Samarinda—Hari Raya Idul Fitri 1441 H tinggal menghitung hari, namun akibat pandemi Covid-19 bila masih ada bahaya Covid-19 terpaksa salat Idul Fitri berjemaah ditiadakan dan dilaksanakan dirumah saja.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Moh. Mahfud MD mengatakan kegiatan keagamaan yang bersifat masif (berkumpul dan kegiatan yang melibatkan orang banyak) termasuk bagian yang dilarang seperti yang tercantum peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Perpres Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran covid-19 sebagai bencana Nasional.

“Jadi kita simpulkan, bahwa kegiatan keagamaan yang sifatnya masif itu dilarang. Untuk itu pemerintah meminta dengan sungguh-sungguh untuk tidak di langgar,”ucap Mahfud MD saat menggelar video confrence bersama beberapa Kementerian dan Kepala Daerah se Indonesia, Senin(18/5/2020).

Mahfud juga meminta kepada kepala daerah bersama forkopimda untuk melakukan kampanye secara sangat masif dengan menggandeng tokoh-tokoh agama setempat agar pelaksanaan solat Idul Fitri 1441 H supaya dilakukan dirumah masing-masing.

Dirinya menyadari, bahwa dengan adanya persoalan tersebut, tentunya akan menimbulkan permasalahan sosial yang tidak diinginkan.

“Oleh sebab itu kita harapkan dari Pemerintah Daerah berusaha sekuat mungkin untuk meyakinkan demi keselamatan bersama untuk solat ied di rumah masing-masing,” tuturnya.

Ia juga meminta kepada unsur forkopimda baik jajaran TNI, Polri dan aparat lainnya mengantisipasi agar sekelompok masyarakat yang tetap ingin menggelar solat ied berjamaah agar protokol-protokol kesehatan tetap disiapkan secara ketat.

“Nanti pemerintah mengeluarkan pedoman-pedoman yang harus ditegakkan secara benar, sebagai bagian dari aturan-aturan kita yaitu protokol kesehatan. Pihak Badan Intelejen Negara (BIN) menyiapkan protokolnya dan juga dari Kemenkes,”jelasnya.

Wakil Gubernur Kaltim H. Hadi Mulyadi Rapat bersama Menkopolhukam Mahfud MD

Menanggapi hal tersebut Wakil Gubernur Kaltim, H. Hadi Mulyadi menuturkan berdasarkan data yang dipaparkan dari Badan Intelejen Negara (BIN) ada tingkat kecenderungan meningkat sehingga sampai akhir bulan Mei diperkirakan masih ada lebih dua ribu kasus yang akan muncul.

“Jadi kita berharap ini kita agak tegas dan serius untuk tidak melaksanakan solat Idul Fitri pada tahun ini. Insha Allah tahun depan sudah bisa,” pungkas Hadi.

Video Confrence diikuti beberapa kementerian, seperti, Kemendagri, Kementerian Agama, Badan Intelejen Negara (BIN), Jaksa Agung RI, Polri, Panglima TNI dan jajaran Forkopimda.

Turut hadir dari Pemrov Kaltim, Plt Asisten I Pemerintahan dan Kesra Setprov Kaltim Dr. H. Moh Jauhar Effendi, Kepala Pengadilan Tinggi Agama Kaltim, Kepala Biro Pemerintahan Perbatasan Otonomi Daerah (PPOD), Kepala Biro Humas Syafranudin.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *