Samarinda – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar rapat koordinasi melalui video conference dengan Pemprov Kaltim dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kaltim membahas penanganan Covid-19 Provinsi Kaltim terkait update refocusing anggaran, progres penyaluran bansos dan mekanisme koordinasi pusat/pemprov/pemkab dan Pemkot yang berlangsung di Ruang Heart Of Borneo (HOB) Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (13/5).

Diikuti Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kaltim membahas terkait Surat Edaran KPK 8/2020 tentang pengadaan barang jasa, Surat KPK-B 1939/2020 tentang penerimaan sumbangan dan Surat Edaran KPK 11/2020 tentang penyaluran bansos.

“Ini sebagai langkah pencegahan KPK agar tidak terjadi korupsi dalam penanganan Covid-19 di Provinsi Kaltim. Baik dalam kaitan pengadaan barang dan jasa, penerimaan sumbangan, serta penyaluran bansos dalam membantu masyarakat terdampak Covid-19,” ujar Ketua Satgas Pencegahan Wilayah IV, Nana Mulyana.

KPK ingin memastikan Pemda mematuhi peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang dan jasa yang diatur Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) RI dalam penggunaan anggaran realokasi dan refocusing anggaran.

Sedangkan terkait penyaluran bansos, Nana Mulyana memastikan penyaluran dilakukan agar secara transparan dan akuntabel. Soal etika dalam penyalurannya. KPM memantau penyaluran bantuan sosial yang dimanfaatkan pihak tertentu seperti kepala daerah pertahana untuk kegiatan politik menarik simpati masyarakat.

Sementara Plt Sekprov Kaltim, HM Sa’bani menjelaskan dalam video conference penanganan pandemi Covid-19 di Kaltim terkait refocusing APBD 2020. Dimana Dana Bencana Tidak Terduga (BTT) Kaltim hasil refocusing anggaran sebesar Rp500 miliar. Terdiri Rp250 miliar sektor kesehatan, penanganan dampak ekonomi Rp 95 miliar dan jaring pengaman sosial (JPS) Rp155 miliar.

“Terkait dengan pengawalan KPK untuk pemanfaatan dana Covid-19 khususnya hasil refocusing APBD 2020 dan yang lebih fokus lagi pada bantuan sosial dan pengadaan, agar jangan ada kekeliruan dalam sasaran dan pelaksanaan,” ujar Sa’bani.

Untuk pengadaan lanjutnya, Pemprov Kaltim sudah ada pendampingan dari Inspektorat Wilayah dan BPKP Kaltim, serta pengawalan Kejaksaan Tinggi Kaltim. Sementara untuk bansos kita masih memverifikasi data agar tidak terjadinya tumpang tindih

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *