Samarinda – Kelapa sawit menjadi salah satu sektor andalan yang menopang perekonomian Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur. Sayangnya, sejumlah petani pekebun masih mengalami kesulitan menerima informasi terbaru, khususnya informasi patokan harga penjualan hasil panen berupa tandan buah segar (TBS). Sementara itu, papan pengumuman informasi kampung terbatas dalam menyediakan informasi terkini.

Dinas Perkebunan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dengan mengembangkan inovasi layanan SMS BUNKALTIM yang memberikan informasi mengenai harga jual kelapa sawit secara cepat, murah, singkat dan lebih transparan sehingga mampu meminimalisir kecurangan dalam praktik jual beli di lapangan.

Petani pekebun cukup mengetik “HARGA SAWIT” dan mengirimkan ke nomor 08125551001. Selanjutnya admin akan menindaklanjuti permohonan yang masuk dan merespon dalam waktu 1 x 24 jam. Terakhir, pemohon informasi akan menerima balasan mengenai informasi harga tandan buah segar (TBS) melalui SMS BUNKALTIM. Setiap nomor ponsel yang masuk secara otomatis akan terdaftar dalam database, sehingga setiap bulannya langsung menerima informasi terbaru tanpa harus mengirimkan SMS permohonan lagi. Semua layanan berlangganan SMS BUNKALTIM tidak dikenakan biaya atau gratis.

Jumlah pemohon informasi setiap tahun mengalami peningkatan, karena informasi SMS BUNKALTIM berkembang pesat dan menyebar dari mulut ke mulut di kalangan petani kelapa sawit. Hingga tahun 2019, inovasi ini telah menerima 4.214 sms permohonan informasi harga kelapa sawit dan mengirimkan 257.528 sms balasan.

Inovasi ini menjadi terobosan baru dan dapat direplikasi di daerah lain yang juga mengembangkan kelapa sawit sebagai komoditi utama dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari Dinas Perkebunan, dinas perkebunan di kabupaten/kota, GAPKI, asosiasi petani kelapa sawit, pihak perusahaan pemilik pabrik, koperasi perkebunan dan gabungan kelompok tani. Dana yang digunakan berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Timur.

Sistem evaluasi dan pemantauan inovasi dilakukan secara berjenjang, diantaranya melalui survei terhadap tingkat kepuasan penggunanya.

Pemanfaatan inovasi memberikan nilai tambah, dimana terjadi perubahan pola pikir para petani dalam memperoleh informasi, awalnya manual menjadi lebih modern. Selain itu, inovasi dapat diterapkan pada komoditi perkebunan jenis lain seperti lada, karet, kelapa dan kakao.

 

Sumber : Disbun Kaltim

Samarinda – Sektor perkebunan menjadi sektor andalan yang menggerakkan perekonomian Indonesia. Selain menghasilkan devisa bagi negara, sektor ini mampu menyerap tenaga kerja dalam upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan.

Dalam pengembangannya, perkebunan dihadapkan pada isu kerusakan lingkungan. Kebakaran lahan seringkali dikaitkan dengan aktivitas perkebunan kelapa sawit, korporasi dan masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar, karena hal tersebut adalah cara paling gampang dan murah.

Permasalahan mendasar dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan kebun yakni sarana, prasarana dan sumber daya manusia yang belum memadai untuk pengendalian. Guna menjaga iklim usaha sektor perkebunan tetap kondusif sekaligus menepis anggapan miring terkait kerusakan lingkungan tersebut, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dengan mengembangkan inovasi Sistem Informasi Perkebunan Deteksi Awal Pencegahan, Pengendalian dan Pemadaman Kebakaran di Lahan Kebun “SI BUNDA PEGEL DALAM KELAMBU” .

Inovasi dilengkapi data titik api di lapangan yang muncul pada tampilan inovasi secara spasial. Inovasi merupakan hasil modifikasi yang terintegrasi dengan inovasi  One Data One Map milik Bappeda Kaltim dan SIPONGI milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Informasi yang dihasilkan bersumber data dari Terra Aqua (LAPAN), SNPP (LAPAN) dan NOAA (ASMC) serta data cuaca dari BMKG.

Data yang disajikan lebih akurat karena mengandung informasi tentang lokasi kebakaran hingga tingkat desa beserta status kepemilikan lahannya. Data titik api diselaraskan setiap 30 menit agar data yang dihasilkan lebih akurat (near-real-time/mendekati waktu sesungguhnya). Hal ini sangat bermanfaat bagi Dinas Perkebunan untuk mengetahui lokasi kebakaran lahan secara cepat, sehingga tindak pemadaman dini dapat dilakukan sebelum kebakaran tersebut menjadi lebih besar dan sulit dikendalikan. Dampak kerusakan lingkungan akibatnya dapat diminimalisir.

Sistem ini dapat diakses secara terbuka oleh semua kalangan masyarakat melalui laman https://geospasial-perkebunan.kaltimprov.go.id/sigbun01/index.php/peta. Pelibatan aktif peran serta masyarakat menjadi sangat penting dalam pemanfaatannya. Masyarakat dapat membuat pelaporan dan berdiskusi langsung melalui aplikasi android yang terintegrasi dengan satu sistem dengan inovasi.

 

Sumber : Disbun Kaltim

Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Uatra (PPU) melalui instansi terkait kembali memperpanjang masa kerja dari rumah atau work form home (WFH) bagi pendamping desa/keluarahan, kecamatan, hingga kabupaten untuk Program P2KPM, Senin (18/5/2020).

“WFH bagi pendamping ini sudah kami perpanjang untuk yang ketiga kalinya. Perpanjangan pertama hingga 22 April, kedua hingga 13 Mei, dan perpanjangan ketiga hingga 29 Mei,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) DPMD Kabupaten PPU Dul Azis di Penajam, Senin.

Adanya perpanjangan instruksi sampai tiga kali perpanjangan tersebut, berarti pihaknya sudah empat kali mengeluarkan instruksi WFH bagi pendamping Pro-P2KPM. Surat pertama berupa instruksi WFH, dan tiga surat berikutnya merupakan perpanjangan surat sebelumnya.

Didampingi Kasi Usaha Pemberdayaan, Kelembagaan Masyarakat, SDA dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Gamaliel Abimanyu Arliandito, Dul Azis melanjutkan bahwa perpanjangan WFH dilakukan untuk mencegah penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Perpanjangan masa WFH ini berdasarkan surat Kepala DPMD Nomor 410.1/268.i/DPMD tanggal 13 Mei 2020, tentang Instruksi Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Dalam instruksi pencegahan COVID-19 melalui WFH ini, DPMD juga minta Pendamping Program Pembangunan, Pemberdayaan Keluarahan dan Perdesaan Mandiri (Pro-P2KPM) PPU melakukan berbagai hal.

Sejumlah hal yang dicantumkan dalam instruksi antara lain meningkatkan kewaspadaan, selalu menjaga kebersihan dan kesehatan diri dalam melaksanakan tugas pendampingan maupun fasilitasi di desa/kelurahan.

Kemudian mengingatkan kepada desa atau kelurahan di lokasi kerja masing-masing, untuk dapat menunda kegiatan yang menyebabkan berkumpulnya banyak orang.

Meski demikian, pendamping tetap diminta memperhitungkan rencana kerja dan tindak lanjut (RKTL) yang telah disusun, sehingga target pekerjaan yang telah disepakati akan tetap dapat dicapai sesuai target.

Pendamping juga diminta mengingatkan perangkat desa/kelurahan dan lembaga kemasyarakatan desa menerapkan dan menyebarluaskan informasi tentang pola hidup bersih dan sehat, serta perilaku pencegahan penyebaran virus corona.

Selanjutnya, pendamping diminta segera memeriksakan diri ke pusat kesehatan terdekat atau rumah sakit, jika merasa kondisi tubuhnya mengalami gejala-gejala awal COVID-19 seperti gangguan pernafasan, batuk, demam, dan sesak nafas.

“Untuk Tenaga Teknis (pendamping tingkat kabupaten) diberlakukan jadwal piket di Sekretariat Pro-P2KPM, agar penyelenggaraan pendampingan tetap berjalan optimal,” ucap Abimanyu.

