Ujoh Bilang, (29/4)- Kedisiplinan masyarakat mengikuti anjuran pemerintah dan kejujuran menceritakan riwayat perjalanan, dinilai menjadi kunci dalam mencegah penyebaran COVID-19, karena pemerintah telah membuat berbagai imbauan dan anjuran untuk penanganan pandemi ini.

“Komitmen seluruh masyarakat menerapkan anjuran pemerintah baik physical distancing, pola hidup sehat, dan lainnya merupakan kunci utama mencegah COVID-19,” ujar Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh di Ujoh Bilang, Rabu.

Hal yang juga tidak kalah penting adalah kesadaran masyarakat dan semua pihak terkait dalam mempertahankan zona hijau di Mahakam Ulu, sehingga kawasan perbatasan dengan Malaysia ini masih tetap tidak ada yang positif COVID-19 maupun pasien dalam pengawasan (PDP).

Saat ini, lanjutnya, status Mahakam Ulu masih di zona hijau sehingga hal ini harus disyukuri. Namun bagaimana mempertahankan ini, kuncinya ada di masyarakat, yakni kejujuran melaporkan bagi yang baru datang dari luar daerah karena kedisiplinan menjaga daerah tergantung komitmen bersama.

“Masyarakat harus mematuhi aturan yang dikelurkan pemerintah, kemudian perusahan harus sama-sama menjaga supaya tidak mendatangkan orang luar lagi untuk sementara, lantas menjaga karyawannya untuk tidak ke luar masuk ke daerah yang terpapar COVID-19,” ucap Boni.

Meski Mahakam Ulu sampai sekarang tidak ada warga yang positif Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), lanjut dia lagi, namun ia telah menginstruksikan ke jajarannya untuk selalu siaga penuh.

Untuk itu, kesiapsiagaan pun ditunjukkan dari berbagai komponen mulai dari Tim Gerak Cepat (TGC) Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di kabupaten, Puskesmas di setiap kecamatan, aparatur kecamatan, hingga kepala kampung dengan melakukan antisipasi demi mengamankan wilayah masing-masing.

“Diantara giat yang dilakukan masing-masing komponen adalah jika ada pelaku perjalanan dari luar, tim menyediakan tempat karantina di lokasi masing-masing karena pada prinsipnya kita memang harus siap menghadapi segala kemungkinan yang ada,” ucapnya.

Dilanjutkannya, kerja sama seluruh masyarakat untuk terbuka terhadap lingkungan sekitar, yakni melaporkan jika ada masyarakat yang ke luar maupun masuk ke Mahulu tanpa melakukan pemeriksaan di Pos Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan (Poswasdalkes) di pintu masuk.

Namun untuk angkutan sembako dan material tetap boleh masuk karena daerah ini belum menerapkan ‘lockdown’ sehingga tidak mungkin dilakukan pelarangan angkutan kebutuhan pokok, namun siapa dan apa saja yang masuk harus tetap mengikuti prosedur penanganan COVID-19.

Ia juga mengatakan bahwa berbagai langkah antisipasi telah diambil Pemkab Mahakam Ulu sejak awal Maret lalu, yakni gerak cepat mulai dari melakukan sosialisasi pencegahan COVID-19, membentuk Tim Gerak Cepat, membangun Poswasdalkes di lima kecamatan.

“Termasuk pengetatan hingga menyiagakan tenaga kesehatan di Poswasdalkes pada pintu masuk, melakukan penyemprotan menggunakan disinfektan di sejumlah lokasi, pembagian vitamin untuk meningkatan imunitas, dan pembagian masker ke masyarakat,” ucapnya. (mg)

Samarinda—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Rabu, (29/04/2020), menggelar rapat Paripurna Ke-7 dengan agenda Penjelasan Gubernur Kaltim tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun 2019 serta pembentukan Pansus pembahas LKPJ.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltim, H. Makmur HAPK, didampingi dihadiri 33 Anggota DPRD Kaltim dengan menggunakan lewat Virtual melalui aplikasi Zoom Meeting.

Dalam kesempatan itu Gubernur Kaltim H. Isran Noor beserta Wakil Gubernur H. Hadi Mulyadi secara bergantian menyampaikan mengenai capaian keberhasilan pembangunan dalam 5 misi Kaltim 2019-2023 “Berani Untuk Kaltim Berdaulat”.

Isran mengungkapkan kondisi makro perkembangan sosial ekonomi Kalimantan Timur pada tahun 2019 berada pada 4,77 persen atau membaik jika dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 2,67 persen.

Capaian laju pertumbuhan ini telah memenuhi target yang ditetapkan pada dokumen Perubahan RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yaitu sebesar 3,5 ± persen.

“Stabilitas ekonomi ini terjaga dengan tekanan inflasi yang lebih rendah ditahun 2019 yaitu mencapai 1,66 persen jika dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 3,24 persen,” ungkapnya.

hal ini dipengaruhi terutama oleh deflasi yang terjadi pada kelompok transportasi dan komunikasi yang bersumber dari penyesuaian tarif angkutan udara akibat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 106 Tahun 2019 mengenai Tarif Batas Atas (TBA) Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri menjadi faktor utama penurunan tekanan Inflasi tarif angkutan udara.

Selanjutnya peningkatan pertumbuhan ekonomi juga diikuti dengan menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2019 yang mencapai 5,94 persen lebih baik jika dibandingkan tahun 2018 sebesar 6,03 persen.

“Tingkat pengangguran terbuka tahun 2019 juga mengalami penurunan hingga 6,09 persen jika dibandingkan tahun 2018 sebesar 6,60 persen,”ucap Isran.

