BALIKPAPAN – Upaya jajaran Polda Kaltim peduli terhadap masyarakat terdampak wabah virus Corona di Kota Balikpapan terus dilakukan.

Selasa (21/4) hari ini, jajaran Polda Kaltim gencar melakukan kegiatan bakti sosial membagikan paket sembako kepada warga kurang mampu dan terdapak wabah Covid-19 ini.

Kapolda Kaltim Irjen Pol Mulyono bersama Wakapolda Brigjen Pol Eddy Sumitro Tambunan didampingi pejabat utama Polda Kaltim beserta Bhayangkari turun ke lapangan membagikan bingkisan sembako.

Ada 500 paket sembako yang dibagikan pada kegiatan bakti sosial dalam rangka kegiatan Operasi Amanusa II tahun 2020.

Sasaran pembagian sembako diantaranya Panti Asuhan Al Muhajirin, Panti Asuhan Sumaryati, Panti Asuhan Al Mu’min, Panti Asuhan Al Furqon, Panti Asuhan Darul Ilmi, Panti Asuhan Asrama Yatim dan dhuafa.

Selain itu, pegawai harian lepas di lingkungan Polri, Marbot masjid Polri, Marbot masjid sekitar Mako Polri petugas kebersihan Mako Polri dan pekerja lain di lingkungan Polri pekerja tidak tetap hingga petugas kebersihan maupun ojek pangkalan.

“Kegiatan ini sebagai bentuk pencegahan dampak virus corona yang menjadi wabah. Karena ini bukan hanya terjadi di regional tapi internasional,” ucap Kapolda Kaltim Irjen Pol Muktiono

Kapolda mengaku menyadari bahwa bantuan yang telah diberikan ini tak seberapa. Namun, diharapkannya bantuan tersebut bisa meringankan beban masyarakat. Dia pun memastikan, pihaknya tidak akan pernah berhenti untuk menyalurkan bantuan lainnya.

“Mudah-mudahan agenda hari ini bisa menjadi solusi kita meringankan beban masyarakat agar tetap senang, minimal dapur masih bisa mengepul,” lanjutnya.

Adapun bahan bingkisan tersebut diantaranya terdiri dari 100 karung beras 40 box minyak goreng 120 dus mie instan dan 36.000 butir telur 630 paket parcel (*)

 

Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melakukan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan sosial (Bansos) Tahap I, kepada masyarakat yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Kutim, Sabtu (18/4).

Dari hasil evaluasi yang dilakukan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kutim bersama Dinas Sosial (Dinsos) Kutim, Camat, Kepala Desa, Lurah hingga Ketua RT yang berada di Kecamatan Sangatta Utara dan Kecamatan Sangatta Selatan, diketahui bahwa pada penyaluran Bansos terdampak COVID-19 Tahap I di bulan April ini, terjadi lonjakan data penerima bantuan. Dari data awal kepala keluarga (KK) penerima bantuan sosial yang berjumlah 18.000 KK di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, kemudian bertambah menjadi 20 ribu KK. Namun dari hasil evaluasi tahap pertama penyaluran bansos sembako untuk bulan April ini saja, data penerima meroket menjadi 21 ribu KK.

“Saat ini data penerima bantuan tahap pertama, total sudah mencapai 21 ribu KK (Kepala Keluarga, red). Data ini merupakan rekapan yang disetorkan pihak Ketua RT (Rukun Tetangga, red) kepada desa atau kelurahan yang berada di Kecamatan Sangatta Utara dan Kecamatan Sangatta Selatan. Bahkan data tambahan penerima bantuan yang diserahkan pihak Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan untuk tahap I di bulan April ini, kini jumlahnya sudah mencapai 10 ribu KK. Angka tersebut belum termasuk data penerima dari 16 kecamatan lainnya di Kabupaten Kutim,” ujar Kepala Dinsos Kutim, Jamiatulkhair Daik kepada wartawan.

Lanjut Jami, saat ini pihaknya meminta data yang masuk wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi secara valid. Sebab bantuan yang diberikan oleh Pemkab Kutim tidak hanya pada bulan ini saja, tetapi hingga dua bulan mendatang. Selain itu, bantuan yang nantinya diberikan bukan hanya paket sembako tetapi termasuk bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah pusat dan Provinsi Kaltim. Karenanya, masing-masing Ketua RT diminta membentuk tim verifikasi data warga yang terdiri dari 5 (lima) orang anggota. Sehingga data warga penerima yang nantinya akan disetorkan kepada pihak desa atau kelurahan, wajib terlebih dahulu mendapatkan tandatangan persetujuan dari kelima anggota tim verifikasi tersebut.

“Makanya kami minta data itu valid dan setiap RT diminta membentuk tim verifikasi. Jadi data warga penerima yang akan disetor kepada pihak desa atau kelurahan, wajib terlebih dahulu dibubuhi tandatangan persetujuan dari tim verifikasi tingkat RT tersebut. Sebab bantuan paket sembako yang diberikan Pemkab Kutim ini tidak hanya bulan ini, namun hingga Juni mendatang. Selain itu, masyarakat juga akan menerima BLT (Bantuan Langsung Tunai, red) dari Kementrian Sosial yang nilainya Rp 600 ribu per KK dan bantuan dari Pemprov Kaltim sebesar Rp 200 ribu per KK. Untuk BLT dari Kemensos, Kutim mendapatkan jatah alokasi sebanyak 5.509 KK. Sedangkan dari Provinsi, jumlah penerimanya belum diketahui pasti. Namun tetap sebagaimana ketentuan, bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil, red) dan karyawan aktif perusahaan pertambangan dan perkebunan, tidak boleh menerima bantuan terdampak COVID-19,” jelas Jami.

Lebih jauh dikatakan Jami, jika sebelumnya bantuan sosial paket sembako hanya diberikan kepada masyarakat Kutim yang tergolong miskin dan kurang mampu yang terdampak pandemi COVID-19, namun saat ini ada pengecualian. Bantuan paket sembako juga akan diberikan kepada warga Kutim yang mengalami pemutusah hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan oleh perusahaan tempat mereka bekerja, seperti karyawan perhotelan. Menurut Jami, kebijakan yang diambil Pemkab Kutim untuk memberikan bantuan kepada warga yang mengalami PHK atau dirumahkan tersebut, guna meringankan beban warga yang mengalami PHK. Selain itu juga untuk mencegah tidak terjadi permasalahan lainnya disaat terjadi pendemi COVID-19. Yakni mencegah timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

“Saat ini ada pengecualian dari Pemkab Kutim dalam hal penerima bantuan sembako. Jika sebelumnya hanya bagi warga miskin atau warga kurang mampu yang terdampak dari pandemi COVID-19, namun Pemkab juga akan membantu warga Kutim yang mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja, red) atau pemecatan, serta yang dirumahkan oleh perusahaan tempat kerjanya, seperti karyawan perhotelan. Jangan sampai ada bencana baru disaat pandemi COVID-19 ini mewabah, khususnya meminimalisir terjadinya gangguan Kamtibmas,” ucap Jami.

Berau – Khawatir dengan penyebaran wabah virus corona, Wakil Bupati Kabupaten Berau, H Agus Tantomo turun ke jalan membagikan masker kepada masyarakat, Senin (20/4).

Lokasi pembagian masker dilakukan di jalur freeway Bandara Kalimarau, tempat biasanya masyarakat berolahraga, seperti jogging dan bersepeda.

Dengan berjalan kaki, satu-persatu warga yang berolah raga maupun yang bersantai didatangi oleh wabup dan diberikan masker.

Dikatakan wabup Agus Tantomo, aksinya ini merupakan bentuk kepeduliannya terhadap masyarakat di Bumi Batiwakkal agar mereka terhindar dari wabah virus corona, mengingat di Kabupaten Berau sendiri sudah ada empat kasus positif virus corona yang kini dirawat isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Abdul Rivai.

“Saya akan sempatkan waktu saya untuk turun kejalan membagikan masker agar masyarakat menggunakan masker setiap beraktivitas,” ujarnya.

Bukan hanya membagikan masker, wabup juga mengingatkan warganya untuk terus menggunakan masker sesuai instruksi oleh pemerintah serta membagikan pamflet imbauan untuk menjaga pola hidup sehat sehari-hari agar terhindar dari wabah virus corona.

“Sambil saya ingatkan agar menjaga pola hidup sehat. Boleh berolahraga, tetapi tetap pake masker,” katanya.

Wabup juga tak segan-segan membubarkan warga yang dilihatnya duduk berkumpul di pinggir jalan dengan sepeda motornya.

“Saya perhatikan ada yang datang cuma duduk bergerombol melihat-lihat orang berolahraga, itu saya suruh bubar semua,” terangnya.

“Saya rasa masih banyak orang belum sadar dengan bahayanya virus corona ini, padahal berolahraga juga bisa dilakukan di rumah saja tanpa harus keluar bergerombolan,” imbuhnya.

Selanjutnya, wabup akan melakukan koordinasi dengan Polres Berau untuk melakukan pengawasan di lokasi bebas hambatan Bandara Kalimarau.

“Saya akan koordinasi dengan Kapolres Berau agar sama-sama melakukan pengawasan di jalur freeway ini,” tandasnya.

BALIKPAPAN – Bulan Ramadan 1441 H tinggal menghitung hari. Kebiasaan masyarakat Indonesia, termasuk di Kota Balikpapan saat menjelang Ramadan melakukan ziarah kubur ke makam sanak keluarga yang berpulang lebih dahulu ke sisi Allah Tuhan yang Maha Kuasa.

Namun begitu, hasrat berziarah ini harus ditahan di tahun ini. Pasalnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama mengimbau umat Muslim agar tidak melakukan ziarah kubur. Terlebih, situasi saat ini masih berperang melawan pandemi Covid-19.

Menanggapi hal ini, Pemerintah Kota Balikpapan pun mengeluarkan imbauan kepada masyarakat Balikpapan untuk tidak melakukan ziarah kubur. Hal ini tak lain sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19.

“Mengingat adanya surat edaran dari Menteri Agama, untuk pasar Ramadan dan kegiatan ziarah kubur sementara kita tiadakan mengingat kondisinya saat ini belum kondusif,” ujar Walikota Balikpapan Rizal Effendi kepada Tribun, Selasa (19/4) kemarin.

Meski sudah ada imbauan dari Pemkot, namun sejumlah warga Kota Balikpapan masih terlihat yang melakukan kegiatan ziarah ke Tempat Pemakaman Umum (TPU). Seperti halnya yang terlihat di TPU Km 0,5 Jl Soekarno-Hatta, Muara Rapak, Balikpapan Utara.

Alih-alih tradisi rutin tahunan menjadi alasan banyak masyarakat, seperti halnya yang dilakukan Aini, salah satu peziarah. Ia mengaku sudah melakukan tradisi ini turun temurun.

“Karena ini sudah tradisi ya. Keluarga saya mayoritas nyekar di sini. Jadi rasanya ada yang aneh kalau tidak ke makam. Karena harus bersih makam juga,” ujar Aini

Masih kata Aini, setelah membersihkan makam dirinya mengaku langsung pulang ke rumah. Mengurangi penumpukan masyarakat di makam.

Meski mereka datang ke pemakaman namun warga Balikpapan tetap mengindahkan himbauan dari pemerintah yakni tetap menggunakan masker.

Samarinda— Kasus pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Kaltim dalam kurun waktu empat hari menunjukan peningkatan yang tajam, sebelumnya dari 63 kasus menjadi 68 kasus pasien positif Covid-19.

Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Kaltim, Andi M Ishak melalui video conference aplikasi zoom cloud video meeting, selasa 21 April 2020 menyebutkan pasien terkonfirmasi Covid-19 tersebut bersal dari Berau dan Samarinda.

“5 kasus tersebut, 3 kasus dari Berau dan 2 dari Samarinda,” ujarnya.

Untuk 3 kasus positif dari Kabupaten Berau papar Andi, terdiri dari 1 Kasus seorang wanita 20 tahun merupakan pelaku perjalanan dari Jogjakarta (D.I.Yogyakarta), kasus dilaporkan dan dirawat di RSUD Abdul Rivai, kedua 1 Kasus seorang laki-laki 42 tahun merupakan pelaku perjalanan dari Gowa (Sulawesi Selatan), dirawat di RSUD Abdul Rivai dan 1 Kasus seorang laki-laki 51 tahun merupakan pelaku perjalanan dari Gowa, Kasus dilaporkan di RSUD Abdul Rivai.

Sementara 2 Kasus berikutnya dari Samarinda, dimana 1 Kasus seorang laki-laki 52 tahun merupakan pelaku perjalanan dari Gowa, kasus di rawat di RSUD IA Moeis dan
1 Kasus seorang laki-laki 22 tahun merupakan pelaku perjalanan dari Gowa, kasus di rawat di RSUD AW Syahranie.

