Samarinda—-DPRD Provinsi Kaltim menggelar paripurna ke-13 dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2019, yang berlangsung di Gedung D lantai 6 DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Selasa (30/06).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kaltim, Muhammad Samsun didampingi Andi Harun dan Sigit Wibowo diikuti 29 anggota dewan serta perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Kaltim, Dr. Ir. H Isran Noor yang diwakili oleh Pj. Sekda Prov. Kaltim, HM Sa’bani menuturkan, penyampaian Nota Keuangan Raperda ini merupakan wujud pertanggungjawaban Pemprov Kaltim atas pelaksanaan APBD kepada DPRD Kaltim, sesuai dengan ketentuan Pasal 320 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pertanggungjawaban yang disampaikan ini, lanjut Sa’bani, telah dilakukan audit oleh BPK dimulai pemeriksaan interim dilanjutkan dengan pemeriksaan terinci.

“Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK RI telah disampaikan kepada DPRD Kaltim melalui Sidang Paripurna pada 29 Juni 2020 lalu,” ujar Sa’bani.

Ia menyebutkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Dimana pendapatan daerah ditargetkan Rp11,137 triliun dan realisasi Rp11,775 triliun atau 105,72 persen dari target.

“Realisasi pendapatan terdiri PAD ditargetkan Rp5,794 triliun terrealisasi Rp6,555 triliun atau 113,14 persen,”sebutnya.

Pendapatan transfer ditargetkan Rp5,330 triliun, realisasi Rp5,204 triliun atau 97,63 persen. Lalu, lain-lain pendapatan daerah yang sah, ditargetkan sebesar Rp12,39 milyar, dapat direalisasi Rp14,92 milyar atau 120,42 persen.

“Unsur belanja daerah ditargetkan sebesar Rp7,790 triliun, dapat direalisasi sebesar Rp6,488 triliun atau 83,28 persen,”tambahnya

Sementara pembiayaan daerah, realisasinya Rp1,861 triliun berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun 2018 dan pengeluaran pembiayaan tidak ada realisasi.

Sa’bani berharap, anggota dewan menerima dan menyetujui Raperda ini ditetapkan menjadi peraturan daerah setelah dilakukan evaluasi oleh Mendagri.

KUKAR – Pemerintah Desa Muara Enggelam kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara bersama Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bersinar Desaku yang bergerak pada unit pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) memberikan subsidi pemakaian selama 2 bulan untuk periode Juni dan Juli tahun 2020.

Ketua Bumdes Bersinar Desaku, Ramsyah menjelaskan hal ini dilakukan guna meringankan beban warga Desa Muara Enggelam yang turut terdampak adanya COVID–19 sejak awal Maret 2020 kemarin, seiring dengan adanya peraturan dari pemerintah pusat hingga kabupaten terkait adanya pemberian subsidi bagi warga yang terdampak, maka pihaknya juga memberikan subsidi kepada pelanggan PLTS selama 2 bulan.

“Pembayaran ini bersumber dari pendapatan dari Bumdes ditahun 2019 senilai Rp. 71 juta yang telah diserahkan dan dikelola oleh pihak desa, selanjutnya melalui anggaran perubahan belanja desa di tahun 2020 ini, maka disepakati untuk mensubsidi pemakaian di bulan Juni – Juli dengan total pembayaran hampir Rp. 27 juta rupiah,” jelas Ramsyah.

Kepala Desa Muara Enggelam, Juhar menyebutkan dana subsidi ini bersumber pada dana pendapatan asli desa tahun 2019.

“Subsidi tersebut berupa pembayaran tagihan listrik 350 watt untuk setiap rumah, akan tetapi jika pemakaian listrik melebihi angka tersebut maka para pelanggan wajib membayar kelebihannya,” kata Juhar.

Untuk diketahui Desa Muara Enggelam terletak di kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara yang lokasinya berada terisolir dan dikelilingi perairan Danau Melintang, sehingga PLN tidak masuk mengaliri desa ini.

sebelum listrik tenaga surya yang dikelola Bumdes ini dikembangkan, warga desa terpaksa memanfaatkan jenset yang dikelola oleh RT setempat, kini dengan adanya PLTS, beban biaya listrik berkurang dari Rp. 10 ribu perhari menjadi Rp. 3 ribu perhari, dengan kondisi menyala selama 24 jam yang sebelumnya hanya menyala pada malam hari.

Tana Paser _- Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Paser Inayatullah mengatakan pembangunan bandara yang direncanakan pada tahun 2020 diputuskan ditunda akibat pandemi COVID-19.

“Pembangunan bandara ditunda karena ada pandemi COVID-19,” kata Kepala Dishub Kabupaten Paser ,Inayatullah, Selasa (30/06/2020).

Sebelumnya kata Inayatullah, perencanaan pembangunan bandara akan dilakukan pada tahun 2020 dan penganggarannya dilakukan di tahun berikutnya.

“Anggarannya dari pemerintah pusat,” ujar Inayatullah.

Pemkab Paser telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen untuk pembangunan bandara itu diantaranya dokumen Legal Opinion (LO), dokumen kajian teknis dan sertifikat tanah.

Pada Desember 2019 kata Inayatullah Bupati Paser telah menyerahkan tiga dokumen tersebut kepada Dirjen Bandar Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Tahap selanjutnya, adalah proses penyerahan aset dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat sehingga aset tersebut resmi menjadi milik Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemenhub.

“Setelah tahapan itu dilalui pembangunan baru bisa dilakukan secara bertahap,” ujar Inayatullah.

Inayatullah mengatakan pandemi COVID-19 membuat pemerintah pusat merasionalisasi atau menyusun ulang alokasi anggaran tanpa terkecuali anggaran pada Kemenhub, sehingga terjadi pemangkasan anggaran yang membuat rencana kegiatan berubah di tengah tahun anggaran.

“Bahkan di Kemenhub anggaran dipangkas sampai 50 persen,” pungkas Inayatullah.