Kemudian Ia menyampaikan substansi dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan APBD tahun 2019, dari segi Pendapatan

Pada tahun 2019 pendapatan daerah ditetapkan dengan target mencapai Rp 11,137 Triliun, sampai dengan 31 Desember 2019 pendapatan daerah mencapai Rp 11,775 Triliun atau mencapai 105,72 persen dari target yang ditetapkan tersebut.

Realisasi pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 6,555 Triliun dan Pendapatan dari Dana Perimbangan Rp 5,204 Triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan realisasi sebesar Rp 14,992 Miliar. Komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 55,67 persen lebih besar dari Dana Perimbangan sebesar 44,19 persen.

“Hal ini menunjukkan bahwa Kalimantan Timur telah menuju kepada kemandirian fiskal,” ujar orang nomor satu di Bumi Etam tersebut.

Pemerintah Provinsi juga terus berupaya membangun kemandirian fiskal melalui terobosan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sementara itu untuk realisasi Belanja Daerah pada tahun 2019 mencapai Rp 11,387 Triliun atau mencapai 88,28 persen terdiri dari Belanja Barang sebesar Rp 2,470 Triliun dan Belanja Modal Rp 1,207 Triliun, belanja Pegawai sebesar Rp 1,993 Triliun, serta belanja lainnya yang mencapai Rp 8,130 Triliun.

Turut hadir Wakil Gubernur Kaltim H. Hadi Mulyadi, Kepala Dinas Kominfo Diddy Rusdiansyah, Plt. Sekda Prov Kaltim H. M Sa’bani, Kepala Satpol PP Kaltim I Gede Yusa, Kejati Kaltim , Korem 091 ASN , Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim, Kodam VI Mulawarman serta Forkopimda.

Samarinda — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengelar Rapat Koordinasi Pokja Daerah Berjarak melalui Video Conference diikuti 34 provinsi se Indonesia, Rabu (29/4/2020).

Menteri PPPA, Bintang Puspayoga mengatakan, berdasarkan informasi yang sudah terkumpul terkait Gerakan Berjarak, saat ini sudah ada 29 provinsi dan 381 kabuapaten/kota yang bergerak melaksanakan gerakan ini.

“Terus membangun sinergitas dengan kementerian lainnya dalam upaya pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19. Apabila ingin menyelamatkan kelompok rentan terdampak (KRT), maka perlu adanya data akurat terkait OTG, ODP, dan PDP untuk mengambil kebijakan apa yang tepat diberikan,” ujar Menteri Bintang.

Selain itu, Kemen PPPA juga me-launching Layanan Psikologi untuk Sehat Jiwa (Sejiwa) bekerjasama dengan Himpsi, Kemenkes dan BNPP.

Sementara Deputi Tumbuh Kembang Anak, Lenny R Rosalin mengatakan, selain pemenuhan kebutuhan dasar, kelompok rentan terdampak seperti ibu hamil, ibu menyusui, kelompok anak, penyandangan disabilitas dan lansia, mempunyai kebutuhan spesifik (kebutuhan gender) yang juga merupakan kebutuhan mendasar terkait dengan kesehatan reproduksi, tumbuh kembang, dan kesehatan spefisik lainnya.

“Pada masa Covid-19 ini, banyak keluarga, khususnya keluarga rentan miskin tentu akan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar (sembako) dan mengabaikan pemenuhan kebutuhan spesifik. Apabila tidak terpenuhi, akan menganggu fungsi reproduksi dan tumbuh kembang,” ujarnya.

Diperlukan bantuan kebutuhan spesifik kelompok rentan terdampak Covid-19, khususnya perempuan dan anak. Pemenuhan Kebutuhan Spesifik Perempuan dan Anak adalah bantuan yang terdiri dari kebutuhan yang diperlukan oleh anak dan perempuan sesuai dengan kelompok usianya, tidak hanya gizi dan nutrisi untuk proses tumbuh kembangnya (susu, biskuit, multi vitamin, dan lain-lain).

“Tetapi juga kebutuhan untuk perlindungan fisik seperti diapers, sabun antiseptik, pembalut remaja, dan lainnya serta psikisnya seperti berinteraksi, bermain, dan berpendapat,” imbuh Lenny.

Sedangkan, Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Halda Arsyad mengatakan, beberapa waktu lalu telah memberikan bantuan untuk kelempok perempuan dan anak seperti masker, sabun, vitamin, dan susu.

Kemudian, Kaltim telah menyediakan tempat karantina yang tersebar di kabupaten/kota. “Untuk Samarinda RSUD AW Syahrani, RSUD IA Moeis dan Bapelkes Samarinda,” ujarnya.

Selanjutnya, Kota Balikpapan Asrama Haji Batakan. Tempat perawatan PDP dirujuk ke RSUD Kanujoso Djatiwibowo, RSUD Beriman, RS Pertamina, RS Tentara dan RS Siloam. Untuk Kota Bontang dirujuk ke RSU Taman Husada dan Hotel Grand Mutiara. Kabupaten Kukar tempat karantina dirujuk ke RSUD Am Parikesit dan Hotel Grand Elty.

Kabupaten Berau dirujuk ke RSUD Tanjung Redeb dan Hotel Cantyka Swara. Untuk Kabupaten PPU dirujuk ke Rusun Km 1 Penajam dan Wisma PKK. Kabupaten Paser dirujuk ke  RSUD Panglima Sebaya dan Hotel Kyriad Sadurengas. Untuk Kabupaten Kubar dirujuk ke RS Pratama Bigung. Untuk Kabupaten Kutim dirujuk ke Asrama perawat RS Kudungga dan Kabupaten Mahulu dirujuk ke Bumi Perkemahan TMJ.