pendistribusian kami hentikan sementara dan dilakukan evaluasi serta pendataan ulang,” jelas Jami.

Ditambahkan Jami, dari pendataan ulang yang dilakukan tim Dinsos Kutim, dari data semula penerima bantuan paket sembako di Kecamatan Sangatta Utara dan Kecamatan Sangatta Selatan yang berjumlah 18.000 KK, kini menjadi 20.000 KK atau bertambah sebanyak 2.000 KK. Sementara program pembagian sembako ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang, sehingga penerima bantuan paket sembako di Kecamatan Sangatta Utara dan Kecamatan Sangatta Selatan, total berjumlah 60.000 KK. Untuk 1 Paket sembako bernilai Rp 350.000, maka total anggaran yang dibelanjakan mencapai Rp 21 miliar, diluar biaya operasional dan kesehatan petugas.

“Dari jumlah 18.000 KK (Kepala Keluarga, red) penerima bantuan paket sembako di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, kini menjadi 20.000 KK, atau ada penambahan sebanyak 2.000 KK. Jadi total bantuan paket sembako yang akan diberikan selama tiga bulan atau hingga bulan Juni mendatang, mencapai 60.000 paket sembako untuk 60.000 KK. Sehingga total anggaran yang digunakan untuk belanja sembako mencapai Rp 21 miliar, diluar biaya operasional dan lainnya,” beber Jami.

Samarinda— Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Samarinda, melakukan rapat koordinasi bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Samarinda, pengurus cabang Muhammadiyah, pengurus daerah NU, Disperindag Samarinda, dan Bulog beberapa waktu lalu.

Pada rapat koordinasi tersebut disepakati kadar zakat fitri dan fidyah Samarinda, tahun 2020 atau 1441 hijriah.

Berikut ketetapan kadar zakat fitri dan fidyah Samarinda:

1. Kadar zakat fitri dengan beras adalah 2,5 kilogram per jiwa.

2. Kadar zakat fitri berupa uang:

– Kategori I (Rp 60.000), per jiwa.

– Kategori II (Rp 45.000), per jiwa.

– Kategori III (Rp 30.000), per jiwa

3. Kadar fidyah disesuaikan dengan beras 6,5 ons, dengan nilai;

– Kategori I (Rp 40.000), per hari.

– Kategori II (Rp 30.000), per hari.

– Kategori III (Rp 25.000), per hari.

(Sumber: Kemenag Samarinda)

“Untuk beras, jumlahnya sama dari tahun-tahun sebelumnya, yakni 2,5 kilogram. Sementara untuk uang, disesuaikan dengan harga beras di pasaran. Informasi harganya dari Bulog,” kata Kepala Kantor Kemenag Samarinda Masdar Amin, saat dikonfirmasi.

Sementara itu, untuk mekanisme pembayaran zakat, menjadi wewenang Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Samarinda.

Diketahui, sesuai edaran Kementerian Agama RI, salah satu poinnya menghadapi wabah corona yang menjangkiti sebagian besar wilayah di Indonesia, maka pembayaran dan penyaluran zakat dilakukan dengan cara transfer.

Sebagai arahan dari Kemenag, Baznas Samarinda, akan membuka pembayaran zakat fitri dengan sistem transfer.

“Kami akan membuka pembayaran zakat fitrah secara online. Karena kan tatap muka harus dikurangi ini, akibat pandemi Covid-19,” kata Rusfauzi Hamdi, Ketua Baznas Samarinda.

“Kami punya rekening baku sudah di Baznas Samarinda. Ada di beberapa bank. Bagi warga yang hendak membayar zakat bisa mentransfernya ke rekening Baznas Samarinda,” sambungnya.

Tidak hanya dengan sistem transfer, Baznas Samarinda juga berencana membuka posko penerimaan zakat. Namun dengan catatan, membatasi jumlah orang yang bayar zakat, sehingga tidak menjadi tempat berkumpulnya banyak orang.