Kemudian, kasus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) terjadi penambahan sebanyak 19 kasus yaitu dari Kabupaten Berau 10 kasus dan 4 kasus dari Kabupaten Paser, 3 kasus Kota Balikpapan dan 2 kasus dari Kota Bontang, sehingga total PDP pada hari ini 380 kasus.

Lanjutnya, kategori Orang Dalam Pemantauan (ODP) dilaporkan terdapat tambahan 62 kasus dari total 6.173 kasus, selesai pemantauan 5.153 kasus dan masih dalam proses pemantauan ada 1.020 kasus.

Tambah Andi, ada penambahan PDP dengan hasil negatif per 21 April 2020 sebanyak 4 kasus, yaitu 2 kasus dari Kabupaten Kutai Timur, 1 kasus dari Kota Balikpapan dan 1 kasus dari Kabupaten Kutai Kartanegara.

Samarinda– Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur diminta untuk tidak mengucilkan penderita yang terjangkit virus Covid-19 maupun keluarganya.

“Bahwa penderita Covid-19 ini bukan suatu aib,”jelas Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kaltim, Andi Muhammad Ishak, saat video conference aplikasi zoom cloud video meeting, Senin (20/4/2020).

Andi mengatakan masyarakat harus mendukung dan memberikan semangat bagi pasien Covid-19 agar bisa melakukan pengobatan untuk bisa segera segera sembuh, jangan dikucilkan, diusir dan di kejar-kejar seperti orang yang telah melakukan sesuatu yang tidak baik.

Lanjut Andi, banyak sekali contoh sudah terjadi di daerah, justru seharusnya masyarakat inilah saling bahu-membahu, tolong-menolong dan gotong-royong untuk bisa mensupport penderita dan keluarganya untuk menjalani isolasi, baik isolasi mandiri dirumah maupun isolasi di rumah sakit.

“Tidak ada orang yang mau sakit, justru kita yang sehat bisa membantu dan memberikan dukungan, bukan mengucilkan termasuk keluarga mereka,” ungkapnya

Andi mengharapkan masyarakat Kaltim mendukung dan memberikan semangat bagi pasien Covid-19 bisa melakukan pengobatan sehingga segera sembuh.

Untuk mempercepat pemutusan rantai penyebaran Covid-19 khususnya di Kaltim. Yakni bagaimana mengetahui sedini mungkin orang yang menderita ataupun kecepatan melakukan tracing, sehingga tindakan untuk melakukan perawatan bagi penderita segera dilakukan.

Samarinda – Plt Sekretaris Daerah H.M Sa’Bani mengikuti rakornas yang dipimpin oleh Inspektoral Jenderal Tumpak Haposan Simanjuntak melalui aplikasi zoom meeting atau Video Conference (Vicon) bersama beberapa menteri terkait dan gubernur, Walikota dan bupati se- Indonesia di Ruang Heart Of Borneo, Senin (20/4/2020).

Menindaklanjuti surat Mendagri dan Menkeu No. 119/2813/SJ dan No. 177/KMK.07/2020 tanggal 9 April 2020 tentang percepatan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 dalam rangka penanganan Corona Virus Disiase serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional.

Inspektur jenderal kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak didampingi Plt Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal dan Plt Dirjen Bina Keuangan Daerah, M. Adrian mengatakan “APBD bisa mensinkronkan dengan situasi yang ada di daerah masing-masing permendagri 20 tahun 2020 bisa jadi acuan untuk optimalkan realokasi dan refocusing pada setiap daerah” Ucapnya.

Hasil dari kemenkeu dan kemendagri DAU 2020 bulan mei akan disalurkan dua tahap, tahap pertama 65% dan kedua 35%.

“Realokasi dan refocusing APBD sampai saat ini nilainya mencapai Rp. 58,47 Triliun,  namun belum final dari 542 daerah yang melaporkan baru 538 daerah” Tambahnya.

Plt Sekretaris Daerah Kaltim H.M. Sa’bani di dampingi Asisten Administrasi Umum Setprov Kaltim Fathul Halim, Kepala BPKAD Sa’duddin, Kepala Biro Pembangunan Daerah Fadjar Djojohadikusumo.

“Rencananya besok kita finalisasi, sehingga selisih pendapatan dengan belanja itu sesuai dengan SKB Mendagri dengan Menkeu digunakan untuk penanganan Covid-19 khusus tiga prioritas utama. Kesehatan,  Jaring keamanan sosial dan penanganan dpak ekonomi. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan besok dan deadline 23 April kita bisa penuhi” Terang Sa’bani.