BALIKPAPAN — Pemerintah pusat telah memutuskan larangan mudik, penutupan penerbangan dan pelayaran penumpang bagi daerah yang PSBB dan zona merah. Hal tersebut juga berlalu di provinsi Kalimantan Timur yaitu di Kota Balikpapan.

Walikota Balikpapan Rizal Effendy menyampaikan bahwa untuk informasi sementara otoritas bandara SAMS Sepinggan akan memberhentikan layanan penerbangan penumpang mulai tanggal 25 April sampai 31 Mei 2020.

Informasi tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), operasional penerbangan komersial dihentikan sementara terhitung sejak 24 April – 31 Mei 2020.

“Jika ini dilakukan, maka kita punya waktu efektif untuk benar-benar bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19,” jelas Rizal.

Tentu sangat dibutuhkan kerjasama dan kedisplinan warga kota untuk mematuhi himbauan pemerintah. Hal ini sudah menjadi tekad agar pandemi ini bisa segera berakhir. (DISKOMINFO/Lely)

Penajam, (25/4)- Pihak berwenang di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyatakan, metode penyaluran Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT-DD) sebagai dampak Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) bagi warga tidak mampu, harus dilakukan secara transparan.

“Setiap kegiatan yang dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus transparan, maka penyaluran BLT-DD ini pun harus transparan,” kata Kabid Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kabupaten PPU, Nurbayah .

Bahkan lanjutnya, berdasarkan surat Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kemendes PDTT Nomor 10/PRI.00/IV tanggal 21 April 2020 tentang Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT-DD, disebutkan bahwa penyalurannya harus dilakukan secara transparan.

Hal itu dapat dilihat di poin ke-7 dalam surat Dirjen PPMD tersebut, yakni metode penyaluran tunai harus memperhatikan prinsip transparnasi, akuntabilitas, efektivitas, serta mengikuti protokol kesehatan penanganan COVID-19 seperti menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan memakai masker.

Ia juga mengatakan bahwa besaran BLT-DD adalah Rp600 ribu per bulan per keluarga yang diberikan selama tiga bulan pada April hingga Juni 2020.

Untuk perhitungan BLT-DD, lanjut Nurbayah, bagi desa yang menerima DD kurang dari Rp800 juta pada 2020, maka pengalokasian untuk BLT-DD maksimal sebesar 25 persen dari jumlah DD yang diterima.

Sedangkan bagi desa yang menerima DD antara Rp800 juta hingga Rp1,2 miliar, maka alokasi BLT-DD yang dikeluarkan maksimal 30 persen dari DD, dan bagi desa penerima DD lebih dari Rp1,2 miliar, mengalokasikan BLT-DD maksimal Rp35 persen dari total DD yang diterima.

Di Kabupaten PPU, pengalokasian untuk BLT-DD adalah yang maksimal 30 persen dan 35 persen, karena tidak ada desa yang menerima DD di bawah Rp800 juta, tapi semuanya di atasnya, bahkan ada yang menerima DD di atas Rp2 miliar.

“Tahun ini semua desa atau 30 desa di Kabupaten PPU total menerima DD Rp36,8 miliar. Desa yang paling sedikit menerima DD adalah di Sidorejo, Kecamatan Penajam dengan nilai Rp894 juta, sedangkan yang paling tinggi senilai Rp2,89 miliar, yakni di Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu,” kata Nurbayah.

Ini berarti di Desa Sidorejo mengalokasikan anggaran untuk BLT-DD maksimal 30 persen dari DD yang diterima sebesar Rp894 juta itu, kemudian Desa Babulu Laut mengalokasi BLT-DD maksimal 35 persen dari DD yang sebesar Rp2,89 miliar. (mg)

Samarinda— Jika sehari sebelumnya data kasus pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 11 kasus, maka pada hari ini Sabtu 25 April 2020 bertambah 12 kasus.

“Hingga total kasus Covid-19 di Kaltim saat ini menjadi 97 kasus,” terang Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Andi M Ishak melalui video conference aplikasi zoom cloud video meeting, Sabtu 25 April 2020.

Andi memaparkan penambahan 12 kasus baru hari ini masing-masing berasal dari Kabupaten  Kutai Barat 3 kasus, Kabupaten Kutai Timur 5 kasus, Kabupaten Kutai Kartanegara 1 kasus, 2 kasus dari Kota Balikpapan dan 1 kasus dari Kota Bontang.

Untuk 3 kasus dari Kabupaten Kutai Barat yaitu KBR 9 laki-laki 46 tahun merupakan pelaku perjalanan dari Gowa (Sulawesi Selatan) yang telah melaksanakan Isolasi di Asrama Dispora sejak 12 April 2020, kedua KBR 10 laki-laki 37 tahun merupakan pelaku perjalanan dari Gowa (Sulswesi Selatan) yang telah melaksanakan Isolasi di Asrama Dispora sejak 12 April 2020 dan KBR 11 laki-laki 15 tahun merupakan pelaku perjalanan dari Gowa (Sulawesi Selatan) yang kontak dengan BPN 10 dan telah melaksanakan Isolasi di Asrama Dispora sejak 13 April 2020.

