Samarinda – Komoditas karet menjadi salah satu komoditi unggulan perkebunan di Kalimantan Timur. Tahun 2019, luas perkebunan karet rakyat mencapai 92.640 hektar dengan produksi sebesar 57.944 ton getah dengan melibatkan 54.470 petani. Kendati sudah lama diusahakan sebagai perkebunan rakyat, lebih dari 80 persen petani di Kalimantan Timur kurang mengetahui bagaimana mengolah karet, cara menyadap yang baik dan menjaga kualitasnya.

Hasil karet menjadi rusak karena terkontaminasi benda asing ke dalam getah, seperti tatal, kayu, batu, plastik dan lain – lain. Petani mencampurkan bahan penggumpal yang tidak sesuai, seperti pupuk TSP. Getah disimpan di dalam kolam dalam waktu lama, sehingga elastisitas karet menurun menyebabkan rendahnya harga bokar di tingkat petani. Kisaran harga yang diperoleh petani sekitar Rp. 4.500,- hingga Rp. 5.000,- per kilogramnya.

Semua hasil produksi karet dibawa dan dijual ke Provinsi Kalimantan Selatan mengakibatkan biaya angkut lebih tinggi, sehingga petani lebih suka menjual kepada para tengkulak dengan harga yang jauh lebih murah. Akibatnya, kebanyakan petani tidak termotivasi melakukan penyadapan getah karet.

Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Perkebunan berupaya mendorong para petani untuk meningkatkan peranan dan daya saing komoditas karet, diantaranya melakukan perbaikan mutu bahan olah karet melalui inovasi GEBRAK BOKAR BERSIH (GERAKAN BERSAMA RAKYAT DALAM MENGELOLA BAHAN OLAHAN KARET BERSIH YANG BERKUALITAS) sebagai program peningkatan komoditas pasca panen.

Inovasi GEBRAK BOKAR BERSIH merupakan inovasi yang menghasilkan solusi menyeluruh mengenai budidaya karet di Kalimantan Timur. Inovasi ini sangat inovatif karena idenya muncul justru di saat krisis kualitas karet dan rendahnya harga jual karet.

Solusi yang ditawarkan juga membawa dampak yang sangat luas karena membuat budidaya karet di Kalimantan Timur kini bisa ditangani mulai dari produksi getah karet, pengolahan menjadi bahan olahan karet bersih hingga pada pemasarannya. Dan semua prosesnya melibatkan kelompok tani karet langsung dengan pihak pabrik pengolahannya.

Dalam prosesnya, inovasi ini memberikan nilai tambah, dimana telah terjadi perubahan pola pikir para petani dalam mengelola hasil panen karet menjadi bokar bersih yang berkualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sejak dibentuknya UPPB , petani tidak perlu lagi menjual hasil bokar kepada tengkulak sehingga harga tawar yang didapatkan menjadi lebih baik. Kisaran harga yang diterima petani mencapai Rp 9.600,- hingga Rp. 15.000,- perkilogramnya.

Hingga tahun 2019, UPPB yang telah terbentuk berjumlah 5 UPPB yang tersebar di Kabupaten Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara dan Samarinda dengan jumlah lahan binaan seluas 650 Ha dengan jumlah petani binaan sebanyak 191 orang.

 

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melakukan Monitoring dan Evaluasi PUG Tahap II Tahun 2020. Secara virtual melalui video conference, Senin (8/6/22020).

Kepala Dinas KP3A Kaltim, Halda Arsyad mengatakan, Pengarusutamaan Gender sebagai strategi pembangunan yang ditujukan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan telah diimplementasikan oleh Pemprov Kaltim.

“Dalam upaya pengawasan/monitoring dan evaluasi implementasi PUG di daerah pemerintah telah mensyaratkan 7 (tujuh) prasyarat PUG baik di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang perlu dilaksanakan meliputi Komitmen, Kebijakan, Kelembagaan, Sumberdaya Manusia dan Anggaran, Alat Analisis Gender, Data Pilah/ Data Gender, Jejaring atau Partisipasi Masyarakat,” ujarnya.

Secara umum, lanjut Halda, dari laporan jaring laba-laba yang diterima, sebagian besar kabupaten/kota sudah mengisi pada bagian A Indikator Kelembagaan dan sudah ada beberapa yang mengisi pada bagian B Indikator Pelaksanaan.

