Kutai Timur – Data perkembangan kasus penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kamis (18/6), tercatat terjadi penambahan 2 (dua) kasus sembuh COVID-19 dan juga adanya penambahan satu kasus terkonfirmasi positif COVID-19.

Dari laporan Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kaltim, Kamis sore (18/8/2020), yang disampaikan Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim, Andi M Ishak bahwa dua kasus COVID-19 dari Kutim yang dinyatakan sembuh, yakni KTM-41 dan KTM-42, kedua pasien ini sebenarnya bukanlah warga asli Kutim. Namun merupakan karyawan pada salah satu perusahaan yang beroperasi Kutim dan akan ditempatkan di site Kutim.

“Keduanya (KTM-41 dan KTM-42, red) tiba di Balikpapan pada tanggal 1 Juni 2020. Keduanya merupakan karyawan dari perusahaan swasta yang beroperasi di Kutim dan memang kedatangannya ke Kaltim, untuk ditempatkan di site Kutai Timur. Namun keduanya terjaring swab di Balikpapan dan dinyatakan positif COVID-19, sehingga harus menjalani perawatan isolasi di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan (RSPB). Kemudian telah dilakukan swab evalusi sebanyak dua kali berturut-turut dan diperoleh hasilnya negatif, serta hari ini (Kamis, 18 Juni 2020, red) dinyatakan sembuh,” ujar Andi M Ishak melalui video conference pada aplikasi zoom.

Sementara untuk data penambahan kasus terkonfirmasi COVID-19 di Kutim, hari ini, adalah pasien KTM-44, seorang laki-laki berumur 62 tahun, berdomisili di Kecamatan Teluk Pandan. Pasien yang mengalami stroke hemoragik tersebut saat ini tengah menjalani perawatan intensif di RSUD Taman Husada Bontang, sejak tanggal 15 Juni 2020. Pada tanggal 17 Juni 2020, pasien dilakukan pemeriksaan Polymerase Chain Reaction (PCR) dan dari hasilnya dinyatakan positif COVID-19. “Saat ini pasien KTM-44 tengah menjalani perawatan di RSUD Taman Husada Bontang, dan menggunakan alat ventilator,” jelas Andi.

Namun menurut Kadis Kesehatan Kutim Bahrani Hasanal, dengan dinyatakannya KTM-44 terkonfirmasi COVID-19, cukup membuat keluarga pasien KTM-44 mengaku kebingungan. Sebab, pihak keluarga mengaku jika pasien tidak pernah melakukan perjalanan jauh, hanya seputar Kecamatan Teluk Pandan saja.

“Pada tanggal 12 Juni 2020, pasien (KTM-44, red) bersama istri ada ke Bontang, untuk membeli keramik di Kelurahan Gunung Telihan, Bontang. Kemudian pada 14 Juni 2020 pagi, pasien mengikuti kerja bakti pembentukan kelompok tani di desanya. Warga yang datang adalah warga Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan dan ada beberapa yang dari Bontang. Selanjutnya, tanggal 14 Juni 2020 sore, pasien masih ke Bontang untuk mengambil batu dari rumah anaknya. Namun di rumah anaknya tersebut tidak ada kontak dengan anggota keluarga di sana,” tutur Bahrani.

Lanjutnya, pada 15 Juni 2020, subuh dini hari, pasien masuk rumah sakit di RSUD Taman Husada Bontang, akibat terserang stroke hemoragik. Saat ini, di rumah pasien hanya ada tiga orang anggota keluarga, yakni istri dan 2 (dua) anak pasien.

“Anak pertama pasien (KTM-44, red) pulang untuk lebaran tanggal 23 Mei 2020 dan pada tanggal 26 Mei 2020 sudah kembali bekerja di Kelurahan Guntung, Bontang dan saat itu belum ada pulang kembali ke rumah. Pada tanggal 15 Juni 2020, si “anak pertama” ini di telpon oleh ibunya atau istri pasien karena mengabarkan jika pasien sudah tidak sadarkan diri, akibat terserang penyakit stroke. Sedangkan anak pasien yang kedua, statusnya masih pelajar kelas VII SMP (Sekolah Menengah Pertama, red) dan tidak melakukan perjalanan ke manapun, hanya bermain di sekitaran rumah saja. Makanya, keluarga pasien mengaku bingung jika pasien dinyatakan terkonfirmasi COVID-19, tertular dari mana,” ujar Bahrani.

Lebih jauh dikatakan Bahrani, saat ini pihaknya tengah melakukan tracing kontak atau mencari tahu, dari mana asal terpaparnya KTM-44 ini. Sebab menurutnya, jangan sampai penularan COVID-19 ini tidak terdeteksi, sehingga bisa menjadi transmisi lokal.

“Kami sedang tracing (COVID-19, red) dari mana penularannya, siapa saja yang sudah atau pernah melakukan kontak dengan pasien (KTM-44, red) selain istri dan kedua anaknya. Jangan sampai nantinya jika tidak terdeteksi, bisa menjadi klaster transmisi lokal penularan COVID-19 di Kecamatan Teluk Pandan,” sebut Bahrani.

Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim), Kamis (18/6), menggelar rapat koordinasi (Rakor), membahas usulan pemekaran empat desa persiapan di wilayah Kabupaten Kutim. Keempat desa yang sedang diusulkan tersebut, yakni Desa Marta Jaya di Kecamatan Teluk Pandan, serta Desa Singa Karta, Sangatta Prima dan Teluk Rawa yang berada di Kecamatan Sangatta Utara.

Bertempat di ruang Arau Kantor Bupati Kutim, rakor usulan pemekaran empat desa persiapan ini dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra), Suko Buono dan dihadiri Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan, Joko Suripto yang didampingi Tim Teknis Pemekaran Desa, Kabag Hukum, Waloyo Heryawan, Camat Sangatta Utara Muhammad Basuni, Camat Teluk Pandan, Amir dan perwakilan sejumlah instasi teknis Kutim terkait. Seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapemas), serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kutim.

Kabag Tata Pemerintahan, Joko Suripto selaku tim teknis pemerkaran keempat desa dalam pemaparannya menyebutkan jika proses usulan pemekaran keempat desa yang berada di dua kecamatan di Kutim ini, pada dasarnya tidak bermasalah dalam hal tapal batas wilayah. Hanya saja, masing-masing usulan desa pemekaran memang diakui masih ada sejumlah permasalahan, terutama dalam hal pemenuhan persyaratan administrasi usulan pemekaran.

“Seperti usulan desa persiapan pada Desa Marta Jaya yang merupakan pemekaran dari Desa Martadinata sebagai desa induk di Kecamatan Teluk Pandan. Yang menjadi kendala pada usulan pemekaran Marta Jaya ini adalah perbedaan data jumlah penduduk. Secara de facto atau pada kenyataannya, memang jumlah penduduk atau jiwa yang bermukim di Desa Martadinata sebagai desa induk, jumlahnya sangat banyak. Namun diakui jika sebagian penduduk yang bermukim di Desa Martadinata tersebut secara administrasi kependudukan dan catatan sipil, tercatat sebagai warga Kota Bontang. Terutama yang bermukin di Dusun Sidrap, wilayah Kutim yang berbatasan langsung dengan Bontang. Ketidak singkronan antara data Dukcapil yang dimiliki Kecamatan Teluk Pandan dengan data jumlah jiwa yang dimiliki Disdukcapil Kutim tersebutlah yang menjadi kendala proses usulan pemekaran Desa Marta Jaya. Tetapi kami sudah meminta pihak Kecamatan Teluk Pandan untuk berkoordinasi dengan Disdukcapil Kutim, untuk mencari solusi dari permasalahan kependudukan tersebut,” ujar Joko didampingi Kasi Pemerintahan, Sutrisno.

Sementara terkait usulan pemekaran tiga desa di Kecamatan Sangatta Utara, yakni Desa Singa Karta, Desa Sangatta Prima dan Desa Teluk Rawa, Sutrisno menambahkan jika melihat persyaratan administrasi, usulan ketiga desa pemekaran ini sebenarnya sudah terpenuhi. Namun, jika mengacu pada persyaratan teknis, dari usulan ketiga desa pemekaran tersebut masih menyisakan kekurangan terkait verifikasi teknis. Sebab, pihaknya belum bisa melakukan pengecekan di lapangan karena belum adanya lokasi pasti untuk pusat pemerintahan desa atau lokasi kantor desa.

“Mengapa verifikasi teknis untuk usulan tiga desa pemekaran di Kecamatan Sangatta Utara ini belum bisa kami proses, sebab belum adanya lokasi pasti untuk pusat pemerintahan atau lokasi kantor desa. Pasalnya, dengan adanya kepastian lokasi pusat pemerintahan akan menjadi penilaian akan kemudahan aksesbilitas pelayanan publik oleh masyarakat. Sehingga kami belum bisa melakukan verifikasi dan penilaian di lapangan karena belum ada kepastian lokasi pusat pemerintahan masing-masing desanya. Karena akan dinilai, apakah penetapan lokasi pusat pemerintahan desa nantinya akan memudahkan pemberian layanan dan akses publik kepada masyarakat oleh pemerintahan desa,” jelas Sutrisno.

Lebih jauh, Joko menyebutkan jika kedua tim pemekaran yang ada pada masing-masing kecamatan tersebut menargetkan untuk menyelesaikan kekurangan persyaratan pada usulan pemekaran masing-masing desa di wilayah mereka, pada pekan depan. Dirinya berharap, proses pemekaran keempat desa ini bisa berjalan lancar tanpa ada kendala yang berarti dan bisa segera diusulkan penyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda) pembentukan desa persiapannya, yang diusulkan melalui bagian hukum Setkab Kutim kepada tim Badan Perumusan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kutim, sebelum akhir tahun ini.

“Kami berharap setiap tim pemekaran di masing-masing kecamatan bisa bekerja maksimal menyelesaikan kekurangan persyaratan yang ada dan kita targetkan pekan depan semua persyaratan bisa terpenuhi. Berharapnya sih, sebelum akhir tahun ini Raperda (Rancangan Peraturan Daerah, red) terkait usulan keempat desa pemekaran ini sudah bisa kita ajukan ke DPRD Kutim untuk dibahas di Bapemperda (Badan Perumusan Peraturan Daerah, red),” sebut Joko.

Samarinda—Pemprov Kaltim diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Diddy Rusdiansyah mengapresiasi website (laman) resmi dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilaunching secara virtual oleh Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah pada Webtalk Show “Kutai Kartanegara di Pandemi Covid-19”, Kamis (18/6/2020) sore.

“Website ini tentu akan memudahkan gugus tugas dalam menyampaikan informasi terkait perkembangan penanganan Covid-19, sehingga masyarakat bisa mengaksesnya dengan mudah. Apalagi Kutai Kartanegara memang memiliki wilayah yang cukup luas dengan 18 kecamatan,” kata Diddy.

Sebelumnya, Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah berharap website ini dipastikan bisa difungsikan dan diakses dengan baik, jika pun ada gangguan harus segera dilakukan perbaikan.

Edi menambahkan launching web ini merupakan bagian komitmen Pemkab Kukar bersama gugus tugas bagaimana memberikan informasi bagi masyarakat dan mempertanggungjawabkan tugas-tugas ini, khususnya penggunaan pembiayaan yang berkaitan Covid-19. Terlebih ada pengawasan dan pendampingan dari KPK, BPKP dan BPK.

“Bahkan tidak hanya Covid-19, kita juga mempersiapkan bagaimana transparansi terhadap penggunaan APBD Kukar. Sehingga komitmen kami dan jajaran lebih baik lagi. Terwujud sesuai apa yang kita rencanakan dan harapan masyarakat Kutai Kartanegara,” harapnya.

 

 

Samarinda—Peningkatan kasus positif virus Covid-19 masih terus bertambah. Hari ini Kamis 18 Juni 2020 kasus terkonfirmasi positif di Provinsi Kaltim menembus angka 405 kasus.

Dalam rilisnya Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kaltim, Andi Muhammad Ishak lewat video conference melalui aplikasi zoom cloud video meeting melaporkan ada penambahan delapan kasus positif di Kaltim.

Andi merincikan delapan kasus tersebut yaitu :

Kabupaten Kutai Barat Satu Kasus

  1.  KBR 27 (Laki-laki 28 tahun) merupakan OTG pelaku perjalanan dari Surabaya (Jawa Timur) yang akan bekerja di Kabupaten Kutai Barat. Kasus dirawat di RS Siloam Balikpapan

Kabupaten Kutai Kartanegara Dua Kasus

  1.  KKR 64 (Laki-laki 29 tahun) dan KKR 65 (laki-laki 51 tahun) merupakan kasus OTG kontak erat KKR 63. kasus dirawat di RS Pertamina Balikpapan

Kabupaten Kutai Timur Satu Kasus

  1. KTM 44 (Laki-laki 62 tahun) merupakan kasus PDP warga Kabupaten Kutai Timur yang berobat ke RSUD Taman Husada Bontang dengan hasil rapid test reaktif. dirawat di ruang Isolasi Covid di RSUD Taman Husada Bontan.

Kabupaten Paser Satu Kasus

  1. PSR 21 (Laki-laki 43 tahun) merupakan kasus OTG warga Paser yang akan mutasi kerja ke Kutai Kartanegara dan melakukan pemeriksaan Covid-19 di Balikpapan. Kasus dirawat di RS Pertamina Balikpapan.

Kabupaten Bontang Dua Kasus

  1. BTG 14 (Laki-laki 51 tahun) merupakan kasus ODP pelaku perjalanan dari Jawa Timur Kasus dirawat di RS Pupuk Kaltim Bontang.
  2. BTG 15 (Laki-laki 54 tahun) merupakan kasus ODP pelaku perjalanan dari Jawa Timur dengan keluhan batuk dan sakit kepala. Kasus dirawat di RS Pupuk Kaltim Bontang

Kota Samarinda Satu Kasus

  1.  SMD 64 (Laki-laki 48 tahun) merupakan kasus OTG warga Samarinda yang akan bepergian ke Tarakan. Kasus dirawat di RS Pertamina Balikpapan.

Kemudian pada hari ini juga tercatat 18 kasus yang dinyatakan sembuh dari Berau 12 Kasus, Kabupaten Kutim dua Kasus, Kabupaten Paser satu Kasus dan Kota Balikpapan tiga Kasus.

18 kasus tersebut dinyatakan Sembuh, karena dari hasil laboratorium Rujukan Covid-19 dinyatakan dua kali dengan hasil negatif serta hasil pemeriksaan klinis dari dokter penanggung jawab pelayanan yang merawat kasus konfirmasi Covid-19 tersebut menyatakan bahwa secara klinis memiliki kondisi sudah sangat baik, tidak ada gejala.

Lanjutnya, penambahan kasus juga terjadi pada Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 3 kasus, kini total menjadi 814 kasus.

Untuk kategori Orang Dalam Pemantauan (ODP) bertambah 242 kasus sebagian besar dari Balikpapan. Dengan begitu total ODP menjadi 11.739 kasus, selesai pemantauan 11.155 kasus dan masih dalam proses pemantauan 584 kasus.

Dengan demikian berdasarkan hasil uji laboratorium, jumlah pasien terkonfirmasi positif sebanyak 405 kasus, sembuh 310 kasus, meninggal empat kasus, probable satu kasus, negatif 1.568 kasus dan dirawat 91 kasus.

Jika melihat kondisi ini di Kaltim ungkap Andi, peningkatan kasus masih tinggi, maka diperlukan kehati-hatian dan kewaspadaan yang harus terus ditingkatkan. Jangan sampai kelonggaran atau relasasi ini ditanggapi berbeda oleh masyarakat seolah-olah sudah bebas melakukan aktivitas.

“Tentunya pelonggaran perlu ada konsekuensi yang harus dilakukan beradaptasi kebiasaan baru dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan,”tegasnya

 

 

Tana Paser – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Paser Murhariyanto mengatakan bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB) di masa pandemi COVID-19 dilakukan secara daring atau online.

“PPDB 2020/2021, untuk SD dan SMP diupayakan secara online dalam menghindari penyebaran COVID-19,” kata Kepala Disdikbud Paser Murhariyanto, Kamis (18/6/2020).

Metode PPDB secara daring kata Murhariyanto, orangtua bisa mengakses situs http://ppdbpaser.com.

“Setelah itu cetak tanda bukti pendaftar calon peserta didik, dan kirim tanda bukti pendaftar secara daring untuk diverifikasi dan pengesahan,” ujar Murhariyanto.

Murhariyanto menjelaskan bahwa PPDP daring dimulai sejak 29 Juni sampai dengan 4 juli 2020.

“Pengumumannya tanggal 6 juli 2020,” ujarnya.

Diketahui bahwa jumlah SD di Paser sebanyak 220 sekolah dan 66 SMP,yang dibawah tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Namun, kata Murhariyanto, aturan ini tidak berlaku bagi pelajar yang lingkungannya masih belum terjangkau internet.

“Daerah yang belum ada internet, PPDP dilaksanakan secara manual (datang ke sekolah),” kata Murhariyanto.

Oleh karena masih ada PPDP secara manual, Murhariyanto meminta kepada satuan pendidikan (sekolah) untuk tetap menerapkan protokol kesehatan saat melakukan PPDB.

“Kami harap tenaga pendidik terus menerapkan protokol kesehatan pencegahan untuk mencegah penyebaran COVID-19,” ujarnya.

BERAU – Kabar baik datang dari pasien Covid-19 yang dirawat di ruang isolasi RSUD dr Abdul Rivai Berau, Kalimantan Timur.

Pasalnya 12 pasien Covid-19 dinyatakan sembuh usai menjalani pemeriksaan Swab kontrol sebanyak dua kali dan hasilnya negatif.

Hal itu dikatakan Bupati Berau, H Muharram yang juga ketua tim gugus tugas saat menggelar press release di RSUD dr Abdul Rivai Berau, Kamis (18/6/2020).

12 pasien Covid-19 yang sembuh tersebut berdasarkan pemeriksaan Swab yang dilakukan di klinik Tirta Medical Center dan memperoleh hasil negatif Covid-19.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel Covid-19 yang dilakukan di klinik Tirta Medical Center diperoleh hasil 12 Swab kontrol negatif,” kata Muharram.

Lanjut Muharram mengatakan saat ini kondisi pasien yang dinyatakan sembuh dalam keadaan kondisi sehat.

“Sehingga diharapkan masyarakat dapat menerima yang bersangkutan kembali karena telah dinyatakan sembuh,” tegasnya

Dengan adanya 12 pasien sembuh total telah terdapat 34 pasien Covid-19 yang sembuh di Berau dan tersisa empat pasien yang masih menjalani perawatan di ruang isolasi RSUD dr Abdul Rivai.

Sementara jumlah kasus ODP sebanyak 166 kasus masih dalam pemantauan tiga orang dan jumlah Kasus PDP 71 dan semuanya telah dinyatakan sembuh.

 

Samarinda — Pemenuhan HAM bagi penyandang disabilitas merupakan isu yang telah lama diperjuangkan di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) atau disingkat UNCRPD melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Halda Arsyad mengatakan, Pemprov Kaltim sangat menaruh perhatian kepada para penyandang disabilitas dengan dimasukkannya isu penyandang disabilitas pada misi pertama Gubernur Kaltim yaitu “Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas”. Sejalan dengan hal itu, DKP3A Kaltim pada Tahun 2017 telah membentuk Pusat Informasi dan Konsultasi Perempuan Penyandang Disabilitas (PIKPPD) Kaltim.

“Sehingga untuk memperluas perannya yaitu melakukan pendampingan dari sisi hukum bagi perempuan penyandang disabilitas mengingat semakin meningkatnya kasus kekerasan, tidak menutup kemungkinan korbannya adalah perempuan dan anak disabilitas,” ujarnya.

Halda melanjutkan, melalui Pelatihan Paralegal Bagi Penyandang Disabilitas, diharapkan nantinya pendampingan perempuan dan anak disabilitas mendapatkan kesamaan hak dihadapan hukum.

Persoalan akses kesetaraan bagi penyandang disabilitas ternyata tak hanya menyangkut infrastruktur (sarana-prasarana) dan pelayanan publik semata, tetapi juga minimnya akses keadilan. Pasalnya, prosedur hukum yang ada dalam beberapa kasus masih ditafsirkan secara tekstual, sehingga menghalangi hak-hak penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum baik berstatus sebagai saksi/korban maupun pelaku.

“Oleh karena penanganan kelompok disabilitas yang berhadapan dengan hukum sarat dengan kebutuhan-kebutuhan khusus yang harus diperhatikan. Pelatihan ini sebagai upaya strategis untuk mengkampanyekan kebutuhan disabilitas terhadap akses layanan bantuan hukum yang inklusif,” terangnya.

Tana Paser – Jubir Percepatan Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Paser, Amir Faisol mengatakan tiga orang terkonfirmasi positif COVID-19 dinyatakan sembuh.

“Pasien sembuh tiga orang,” kata Amir, Rabu (17/06).

Ketiga pasien tersebut yakni PSR 11, Perempuan (30), istri dari PSR 6 , warga Kecamatan Long Kali. Pasien lainnya yang sembuh yaitu PSR 14, laki laki (30) warga Kuaro klaster gowa dan PSR 15, laki-laki (22) warga Long Kali.

Amir mengatakan bahwa PSR 11 telah dirawat di RSUD Panglima Sebaya sejak 4 Mei 2020.

“Untuk PSR 14 dirawat sejak 4 Mei, dan PSR 15 dirawat sejak 16 Mei 2020,” ujar Amir.

Dengan adanya tersebut, maka jumlah pasien COVID-19 di Paser yang dinyatakan sembuh sebanyak 12 orang, dari total kasus sebanyak 20 terkonfirmasi positif.

“Hingga malam tadi (Selasa) ada 12 orang dinyatakan sembuh,” kata Amir.

Saat ini masih ada delapan (8) pasien terkonfirmasi positif di Paser. Dengan rincian tiga (3) orang masih dirawat di RSUD Panglima Sebaya dan lima (5) lainnya dirawat di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan.

“Tiga orang yang belum sembuh PSR 3, 8 dan 10, masih menunggu dua kali hasil sweb negatif secara beruntun,” ujar Amir.

Sedangkan lima pasien positif yang dirawat di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan, tiga (3) diantaranya warga luar Kabupaten Paser, yang bekerja di salah satu perusahaan di Paser.

Sedangkan dua (2) pasien lain, merupakan warga Kabupaten Paser yang bekerja di sebuah perusahaan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Kelimanya terkonfirmasi positif COVID-19 melalui hasil sweb di Balikpapan, setelah isolasi mandiri di luar Paser. Saat ini semuanya dirawat di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan,” ujar Amir.