Samarinda — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memberikan keringanan atau relaksasi bagi peserta JKN-KIS dengan Kategori Mandiri.

Hal ini tertuang pada Peraturan Presiden (Perpres) 64 Tahun 2020 yang disosialisasikannya BPJS Cabang Samarinda baru-baru ini.

Kepala Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Publik BPJS Samarinda Haris Fadilah menyebutkan Perpres ini memberikan kelonggoran kepada peserta mandiri baik di kelas I, II dan III. Keringan itu, peserta yang menunggak selama 6 bulan lebih dan ingin berobat ke Faskes maka dapat membayar tunggakan di 6 pertama.

“Jadi bagi peserta mandiri yang mengalami tunggakan lebih dari 6 bulan dan ingin berobat, harus bayar 6 bulannya saja kalo peraturan sebelumnya kan harus semua dibayarkan. Sehingga si peserta jika sudah membayar langsung dapat berobat di Faskes dan ini juga relaksasi kami berikan karena adanya pandemi covid-19,” kata Harris.

Ia juga menerangkan, besaran iuran JKN-KIS peserta PBPU dan BP/Mandiri untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2020, mengikuti Perpres Nomor 75 Tahun 2019, yaitu Rp 160 ribu untuk kelas I, Rp 110 ribu untuk kelas II, Rp 42 ribu untuk kelas III.

Sementara untuk bulan April, Mei, dan Juni 2020, besaran iurannya mengikuti Perpres Nomor 82 Tahun 2018, yaitu Rp 80 ribu untuk kelas I, Rp 51 ribu untuk kelas II, dan Rp 25.500 untuk kelas III.

Sedangkan, per 1 Juli 2020 iuran JKN-KIS bagi peserta PBPU dan BP disesuaikan menjadi Rp 150 ribu untuk kelas I, Rp 100 ribu untuk kelas II, dan Rp 42 ribu untuk kelas III.

Sebagai wujud perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap kondisi finansial masyarakat, Haris menyebut pemerintah menetapkan kebijakan khusus untuk peserta PBPU dan BP kelas III.

“Tahun 2020, iuran peserta PBPU dan BP kelas III tetap dibayarkan sejumlah Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500, diberikan bantuan iuran oleh pemerintah,” tutupnya.

dok. Ilustrasi

Penajam- Semua Aparatur Sipil Negara (ASN) dan THL di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) diminta menjadi pelopor anti narkoba di lingkungan tempat domisili masing-masing, agar bisa menjadi tauladan bagi masyarakat sekaligus sebagai upaya memerangi peredarannya.

“Selain ASN, semua pegawai dan tenaga harian lepas (THL) di Pemkab PPU juga harus mampu menjadi pelopor, karena kita sudah menyatakan perang terhadap narkoba,” ujar Hamdam, Wakil Bupati PPU yang juga Ketua Badan Narkotika Kabupaten (BNK) PPU.

Menurutnya, dalam situasi masih adanya peredaran narkoba hingga kini, maka ASN dan THL harus bisa memahami akan bahaya narkotika, sehingga masing-masing akan mampu menjaga diri sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitar dari bahaya barang terlarang ini.

Setelah berhasil menjadi pelopor anti narkoba di lingkungan domisili masing-masing, maka dalam perkembangannya tentu akan bisa menjadi pelopor bagi daerah, yakni ketika tidak adanya pegawai di Pemkab PPU yang terlibat narkoba.

Ia juga berharap seluruh masyarakat di Kabupaten PPU selalu menjauhi berbagai jenis narkotika apapun bentuknya, karena pemakai narkotika dapat merusak diri sendiri, keluarga, hingga ancaman masa depan bangsa.

“Jika warga mengetahui adanya peredaran narkoba atau ada hal yang mencurigakan di lingkungan tempat berdomisili, kami harap segera melapor kepada pihak yang berwajib agar dapat segera dilakukan penindakan,” ucap Hamdam.

Ia melanjutkan, langkah strategis yang telah dilakukan BNK PPU dalam penanganan dan pencegahan narkotika, diantaranya dengan melakukan pencegahan melalui program Desa Bersinar.

Kemudian melakukan sosialisasi di kalangan pelajar tentang bahaya narkoba, termasuk melakukan tes urine bagi ASN dan THL di Pemkab PPU, dan kegiatan lain yang bersifat preventif.

Saat ini, lanjut dia, Indonesia sedang menghadapi situasi darurat narkotika, yakni kondisi Indonesia masuk dalam taraf sangat memprihatinkan atas peredaran gelap narkotika.

“Angka penggunaan narkoba yang masih sangat tinggi merupakan alasan utama yang membuat Indonesia termasuk dalam klasifikasi darurat narkoba,” tuturnya.

Ia melanjutkan, kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang sangat serius karena memiliki dampak yang luar biasa, baik bagi penggunanya sendiri maupun dampak sosial di masyarakat.

BALIKPAPAN-Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Kota Balikpapan, Andi Sri Juliarty, menyampaikan terdapat enam pasien terkonfirmasi positif Covid-19, Senin (29/6/2020).

Saat ini, pasien positif Covid-19 di Kota Balikpapan sebanyak 181 orang. Pasien dalam perawatan 68 orang, pasien sembuh 108 orang dan meninggal dunia empat orang.

“Enam pasien terkonfirmasi positif, BPN 176 laki-laki (51) KTP Jawa Barat merupakan karyawan Migas, merupakan lanjutan hasil tracking kotak BPN 145,” ungkapnya.

“BPN 177 laki-laki (56) KTP Balikpapan datang ke RS. Pertamina Balikpapan, untuk tindakan penyakit jantung, karena itu penyakit komorbid maka dilakukan PCR (Polymerase Chain Reaction) hasilnya positif,” katanya.

“BPN 178 laki-laki (25) KTP Jawa Barat merupakan karyawan Migas, dari Jakarta ke Balikpapan, untuk masuk lokasi diperlukan pemeriksaan PCR ditemukan hasilnya positif,” ucapnya.

“BPN 179 laki-laki (30) KTP Balikpapan merupakan karyawan Migas, melakukan Swab PCR mandiri untuk kembali bekerja ke Bontang dan hasilnya positif,” urainya.

“BPN 180 laki-laki (35) KTP Jawa Barat merupakan karyawan Migas, melakukan swab mandiri, utuk kembali ke daerah asal,” bebernya.

“BPN 181 perempuan (28) KTP Jawa Tengah riwayat kontak dengan teman, ditemukan positif hasil tracking dari temanya terlebih dahulu positif di daerahnya,” tandasnya.

 

Bontang – Tatanan kehidupan baru alias new normal pelan-pelan mulai berlaku di Kota Bontang. Terbaru, per 7 Juli, pekan depan tak ada lagi pos penjagaan di Tugu Selamat Datang Kota Bontang, Kalimantan Timur, Senin (29/6).

Kesepakatan ini diambil Pemkot Bontang usai rapat. Meski begitu, Neni juga meminta kepada seluruh warga Kota Bontang untuk terus menerapkan protokol kesehatan dan keamanan untuk masyarakat. Setiap wilayah yang masuk dalam lingkup Rukun Tetangga (RT) masing-masing kelurahan, harus mendata warga yang bepergian keluar, maupun yang baru saja kembali dari luar daerah.

“Siapa yang datang dari luar itu harus melapor dan data itu yang akan jadi pegangan. Setiap kelurahan juga memiliki tim-tim yang terintegrasi,” jelasnya.

Neni mengatakan polisi akan tetap menekankan pendisiplinan protokol kesehatan meski maklumat itu dicabut. Polri juga tetap membantu kepatuhan masyarakat selama new normal berlaku.

“Pengawasan dan pendisiplinan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat,” ujarnya.

 

 

BALIKPAPAN -Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi, melakukan kunjungan kerja sekaligus monitoring langsung pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Masyarakat (BSM) APBD Kaltim bagi masyarakat terdampak pandemi Covid -19 yang berlangsung di Dome, Balikpapan. Senin (29/6/2020).

Dalam kunjungan ini Wagub didampingi Plt Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltim, Jauhar Efendi, Kadis Sosial Kaltim, HM Agus Hari Kesuma, Kepala Biro Kesra, Elto, Kadis Sosial Balikpapan, Purnomo, serta Direktur Bisnis dan Syariah Bankaltimtara, Hairuzzaman.

“BSM ini merupakan bantuan stimulan dari Pemprov Kaltim yang jumlahnya mungkin tidak seberapa, tapi harapan kami bantuan ini dapat setidaknya membantu meringankan beban masyarakat terdampak pandemi Covid -19 di Kaltim,” papar Hadi dalam sambutannya.

Hadi mengajak seluruh masyarakat Kaltim untuk terus berdoa dan tetap produktif dalam menghadapi pandemi Covid -19 ini tentunya dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.

“Mari sama-sama terus berdoa, semoga pandemi ini segera berlalu, dan kehidupan kembali normal, dengan begitu insya allah program-program pembangunan daerah akan kembali berjalan,” jelasnya.

Secara simbolis Hadi juga menyerahkan kartu ATM Bankaltimtara kepada perwakilan penerima bantuan.

Sebagai informasi, pelaksanaan penyaluran BSM di Dome, Balikpapan, hari ini pihak Bankaltimtara menyalurkan bantuan bagi 1.616 orang yang berasal dari Kelurahan Klandasan Ilir.

Adapun untuk jadwal penyaluran bantuan pada hari ini sebanyak 1.616 orang (Klandasan Ilir), dan pada hari Rabu (1/7) mendatang sebanyak 887 orang (Prapatan). (Humasdinsoskaltim).

Samarinda—Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Samarinda menggelar Musyawarah Kota (Muskot) Periode 2020-2024 yang berlangsung di Sekretariat KONI Samarinda Jalan Dahlia, Senin (29/6/2020).

Dalam kegiatan tersebut, Persatuan Senam Indonesia (Persani) Kota Samarinda kini resmi memiliki Ketua yang baru yakni Hendra setelah terpilih secara aklamasi periode 2020-2024 mendatang.

Dalam sambutannya ketua KONI Samarinda, Aspian Noor menekan siapa pun nantinya yang akan menjadi pemimpin, maka hal yang diutamakan adalah keseriusan dan mempunyai rasa tanggung jawab atas jabatan yang dipegangnya.

“Jadi semisal sudah menjadi pemimpin maka harus bertanggung jawab, dalam menjalankan massa kepemimpinannya,” tutur Aspian Noor.

Sementara itu Ketua Persani Samarinda yang baru Hendra, mengatakan setelah dirinya terpilih akan berkoordinasi dengan semua pihak serta instansi terkait dalam pengadaan venue latihan yang selama ini menjadi kendala untuk cabang olahraga (cabor) senam.

“Sebenarnya, peralatan dan tempat latihan lengkap standar internasional, tetapi terbengkalai. Ini yang akan kami koordinasikan, setelah administrasi menuju pelantikan selesai,” ujarnya.

Kedepan pihaknya juga akan melakukan pendataan atlet di klub-klub yang ada termasuk prestasi apa yang sudah mereka raih, serta mengagendakan kejuaraan antarklub baik tingkat provinsi maupun nasional.

“Kalau ada kejuaraan-kejuaraan akan kami ikutkan sebagai motivasi mereka, karena selama ini mereka kurang dukungan, nah ini akan kami maksimalkan, sehingga apa yang kami rencanakan bisa direalisasikan,”pungkasnya.

Samarinda – Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-27 di Kota Samarinda diperingati serentak di lima titik fasilitas pelayanan kesehatan dengan ditandai pelepasan balon berwarna biru ke udara.

Walikota Samarinda, Syaharie Jaang bertekad turut menyukseskan program nasional Sejuta Akseptor KB di seluruh Indonesia yang akan dicatat dalam Museum Rekor Republik Indonesia (MURI).

“Akseptor KB di Samarinda dapat berkontribusi sebanyak 3.883 akseptor. Jadi tidak hanya seremonial saja. Kita minta cek terus (keberadaan) Kampung KB yang telah terbentuk,” ujarnya Senin (29/6/2020).

Syaharie Jaang yang memimpin langsung peringatan Harganas Kota Samarinda meminta petugas dan kader KB untuk mengimplementasikan delapan fungsi keluarga di kampung KB yang berada di tengah masyarakat.

Peringatan Harganas Kota Samarinda dipusatkan di Klinik Kusuma Jalan Perjuangan VII secara simbolis untuk mewakili lima titik berbeda dan 59 Kampung KB yang telah terbentuk.

Pada peringatan Harganas tingkat provinsi Kaltim berlangsung di Klinik Kartika Jaya Jalan Merdeka 3 kelurahan Sungai Pinang yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi.

Hadi berpesan agar warga merencanakan perkawinan dengan tidak menikah di usia dini dan tidak melahirkan di usia tua. Pesan ini merupakan salah satu langkah untuk melindungi hak perempuan, khususnya hak ibu dan perempuan.

“Menikahlah pada jenjang usia 20-30 tahun,” pesan Wagub pada peringatan yang dihadiri pula Sekretaris Daerah Kota Samarinda Sugeng Chairuddin, Kepala BKKBN Kaltim M Edi Muin, kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Samarinda Nurul Mu’minayati.

Sementara itu, Ketua TP-PKK Kota Samarinda Puji Setyowati Jaang juga melepas balon ke udara di Puskesmas Pasundan, Kelurahan Kampung Jawa pertanda pelayanan KB sejuta akseptor dimulai.

Puji menuturkan, Harganas merupakan ajang untuk menggelorakan dan mensosialisasikan program pembangunan keluarga untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang berkarakter dan sejahtera.

“Keluarga sebuah tempat kita berkumpul, bercanda, tempat kita berbagi dan tempat kita memberikan support yang sangat baik untuk pengembangan ke depan. Terpenting, makna dari sebuah keluarga yaitu keluarga menjadi sebuah tiang yang kokoh dalam mewujudkan dan mempersiapkan generasi untuk kepentingan bangsa dan negara,” tutur Puji yang juga anggota Komisi IV DPRD Kaltim ini.

 

Penajam (29/6)- Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bersama pihak terkait berhasil menuntaskan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahap 2 bagi semua desa, guna meringankan beban warga tidak mampu yang terdampak pandemi COVID-19.

“Alhamdulillah, BLT-DD tahap 2 untuk 30 desa di PPU sudah tuntas. Jumat (26/6) kemarin merupakan penyaluran terakhir untuk Desa Giri Mukti, Kecamatan Penajam,” ujar Kabid Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten PPU Nurbayah.

Penyaluran BLT-DD di PPU, lanjutnya, kebanyakan disalurkan dalam bentuk uang tunai kepada keluarga penerima manfaat (KPM), namun ada juga yang disalurkan via rekening, salah satunya adalah di Desa Giri Mukti yang disalurkan via BRI untuk 71 kepala keluarga (KK) dengan nilai Rp600 ribu per KK.

Kabupaten PPU terdapat 54 desa dan kelurahan dengan rincian 30 desa dan 24 kelurahan. Sementara BLT-DD hanya untuk warga tidak mampu di desa karena untuk kelurahan sudah ada program lain dari pemerintah yang nilainya juga sama.

Ia bersyukur karena dari 30 desa yang ada, hari ini semuanya sudah tuntas disalurkan. Total BLT-DD tahap 2 dengan penerima sebanyak 2.464 KK atau KPM yang nilainya total mencapai Rp1,47 miliar, yakni Rp600 ribu dikali 2.464 KPM.

Nurbayah juga mengatakan bahwa dalam penyaluran tahap 1 pada Mei lalu, terjadi penurunan jumlah penerima karena ada dua hal, yakni ada yang tidak mau di dinding depan rumahnya ditempel stiker Warga Miskin dan ada yang mengundurkan diri karena sudah menerima bantuan dari program lain.

Dalam data awal untuk rencana penyaluran tahap pertama dulu, lanjutnya, jumlah penerimanya ada 2.390 KK, namun yang bisa disalurkan turun menjadi 2.360 KPM atau terjadi penurunan 30 KPM dengan nilai yang tersalur sebesar Rp1,41 miliar karena mengundurkan diri dengan alasan dua hal tersebut.

Sedangkan untuk BLT-DD tahap 2, katanya lagi, terjadi penambahan penerima dari beberapa desa, terutama yang paling banyak penambahan KPM terjadi di Desa Wonosari, Kecamatan Sepaku, yakni dari tahap 1 ada 84 KPM, namun di tahap 2 naik menjadi 181 KPM atau bertambah 97 KPM.

“Penambahan KPM ini sudah melalui musyawarah desa dan sesuai aturan mengenai syarat KK penerima bantuan. Kami bersyukur penyaluran BLT-DD tahap 1 dan tahap 2 berjalan aman, sedangkan untuk penyaluran tahap 3 kami rencanakan pekan pertama hingga pekan kedua bulan Juli,” ucap Nurbayah. (mg)

Samarinda— Provinsi Kalimantan Timur melaporkan kenaikan jumlah penderita Virus Covid-19, bila sebelumnya ditemukan sembilan kasus dalam satu hari, kini ditemukan tujuh kasus pada Senin 29 Juni 2020.

Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kaltim, Andi Muhammad Ishak mengungkapkan kasus pertama dari Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kode pasien KKR 69 (Laki-laki 37 tahun) merupakan kasus OTG warga Kabupaten Kutai Kartanegara yang akan kembali bekerja di Kabupaten Paser. Kasus dirawat di RS Pertamina Balikpapan.

Kemudian Kota Balikpapan kembali menambah enam kasus baru, berikut sebarannya :

Kota Balikpapan Enam Kasus

  1. BPN 176 Laki-laki 31 tahun, merupakan kasus OTG warga Jawa Barat yang kontak erat (rekan kerja) dengan BPN 145, kasus dirawat di RS Pertamina Balikpapan.
  2. BPN 177 Laki-laki 56 tahun merupakan kasus PDP yang ditetapkan tim klinis dan Dinkes Balikpapan dengan hasil rapid test reaktif, pasien mempunyai komorbid penyakit jantung, kasus dirawat di RS Pertamina Balikpapan.
  3.  BPN 178 Laki-laki 25 tahun merupakan kasus OTG warga Jawa Barat yang akan kembali bekerja di balikpapan, kasus dirawat di RS Pertamina Balikpapan.
  4. BPN 179 Laki-laki 30 tahun merupakan kasus OTG warga Balikpapan yang akan Kembali bekerja, kasus dirawat di RS Pertamina Balikpapan.
  5. BPN 180 Laki-laki 35 tahun merupakan kasus OTG warga Jawa Barat yang bekerja di lepas pantai Balikpapan dan kontak erat (rekan kerja) BPN 173, kasus dirawat di RS Pertamina Balikpapan.
  6.  BPN 181 Perempuan 28 tahun merupakan kasus OTG warga Jawa Tengah yang bermukim di Balikpapan yang mempunyai riwayat kontak erat (teman) yang terkonfirmasi positif di Kalimantan Selatan, kasus dirawat di RST Hardjanto.

“Kita harus menekan penularan ini semaksimal mungkin, diketahui bahwa penularan ini melalui manusia, semakin longgar maka semakin banyak mobilisasi manusia dan terbuka peluang terjadinya penularan,”jelasnya saat rilis harian melalui aplikasi zoom cloud video meeting, Senin (29/6/2020).

Selain itu, Kaltim juga melaporkan penambahan Satu kasus sembuh dari Kabupaten Berau. Kasus tersebut dinyatakan SEMBUH karena dari hasil laboratorium Rujukan Covid-19 dinyatakan dua kali dengan hasil negatif serta hasil pemeriksaan klinis dari dokter penanggung jawab pelayanan yang merawat kasus konfirmasi Covid-19 tersebut menyatakan bahwa secara klinis memiliki kondisi sudah sangat baik, tidak ada gejala.

Sedangkan Orang Dalam Pemantauan (ODP) terjadi penambahan 73 kasus, sehingga total ODP sebanyak 12.396 kasus, selesai pemantauan 11.811 kasus dan masih dalam proses pemantauan 585 kasus.

Dengan demikian kasus terkonfirmasi positif di Kaltim menjadi 510 kasus, negatif 2.850 kasus, sembuh 376 kasus, probable Satu kasus, meninggal dunia tujuh  kasus dan pasien yang dirawat 127 kasus.