Ujoh Bilang (11/5)-Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur, mengingatkan kepada Tim Verifikasi Data Penduduk Terdampak COVID-19 menghindari bias data yang akan dijadikan rujukan untuk pemeberian bantuan sosial (bansos) baik dari pusat maupun daerah.

“Perlu kecermatan dan ketelitian oleh tim dalam pendataan karena kita harus bisa menghindari yang namanya bias data. Penyaluran bantuan jangan sampai tidak tepat sasaran, itu kata kuncinya,” ujar Pj Sekkab Mahulu Stephanus Madang di Ujoh Bilang, Senin.

Sebelumnya, dalam acara pelepasan Tim Verifikasi Data Penduduk Terdampak COVID-19 di Balai Pertemuan Umum (BPU) Ujoh Bilang, ia juga mengatakan, diperlukan kehati-hatian tim dalam melakukan pendataan dan verifikasi agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Jika tim tidak cermat, maka bias data bisa saja terjadi, misalnya ada warga tidak mampu namun tidak terdata. Sebaliknya, ada warga mampu tapi terdata, bahkan bisa jadi ada data ganda, sehingga ketelitian menjadi keharusan oleh tim dalam melihat kondisi lapangan agar bantuan yang akan diberikan benar-benar tepat sasaran.

Ia juga mengatakan, dibutuhkan akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penerima banso bagi masyarakat terdampak COVID-19 yang tersebar pada 50 kampung (desa) di Mahulu, sehingga bansos pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten diterima bagi mereka yang berhak.

Data yang tidak akurat, lanjutnya, maka dapat mengakibatkan bantuan yang disalurkan pemerintah menjadi tidak tepat sasaran, sehingga hal ini harus benar-benar menjadi perhatian semua pihak, terutama oleh tim yang mendapat kepercayaan ini.

“Formatnya sudah tersedia sehingga tinggal dijalankan secara cermat, teliti, dan sabar. Harapannya adalah agar data yang kita peroleh betul-betul valid dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Madang.

Sementara Asisten Bidang Pemerintahan dan Humas Mahulu Dodit Agus Riyono, dalam kesempatan itu mengatakan bahwa melalui akurasi data, maka Pemkab Mahulu akan menyalurkan bansos kepada masyarakat terdampak COVID-19, sehingga hal ini harus menjadi perhatian.

“Fungsi dari penyaluran ini juga untuk menjamin keadilan, sehingga kita harus dapat memberikan data yang betul-betul valid,” ucap Dodit.

Ia juga berpesan agar tim verifikasi data setiap hari melakukan evaluasi di lapangan, kemudian melakukan pengecekan ulang dari hasil pendataan yang dilakukan, tujuannya adalah untuk menjamin keakuratan data. (mg)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *