Penajam (24/6)- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kaltim, telah menerapkan pelayanan administrasi kependudukan secara daring (online) demi memudahkan masyarakat, karena untuk mendapatkan pelayanan bisa dilakukan dari rumah.

“Melalui layanan daring dalam aplikasi Go PPU yang diluncurkan April lalu, maka warga yang ingin mendapatkan layanan adminduk tidak harus ke seni (Disdukcapil), tapi bisa dilakukan dari rumah dan dari mana saja,” ujar Suyanto, Kepala Disdukcapil PPU ditemui di Penajam, Rabu.

Untuk lebih mempermudah warga dalam memanfaatkan Go PPU, pihaknya bahkan telah menyiapkan aplikasinya yang dapat diunduh di Play Store.

Adanya kemudahan yang disajikan ini, maka Suyanto minta warga tidak perlu datang ke Disdukcapil untuk mengurus adminduk baik berupa KTP, KIA Akta, dan administrasi lainnya, apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang harusnya mengurangi aktivitas di luar rumah.

“Dengan adanya aplikasi secara daring Go PPU ini, maka bisa langsung di print out dan hasilnya sesuai dengan aslinya. Untuk itu, warga tidak perlu repot datang ke kantor, cukup di rumah saja dan layanan yang diinginkan tetap terpenuhi,” tutur dia.

Ia juga mengatakan bahwa dalam kondisi pandemi yang saat ini diberlakukan tatanan normal baru, masih banyak warga yang datang ke kantornya untuk mengurus berbagai data kependudukan, sehingga pihaknya sekaligus mengarahkan mereka memanfaatkan aplikasi Go PPU.

“Jika tidak urgen dalam mengurus adminduk, sebaiknya tunda dulu ke sini di tengah pandemi ini, namun akan lebih baik lagi jika warga memanfaatkan aplikasi Go PPU agar tidak terjadi antrean, guna menghindari penyebaran COVID-19,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, Bustam menambahkan bahwa selama pemberlakuan tatanan normal baru ini, pelayanan di Disdukcapil PPU tetap banyak dikunjungi warga, sehingga terkadang petugas kewalahan mengatur warga yang mengantre.

Pihaknya juga selalu mengingatkan kepada warga yang mengantre untuk terus menggunakan masker dan menjaga jarak. Peringatan kerap dilakukan karena disadari bahwa mereka yang datang untuk memperoleh layanan adminduk selalu berganti setiap hari.

Sementara itu, seorang warga Desa Sidorejo, Kecamatan Penajam yang ikut antre mengurus KTP-el, yakni Syawal Ramadhan yang baru lulus SMA, mengaku belum mengetahui kalau ada layanan Go PPU, padahal kalau tahu, ia tidak perlu datang ke Disdukcapil untuk antre. (mg)

Samarinda—Di tengah pandemi Covid-19,
camat, lurah dan kepala desa diimbau untuk bisa memberikan motivasi kepada masyarakatnya agar mampu membangkitkan kehidupan ekonomi. Salah satunya melakukan inovasi dan berkreasi dalam menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan, dengan menggali potensi wilayah yang dimiliki.

Hal itu diungkapkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kaltim HM Jauhar Efendi saat menjadi narasumber Webinar Kompetensi Camat yang di inisiasi oleh BPSDM Kaltim.

Jauhar menuturkan, camat memiliki peran sebagai mediator, motivator dan fasilitator pemerintah dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Namun, lanjut Jauhar ditengah pandemi wabah ini masyarakat tidak bisa santai di rumah saja, tetapi bagaimana bisa aktif dan produktif, tapi bebas dari penularan Covid-19.

“Seperti kita sarankan tadi, masyarakat bisa menjual sayur, ikan maupun kebutuhan masyarakat lainnya bisa dilakukan secara online,” ujar Jauhar di Ruang Rapat Tepian II Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (24/6/2020).

Dirinya menambahkan, Untuk masalah permodalan, pendekatannya bisa melalui Badan Amal Zakat (BAZ) maupun melalui dana desa.

“Memang ini tidak mudah, karena tugas camat adalah koordinator penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pelaksanaannya harus berkoordinasi dan bersinergi dengan aparat lainnya, sehingga bisa  beriringan dalam mendukung dan melaksanakan program-program pemerintah dengan baik,” tambahnya.

Selain permasalahan tersebut, lurah maupun kepala desa harus bisa mengenali persoalan-persoalan yang dihadapi warganya serta memberikan solusi, oleh karena itu perlu dilakukan pendekatan situasional.

“Apalagi di saat pandemi Covid-19. Saat ini harus pro rakyat dengan melakukan inovasi dan kreasi dalam menumbuhkan kembali ekonomi masyarakat yang sebelumnya terdampak Covid-19,”tutur Jauhar.

Kutai Timur—Bupati Kabupaten  Kutai Timur (Kutim), Ismunandar mengingatkan kepada seluruh masyarakat Kutim, untuk bersama-sama mengambil peran dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), khususnya di wilayah Kutim.

Pesan ini disampaikannya, saat memimpin Apel Siaga Karhutla Tahun 2020 di wilayah Kutim yang dirangkai kegiatan Apel Penerapan Menuju Tatanan Normal Baru atau New Normal, Rabu (24/6) pagi, di halaman Helipad kawasan Perkantoran Pemkab Kutim, Bukit Pelangi Sangatta.

“Jangan sampai terjadi kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan banjir, tanah longsor dan lainnya. Ini (mencegah Karhutla, red) tugas dan tanggung jawab kita semua. Mudahan melalui kegiatan ini, kita selalu waspada terhadap lahan kita masing-masing,” ujar Ismu.

Lanjut Ismu, sebagaimana yang disampaikan oleh BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika), bahwa pada tahun ini wilayah Kutim akan mulai memasuki musim kemarau pada awal bulan Agustus mendatang. Diperkirakan, musim kemarau ini akan terjadi hingga 3 (tiga) bulan kedepan. Sehingga wajar jika sejak dini, Pemerintah Kutim mulai mempersiapkan segala kemungkinan yang terjadi selama terjadinya kemarau.

Ia menuturkan Kondisi kemarau panjang biasanya dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk membuka ladang yang dipersiapkan bercocok tanam pada memasuki musim penghujan. Namun yang menjadi kebiasaan sebagian besar masyarakat, cara membuka ladang mereka dilakukan dengan membakar tumbuhan ilalang yang ada di lahan tersebut.

“Kondisi ini kemudian bisa menjadi kebakaran hutan dan lahan. Kan kegiatan pembakaran lahan sudah dilarang pemerintah dan ada sanksi hukumnya. Jadi kita punya tanggung jawab bersama untuk mengubah kebiasaan masyarakat dalam membuka ladang, yaitu tidak harus dengan cara membakar. Tetapi dengan tehnik pengolahan tanah saja,” jelasnya.

Dalam kegiatan Apel Siaga Karhutla Tahun 2020 di wilayah Kutim, pagi tadi, juga ditampilkan simulasi terkait kebakaran hutan dan lahan yang dilukan oleh oknum masyarakat secara sengaja, serta metode penanganannya.

Simulasi ini diperagakan oleh tim rekasi cepat tanggap bencana, gabungan dari unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutim, TNI-Polri dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kutim, yang melibatkan sejumlah unit mobil Damkar dan mobil Jeep Fire yang memang diperuntukkan untuk penanganan Karhutla.

Samarinda— Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengungkapkan saat ini pasien positif virus corona cukup tinggi di Kaltim sebanyak 447 kasus positif. Namun angka kesembuhan mencapai 73 persen. Dan meninggal 1,1 persen.

Terkait hal tersebut, Wagub berharap perusahan sawit agar intensif mengawasi dan bisa melakukan pemeriksaan kesehatan bagi karyawan juga pekerja di lapangan. Terlebih diketahui kabupaten dan kota secara umum banyak perkebunan sawit tentu memiliki karyawan dan pekerja cukup besar pula.

Menurutnya, perusahaan bisa memonitor perkembangan Covid dengan wilayah kerja atau lokasi perusahaan sawit di masing-masing daerah.

“Jangan sampai di perusahaan terjadi kasus positif, terlebih penularan lokal antar karyawan atau pekerja. Kewaspadaan dan kehati-hatian perlu ditingkatkan di lingkup perusahaan,” ungkap Hadi saat Ngobrol Bareng Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) Kaltim secara virtual bertema Adaptasi dan Antisipasi Kebakaran Lahan dan Kebun (Karlabun) di Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Kalimantan Timur di masa pandemi Covid – 19 di Rumah Jabatan Wagub, Rabu (24/6/2020).

Wabah Covid-19, lanjutnya, telah mengganggu kehidupan masyarakat, bukan saja pada sisi kesehatan tapi sektor ekonomi dan sosial masyarakat.

“Menjaga kesehatan ini penting bagi kita. Selain, tetap bertahan di masa pandemi dan terhindar dari penularan Covid. Juga, tetap produktif dan aman dari virus corona bagi perusahaan, karyawan dan pekerjanya,” ucap Wagub.

Ngobrol secara daring berdurasi dua jam dimoderatori Pembina GAPKI Cabang Kaltim Ridwan Azmal dihadiri Ketua Umum GAPKI Kaltim Muhammadsjah Djafar diikuti ratusan peserta dari pengurus/anggota GAPKI cabang wilayah Kalimantan dan beberapa provinsi lain di luar Kalimantan.

Menghadirkan pemateri Konsultan Hukum GAPKI Pusat Dr Sudino, Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Ujang Rachmad dan Sekretaris II GAPKI Kaltim/Sekretaris Tim Gugus Tugas Covid PT Telen H Abdul Fatah.

BERAU – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Berau, Kalimantan Timur kembali merilis perkembangan kasus Covid-19, Rabu (24/6).

Melalui Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Berau yang juga sebagai juru bicara Tim Gugus Tugas Covid-19 Berau membacakan surat rilis dalam acara konperensi pers di RSUD dr Abdul Rivai.

Disebutkannya, berdasarkan pemeriksaan sampel yang dilakukan di Klinik Tirta Medical Centre pada tanggal 22 Juni 2020 diperoleh hasil tambahan kasus positif PCR sejumlah satu orang.

Adapun identitas pasien sebagai berikut :

1. Tn.ARP (33 Tahun) dengan alamat Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb merupakan pelaku perjalanan dari Kota Pasuruan dengan hasil PCR Positif (Berau 43).

“Pasien positif tersebut telah dipindahkan ke RSUD Abdul Rivai untuk melakukan perawatan,” terangnya.

Selain tambahan kasus positif tersebut terdapat satu swab kontrol negatif PCR sehingga dinyatakan sembuh, dengan identitas pasien sebagai berikut :

1. Tn.Rusdianto (54 tahun) dengan alamat Kelurahan Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb merupakan Klaster Gowa dengan hasil PCR Negatif (Berau 23).

Dengan demikian maka terdapat 36 pasien positif Covid-19 telah dinyatakan sembuh, sehingga sampai hari ini tanggal 24 Juni 2020 rekapitulasi ODP, PDP, dan kasus konfirmasi sebagai berikut:

– ODP : 166 kasus (masih pemantauan 3

– PDP : 71 kasus (masih pengawasan 0)

– Kasus Konfirmasi : 43 kasus (masih perawatan 7)

Belum berakhirnya wabah virus corona, dihimbau kepada masyarakat walaupun ODP tinggal sedikit dan tidak terdapat lagi PDP, mayarakat harus tetap waspada karena masih terdapat pelaku perjalan yang berpotensi terinfeksi Covid 19 masuk di Kabupaten Berau.

“Sehingga kita harus tetap berprilaku hidup bersih dan sehat, selalu memakai masker dan jaga jarak dengan siapapun,” tandasnya.

Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim), menggelar Apel Penerapan Menuju Tatanan Normal Baru atau New Normal, bertempat di lapangan Helipad kawasan pusat perkantoran Pemerintah Kutim, Bukit Pelangi Sangatta, Rabu (24/6).

Kegiatan ini dihadiri lengkap oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kutim, Wakil Ketua II DPRD Kutim, Arfan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim, Irawansyah, pimpinan dinas dan badan pemerintah di lingkungan Pemkab Kutim, serta puluhan undangan.

Dalam arahannya, Bupati Ismunandar yang bertindak selaku inspektur apel, mengingatkan bahwa melalui kegiatan apel menyambut dimulainya new normal, bukan berarti beraktivitas sebagaimana biasanya. Namun hal ini sebagai bentuk adaptasi diri ditengah mewabahnya Virus Corona Disease 2019 (COVID-19). Sehingga tetap diperlukannya kehati-hatian, agar tidak terpapar COVID-19.

“Bahwa kita harus beradaptasi dengan new normal, dengan tatanan baru, tetap memperhatikan protokol kesehatan, cuci tangan, pake masker, hindari kerumunan orang. Melalui kegiatan ini (Apel New Normal, red) saya meminta masing-masing kita untuk tetap mengingatkan masyarakat untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan,” ucap Ismu.

Lanjutnya, sebagai upaya pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19 di Kutim, Pemkab Kutim berkomitmen akan terus melakukan rapid tes massal secara umum kepada masyarakat Kutim. Hal ini dilakukan agar kedepannya deteksi awal paparan COVID-19 di Kutim, semakin cepat diketahui. Ismu juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kutim, khususnya tim yang bertugas menjaga portal pintu masuk ke wilayah Kutim, sebagai garda terdepan yang dapat meminimalisir penyebaran COVID-19 di wilayah Kutim.

“Ke depan, kita (Pemkab Kutim, red) akan semakin sering melakukan rapid test massal untuk umum, sebagai upaya deteksi dini paparan COVID-19 di Kutim. Terimakasih dan penghargaan tinggi saya kepada semua yang tergabung dan bertugas dalam tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kutim, khususnya kepada rekan-rekan yang bertugas menjaga portal pintu masuk ke wilayah Kutim. Jangan kendur dan kita tetap semangat, terutama kepada rekan dari Dinas Kesehatan Kutim dan tim medis COVID-19 di RSUD Kudungga. Ini adalah salah satu upaya kita untuk mencegah masuk dan menyebarnya COVID-19 di Kutim. Saya juga minta, kawan-kawan yang bekerja di Kutim harus melakukan swab,” ujar Ismu.

BONTANG – Simpang siur soal dana Covid-19 di Kota Bontang terjawab sudah. Dari rapat tertutup antara Komisi II DPRD Bontang dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di sekretariat DPRD Bontang, Senin (22/6/2020) kemarin, diketahui dana pos anggaran Covid-19 di Bontang ternyata Rp 68 miliar.

Penjelasannya seperti ini. Pemerintah menyiagakan Rp149 miliar dalam penanganan Covid-19 di Bontang. Namun dari hasil rasionalisasi yang dilakukan pemerintah, sesuai instruksi Surat Keputusan Bersama (SKB) dua Menteri– Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri– hasil rasionalisasi anggaran Covid-19 yang dilakukan pemerintah sebesar Rp 68 miliar.

“Dana Covid-19 hampir Rp 68 miliar. Rp 47 milar anggaran dari BTT (Biaya Tak Terduga), kemudian Rp 20,5 miliar diambil dari belanja langsung,” beber Ketua Komisi II, Rustam HS.

Progres penyerapan anggaran, mulai masa tanggap pandemi Covid-19 hingga memasuki tatanan kenormalan baru ini telah mencapai 68 persen atau sekitar Rp 42,9 miliar. Ini artinya, ada sisa anggaran sekitar Rp 26 miliar. Dari total Rp 42,9 miliar dana sudah diserap, sebagian besar digunakan untuk kesehatan.

Seperti operasional Tim Gugus dan membiayai perawatan pasien positif. Kemudian membayarkan jaringan sosial masyarakat (society safety net) seperti BLT 3 tahap, dan subsidi air.

Kata Rustam, yang kala itu didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Aji Erlynawati, pemerintah tak mesti menghabiskan anggaran tersisa itu. Memang harus ada simpanan jika nanti terjadi hal buruk terkait Covid-19. Karena dari Rp 149 miliar itu sudah terpakai sekitar Rp 42,9 miliar, maka masih ada sisa Rp 100 miliar lebih.

Dana itu akan disimpan untuk perbaikan ekonomi pasca-pandemi. Pun bisa dikembalikan ke organisasi perangkat daerah (OPD) tertentu yang dana kegiatannya dipotong karena rasionalisasi. Sebagai informasi, pos anggaran ini sempat menjadi polemik.

Pasalnya dewan sempat menganggap pemerintah kurang transparan dalam penggunaan dana tersebut. Namun usai mendengar penjelasan TAPD Kota Bontang, yang dihadiri langsung sang Ketua Tim, Sekda Aji Erlynawati, maka semua mulai clear.

Selanjutnya, dewan, dalam hal ini Komisi II dan TAPD akan menggelar rapat lanjutan Senin pekan depan. “Senin (pekan depan, red) rencana rapat lagi. Teman-teman media nanti kami izinkan masuk (ikut rapat),” janji Rustam. (*)

Samarinda–Laju perkembangan kasus positif dan sembuh dari Covid-19 di Kaltim terus mengalami kenaikan. Tercatat hari ini Rabu 24 Juni 2020, kasus terkonfirmasi Covid-19 bertambah sembilan kasus dan kasus sembuh 10 kasus.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kaltim Andi Muhammad Ishak pada saat video conference melalui aplikasi zoom cloud video meeting, Rabu (24/6/2020).

Andi merincikan sembilan kasus sembuh sebagai berikut:

Kabupaten Berau Satu Kasus

  1. BRU 43 (Laki-laki 33 tahun) merupakan kasus OTG Pelaku perjalanan dari Surabaya yang akan kembali bekerja di Berau. Kasus dirawat di RSUD Abdul Rivai Berau.

Kota Balikpapan Dua Kasus

  1. BPN 142 Laki-laki 31 tahun merupakan kasus OTG warga Balikpapan yang akan kembali bekerja ke Kalimantan Selatan, kasus dirawat di RSUD Kanudjoso Djatiwibowo.
  2.  BPN 143 Perempuan 31 tahun merupakan kasus OTG warga Balikpapan yang melakukan pemeriksaan Covid-19 secara mandiri, kasus dirawat di RSUD Kanudjoso Djatiwibowo

Kabupaten Paser Empat Kasus

  1. PSR 23 Perempuan 48 tahun, merupakan PDP dengan keluhan sesak napas dan mempunyai penyakit penyerta DM. Pasien dirawat di RSUD Panglima Sebaya sejak tanggal 16 Juni, pada tanggal 17 Juni dilakukan pengambilan specimen Covid-19. Pada tanggal 18 Juni pk. 03.18 WITA pasien dinyatakan meninggal dunia dan Pada tanggal 23 Juni hasil laboratorium terkonfirmasi positif Covid-19.
  2. PSR 24 (Perempuan 42 tahun), PSR 25 (Laki-laki 18 tahun), PSR 26 (Wanita 10 Tahun) merupakan OTG kontak erat PSR 20, kasus dirawat di RSUD Panglima Sebaya

Kabupaten Kutai Barat Dua Kasus

  1.  2 Kasus (KBR 28 Laki-laki 54 tahun, KBR 29 Laki-laki 48 tahun) merupakan kasus OTG Warga Kutai Barat yang baru tiba dari Halmahera Maluku Utara. Kasus dirawat di RSUD Harapan Insan Sendawar.

Kemudian kasus sembuh setiap harinya terus mengalami peningkatan, dilaporkan Andi terjadi penambahan 10 kasus diantaranya tiga kasus dari Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara dua kasus, Kabupaten Kutai Timur dua kasus, Kota Samarinda dua kasus dan Kabupaten Berau satu kafsus.

Seluruh kasus tersebut dinyatakan SEMBUH karena dari hasil laboratorium Rujukan Covid-19 dinyatakan dua kali dengan hasil negati serta hasil pemeriksaan klinis dari dokter penanggung jawab pelayanan yang merawat kasus konfirmasi Covid-19 tersebut menyatakan bahwa secara klinis memiliki kondisi sudah sangat baik, tidak ada gejala.

Sedangkan Orang Dalam Pemantauan (ODP) terjadi penambahan 204 kasus, sehingga total menjadi 12.124 kasus, selesai pemantauan 11.505 kasus dan masih dalam proses pemantauan 619 kasus.

Dapat disimpulkan kasus terkonfirmasi positif di Kaltim berjumlah 456 kasus, negatif 1.725 kasus, sembuh 334 kasus, probable 1 kasus, meninggal dunia enam kasus dan masih dirawat 116 kasus.

“Peningkatan kasus masih terjadi di Kaltim, untuk itu perlu kewaspadaan dan kepedulian, artinya kasus-kasus ini bisa saja menunjukan peningkatan apabila kita tidak mematuhi protokol kesehatan disegala aktifitas,”tegasnya

 

BERAU- Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke 74, personel Polres Berau, Kalimantan Timur dilakukan rapid tes.

Tak hanya dijajaran Polres, rapid tes tersebut juga dilakukan hingga jajaran Polsek.

Kapolres Berau AKBP Edy Setyanto Erning mengatakan rapid tersebut bertujuan untuk mengetahui kesehatan personel juga dalam rangka menyambut HUT Bhayangkara.

“Dalam rangka HUT Bhayangkara kita melakukan Rapid tes disamping untuk kesehatan personel,” kata AKBP Edy.

“Seluruh personel dilakukan rapid tes namun berjadwal, termasuk disetiap Polsek dan juga kami menawarkan ke Muspika yang mau rapid tes,” tuturnya.

Kapolres menjelaskan rapid tersebut dilakukan bergantian karena personel yang mencapai 503 tidak memungkinkan untuk dilakukan rapid tes sekaligus.

Saat ditanya jika ada personel yang reaktif, mantan Kapolres Raja Ampat itu mengaku akan segera koordinasi dengan dinas kesehatan Berau termasuk tim gugus tugas Covid-19.

“Jika ada yang reaktif kita koordinasi dengan Dinkes atau satgas Covid-19 kemudian personel untuk dikarantina mandiri lalu dilakukan swab, jika hasil Swab positif tentu dilakukan perawatan sesuai protokol Covid-19,” jelasnya.

AKBP Edy Setyanto Erning menambahkan sudah ada 37 Personel yang dilakukan rapid tes dan hasilnya negatif semua.

Samarinda—Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim, Diddy Rusdiansyah bersama tim teknis melakukan Rapat Koordinasi membahas pembuatan laporan bantuan sosial korban Covid-19 dengan sejumlah OPD terkait yang berlangsung di Ruang Tepian I Lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (24/7/2020).

Dalam penjelasannya Diddy menuturkan, Bantuan sosial (bansos) Provinsi Kalimantan Timur tahap II yang akan segera disalurkan agar data penerima bansos intens divalidasi dan dipadankan, supaya tpat sasaran dan berkeadilan.

Hal ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi publik Pemprov Kaltim melakukan publikasi data daftar penerima Bansos Covid-19.

Ia mengungkapkan bahwa, untuk bantuan sosial ditahap kedua tentunya akan ada terjadi sedikit perubahan modifikasi untuk pemberian Bansos.

“Ditahap kedua ini sudah kita modifikasi. Disitu alamat tetap kita sampaikan dan domisili tetap kita sebutkan sehingga ada tambahan, sehingga tergantung pada OPD yang bersangkutan,”ujar Kadis Kominfo.

Diddy membeberkan verfikasi data hanya memastikan bahwa data tidak double, NIK tidak berganda dengan dibantu oleh Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur untuk diklarifikasi.

“Karena banyak NIK banyak yang tidak valid, kurang dari 16 digit. kadang di tulis titik-titik atau nol-nol. Nah ini yang akan dibantu oleh DKP3A sehingga terlihat valid atau tidak valid,”bebernya.

Mengingat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Edaran No. 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non-DTKS dalam pemberian Bantuan Sosial kepada masyarakat terdampak pandemi virus corona (covid-19).

Edaran yang diterbitkan 21 April 2020 itu ditujukan kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di tingkat pusat dan daerah serta kementerian/lembaga agar penyaluar bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.

Yang jelas, Tambah Diddy pihaknya nanti akan mempersiapkan laporan yang bersifat terbuka sebagaimana yang disarankan oleh KPK, supaya masyarakat langsung bisa mendapatkan akses apapun yang dilakukan pemerintah. Dan Pemerintah juga akan mendapatkan masukan dari masyarakat terkait laporan yang disampaikan.

“Paling tidak dengan laporan ini pemerintah sudah terbuka, itu tujuannya,” jelas Diddy.