Tana Paser – Menyikapi informasi yang beredar di media sosial, terkait 3 warga Paser yang diberitakan positif Corona atau COVID-19, Pemkab Paser menggelar konferensi pers di Kantor Bupati Paser, Sabtu 11 April 2020.

Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Paser Amir Faisol mengatakan, bahwa ketiga warga tersebut belum dinyatakan positif Corona.

“Saya sampaikan, bahwa ketiga pasien tersebut belum positif terjangkit virus corona,” kata Amir saat konferensi pers.

Amir mengatakan hasil positif yang beredar di media sosial, merupakan hasil tes cepat atau rapid test. Hasil rapid tes tersebut kata Amir belum bisa dijadikan hasil akhir, terhadap ketiga orang tersebut.

“Hasil rapid tes belum tentu positif yang bersangkutan terjangkit corona. Masih ada tes laboratorium,” ucap Amir.

Amir menegaskan bahwa hingga saat ini di Kabupaten Paser belum ada kasus positif Corona. Ketiga pasien yang viral di media sosial, sementara hasilnya rapid test-nya positif, perlu diuji lebih lanjut melalui tes laboratorium.

“Saya tegaskan, hingga saat ini belum ada kasus positif Corona di Kabupaten Paser,” tegas Amir.

Oleh karena itu, masyarakat Paser untuk tetap tenang, tidak panik, dan melaksanakan imbauan pemerintah, yakni berdiam diri di rumah, menjaga pola hidup bersih.

Amir juga meminta kepada masyarakat untuj selalu menggunakan masker jika ingin keluar rumah.

“Saat ini kami imbau, masyarakat gunakan masker jika ingin keluar. Tetap tenang, jangan panik. Jaga kesehatan dan setia mungkin kurangi aktivitas di luar,” jelasnya.

Diketahui bahwa saat ini Pemkab Paser telah merawat ketiga warga tersebut di RSUD Panglima Sebaya. Status mereka yakni Pasien Dalam Pengawasan.

BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang mewajibkan masyarakat memakai masker apabila beraktivitas di luar rumah. Pemakaian masker bukan hanya untuk orang yang sakit saja.

Namun, masyarakat yang sehat pun memakai masker, hal ini sesuai anjuran dari organisasi kesehatan dunia ( WHO ) demi mencegah penyebaran Covid-19.

“Kita ingin setiap warga yang harus keluar rumah untuk wajib pakai masker,” kata Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, belum lama ini.

Stok masker memang mengalami kelangkaan sejak virus corona mewabah. Namun, sebelumnya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto meminta warga yang sehat tak perlu memakai masker demi mencegah kelangkaan.

“Karena di awal WHO menyampaikan yang pakai masker hanya yang sakit, tapi sekarang semua yang keluar harus pakai masker,” kata Neni.

WHO sebelumnya menyatakan dukungan agar semua orang menggunakan masker di tempat umum untuk mencegah penyebaran dan penularan virus corona jenis baru.

Selain itu, Neni juga menganjurkan warga Bontang melakukan olahraga di rumah, sebagai upaya meningkatkan imunitas tubuh. Apalagi kalau bukan untuk melawan pandemi Covid-19 yang melanda Bontang saat ini.

Dia berkata pemerintah melalui program PHBS dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) menjadikan olahraga 30 menit setiap hari menjadi salah satu goals untuk peningkatan kualitas hidup.

“Olahraga menjadi aktivitas yang harus dilakukan saat pandemi Covid-19,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, olahraga dinilai sebagai hal penting dalam pencegahan penyakit tidak menular (PTM). Olahraga dalam bentuk aktivitas fisik dengan intensitas sedang, dipercaya mampu meningkatkan fungsi imunitas tubuh manusia.

“Membantu tubuh melawan virus sehingga sangat dianjurkan pada kondisi pandemi seperti ini,” ujarnya. (*)