Samarinda – Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor secara mengakui bahwa penyaluran Bantuan Sosial Masyarakat (BSM) yang bersumber dari APBD Kaltim bagi masyarakat terdampak Covid -19 di Kaltim terhambat.

Diperlukan ketelitian yang ekstra dalam mengelola anggaran daerah termasuk dalam hal penyaluran BSM, keterlambatan penyaluran BSM disebabkan oleh banyak faktor, antara lain adalah permasalahan tumpang tindih data yang menguras waktu dan tenaga tim verifikasi dan validasi data.

“Perlu kami sampaikan kepada yang terhormat teman-teman di DPRD Kaltim, kami akui, penyaluran BSM di Kaltim terlambat, namun harus diketahui bersama kenapa keterlambatan itu terjadi, BSM pada awalnya dari pemerintah pusat menyatakan tidak ada pajak, tidak ada biaya materai, namun ternyata ada biaya materai yang dibebankan kepada penerima dan yang terjadi di lapangan hal itu dianggap korupsi atau pemotongan bantuan yang dilakukan petugas. Ini baru salah satu contoh saja, dan tentunya ini menjadi tanggung jawab kami, karena seolah-olah bantuan dipotong,” ungkap Isran.

Isran mengungkapkan saat menghadiri Rapat Paripurna ke – 11 DPRD Kaltim dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemprov Kaltim Tahun Anggaran 2019 yang meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Gedung D Lantai 6 DPRD Kaltim, Senin (29/6/2020).

“Dalam pengelolaan hingga penyaluran BSM ini ada pendampingan dari Kejati, pendampingan dan pengawalan dari Kepolisian, serta pengawasan dari KPK, jadi kita harus ekstra hati-hati, jangan sampai ada pelanggaran aturan,” Paparnya.

Sementara itu terkait masih adanya keluhan-keluhan dari beberapa kelompok masyarakat yang mengaku belum masuk dalam daftar penerima BSM tersebut, Isran menegaskan bahwa dasar atau acuan Pemprov Kaltim dalam menentukan penerima bantuan sudah jelas yakni mengacu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Sebagai contoh tadi saya mendengar di radio, ada warga Makroman mengeluh belum mendapat bantuan, saya tegaskan lagi ini bukan masalah belum mendapat bantuan, karena sekarang ini banyak sekali warga yang pura-pura miskin, namun sebaliknya ada juga warga yang tahu diri, jadi mohon semua pihak dapat memahami aturan yang ada sehingga kita semua sama-sama nyaman, sehingga tahun 2020 ini nanti pengelolaan keuangan APBD Kaltim bisa mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lagi,” tegas Isran.

Meski penyaluran BSM terlambat, namun Isran menegaskan kembali jajarannya akan terus bekerja keras dalam menangani dampak pandemi Covid -19 di Kaltim ini.

“Kami mohon maaf jika ternyata penanganan Covid -19 di Kaltim belum maksimal, namun sekali lagi hal itu dikarenakan beberapa faktor yang saya sebutkan tadi, kami akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk menangani permasalahan ini, harapan kami atau harapan kita semua tentunya agar pandemi ini segera berakhir, sehingga kita semua bisa hidup normal lagi,” tutupnya.

Samarinda – Guna mensinkronkan program kerja 2021 serta koordinasi sejumlah program kerja Kepemudaan dan Keolahragaan tahun anggaran 2020, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) melakukan Rapat Virtual demgan dinas yang menangani Kepemudaan dan Keolahragaan di Kabupaten/Kota se Kaltim.

Salah satu program yang dibahas adalah pemilihan pemuda pelopor, dimana sebagaimana definisi yang disampaikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga bahwa Kepeloporan Pemuda adalah akumulasi dari semangat pemuda dalam mengembangkan potensi diri, guna merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.

“Hal tersebut harus dilandasi sikap dan jiwa kesukarelawanan, tanggung jawab dan kepedulian untuk menciptakan sesuatu dan/atau mengubah gagasan pemikiran, tindakan dan perilaku menjadi suatu karya nyata yang berkualitas dan dilaksanakan secara konsisten dan gigih yang dirasakan manfaatnya bagi masyarakat serta diakui oleh pelbagai pihak dan pemerintah,”jelas Kadispora Kaltim, Muhammad Syirajudin ketika memimpin rapat tersebut pada Senin (29/06/2020) di ruang rapat Ruhui Rahayu Kantor Dispora Kaltim di Kompleks Stadion Madya Sempaja.

Ditambahkannya untuk bidang kepeloporan meliputi Bidang Pendidikan, Bidang Agama, Sosial dan Budaya, Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Pariwisata, Pangan dan terakhir Bidang Inovasi Tekhnologi.

Dari rapat tersebut, sejumlah Kabupaten Kota menyampaikan bahwa mereka tengah melakukan proses seleksi Pemuda Pelopor, diantaranya Dispora Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah memasuki tahap Fact Finding atau sekelsi penyesuaian fakta yang ada di lapangan.

Demikian pula dengan Dinas pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan yang tengah melaksanakan proses seleksi.

Hal lain yang menjadi pokok bahasan adalah mengenai pelaksanaan Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun 2020 dimana Dispora setiap tahunnya menyiapkan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra). Disampaikan Syirajudin bahwa hingga rapat ini digelar, Dispora Kaltim masih menunggu Surat Edaran Kemendagri terkait pelaksnaan upacara.

“Untuk di Provinsi, rencananya Petugas Paskibraka akan diambil dari Purna Paskibraka Indonesia tahun sebelumnya dengan jumlah maskimal 12 orang, terdiri dari 9 orang petugas inti dan 3 orang petugas cadangan baik penaikan maupun penurunan. Silahkan Kabupaten Kota mengikuti apa yang direncanakan oleh Provinsi, namun demikian demi kebaikan bersama kita tetap menunggu surat edaran terkait hal tersebut dari Pemerintah Pusat,” katanya.

Dari beberapa Kabupaten Kota menyampaikan ada yang mengikuti rencana provinsi, namun adapula dinatara meeka yang berinovasi sesuai kondisi daerahnya masing-masing, mengingat pandemi Covid -19 masih membayangi. Untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA, seluruh peserta bersepakat untuk ikut serta meski agenda 2 tahunan tersebut bergeser ke tahun 2021 dan akan mempertandingkan 18 Cabang Olahraga dengan rencana 1 (satu0 Cabor tambahan yakni catur. Kepala Dispora Kutai Barat, F. Bang Ngau pada kesempatan tersebut mengusulkan agar adanya olahraga tradisional yang ikut dipertandingkan dalam event POPDA di Beru sebagai upaya bersama menjaga kelestarian olahraga berbasis kearifan lokal Kalimantan Timur.

Kadispora Berau, Amiruddin, mengatakan bahwa Berau terus melakukan langkah persiapan khususnya venur pertandingan yang nantinya juga akan dipergunakan dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov)tahun 2022.

“Kami akan segera merumuskan mengenai pelaksanaan Popda 2021 untuk segera disampaikan ke seluruh kanbupaten/Kota, khsusnya terkait apa yang menjadi tanggung jawab berau sebagai pelaksana, dan apa yang menjadi peserta sehingga tidak terjadi tumpang tindih penganggaran,”jelasnya.

Sementara dari Kota Bontang, Kadisporapar Bontang, Bambang Cipto Mulyono mengatakan siap mengikuti hasil rapat, namun demikian dirinya meminta agar Dispora Provinsi segera menyurati secara resmi Kabupaten/Kota melalui Bupati dan Walikota karena terkait penteapan anggaran. Senada dengan Dispora Bontang,

Kadisporapar Balikpapan, Dortje Marpaung juga meminta agar adanya surat dari Pemprov Kaltim untuk kegiatan yang melibatkan Kabupaten/Kota.

Pada kesempatan itu, Dortje juga menyiapkan sejumlah kegiatan yang telah dilakukan Disporapar Balikpapan bersama Komunitas Pemuda dalam pandemi Covid-19.

Rapat diikuti 9 Kabupaten Kota minus Dispora Kabupaten Paser yang absen dalam rapat vidrtual kali ini.

Selanjutnya Kadispora Kaltim menyampaikan akan terus berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam upaya mensinkronkan pembangungan Kepemudaan dan Keolahragaan di Kalimantan Timur secara bersama-sama.

 

Sumber : Dispora Kaltim

 

 

Penajam, (29/6)- Semua Aparatur Sipil Negara (ASN) dan THL di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) diminta menjadi pelopor anti narkoba di lingkungan tempat domisili masing-masing, agar bisa menjadi tauladan bagi masyarakat sekaligus sebagai upaya memerangi peredarannya.

“Selain ASN, semua pegawai dan tenaga harian lepas (THL) di Pemkab PPU juga harus mampu menjadi pelopor, karena kita sudah menyatakan perang terhadap narkoba,” ujar Hamdam, Wakil Bupati PPU yang juga Ketua Badan Narkotika Kabupaten (BNK) PPU.

Menurutnya, dalam situasi masih adanya peredaran narkoba hingga kini, maka ASN dan THL harus bisa memahami akan bahaya narkotika, sehingga masing-masing akan mampu menjaga diri sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitar dari bahaya barang terlarang ini.

Setelah berhasil menjadi pelopor anti narkoba di lingkungan domisili masing-masing, maka dalam perkembangannya tentu akan bisa menjadi pelopor bagi daerah, yakni ketika tidak adanya pegawai di Pemkab PPU yang terlibat narkoba.

Ia juga berharap seluruh masyarakat di Kabupaten PPU selalu menjauhi berbagai jenis narkotika apapun bentuknya, karena pemakai narkotika dapat merusak diri sendiri, keluarga, hingga ancaman masa depan bangsa.

“Jika warga mengetahui adanya peredaran narkoba atau ada hal yang mencurigakan di lingkungan tempat berdomisili, kami harap segera melapor kepada pihak yang berwajib agar dapat segera dilakukan penindakan,” ucap Hamdam.

Ia melanjutkan, langkah strategis yang telah dilakukan BNK PPU dalam penanganan dan pencegahan narkotika, diantaranya dengan melakukan pencegahan melalui program Desa Bersinar.

Kemudian melakukan sosialisasi di kalangan pelajar tentang bahaya narkoba, termasuk melakukan tes urine bagi ASN dan THL di Pemkab PPU, dan kegiatan lain yang bersifat preventif.

Saat ini, lanjut dia, Indonesia sedang menghadapi situasi darurat narkotika, yakni kondisi Indonesia masuk dalam taraf sangat memprihatinkan atas peredaran gelap narkotika.

“Angka penggunaan narkoba yang masih sangat tinggi merupakan alasan utama yang membuat Indonesia termasuk dalam klasifikasi darurat narkoba,” tuturnya.

Ia melanjutkan, kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang sangat serius karena memiliki dampak yang luar biasa, baik bagi penggunanya sendiri maupun dampak sosial di masyarakat. (mg)

Samarinda — Setelah dilaunching beberapa saat lalu, Ojek Online Bersama Lindungi Anak (Ojol Berlian) akan segera memiliki Pusat Informasi dan Edukasi (Pusidu).

Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Halda Arsyad mengatakan, Pusidu Ojol Berlian akan dipusatkan di Kantor DKP3A Kaltim Jalan Dewi Sartika, Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota.