Sementara, 5 Kasus dari Kabupaten Kutai Timur sebut Andi, pertama KTM 7 wanita 17 tahun kasus PDP sebagai Pelaku perjalanan dari Jogjakarta yang telah melakukan isolasi diri di rumah sejak 7 April 2020, kedua KTM 8 wanita 23 tahun merupakan kasus PDP yang dirawat di RSUD Kudungga Sejak 14 April 2020, ketiga KTM 9 laki-laki 26 tahun merupakan kasus PDP yang dirawat di RSUD Kudungga sejak 14 April 2020, keempat KTM 10 laki-laki 58 tahun merupakan kasus PDP yang dirawat di RSUD Kudungga Sejak 30 maret 2020 dan kelima KTM 11 wanita 50 tahun merupakan kasus PDP yang dirawat di RSUD Kudungga Sejak 15 april 2020

Kemudian, 1 Kasus dari Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu KKR 3 Laki-laki 22 tahun merupakan Pelaku perjalanan dari Malang yang di rawat di RSUD AM Parikesit sejak 14 April 2020.

Kasus berikutnya lanjutnya, dari Kota Balikpapan 2 Kasus merupakan BPN 26, Wanita 19 tahun kasus PDP yang dirawat di RSUD Beriman Balikpapan sejak 10 April 2020 dan BPN 27 laki-laki 49 tahun merupakan Pelaku perjalanan dari Banjarmasin (Kalimantan Selatan) yang dirawat di RSUD Kanudjoso Djatiwibowo Sejak 14 April 2020.

Selanjutnya 1 kasus terakhir dari  Kota Bontang BTG 9 laki-laki 55 tahun merupakan Pelaku perjalanan dari Gowa (Sulswesi Selatan) yang dilaporkan dan dirawat di RSUD Taman Husada Bontang sejak 16 April 2020.

Selain itu lonjakan kasus juga terjadi pada Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 27 kasus yaitu dari Kubar 1 kasus, 13 kasus dari Kutai Kartanegara, Kutai Timur 2 kasus, 6 kasus dari Balikpapan dan Samarinda 5 kasus, sehingga total PDP pada hari ini 475 kasus.

Lalu untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) dilaporkan bertambah 70 kasus dari total 6.630 kasus, selesai pemantauan 5.665 kasus dan masih dalam proses pemantauan ada 965 kasus. Penambahan kasus juga terjadi pada PDP dengan hasil negatif sebanyak 1 kasus dari Kabupaten Kutai Timur.

Tingginya penambahan kasus positif Covid-19 yang terjadi di masyarakat menjadi tanda bahwa penyebaran virus hingga kini masih terjadi.

Dirinya berharap masyarakat patuh terhadap anjuran yang dikeluarkan oleh pemerintah terutama dalam hal physical distancing.

Berau – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, Kalimantan Timur akan memulai pembagian dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke masyarakat yang terkena dampak Covid-19.

Hal itu disampaikan oleh Bupati Berau, H Muharram bersama Wakil Bupati Berau, H Agus Tantomo usai menggelar rapat pertemuan bersama, TNI-Polri, Kejari Berau, Dinas Sosial, Diskoperindag, BPBD Berau, Lurah dan Camat, di kantor BPBD Berau, Sabtu (25/4/2020).

Dikatakannya, pembagian tahap pertama dana bantuan akan mulai disalurkan di enam kelurahan di wilayah Kecamatan Tanjung Redeb, mulai hari ini, Sabtu 25-26 April 2020, dengan dana total 5 miliar rupiah.

“Kami sudah terima dana 5 miliar dari bank dan akan kita bagikan mulai hari ini,” kata H Muharram.

“Tahap pertama akan dibagikan ke enam kelurahan di Kecamatan Tanjung Redeb,” jelasnya.

Dana bantuan tersebut akan dibagikan ke masing-masing Kelurahan di wilayah Kecamatan Tanjung Redeb. Pembagian selanjutnya akan dilakukan oleh pihak RT sesuai data yang sudah masuk.

“Dana bantuan akan diserahkan ke Kelurahan dan pembagiannya akan dilakukan oleh RT dengan dikawal ketat oleh petugas TNI-Polri, Dinsos dan BPBD,” terangnya.

Bupati juga mengimbau kepada masyarakat untuk tertib dan tidak membuat keramaian saat dilakukan pembagian oleh petugas.

“Cukup dirumah aja, nanti petugas yang datang kerumah kalian memberikan bantuan,” tuturnya.

“Untuk wilayah Kecamatan lainnya saya minta sabar, sementara masih dalam proses,” pungkasnya.

Samarinda – Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa kota Besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, turut berimbas pada transportasi udara. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan menghentikan penerbangan komersial sejak tanggal 25 April hingga 31 Mei, sebagai bagian dari PSBB.