Monitoring dan Evaluasi PUG tahun ini memang dirasakan cukup berat dilaksanakan karena pandemi corona terutama dalam hal pengumpulan data. “Oleh karena itu, tidak hentinya kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kabupaten/Kota yang masih tetap bersemangat dan aktif dalam input aplikasi APE ini,” imbuh Halda.

Selain itu, Halda juga menyampaikan bahwa terkait penghargaan APE sebagai wujud keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan dan pelaksanaan PUG, Pemprov Kaltim telah meraih peringkat Madya pada tahun 2018 yang lalu. “Harapan kita bersama di tahun 2020 ini bisa meraih Utama. Namun ini hanya bisa terwujud dengan peran dan partisipasi aktif Pemerintah Kabupaten/Kota,” katanya.

Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa Monev PUG dilakukan bukan semata-mata untuk mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE), tetapi agar pemenuhan hak baik laki-laki dan perempuan dapat dilaksanakan secara optimal demi terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender di Kaltim.

Semenara itu, Kabid KG Kemen PPPA, Rina Nur Santi mengatakan, sesuai dengan Surat Deputi Kesetaraan Gender Kementerian PPPA tanggal 31 Maret 2020 tentang Uji coba Penginputan Aplikasi, bahwa per tanggal 1 Mei 2020 secara resmi telah dimulai masa input aplikasi monev PUG (aplikasi APE). Dan setelah dilakukan monitoring selama beberapa minggu terakhir ini, meski dalam kondisi pandemi sebagian besar Kabupaten/Kota sudah mengisi dalam aplikasi APE. Progres pengisian aplikasi APE sudah bisa diamati dari laporan jaring laba-laba yang masuk.

Saat ini terdapat dua kabupaten yang belum ada komitmen Pelaksanaan PUG yaitu Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu, sehingga mempengaruhi Indeks PUG di Provinsi Kaltim.

“Sebagian kabupaten/kota belum menyelesaikan penginputan Aplikasi APE. Setiap pertanyaan secara prinsipnya wajib dijawab, walaupun kondisinya belum memenuhi atau belum ada, berikan alasan yang tepat jika belum memiliki. (agar intervensi dan pendampingan yang dilakukan lebih jelas dan tepat sasaran) Hal ini juga akan mempengaruhi penilaian,” ujarnya.

Rapat ini juga dirangkai dengan sesi Best Practice bersama Dinas PPPA Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah meraih peringkat Utama pada tahun 2018 lalu. Sebagai upaya sharing pengetahuan untuk menjadi pembelajaran bagi Kabupaten/Kota yang lain dalam proses input aplikasi termasuk sharing dokumen apa saja yang bisa mendukung pencapaian hasil yang lebih baik.

SAMARINDA—-Di tengah maraknya wabah covid-19, selain membuat masker secara mandiri juga menanam berbagai jenis sayur mayur, hal ini yang dilakukan Persit Kartika Chndra Kirana (KCK) Koorcab Rem 091 PD VI/Mulawarman di perumahan Asrama Air Putih Jl. P. Suryanata, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Senin (8/6/2020).

Kegiatan penanaman benih yang sudah tumbuh tersebut, selanjutnya dipindahkan ke bedengan yang telah disiapkan sebelumnya. Disamping itu juga pengisian tanah ke media tanam polibek untuk disiapkan ketika benih tanaman siap ditanam.

Wakil Ketua Persit KCK Koorcab Rem 091 PD VI/Mulawarman, Ny. Heni Ruslan Effendy menuturkan, selain jenis sayuran, berbagai jenis tanaman lain juga ditanam dan dipelihara, khususnya sayuran yang dapat dikonsumsi yang merupakan kebutuhan sehari-hari, seperti terong, kemangi, kangkung, sawi, seledri, cabe, bayam, tomat serta jagung.

Kegiatan menanam ini merupakan upaya Persit untuk memanfaatkan lahan kosong di sekitar satuan sebagai kebun sehingga lebih produktif, disamping itu juga guna mendukung ketahanan pangan saat pandemi covid-19 mewabah, khususnya di wilayah Kota Samarinda,” terang Wakil Ketua.

Penrem 091/ASN