Samarinda—Tahun ini Indonesia akan menjalankan pesta demokrasi cukup besar pada 9 Desember 2020 mendatang yakni Pilkada serentak yang dilaksanakan di beberapa daerah termasuk Kaltim.

Guna menciptakan pesta demokrasi yang bersih dari praktik kecurangan, Bawaslu RI bersama Pemerintah Provinsi Kaltim menggelar Web Seminar dengan tema “Implementasi/penerapan pasal 71 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada” menggunakan video confrence diruang Heart of Borneo (HoB), Kamis, (4/5/2020).

Dalam kesempatan itu, Anggota Bawaslu RI koordinator Divisi Penindakan, Dr. Ratna Dewi Pettalolo menyatakan, bantuan sosial (bansos) yang digunakan oleh kepala daerah baik gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, serta walikota/wakil walikota untuk kepentingan Pilkada 2020 berpotensi dikenai sanksi pembatalan sebagai calon petahana. Hal ini diatur dalam Pasal 71 (3) jo ayat (5) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 188 sebagai tindak pidana pemilihan.

“Hati-hati atas nama bansos dan membungkusnya dengan tujuan tertentu (kepentingan pilkada) bisa dibatalkan sebagai calon jika dia petahana,”ujarnya.

Dewi menuturkan, hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota mencatat ada 11 provinsi dengan 23 kabupaten kota yang terdapat pembagian bansos dengan menyertakan foto atau gambar kepala daerah (gubernur,bupati dan walikota yang berpotensi menjadi calon petahana) pada barang (bansos) yang akan diberikan kepada masyarakat.

“Jajaran Bawaslu di daerah telah mencatat dan menyampaikan ke kami (Bawaslu RI) perihal penyalahgunaan bansos ini. Untuk itu saya minta kebijakan nasional ini janganlah digandengkan dengan kepentingan kontestasi politik,” ungkap Dewi.

Selain itu, ia terkait pelaksanaan pilkada 2020 di tengah pandemik covid-19, Dewi menempatkan keselamatan dan kesehatan masyarakat pemilih sebagai hukum tertinggi yang harus menjadi prioritas.

“Pilkada yang harus digelar di tengah pandemik ini mengharuskan pikiran kita tertuju kepada keselamatan dan kesehatan masyarakat. Saya menaruhnya sebagai hukum tertinggi yang harus menjadi prioritas,” Tegasnya

Dirinya berharap Pilkada 2020 yang akan digelar 9 Desember mendatang masyarakat ikut berpartisipasi dengan cara melaporkan jika melihat adanya pelanggaran pilkada.

Menanggapi hal tersebut Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat Setprov Kaltim, HM Jauhar Effendi menuturkan, pada prinsipnya Pemprov Kaltim tentu memberikan dukungan sepenuhnya atas tahapan-tahapan Pilkada yang mengalami perubahan dan pihaknya selalu melakukan koordinasi dengan Pemerintah kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada serentak.

“Kami secara internal akan melakukan rapat untuk mengawal tahapan-tahapan Pilkada yang semakin hari waktunya semakin mepet. Mudah2an saja trend babak pandemi Covid-19 ini bisa landai bahkan turun, maka itu semakin memberikan rasa optimisme terhadap pelaksanaan Pilkada serentak di Kaltim,”ucap Jauhar.

Acara diikuti oleh Bawaslu Kabupaten/Kota se Kaltim, Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Drs Makmur Marbun, Dir Reskrim Polda Kaltim Kombes Pol Subandi, Ketua DPRD Kab. Berau, Ketua KPU Kaltim Rudiansyah, Bupati Berau Muharram dan Wakil Bupati Berau Agus Tantomo.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *