Samarinda – Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor secara mengakui bahwa penyaluran Bantuan Sosial Masyarakat (BSM) yang bersumber dari APBD Kaltim bagi masyarakat terdampak Covid -19 di Kaltim terhambat.

Diperlukan ketelitian yang ekstra dalam mengelola anggaran daerah termasuk dalam hal penyaluran BSM, keterlambatan penyaluran BSM disebabkan oleh banyak faktor, antara lain adalah permasalahan tumpang tindih data yang menguras waktu dan tenaga tim verifikasi dan validasi data.

“Perlu kami sampaikan kepada yang terhormat teman-teman di DPRD Kaltim, kami akui, penyaluran BSM di Kaltim terlambat, namun harus diketahui bersama kenapa keterlambatan itu terjadi, BSM pada awalnya dari pemerintah pusat menyatakan tidak ada pajak, tidak ada biaya materai, namun ternyata ada biaya materai yang dibebankan kepada penerima dan yang terjadi di lapangan hal itu dianggap korupsi atau pemotongan bantuan yang dilakukan petugas. Ini baru salah satu contoh saja, dan tentunya ini menjadi tanggung jawab kami, karena seolah-olah bantuan dipotong,” ungkap Isran.

Isran mengungkapkan saat menghadiri Rapat Paripurna ke – 11 DPRD Kaltim dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemprov Kaltim Tahun Anggaran 2019 yang meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Gedung D Lantai 6 DPRD Kaltim, Senin (29/6/2020).

“Dalam pengelolaan hingga penyaluran BSM ini ada pendampingan dari Kejati, pendampingan dan pengawalan dari Kepolisian, serta pengawasan dari KPK, jadi kita harus ekstra hati-hati, jangan sampai ada pelanggaran aturan,” Paparnya.

Sementara itu terkait masih adanya keluhan-keluhan dari beberapa kelompok masyarakat yang mengaku belum masuk dalam daftar penerima BSM tersebut, Isran menegaskan bahwa dasar atau acuan Pemprov Kaltim dalam menentukan penerima bantuan sudah jelas yakni mengacu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Sebagai contoh tadi saya mendengar di radio, ada warga Makroman mengeluh belum mendapat bantuan, saya tegaskan lagi ini bukan masalah belum mendapat bantuan, karena sekarang ini banyak sekali warga yang pura-pura miskin, namun sebaliknya ada juga warga yang tahu diri, jadi mohon semua pihak dapat memahami aturan yang ada sehingga kita semua sama-sama nyaman, sehingga tahun 2020 ini nanti pengelolaan keuangan APBD Kaltim bisa mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lagi,” tegas Isran.

Meski penyaluran BSM terlambat, namun Isran menegaskan kembali jajarannya akan terus bekerja keras dalam menangani dampak pandemi Covid -19 di Kaltim ini.

“Kami mohon maaf jika ternyata penanganan Covid -19 di Kaltim belum maksimal, namun sekali lagi hal itu dikarenakan beberapa faktor yang saya sebutkan tadi, kami akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk menangani permasalahan ini, harapan kami atau harapan kita semua tentunya agar pandemi ini segera berakhir, sehingga kita semua bisa hidup normal lagi,” tutupnya.

Penajam, (29/6)- Semua Aparatur Sipil Negara (ASN) dan THL di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) diminta menjadi pelopor anti narkoba di lingkungan tempat domisili masing-masing, agar bisa menjadi tauladan bagi masyarakat sekaligus sebagai upaya memerangi peredarannya.

“Selain ASN, semua pegawai dan tenaga harian lepas (THL) di Pemkab PPU juga harus mampu menjadi pelopor, karena kita sudah menyatakan perang terhadap narkoba,” ujar Hamdam, Wakil Bupati PPU yang juga Ketua Badan Narkotika Kabupaten (BNK) PPU.

Menurutnya, dalam situasi masih adanya peredaran narkoba hingga kini, maka ASN dan THL harus bisa memahami akan bahaya narkotika, sehingga masing-masing akan mampu menjaga diri sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitar dari bahaya barang terlarang ini.

Setelah berhasil menjadi pelopor anti narkoba di lingkungan domisili masing-masing, maka dalam perkembangannya tentu akan bisa menjadi pelopor bagi daerah, yakni ketika tidak adanya pegawai di Pemkab PPU yang terlibat narkoba.

Ia juga berharap seluruh masyarakat di Kabupaten PPU selalu menjauhi berbagai jenis narkotika apapun bentuknya, karena pemakai narkotika dapat merusak diri sendiri, keluarga, hingga ancaman masa depan bangsa.

“Jika warga mengetahui adanya peredaran narkoba atau ada hal yang mencurigakan di lingkungan tempat berdomisili, kami harap segera melapor kepada pihak yang berwajib agar dapat segera dilakukan penindakan,” ucap Hamdam.

Ia melanjutkan, langkah strategis yang telah dilakukan BNK PPU dalam penanganan dan pencegahan narkotika, diantaranya dengan melakukan pencegahan melalui program Desa Bersinar.

Kemudian melakukan sosialisasi di kalangan pelajar tentang bahaya narkoba, termasuk melakukan tes urine bagi ASN dan THL di Pemkab PPU, dan kegiatan lain yang bersifat preventif.

Saat ini, lanjut dia, Indonesia sedang menghadapi situasi darurat narkotika, yakni kondisi Indonesia masuk dalam taraf sangat memprihatinkan atas peredaran gelap narkotika.

“Angka penggunaan narkoba yang masih sangat tinggi merupakan alasan utama yang membuat Indonesia termasuk dalam klasifikasi darurat narkoba,” tuturnya.

Ia melanjutkan, kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang sangat serius karena memiliki dampak yang luar biasa, baik bagi penggunanya sendiri maupun dampak sosial di masyarakat. (mg)