“Pembentukan Pusidu Ojol Berlian sengaja kita pusatkan di kantor DKP3A untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi dengan melibatkan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dan Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Kaltim. Kedua forum tersebut nantinya bisa membantu kita untuk mengatasi persoalan perempuan dan anak,” ungkapnya belum lama ini

Pusidu Ojol Berlian akan berfungsi sebagai pusat informasi dan edukasi bagi rider dan driver Ojol Berlian terkait berbagai hal seperti hak-hak perempuan, anak dan penyandang disabilitas, tentang kekerasan perempuan dan anak, termasuk pembinaan psikologi bagi ojol serta fungsi lainnya.

Sebelumnya, Puspaga Kaltim Ruhui Rahayu memberikan pelayanan konseling untuk calon orang tua, keluarga yang bermaslah, anak/remaja dan orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus (ABK).

“Sehingga kehadiran Puspaga Kaltim Ruhui Rahayu di Pusidu Ojol Berlian diharapkan akan memberikan efek positif bagi peningkatan kualitas kehidupan keluarga dengan edukasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” terangya.

Halda menambahkan, Kaltim berhasil masuk Top 99 dengan urutan ke-38 dari 99 peserta yang terpilih dan diurutan ke-14 dari 17 provinsi yang terpilih.

“Dengan masuknya Ojol Berlian, kita harapkan dapat memberikan motivasi kepada seluruh ojek online untuk peduli terhadap pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan pencegahan kekerasan terhadap anak di Samarinda khususnya dan Kaltim umumnya,” sambungnya.

Ojol Berlian merupakan mekanisme yang dibangun untuk membantu menanggulangi permasalahan kekerasan terhadap perempuan, anak dan penyandang disabilitas.

Para rider dan driver ojek online diharapkan mampu menjadi agen pelopor dan pelapor terhadap segala tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi di sekitarnya.

“Kita merasa bersyukur karena inovasi Pemprov Kaltim melalui DKP3A telah masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020, yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB,” katanya.

Dukungan seluruh lapisan masyarakat sangat diharapkan agar Ojol Berlian masuk dalam Top 45 Inovasi pelayanan publik Tahun 2020.

“Dukungan masyarakat sangat mudah caranya dengan vote Ojol Berlian, kemudian isi dukungan dan dapat dikirim ke email info.sinovik@menpan.go.id,” ajak Halda.

Samarinda — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memberikan keringanan atau relaksasi bagi peserta JKN-KIS dengan Kategori Mandiri.

Hal ini tertuang pada Peraturan Presiden (Perpres) 64 Tahun 2020 yang disosialisasikannya BPJS Cabang Samarinda baru-baru ini.

Kepala Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Publik BPJS Samarinda Haris Fadilah menyebutkan Perpres ini memberikan kelonggoran kepada peserta mandiri baik di kelas I, II dan III. Keringan itu, peserta yang menunggak selama 6 bulan lebih dan ingin berobat ke Faskes maka dapat membayar tunggakan di 6 pertama.

“Jadi bagi peserta mandiri yang mengalami tunggakan lebih dari 6 bulan dan ingin berobat, harus bayar 6 bulannya saja kalo peraturan sebelumnya kan harus semua dibayarkan. Sehingga si peserta jika sudah membayar langsung dapat berobat di Faskes dan ini juga relaksasi kami berikan karena adanya pandemi covid-19,” kata Harris.

Ia juga menerangkan, besaran iuran JKN-KIS peserta PBPU dan BP/Mandiri untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2020, mengikuti Perpres Nomor 75 Tahun 2019, yaitu Rp 160 ribu untuk kelas I, Rp 110 ribu untuk kelas II, Rp 42 ribu untuk kelas III.

Sementara untuk bulan April, Mei, dan Juni 2020, besaran iurannya mengikuti Perpres Nomor 82 Tahun 2018, yaitu Rp 80 ribu untuk kelas I, Rp 51 ribu untuk kelas II, dan Rp 25.500 untuk kelas III.

Sedangkan, per 1 Juli 2020 iuran JKN-KIS bagi peserta PBPU dan BP disesuaikan menjadi Rp 150 ribu untuk kelas I, Rp 100 ribu untuk kelas II, dan Rp 42 ribu untuk kelas III.

Sebagai wujud perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap kondisi finansial masyarakat, Haris menyebut pemerintah menetapkan kebijakan khusus untuk peserta PBPU dan BP kelas III.

“Tahun 2020, iuran peserta PBPU dan BP kelas III tetap dibayarkan sejumlah Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500, diberikan bantuan iuran oleh pemerintah,” tutupnya.

dok. Ilustrasi

Penajam- Semua Aparatur Sipil Negara (ASN) dan THL di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) diminta menjadi pelopor anti narkoba di lingkungan tempat domisili masing-masing, agar bisa menjadi tauladan bagi masyarakat sekaligus sebagai upaya memerangi peredarannya.

“Selain ASN, semua pegawai dan tenaga harian lepas (THL) di Pemkab PPU juga harus mampu menjadi pelopor, karena kita sudah menyatakan perang terhadap narkoba,” ujar Hamdam, Wakil Bupati PPU yang juga Ketua Badan Narkotika Kabupaten (BNK) PPU.

Menurutnya, dalam situasi masih adanya peredaran narkoba hingga kini, maka ASN dan THL harus bisa memahami akan bahaya narkotika, sehingga masing-masing akan mampu menjaga diri sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitar dari bahaya barang terlarang ini.

Setelah berhasil menjadi pelopor anti narkoba di lingkungan domisili masing-masing, maka dalam perkembangannya tentu akan bisa menjadi pelopor bagi daerah, yakni ketika tidak adanya pegawai di Pemkab PPU yang terlibat narkoba.

Ia juga berharap seluruh masyarakat di Kabupaten PPU selalu menjauhi berbagai jenis narkotika apapun bentuknya, karena pemakai narkotika dapat merusak diri sendiri, keluarga, hingga ancaman masa depan bangsa.

“Jika warga mengetahui adanya peredaran narkoba atau ada hal yang mencurigakan di lingkungan tempat berdomisili, kami harap segera melapor kepada pihak yang berwajib agar dapat segera dilakukan penindakan,” ucap Hamdam.

Ia melanjutkan, langkah strategis yang telah dilakukan BNK PPU dalam penanganan dan pencegahan narkotika, diantaranya dengan melakukan pencegahan melalui program Desa Bersinar.

Kemudian melakukan sosialisasi di kalangan pelajar tentang bahaya narkoba, termasuk melakukan tes urine bagi ASN dan THL di Pemkab PPU, dan kegiatan lain yang bersifat preventif.

Saat ini, lanjut dia, Indonesia sedang menghadapi situasi darurat narkotika, yakni kondisi Indonesia masuk dalam taraf sangat memprihatinkan atas peredaran gelap narkotika.

“Angka penggunaan narkoba yang masih sangat tinggi merupakan alasan utama yang membuat Indonesia termasuk dalam klasifikasi darurat narkoba,” tuturnya.

Ia melanjutkan, kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang sangat serius karena memiliki dampak yang luar biasa, baik bagi penggunanya sendiri maupun dampak sosial di masyarakat.

BALIKPAPAN-Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Kota Balikpapan, Andi Sri Juliarty, menyampaikan terdapat enam pasien terkonfirmasi positif Covid-19, Senin (29/6/2020).

Saat ini, pasien positif Covid-19 di Kota Balikpapan sebanyak 181 orang. Pasien dalam perawatan 68 orang, pasien sembuh 108 orang dan meninggal dunia empat orang.

“Enam pasien terkonfirmasi positif, BPN 176 laki-laki (51) KTP Jawa Barat merupakan karyawan Migas, merupakan lanjutan hasil tracking kotak BPN 145,” ungkapnya.

“BPN 177 laki-laki (56) KTP Balikpapan datang ke RS. Pertamina Balikpapan, untuk tindakan penyakit jantung, karena itu penyakit komorbid maka dilakukan PCR (Polymerase Chain Reaction) hasilnya positif,” katanya.

“BPN 178 laki-laki (25) KTP Jawa Barat merupakan karyawan Migas, dari Jakarta ke Balikpapan, untuk masuk lokasi diperlukan pemeriksaan PCR ditemukan hasilnya positif,” ucapnya.

“BPN 179 laki-laki (30) KTP Balikpapan merupakan karyawan Migas, melakukan Swab PCR mandiri untuk kembali bekerja ke Bontang dan hasilnya positif,” urainya.

“BPN 180 laki-laki (35) KTP Jawa Barat merupakan karyawan Migas, melakukan swab mandiri, utuk kembali ke daerah asal,” bebernya.

“BPN 181 perempuan (28) KTP Jawa Tengah riwayat kontak dengan teman, ditemukan positif hasil tracking dari temanya terlebih dahulu positif di daerahnya,” tandasnya.

 

Bontang – Tatanan kehidupan baru alias new normal pelan-pelan mulai berlaku di Kota Bontang. Terbaru, per 7 Juli, pekan depan tak ada lagi pos penjagaan di Tugu Selamat Datang Kota Bontang, Kalimantan Timur, Senin (29/6).

Kesepakatan ini diambil Pemkot Bontang usai rapat. Meski begitu, Neni juga meminta kepada seluruh warga Kota Bontang untuk terus menerapkan protokol kesehatan dan keamanan untuk masyarakat. Setiap wilayah yang masuk dalam lingkup Rukun Tetangga (RT) masing-masing kelurahan, harus mendata warga yang bepergian keluar, maupun yang baru saja kembali dari luar daerah.

“Siapa yang datang dari luar itu harus melapor dan data itu yang akan jadi pegangan. Setiap kelurahan juga memiliki tim-tim yang terintegrasi,” jelasnya.

Neni mengatakan polisi akan tetap menekankan pendisiplinan protokol kesehatan meski maklumat itu dicabut. Polri juga tetap membantu kepatuhan masyarakat selama new normal berlaku.

“Pengawasan dan pendisiplinan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat,” ujarnya.

 

 

BALIKPAPAN -Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi, melakukan kunjungan kerja sekaligus monitoring langsung pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Masyarakat (BSM) APBD Kaltim bagi masyarakat terdampak pandemi Covid -19 yang berlangsung di Dome, Balikpapan. Senin (29/6/2020).

Dalam kunjungan ini Wagub didampingi Plt Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltim, Jauhar Efendi, Kadis Sosial Kaltim, HM Agus Hari Kesuma, Kepala Biro Kesra, Elto, Kadis Sosial Balikpapan, Purnomo, serta Direktur Bisnis dan Syariah Bankaltimtara, Hairuzzaman.

“BSM ini merupakan bantuan stimulan dari Pemprov Kaltim yang jumlahnya mungkin tidak seberapa, tapi harapan kami bantuan ini dapat setidaknya membantu meringankan beban masyarakat terdampak pandemi Covid -19 di Kaltim,” papar Hadi dalam sambutannya.

Hadi mengajak seluruh masyarakat Kaltim untuk terus berdoa dan tetap produktif dalam menghadapi pandemi Covid -19 ini tentunya dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.

“Mari sama-sama terus berdoa, semoga pandemi ini segera berlalu, dan kehidupan kembali normal, dengan begitu insya allah program-program pembangunan daerah akan kembali berjalan,” jelasnya.

Secara simbolis Hadi juga menyerahkan kartu ATM Bankaltimtara kepada perwakilan penerima bantuan.

Sebagai informasi, pelaksanaan penyaluran BSM di Dome, Balikpapan, hari ini pihak Bankaltimtara menyalurkan bantuan bagi 1.616 orang yang berasal dari Kelurahan Klandasan Ilir.

Adapun untuk jadwal penyaluran bantuan pada hari ini sebanyak 1.616 orang (Klandasan Ilir), dan pada hari Rabu (1/7) mendatang sebanyak 887 orang (Prapatan). (Humasdinsoskaltim).