Kepala Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto (Bandara APT Pranoto Samarinda), Dodi Dharma Cahyadi membenarkan penghentian layanan udara yang bertujuan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

“Ini merupakan dukungan terhadap PSBB yang dilakukan oleh beberapa kota, khususnya di Pulau Jawa dalam upaya bersama memutus penyebaran virus Covid-19,” ujarnya pada Jumat sore (24/4/2020).

Pelarangan atau pembatasan transportasi udara ini tetap dilakukan untuk pelayanan kargo, namun dengan syarat mentaati protocol kesehatan yang telah digariskan.

Masa penghentian transportasi udara sejak 25 April hingga 31 Mei juga dimaksudkan untuk membantu program pelarangan mudik Idul Fitri 1441 Hijriah, sesuai dengan arahan Presiden RI, Joko Widodo.

“Diharapkan dengan penghentian sementara operasional transportasi udara ini akan dapat memutus rantai penyebaran Covid-19 di Kaltim. Seperti diketahui, Bandara APT Pranoto merupakanbandara yang memiliki penerbanan langsung dari kota-kota berzona merah seperti Jakarta, Surabaya dan Denpasar,” ujar Dodi.

Terdapat 34 bandara udara di Indonesia yang terkena dampak dari penghentian sementara transportasi udara ini, diantaranya bandara-bandara di kota besar yang memiliki tingkat penyebaran virus Covid-19 tinggi dan telah menerapkan PSBB.

Diantara bandara-bandara tersebut adalah Bandara I Gusti Ngurah Rai di Denpasar, Bandara Juanda di Surabaya, Bandara Sam Ratulangi di Manado, Bandara Adi Soemarmo di Solo, Bandara Internasional Yogyakarta, dan Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang.

BALIKPAPAN – Setiap tahun selama bulan Ramadan, Batalyon A Pelopor Satbrimob Polda Kaltim membagikan makanan gratis untuk berbuka puasa di pinggir jalan Kota Balikpapan. Makanan ini sebelumnya hanya diberikan kepada orang kurang mampu untuk berbuka puasa setiap hari.

Namun, ada kekhawatiran jika tradisi ini tetap dilakukan di jalanan selama pandemi Covid-19 atau Virus Corona justru akan menjadi ancaman penularan. Bukan hanya Balikpapan, namun seluruh Kaltim.

Kali ini Batalyon A Pelopor Satbrimob Polda Kaltim mendirikan dapur lapangam dan selanjutnya melakukan door to door (rumah ke rumah) memberi makanan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Kami berharap dapat meringankan penderitaan mereka apa lagi di bulan Ramadhan ini,” kata Dansat Brimob Polda Kaltim Kombes Pol. John Huntal Sarjananto Sitanggang, SIK. Jumat, (24/4)

Ketika Ramadhan dimulai dengan bulan baru akhir pekan ini, umat Islam di Balikpapam berusaha mempertahankan ritual yang paling dihargai dari bulan paling suci bagi orang Islam tanpa menyebarkan penyebaran lebih lanjut.

Selama Ramadan, keluarga dan teman-teman biasanya berkumpul untuk makan besar atau dikenal sebagai berbuka puasa.

“Giat ini juga merupakan bhakti Brimob Kaltim kepada masyarakat guna meringankan beban masyarakat akibat pandemi Corona ini,” tutup John Huntal.

Nasi bungkus tersebut merupakan hasil olahan jajaran Brimob Polda Kaltim melalui dapur lapangan. Makanan yang dibagikan itu dilakukan secara door to door mulai dari kawasan Balikpapan Selatan dan menyusul wilayah lainnya. Kegiatan serupa nantinya akan terus dilakukan jajaran Brimob Polda Kaltim sepanjang bulan Ramadhan tahun ini. (*)

Tana Paser – Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Paser menjalin kerjasama dengan 3 Perguruan Tinggi untuk mengembangkan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di daerah itu.

Kepala DP2KBP3A Paser Hadijah mengatakan ketiga perguruan tinggi tersebut yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Widya Praja, Sekolah Tinggi Imu Pertanian (STIPER) Muhammadiyah Tanah Grogot dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Ibnu Rusyd Tanah Grogot.

“Kami mengapresiasi ketiga perguruan tinggi tersebut karena memiliki komitmen memperjuangkan perlindungan perempuan dan anak serta pencapaian kesetaraan gender,” kata Hadijah Jumat 24 April 2020.

Kerjasama ini kata Hadijah diperkuat dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama yang berisi penelitian, pengembangan kompetensi, peningkatan sumber daya manusia dan pembangunan di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.

Sementara itu Kabid Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kasrani mengatakan perguruan tinggi memiliki peranan penting dan strategis dalam membentuk kesetaraan dan keadilan gender.

“Perguruan tinggi diharap dapat mengintegrasikan perspektif gender secara lengkap dalam kurikulum pendidikan, pengajaran, dan penelitian atau kajian.

Sehingga kata Kasrani perguruan tinggi dapat mencegah terjadinya tindakan diskriminasi, kekerasan, eksploitasi, terhadap perempuan dan anak di masyarakat.