Tenaga pendamping profesional Pro-P2KPM yang melaksanakan WFH, katanya, harus berada dalam tempat tinggalnya, kecuali dalam keadaan mendesak seperti untuk pemenuhan kebutuhan pangan, kesehatan, dan keselamatan.

Mereka juga diminta selalu mengaktifkan sarana komunikasi supaya mudah berkoordinasi. Hal ini diperlukan jika suatu saat ada hal-hal yang bersifat mendesak, maka tenaga pendamping bisa segera melakukan pendampingan.

“Instruksi ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan 29 Mei 2020, kemudian akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan,” ucap Abimanyu.

Penajam,  – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) telah mengusulkan kepda Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim), agar para pelaku di sektor pariwisata yang tak berpenghasilan akibat COVID-19, segera mendapatkan bantuan.

“Kami sudah mengusulkankan sebanyak 66 pelaku pariwisata yang terdampak Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) untuk mendapat bantuan sosial dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kaltim,” ujar Kepala Disbudpar Kabupaten PPU Achmad Noor di Penajam, Minggu (17/5/2020).

Mereka yang telah diusulkan untuk mendapatkan bantuan Jaring Pengaman Sosial dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tersebut, semunya merupakan orang-orang yang berusaha di sektor pariwisata.

Sebanyak 66 pelaku pelaku pariwisata yang diusulkan itu terdiri dari pemilik warung yang selama ini berjualan aneka makanan, minuman, maupun souvenir di tempat-tempat objek wisata pantai dan lainnya, kemudian pengelola wisata, dan beberapa karyawan hotel.

“Bantuan berupa Jaring Pengaman Sosial untuk para pelaku pariwisata ini kami usulkan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Provinsi Kaltim. Kami berharap semuanya bisa terakomodir,” katanya penuh harap.

Bantuan yang diusulkan tersebut besarannya Rp250 ribu per bulan yang diharapkan dapat diterima mereka sebelum Hari Raya Idul Fitri, karena menjelang lebaran biasanya kebutuhan masyarakat meningkat, namun di musim pandemi ini pengahsilan mereka jauh menurun, bahkan ada yang tidak berpenghasilan.

“Usulan bantuan jaring sosial bagi pelaku pariwisata itu saat ini masih dalam proses verifikasi oleh Disbudpar Provinsi Kaltim. Harapan kami menggu depan bisa divairkan,” katanya lagi.

Ia menjelaskan bahwa usulan bagi para pelaku wisata untuk mendapat batuan sosial, karena kegiatan wisata di PPU memang terhenti akibat virus corona, karena memang ada larangan menjaga jarak mengutrangi aktivitas ke luar rumah, sehingga masyarakat pun tidak datang ke lokasi-lokasi yang biasanya banyak dikunjungi orang.

“Dari catatan kami, sedikitnya terdapat 66 pelaku pariwisata di Kabupaten PPU yang merasakan dampak dari pandemi COVID-19, yakni sektor pariwisata di PPU telah mencapai titik terendah, atau tidak ada kegiatan pariwsata sama sekali di objek-objek wisata,” tutur dia.

“Para pelaku pariwisata ini merasakan langsung mewabahnya virus corona ke usaha mereka. Hal ini memang sangat memprihatinkan kami, makanya usulan bantuan tunai ini merupakan hal mendesak, sambil melihat program lain sebagai terobosan untuk memberdayakan mereka,” ujarnya

BALIKPAPAN – PT Angkasa Pura I (Persero) memastikan penerapan physical distancing di seluruh bandara kelolaan selama masa pandemi COVID-19 sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19.

Hal tersebut juga sejalan dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Nomor SE 32 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Transportasi Udara untuk Pelaksanaan Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Penyebaran COVID-19.

Berdasarkan edaran tersebut Angkasa Pura I bertugas membentuk posko pengamanan dan pemeriksaan di bandara, khususnya Bandar SAMS Balikpapan.

Dilengkapi dengan fasilitas penyelenggaraan protokol kesehatan sesuai Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 dan Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 tentang, Pengendalian Transportasi selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 H Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Selain itu, Angkasa Pura I juga memberikan dan melaksanakan rekomendasi slot time apabila terdapat maskapai yang mengajukan perubahan jadwal penerbangan sesuai dengan jam operasional masing-masing bandara.

“Angkasa Pura I sangat memperhatikan penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19, khususnya penerapan physical distancing, dalam melakukan pelayanan kebandarudaraan di 15 bandara kelolaan,” ujar Vice President Corporate Secretary PT Angkasa Pura I (Persero) Handy Heryudhitiawan.

Adapun penerapan Physical Distancing pada Alur Keberangkatan Penumpang di Bandara pada Masa Pandemi COVID-19, Bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan udara pada masa larangan mudik ini, perlu diketahui bahwa terdapat 5 proses alur pemeriksaan penumpang yang akan berangkat melalui bandara.

Diantaranya, Pos Pemeriksaan Pintu Masuk Keberangkatan, Calon penumpang menunjukkan berkas kelengkapan dokumen perjalanan seperti identitas diri, tiket, surat keterangan negatif/ bebas COVID-19, surat tugas, surat kematian (sesuai persyaratan yang tertera pada Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 4 Tahun 2020.

Di area terminal keberangkatan, calon penumpang juga diperiksa suhu tubuhnya oleh thermo gun, Sabtu (16/5/2020).

Pada beberapa bandara, pemeriksaan suhu tubuh dilakukan menggunakan thermo scanner pada saat masuk SCP1.

Kemudian Ps Pemeriksaan Dokumen Kesehatan, calon penumpang menuju pos pemeriksaan kesehatan di area check-in menunjukkan surat keterangan bebas/ negatif Covid-19, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).

Kementerian Kesehatan melakukan pemeriksaan kesehatan dan menerbitkan clearance kesehatan.

Calon penumpang mengisi HAC (Health Alert Card)/ e-HAC dipandu oleh petugas KKP.

Termasuk, pemeriksaan Dokumen Final, Proses Check-in, calon penumpang yang telah mendapatkan approval di pos pemeriksaan ketiga, selanjutnya melakukan proses check-in dan mendapatkan boarding pass, Pos Pemeriksaan Sebelum SCP 2, penumpang yang telah memiliki boarding pass diperiksa kembali kelengkapan dokumennya oleh petugas Aviation Security (Avsec) sebelum masuk pemeriksaan SCP 2.

Setelah dari pemeriksaan 5 (lima), calon penumpang dapat melanjutkan ke pemeriksaan badan dan barang di SCP2 dan kemudian masuk ruang tunggu persiapan boarding (boarding lounge).

Sebagai catatan, apabila terdapat berkas yang tidak lengkap pada tiap pos pemeriksaan tersebut, maka calon penumpang tidak diperbolehkan melanjutkan ke tahap pemeriksaan selanjutnya.

Adapun penyiapan prosedur pelayanan antrean periksaan dokumen dengan penerapan physical distancing di bandara yaitu, Area Verifikasi Dokumen, dibatasi dengan queuing line (tiang antrian), posisi meja pemeriksaan di depan sejumlah kebutuhan Tim Verifikator dengan memperhatikan jarak minimum physical distancing dan kepadatan calon penumpang.

Konfigurasi kursi antrian sebanyak 20 buah dengan jarak minimum 1-2 meter. d. Pemisahan posisi masuk dan keluar antrean.

Selanjutnya, area Antrian di Tiap Pos Pemeriksaan, dibatasi dengan yellow line, posisi mengantri sebelum masuk ke area verifikasi dokumen, konfigurasi kursi antrean sebanyak 20 buah dengan jarak minimum 1-2 meter, dan pemisahan posisi masuk dan keluar antrean.

Selanjutnya, pola Perpindahan, dilakukan 1 (satu) kali pindah di setiap area (per blok dan per kelompok).

Misalnya setelah 20 orang selesai verifikasi dokumen, baru kemudian kelompok dari pos pemeriksaan sebelumnya atau zona antrian 1 (satu) masuk, begitu seterusnya.

Selain itu, Angkasa Pura I juga senantiasa berkoordinasi intens dengan pihak maskapai terkait jumlah frekuensi penerbangan sehingga dapat meminimalisir potensi penumpukan penumpang di bandara.

“Kami senantiasa menghimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan udara sesuai dengan kriteria yang sudah sesuai dengan Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 No 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, untuk menyiapkan seluruh dokumen syarat keberangkatan sebelum tiba di bandara, termasuk surat keterangan negatif COVID-19, dan hadir 3 jam sebelum jadwal keberangkatan,” urainya.

“Hal ini diperlukan karena proses pemeriksaan dokumen di bandara pada masa larangan mudik ini cukup panjang sehingga proses pemeriksaan tersebut berjalan lancar dan prinsip physical distancing dapat diterapkan dengan baik di bandara,” kata Handy.

Samarinda— Saat ini physical distancing menjadi salah satu kunci utama dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kaltim, Andi Muhammad Ishak, saat video conference melalui aplikasi zoom cloud video meeting, Minggu (17/5/2020).

Menurutnya untuk memutus rantai Covid-19, tentunya diperlukan partisipasi dan disiplin seluruh lapisan masyarakat melakukan physical distancing yaitu menjauhi segala bentuk kerumunan/keramaian, menjaga jarak antar manusia, menghindari berbagai pertemuan yang melibatkan banyak orang.

Hal ini sebagai upaya mencegah penyebaran dan penularan wabah Covid-19 atau virus corona di Benua Etam.

Selain itu, pemerintah daerah juga mengajak masyarakat untuk bekerja, belajar dan beribadah dirumah, mengurangi aktifitas diluar rumah, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menerapkan pola hidup sehat, serta mengonsumsi makanan bergizi dan vitamin.

“Penyebaran virus ini berlangsung cukup lama. Perlu kerja keras dan kerjasama semua untuk bersama-sama memutus rantai bahkan menghentikannya,”pintanya

Lanjutnya, Covid-19 memberikan dampak terhadap aktivitas masyarakat. Kunci utama mengatasinya pada diri masing-masing. Tetap menjalankan anjuran pemerintah. Inilah upaya yang bisa dilakukan di tengah pandemi Covid-19.

Dirinya juga meminta masyarakat yang keluarganya ada yang terkonfirmasi positif, agar terus memberikan dukungan dan semangat. Hal itu sangat membantu dalam proses pemulihan pasien. Hindari stress dan tetap jaga kesehatan dengan teratur berolahraga. Mari jaga diri dan jaga sesama.

KUKAR – Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah menyalurkan bantuan paket sembako kepada para mahasiswa asal luar Kukar yang turut terdampak akibat pandemi Covid – 19. Para mahasiswa tersebut sebagian besar berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat yang menjalani kuliah di Universitas Kutai Kartanegara yang berada di kecamatan Tenggarong.

Penyaluran ini langsung dilakukan oleh Bupati Kukar ke rumah kost para mahasiswa tersebut dan ada juga yang tinggal di asrama mahasiswa yang memang telah disiapkan oleh Pemkab Kukar.

“ Ini bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap warga yang berada di Kukar, diharapkan paket yang disalurkan ini bisa mengurangi beban para mahasiswa,” kata Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah.

Edi Damansyah menambahkan bahwa dirinya juga turut merasakan apa yang dialami para mahassiswa ditengah pandemi Covid-19 yang bertepatan bulan suci Ramadhan, para mahasiswa tidak bisa pulang untuk sementara waktu ke daerah asal, sebab adanya larangan mudik dari pemerintah karena dikhawatirkan bisa membawa potensi terjangkit penyebaran virus corona.

“ Terima kasih atas perhatian pemerintah yang turut memperhatikan nasib para mahasiswa, dan bantuan ini cukup membantu dirinya dan teman – teman senasib dengannya, ” ucap Hairil, salah satu mahasiswa asal Bima.

Tidak hanya kepada para mahasiswa, Edi Damansyah juga menyalurkan paket sembako ini kepada para pelaku usaha yang terdampak, akibat tidak adanya kegiatan selama Covid-19 melanda wilayah Kukar.