PENAJAM– Dampak dari Pandemi Covid-19 yang melanda hampir semua Negara, termasuk Negara kita Indonesia , wilayah Kaltim khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) serta dengan diterapkannya imbauan pemerintah dengan bekerja, belajar serta beribadah di rumah.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten PPU yang bekerja sama dengan Kodim 0913/PPU dan Polres PPU, melalui Tim Gugus Tugas mendirikan dapur umum guna membantu warga kurang mampu yang terdampak dari penyebaran virus Covid-19 yaitu dengan membagikan nasi bungkus bagi warga kurang mampu agar bisa untuk membatalkan puasa atau berbuka.

Anggota Kodim 0913/PPU bersama anggota Polres PPU dan yang di pimpin oleh Serda Heri mengantarkan Nasi Bungkus ke warga yang berada di pelosok Kelurahan Nenang di RT 06 dan Rt 07, Senin (4/5/2020).

AKBP M. Dharma Nugraha mengatakan kegiatan Pendistribusian nasi bungkus untuk bagi warga kurang mampu ini merupakan wujud tanggung jawab sodial Polres PPU dan Kodim 0913/PPU kepada warga kurang mampu dan meringankan beban mereka karena terdampak Virus Corona.

Rahim Jenggo (65) salah satu warga RT 06 yang menerima nasi bungkus dari TNI-Polri merasa bersyukur dan haru didatangi oleh Kapolres PPU dan Kodim 0913/PPU, sambil berlinang air mata menerima nasi bungkus dan

“Alhamdulillah ,terima kasih banyak bapak semoga pemberian ini menjadi berkah bagi keluarga kami dan semoga bapak TNI dan Polisi tetap di berikan kesehatan ,sehingga bisa menjaga rakyat dan Negara,”ungkap Rahim Jenggo.

Dengan bantuan ini dirinya berharap dapat meringankan beban masyarakat kurang mampu ditengah menghadapi Pandemi Covid-19 khususnya di wilayah PPU dengan harapan dapat membantu mengatasi kesulitan ekonominya,

Penrem 091/ASN

Penajam,  Jumlah penduduk baru yang pindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengalami penambahan signifikan sejak ditetapkan sebagai lokasi pindahnya calon ibu kota negara (IKN) baru, yakni di Kecamatan Sepaku, sehingga jumlah penduduk yang baru pindah mencapai 750 jiwa.

“Dalam kurun waktu Januari-Maret 2020 saja, ada sekitar 700 penduduk baru yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten PPU. Kemudian bulan April ada tambahan lagi 50 orang yang pindah masuk,” ujar Kepala Disdukcapi Kabupaten PPU Suyanto dihubungi di Penajam, Senin (4/5/2020)

Lonjakan arus urbanisasi (perpindahan penduduk dari daerah lain ke PPU) tersebut, ucap Suyanto, diduga karena adanya rencana pemindahan ibu kota negara Indonesia ke wilayah Kabupaten PPU.

Ia menuturkan bahwa penduduk baru yang masuk ke PPU dominasi dari Pulau Jawa dan Sulawesi, namun untuk proses administrasi kependudukan selama pandemi COVID-19 ini ditunda atau dihentikan sementara waktu.

“Proses dokumen kependudukan mereka yang pindah ke sini, untuk sementara ditunda untuk memutus rantai penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), sehingga proses ini akan dilanjutkan setelah kondisi aman.

Ia bahkan mengatakan bahwa kedatangan warga pendatang ke Kabupaten PPU nyaris tidak terbendung saat pandemi COVID-19. Mereka masuk ke PPU untuk mendapat akses pekerjaan di IKN baru.

“Dibandingkan dengan jumlah penduduk pindah ke luar, masih jauh lebih banyak jumlah penduduk baru yang pindah masuk. Gelombang urbanisasi tak terbendung setelah daerah ini ditetapkan sebagai lokasi IKN,” ucap Yanto.

Ia menjelaskan bahwa dalam kurun waktu Januari-April, rata-rata satu hari ada 50 orang yang datang ke Disdukcapil PPU untuk mengurus administrasi kependudukan. Dengan masih ramainya masyarakat mendatangi kantornya, berarti pelayanan secara daring masih kurang diminati masyarakat. (mg)

BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan meminta Dirjen Perhubungan Udara agar larangan operasional penerbangan di Bandara SAMS Sepinggan tetap berlangsung hingga 31 Mei 2020.

Permintaan tersebut untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Nomor 25 tahun 2020 mengenai larangan jalur penerbangan dengan pengecualian.

Beredar kabar bahwa Kementrian Perhubungan akan mengeluarkan izin penerbangan, khusus untuk perjalananan bisnis di beberapa jalur termasuk Bandara SAMS.

Informasi yang beredar izin itu akan diberlakukan mulai Minggu, 3 Mei, besok. Namun Walikota Balikpapan Rizal Effendi menyebut, hingga saat ini Dirjen Perhubungan belum mengeluarkan surat edaran apapun.

“Tadi kita sudah teleconference dengan kepala otoritas bandara kanwil VII dan juga jajaran penerbangan. Sampai sekarang tidak boleh dan belum ada izin. Dirjen Perhubungan belum mengeluarkan izin apapun alasannya,” ujar Rizal kepada media di Balikpapan, Sabtu (2/5/2020).

Sebagai langkah serius menindaklanjuti hal ini, pemerintah kota pun berjaga dengan melayangkan surat ke pemerintah pusat untuk menunda rencana tersebut.

Pemerintah Kota tak mengizinkan ada penerbangan komersial, kecuali penerbangan cargo dan charter yang memang masih diperkenankan.

Hal ini dilakukan tak lain dengan beberapa pertimbangan, dimana Kota Balikpapan menjadi kota yang rentan tertular dan sudah menjadi wilayah zona merah Covid-19.

“Penerbangan komersial kita minta tetap sampai 1 Mei, dengan pertimbangan lainnya. Ada penelitian dari Unhas, puncak pandemi covid-19 di kota Balikpapan itu terjadi pada bulan Mei,” jelasnya.

Dengan demikian, pemerintah kota pun menginginkan agar penerbangan bisa benar-benar diperketat. Ini dilakukan agar penyebaran Covid-19 di Kota Minyak bisa segera mereda.

Pertimbangan tersebut telah disampaikan dan telah disepakati, bahwasannya penerbangan komersial ditiadakan terlebih dahulu sembari menunggu surat dari Dirjen. Adapun surat Walikota Balikpapan juga masih diminta untuk dapat menunggu jawaban.