,

Hasil Swab Negatif, 32 Nakes Bontang Boleh Pulang usai Dikarantina 11 Hari

BONTANG — KABAR baik datang dari Kota Bontang. Hasil swab Covid-19 sebanyak 32 tenaga kesehatan (nakes) setempat dinyatakan negatif. Ini disampaikan langsung Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni lewat pesan singkatnya, Selasa (5/5) malam.

Puluhan petugas medis ini sebelumnya melakukan rapid test dengan hasil reaktif. Lalu mereka dikarantina di Hotel Grand Mustika atau eks Hotel Oak Tree, Jalan Arief Rahman Hakim, kilometer 3, Bontang sejak, Ahad (26/4).

“Alhamdullilah, 32 tenaga kesehatan yang rapid test reaktif, hasil swab-nya negatif semua. Semua boleh pulang,” ujar Wali Kota Neni.

Lanjut Neni, pengambilan swab sudah dilakukan sepekan lalu dan baru keluar hari ini. Neni berujar sejatinya petugas di fasilitas kesehatan secara bertahap dilakukan rapid test alias tes cepat.

Mulai 24-26 April dilakukan rapid tes terhadap petugas di fasilitas pelayanan kesehatan. Kegiatan rapid tes dilakukan secara bertahap menyesuaikan ketersediaan rapid tes dan prioritas sasaran rapid tes.

“Rapid tes bagi petugas medis ini penting. Sepanjang penanganan COVID-19 di Bontang, petugas di fasilitas pelayanan kesehatan berinteraksi langsung maupun tidak langsung dengan kasus baik dengan status OTG, ODP, PDP, maupun konfirm,” urai Neni.

Hasil Swab 6 OTG Negatif

Sementara berdasar data Tim Gugus Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Bontang mendapatkan beberapa hasil swab. 6 orang berstatus Orang Tanpa Gejala (OTG) hasil swabnya negatif. Rinciannya; 3 orang pelaku perjalanan dari Gowa dan sisanya adalah pegawai fasilitas kesehatan.

Meski begitu, ada juga penambahan OTG sebanyak 2 orang. Hasil rapid tes reaktif, merupakan petugas fasilitas kesehatan. Kini menjalani isolasi mandiri

Penambahan orang dalam status monitoring sebanyak 18 orang sehingga total status monitoring 6.798 orang, 5.383 diantaranya selesai monitoring. (*)

/0 Comments/by
,

Pasar Sembako Online Untuk Membantu MASYARAKAT

Samarinda— Ditengah wabah pandemik Covid-19, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah ( Disperindagkop) Provinsi Kalimantan Timur, adakan Operaasi Pasar Online. Kegiatan tersebut di resmikan Gubernur Kaltim Isran Noor dihalaman depan kantor Gubernur , (6/5/2020).

Pasar Online yang bekerjasama dengan Distributor Sembako yang ada di Kaltim untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dalam bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1441 H.

Dimana sebelumnya laporan kegiatan oleh Kepala Dinas Perindagkop & UKM Provinsi Kaltim, Fuad Asaddin. Kegiatan pasar online dan keliling di Samarinda akan berlangsung selama 6 sampai dengan 9 Mei 2020 mendatang.

“ Kedepanyaa akan dilakukan se Kaltim, sesuai permintaan kabupaten kota yang bersurat ke perindakop provinsi. Untuk online akann terus dilakukan hingga lebaraan” tegas Kepala dinas Perindgkop. Dua puluh dua (22) perusahaan distributor ikut andil dalam kegiatan ini,”terangnya.

Lanjutnya, melihat daya beli masyarakat menurun dinas terkait mengadakan sembako murah sebagai bentuk pelayanan. Untuk hari ini lokasi usulkan untuk pasar keliling, diantarnya Samarinda Sebrang , Lobakung, Bentuas, Gunung Lingai, Tanah Merah, Bengkuring, Batu Besaung, bebernya.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sa’bani mengatakan sesuai harapan Gubernur Isran Noor bahwa masyarakat saat ini sangat membutuhkan bahan pokok untuk kelangsungan hidup sehari – hari ditengah perekonomian menurun yang berpengaruh pada pendapatan menurun dan daya beli masyarakat.

“Maka dari itu perlu bantuan natural berupa bahan pokok penting, yang dibutuhkan masyarakat saat ini, “ujar Plt Sekda Provinsi Kaltim.

Diharapkan kepada distributor dan perusahaan yang ada di Kaltim berkotribusi dalam menyumbangkan sembako.
“Bantuan sembako harus semakin intensif, karena sangat membantu masyarakat yang berpengaruh daya beli, karena perekonomian menurun saat ini, “ujar Sa’bani.

/0 Comments/by
,

Belanja dari Rumah, Pemkot Balikpapan Resmikan Layanan Belanja Melalui GoShop

BALIKPAPAN -Sejalan dengan upaya Pemerintah untuk memitigasi penyebaran pandemi COVID-19, Pemerintah Kota(PPemkot) Balikpapan dan Gojek berkolaborasi untuk mengajak masyarakat berbelanja di pasar-pasar rakyat dengan menggunakan layanan GoShop.

GoShop yang merupakan layanan Gojek untuk membeli berbagai kebutuhan dari lokasi manapun dan telah tersedia di seluruh Indonesia.

Gojek dan Pemkot Balikpapan melalui Dinas Pasar telah bekerjasama di tiga pasar utama di Balikpapan untuk pembelian kebutuhan masyarakat melalui layanan GoShop yaitu ​Pasar Klandasan, Pasar Pandansari dan Pasar Sepinggan.

Walikota Balikpapan Rizal Effendi bersama Wakil Walikota Balikpapan Rahmad Masud melakukan Peresmian GoShop yang di laksanakan di Pasar Klandasan Balikpapan

Rizal Effendi mengatakan, ini bagian dari protokol kesehatan, dimana transaksi jual beli di pasarnya tetap berjalan, belanjanya melalui online dari rumah. Supaya tidak kontak langsung antara pembeli dan pedagang, dilayani dengan Goshop didukung oleh perusahaan jasa transportasi Gojek.

“Ini sangat penting agar pasar tidak menjadi klaster baru dari penularan virus corona. Karena di Surabaya sudah terjadi, dan di Balikpapan sudah ada pedagang yang kena,” katanya.

Program ini diberlakukan uji coba untuk tiga pasar, yakni Pasar Sepinggan, Pasar Klandasan dan Pasar Pandansari.

“Nanti kalau sudah lancar kita berlakukan untuk semua pasar di Balikpapan,” ungkapnya.

Kepala Dinas Pasar Arzaedi Rachman mengatakan, untuk harga masing-masing pasar berbeda. Tiga pasar ini yang sudah dimasukan di dalam Aplikasi.

“Nanti akan kita perlu pantau terus harganya. Untuk harga ayam sempat turun, sekarang sudah kembali ke harga normal. Seluruh UPT pasar dan Pedagang sudah diingatkan untuk jaga produk, contohnya jual ikan harus ikan yang segar,” ucapnya.

Mulawarman Head of Regional Corporate Affairs East Indonesia Gojek ​mengatakan, sangat mendukung kolaborasi yang dilakukan oleh Pemkot Balikpapan,dalam hal ini Dinas Pasar Kota Balikpapan bersama dengan Gojek.

Layanan GoShop turut membantu mitigasi penyebaran pandemi COVID-19 melalui teknologi dan program kolaboratif, termasuk dengan Pemkot Balikpapan kali ini.

/0 Comments/by
,

Terjadi Lonjakan Kasus Covid-19 Di Kaltim

Samarinda— Hari ini Rabu 6 Mei 2020 terjadi lonjakan kasus pasien positif Covid-19 di Kaltim sebanyak 14 kasus.

Dari 14 kasus tersebut, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kaltim, Andi Muhammad Ishak menyebutkan terjadi di masing-masing daerah diantaranya 9 kasus dari Kabupaten Berau, 3 kasus dari Kabupaten Kubar, 1 kasus dari Kota Balikpapan dan 1 kasus dari Kota Bontang. Dengan begitu total kasus positif saat ini mencapai 182 kasus.

“Penambahan kasus tersebut berasal kluster Gowa (Sulawesi Selatan) baik pelaku perjalanan langsung maupun kontak erat terhadap pelaku perjalanan,”tuturnya saat video conference melalui aplikasi zoom cloud video meeting, Rabu (6/5/2020).

Andi merincikan 9 kasus dari Kabupaten Berau, 4 kasus diantaranya BRU 21 laki-laki 44 tahun, BRU 22 ulaki-laki 54 tahun, BRU 23 laki-laki 65 tahun, dan BRU 24 laki-laki 60 tahun merupakan kasus PDP yang berasal dari kluster Gowa (Sulawesi Selatan) dengan hasil Rapid test Reaktif. Kasus dirawat di RS Darurat Covid-19 Kabupaten Berau.

3 kasus berikutnya BRU 25 laki-laki 21 tahun, BRU 26 laki-laki 17 tahun dan BRU 27 laki-laki 11 tahun merupakan kontak erat BRU 14 yang berasal dari Kluster Gowa (Sulawesi Selatan) dengan rapid test reaktif. Kasus dirawat di RS Darurat Covid-19 Kabupaten Berau. Selain itu 2 Kasus lagi merupakan BRU 28 laki-laki 16 tahun, BRU 29 Wanita 11 tahun merupakan kontak erat BRU 22 yang berasal dari Kluster Gowa (Sulawesi Selatan) dengan rapid test reaktif. Kasus dirawat di RS Darurat Covid-19 Kabupaten Berau.

Kemudian 3 kasua dari Kabupaten Kutai Barat merupakan KBR 14 laki-laki 1,8 tahun, KBR 15 wanita 40 tahun dan KBR 16 laki-laki 44 tahun Semua kasus merupakan kontak erat KBR 7 dari Gowa (Sulawesi Selatan) dengan hasil rapid test reaktif, kasus dirawat di RS Pratama Kabupaten Kutai Barat.

Lanjutnya 1 kasus dari Kota Balikpapan yaitu BPN 36 laki-laki 29 tahun merupakan kontak erat PDP dari kota Balikpapan dengan hasil rapid test reaktif. Kasus di rawat di pusat karantina covid-19 Kota Balikpapan.

Kasus terakhir dari Kota Bontang yaitu BTG 11 laki-laki 29 tahun merupakan OTG sebagai pelaku perjalanan dari Gowa (Sulawesi Selatan) dengan rapid test reaktif. Kasus dirawat di RSUD Taman Husada Bontang.

Dirinya juga melaporkan penambahan Pasien Dalam Pengawasan (PDP)sebanyak 23 kasus dari Kabupaten Berau 1 kasus, Kabupaten Kutai Barat 3 Kasus, Kota Balikpapan 18 kasus dan 1 kasus dari Kota Bontang.

Selanjutnya Orang Dalam Pemantauan (ODP) ada penambahan 112 kasus dari total 8.363 kasus, selesai pemantauan 7.288 kasus dan masih dalam proses pemantauan ada 1.075 kasus.

/0 Comments/by
,

BLT Tahap Dua Akan Disalurkan Sebelum Lebaran

BERAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, Kalimantan Timur akan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap kedua sebelum lebaran.

Guna memantapkan penyaluran, Bupati Berau, H Muharram didampingi Wabup, H Agus Tantomo menggelar rapat pertemuan bersama instansi terkait di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Selasa (5/5).

Sebelumnya, Pemkab telah menyalurkan BLT tahap pertama kepada 15.466 masyarakat kurang mampu terdampak pandemi Covid-19.

Bupati Muharram mengatakan, pertemuan bersama instansi terkait ini bertujuan untuk menyempurnakan data-data penyaluran BLT sebelumnya, termasuk menyikapi bantuan dari pemerintah pusat untuk masyarakat kurang mampu di Bumi Batiwakkal.

Dari data warga kurang mampu ada kurang lebih 7 ribu lebih Kepala Keluarga (KK) dan yang mendapat alokasi bantuan dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) kurang lebih 2.060 kepala keluarga.

“Masih ada kurang lebih 5000 kepala keluarga (KK) yang belum masuk dan ini juga akan kita tentukan berapa besaran bantuan yang akan diberikan,” ungkapnya.

Untuk keluarga kurang mampu yang telah masuk dalam program keluarga harapan (PKH) dan juga penerima program sembako selama akan diberikan tambahan bantuan sebesar Rp 500 ribu per kepala keluarga (KK).

Bagi keluarga kurang mampu yang tidak masuk dalam PKH dan program sembako dari pemerintah pusat akan menerima bantuan sebesar Rp 600 ribu per kepala keluarga (KK).

“Untuk penyaluran bulan Mei sampai Juni kita beri bantuan Rp 600 ribu rata, jadi yang kemarin tahap pertama menerima Rp 750 ribu, bulan ini menerima Rp 600 ribu, supaya sama dengan standar dari pusat,” jelasnya.

Hal ini ditegaskan Muharram untuk memudahkan dalam proses pencairan bantuan dan tidak harus terlalu banyak menerbitkan surat keputusan terkait penetapan besaran penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak covid-19 ini.

Sehingga disepakati dalam pertemuan untuk menyesuaikan dengan bantuan dari pusat sehingga disamakan Rp 600 ribu per kepala keluarga(KK) dan yang baru masuk data penerima ditahap kedua akan tetap menerima pencairan tahap pertama. Besaran ini berlaku untuk semua termasuk juga UMKM.

“Jadi penyaluran ini kita lakukan dua bulan kedepan, sehingga totalnya ada tiga bulan, April Mei Juni,” ucapnya.

Pemkab Berau ditegaskannya telah memberikan panduan bagi ketua RT Lurah dan Kepala Kampung dalam menetapkan penerima bantuan langsung tunai. Kriteria yang telah ditetapkan tersebut diharapknya dipahami oleh para ketua RT maupun kepala kampung dan camat.

Sehingga pendataan akan lebih sempurna apakah penambahan penerima atau justru ada pengurangan data penerima. Penyalurahn tahap kedua ini diharapkan bisa terealisasi sebelum lebaran idul fitri.

“Saya harapkan seminggu sebelum lebaran sudah bisa dicairkan untuk membantu masyarakat,” pungkasnya.

/0 Comments/by
,

Warga Penajam Belum Optimal Manfaatkan Aminduk Daring

Penajam, 6/5, Warga Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, dinilai belum optimal memanfaatkan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) secara daring, sehingga pihak terkait memperketat pemberlakukan protocol Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten PPU Suyanto mengatakan, akibat masih banyaknya warga mengurus adminduk yang langsung datang ke kantor, maka kami perketat penerapan protokol COVID-19 denga tetap mengedepankan pelayanan.

Sejumlah protokol pencegahan COVID-19 yang ia terapkan di kantornya adalah membuat sekat dari plastik transparan sebagai pembatas antara pegawai dengan pengunjung, kemudian pegawai mengenakan sarung tangan dalam pelayanan.

Protokol kesehatan lainnya adalah menyediakan tempat cuci tangan, dan semua pegawai serta pengunjung harus mengenakan masker. Hal ini dilakukan untuk memutus rantai penyebaran virus, apalagi di kabupaten ini termasuk dalam zona merah COVID-19 dan sudah menjadi transmisi lokal (penularan lokal).

Plastik pembatas antara pegawai dan warga yang ingin mendapat pelayanan tersebut dipasang membentang sesuai dengan panjang dan lebar meja pelayananan.

Sedangkan di depan petugas diberi lubang seperti loket dan beberapa bagian dirobek vertical, gunanya adalah sebagai akses pengambilan dokumen yang diurus oleh warga.

Teknik ini cukup praktis dan murah karena bisa membatasi kontak langsung antara petugas dengan pengunjung, tanpa mengganggu pelayanan, sehingga warga tetap bisa mendapatkan layanan penuh, sementara antara mereka bisa menghindari kemungkinan adanya penyebaran virus.

Ia menjalaskan bahwa di tengah pandemi seperti ini, maka semua pihak harus tetap waspada, baik kewaspadaan datang dari Disdukcapil PPU maupun kewaspadaan dari masyarakat yang ingin mendapat pelayanan, karena setiap hari rata-rata ada 50 orang yang datang untuk urusan adminduk.

Apalagi semua menyadari bahwa masing-masimg pihak memiliki keluarga yang juga harus mendapat perlindungan dari pandemi, sehingga masing-masing bisa pulang ke rumah dengan tenang, tanpa ada rasa was-was karena telah menjalankan protokol COVID-19.

Terkait dengan layanan adminduk secara daring, pihaknya bahkan sejak dua tahun lalu sudah menerapkan aplikasi Go Digital di laman disdukcapil.penajamkab.go.id. Di laman ini juga ada pendaftaran Kartu Identitas Anak (KIA) secara daring.

“Pelayanan secara daring hingga kini sebenarnya sudah banyak yang menggunakan, tapi warga yang datang langsung ke kantor juga banyak yang rata-rata ada sekitar 50 orang per hari. Ini berarti layanan daring masih belum dipahami sepenuhnya oleh masyarakat,” ucapnya. (mg)

/0 Comments/by
,

TPT Kaltim Februari 2020 Meningkat 6,88 Persen

Samarinda—- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kalimantan Timur pada Februari 2020 mencapai 6,88 persen atau sebanyak 137.189 orang, mengalami kenaikan dibanding TPT Februari 2019 yang sebesar 6,66 persen atau sebanyak 126.529 orang. Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, Anggoro Dwithjahyono saat video conference melalui aplikasi zoom cloud video meeting, Selasa (5/5/2020).

Menurutnya, tingkat Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan TPT untuk pendidikan SMP ke bawah sebesar 7,43 persen (72.322 orang) atau mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan nilai TPT tahun sebelumnya sebesar 6,40 persen (58.515 orang).

Sedangkan TPT untuk pendidikan sekolah menengah ke atas yaitu SMA/SMK sebesar 7,40 persen (55.452 orang), nilainya relatif sama jika dibanding nilai TPT tahun sebelumnya yang sebesar 7,38 persen (55.446 orang). Untuk TPT dengan pendidikan tinggi yaitu Universitas, diploma atau perguruan tinggi mengalami penurunan menjadi sebesar 3,47 persen (9.415 orang), dari TPT tahun 2019 yang sebesar 5,37 persen (12.568 orang jumlah angkatan kerja di Kalimantan Timur pada Februari 2020 mencapai 1.993.702 orang,meningkat sebanyak 93.802 orang dibanding angkatan kerja Februari 2019 sebanyak 1.899.900 orang.

Lanjutnya, jumlah penduduk yang bekerja di Kalimantan Timur pada Februari 2020 mencapai 1.856.513 orang, meningkat sebanyak 83.142 orang dibanding keadaan pada Februari 2019 atau 1.773.371 orang.

Sementara, penduduk yang bekerja dengan jenjang pendidikan SMP ke bawah merupakah proporsi jenjang pendidikan terbesar penduduk yang bekerja dengan jumlah sebanyak 900,6 ribu orang atau sebesar 48,51 persen. Terbesar kedua adalah penduduk yang bekerja dengan pendidikan SMA Umum dan SMA Kejuruan sebanyak 693,8 ribu orang (37,37persen).

Kemudian, penduduk yang bekerja dengan pendidikan tinggi yaitu Diploma I/II/III dan Universitas hanya sebanyak 262,1 ribu orang atau hanya sebesar 14,12 persen.

Selain itu, pada Februari 2020, sebanyak 508.660 orang atau 27,40 persen bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 35 jam perminggu, sedangkan penduduk bekerja dengan jumlah jam kerja 35 jam atau lebih perminggu termasuk yang sementara tidak bekerja mencapai 1.347.853 orang atau 72,60 persen.

Tambahnya, Penduduk di Provinsi Kalimantan Timur umumnya bekerja pada kategori A-pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 23,08 persen, berikutnya adalah kategori G-Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 19,76 persen dan kategori jasa pendidikan, jasa kesehatan dan jasa lainnya sebesar 12,00 persen.

/0 Comments/by

Gelar Vicon dengan Puskesmas seKutim, Bupati Ismunandar Beri Arahan Penanggulangan COVID-19

Kutai Timur – Pemerintah Kutai Timur melalui Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kutim yang diketuai Bupati Ismunandar, menggelar video conference (Vicon) dengan 21 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) seKutim dan RSU Pratama Sangkulirang, Selasa (5/5) siang di ruang media center Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Statistik (Kominfo Perstik) Kutim, Bukit Pelangi, Sangatta Utara.

Dalam arahannya, Bupati Ismu yang didampingi Wabup Kasmidi Bulang, Sekda Irawansyah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutim Bahrani Hasanal, beserta jajaran Dinkes Kutim meminta agar seluruh UPT Puskesmas yang berada di 18 kecamatan seKutim, untuk mempertahankan kinerja yang sudah dilakukan saat ini sebagai garda terdepan dalam upaya penanganan COVID-19 di Kutim, khususnya di masing-masing kecamatan yang menjadi wilayah tanggung jawab kerja setiap Puskesmas.

“Saya meminta agar apa yang sudah dilaksanakan (protokol layanan kesehatan, red) saat ini dalam upaya penanganan COVID-19 di wilayah masing-masing Puskesmas, tetap dipertahankan. Terlebih jajaran Puskesmas merupakan garda terdepan yang berhadapan langsung dengan warga yang menjadi ODP (Orang Dalam Pemantauan) maupun PDP (Pasien Dalam Pengawasan),” ujar Ismu.

Selain itu, Ismu juga meminta setiap Puskesmas tetap berkoordinasi dengan jajaran musyawarah pimpinan kecamatan (Muspika), seperti Camat, Kaposek dan Danramil setempat. Koordinasi dan kerjasama ini harus terus dibangun dan dijaga, terutama dalam protokol pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama terhadap warga yang termasuk kategori Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), hingga warga yang terkonfirmasi positif COVID-19.

“Bangun terus sinergitas dengan jajaran Muspika (Musyawarah Pimpinan Kecamatan, red) setempat. Terutama dalam memberikan layanan kesehatan sesuai protokol kesehatan standar penanganan COVID-19 kepada masyarakat setempat maupun pendatang. Semoga dengan sinergitas yang dibangun oleh semua pihak, mampu menekan seminimal mungkin dan bahkan memutus rantai penyebaran dan penularan COVID-19 di Kutim,” pesan Ismu.

Terkait keterbatasan alat rapid test dan Alat Pelindung Diri (APD) yang menjadi keluhan dan kebutuhan mendesak di setiap Puskesmas, Ismu meminta dalam proses pengadaannya untuk berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutim selaku induk instansi di kabupaten.

Selain itu, setiap kepala Puskesmas diminta juga berkoordinasi dengan Kepala Desa (Kades) yang masuk dalam wilayah kerja Puskesmas, untuk pemanfaatan Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) untuk dukungan penyediaan alat rapid test dan hal lainnya yang berhubungan erat dengan upaya penanganan COVID-19.

Sebab, pemanfaatan DD dan ADD untuk upaya penanggulangan COVID-19 memang sudah diatur dalam Surat Edaran (SE) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, yang diterbitkan pada tanggal 24 Maret 2020.

“Untuk alat rapid test, memang saat ini menjadi kebutuhan mendesak di setiap Puskesmas dan termasuk APD (Alat Pelindung Diri) yang standar sesuai prosedur penanganan COVID-19. Saya minta setiap Kepala Puskesmas untuk berkoordinasi dengan Dinkes (Dinas Kesehatan) Kutim dalam pengadaannya (rapid test dan APD). Kemungkinan dalam waktu dekat akan datang bantuan (rapid test) dari perusahaan yang nantinya melalui Dinkes Kutim akan dibagikan ke masing-masing Puskesmas. Selain itu, jangan lupa juga berkoordinasi dengan Kades (Kepala Desa), sebab anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa boleh sebagian diperuntukkan dalam penanganan COVID-19, termasuk pengadaan rapid test dan hal lainnya yang berkenaan langsung dengan penanganan COVID-19 dan dampak sosialnya di tingkat desa,” tegas Ismu.

/0 Comments/by
,

Isran Sampaikan Terima Kasih Sebesar-besarnya

Samarinda – Bantuan 4.000 pcs alat pelindung diri (APD) berupa hazmat suit/cover all dari PT Bayan Resources Tbk dan donasi bantuan CSR (Corporate Social Resposibility) PT Bina Sarana Sukses (BSS) berupa hazmat suit, face shield, safety google, rubber glove, safety boot, masker kain, rapid test dan thermos gun diterima secara simbolis oleh Gubernur Kaltim Isran Noor di Halaman Kantor Gubernur Kaltim pada Rabu (6/5).

“Saya sampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada perwakilan PT Bayan Resources dan PT BSS yang telah memberikan bantuan. Sekali lagi atas nama Pemerintah dan masyarakat, terima kasih atas dukungan berbagai pihak dalam upaya penanganan Covid-19 di Kaltim” ujar Isran.

Isran Noor berharap bantuan seperti ini dapat ditiru dan diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang beraktifitas di Kaltim. Tidak hanya bantuan peralatan kesehatan saja, melainkan bantuan sembako bagi masyarakat yang memang terdampak ekonominya selama masa pandemi Covid-19 ini.

“Saya berharap bagi mereka (perusahaan) yang ada di Kaltim bisa ikut peduli ditengah pandemi ini. Memang mungkin di pusat sudah memberikan bantuan, tapi kan wilayah operasinya di Kaltim, jadi harusnya juga membantu masyarakat disini,” harapnya.

Kepada rekan-rekan jurnalis, Isran Noor berpesan agar dapat menyampaikan informasi terkait bantuan ini seluas-luasnya melalui media masing-masing. Karena memang hal seperti ini perlu diumumkan kepada masyarakat luas.

“Ini perlu diumumkan kepada masyarakat, karena akan membawa orang lain untuk berbuat kebaikan yang sama,” pesannya.

Terkait bantuan-bantuan yang sudah diterima, Isran Noor menegaskan Pemprov Kaltim melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 telah dan akan mendistribusikannya sesuai dengan peruntukkannya, khususnya rumah sakit di daerah yang terdampak.

“Percayakan kepada kami, kami akan berkoordinasi dengan seluruh pihak. Dan saya jamin bantuan-bantuan ini akan segera disalurkan sesuai peruntukkannya dan akan dilaporkan secara transparan. Bagi pemberi bantuan bisa mengontrolnya melalui gugus tugas,” tegas Isran

/0 Comments/by
, ,

3 DAERAH DI KALTIM PASTIKAN TAK IKUTI JAMBORE PEMUDA DAERAH

SAMARINDA – Jambore Pemuda Daerah (JPD) bertujuan untuk meningkatkan kualitas calon peserta dan menetapkan calon peserta Jambore Pemuda Indonesia (JPI) asal Kaltim yang layak dan baik mewakili Benua Etam di ajang tahunan tersebut yang rencananya di tahun 2020 diselenggarakan di Surabaya, Jawa Timur.

Pun demikian di tahun 2020 ini saat dunia dilanda pandemic Virus Corona (Covid 19) penyelenggaraan JPI masih belum ada kepastian mengenai jadi tidaknya dilaksanakan dari Kemenpora RI.
Hal ini disampaikan Kadispora Kaltim, Muhamammad Syirajudin saat memimpin rapat Dispora se-kaltim yang dilaksanakan dengan Video Conference Zoom, Senin (4/5/2020).


“Hingga pelaksanaan rapat ini, Kementerian Pemuda dan Olahraga belum memastikan jadi atau tidaknya kegiatan yang biasanya dilaksanakan bersamaan dengan Hari Sumpah Pemuda tersebut dilaksanakan. Saya sudah berkomunikasi beberapa kali bertanya di WA grup Dispora Indonesia, namun tidak mendapat tanggapan dari pihak Kemenpora khususnya terkait kepastian pelaksanaan,”katanya menanggapi pertanyaan peserta rapat.

Dari rapat tersebut juga diketahui bahwa 3 Kabupaten/Kota di Kaltim memastikan diri tidak mengikuti JPD Kaltim yang akan dilaksanakan di Tenggarong, Kutai Kartanegara. Ketiga daerah tersebut yakni Kota Bontang, Kutai Timur dan Kutai Barat.

“Kami memohon maaf tidak dapat mengikuti Jambore Pemuda Daerah tahun ini dikarenakan anggaran untuk mengikuti kegiatan tersebut telah dialihkan untuk penanganan pandemi Covid 19,”ujar Kadispora Bontang, Bambang Cipto Mulyono.


Hal senada juga disampaikan oleh Kadispora Kutai Timur, Basrie. Dirinya mengutarakan sebagaimana intruksi Bupati Kutim bahwa sebagian besar anggaran dinas dialihkan untuk membantu penanganan Covid-19.

“Sangat disayangkan Kubar, Kutim dan Bontang gak mengikuti Jambore Pemuda kali ini, artinya ada 21 Pemuda, dimana tiap daerah diwakili 7 orang pemuda, yang kehilangan kesempatan menunjukkan potensinya untuk mengikuti Jambore Pemuda Indonesia dan bertemu dengan seluruh pemuda di tanah air,”sayang Syirajudin.

Kaltim sendiri sebenarnya merupakan Provinsi pertama yang menggelar JPD sebagai ajang seleksi bagi pemuda sebelum mengikuti JPI pada tahun 2012 lalu dan tahun ini sejatinya merupakan gelaran yang ke delapan.

 

Sumber : Dispora Kaltim

/0 Comments/by