Pemprov Kaltim Resmi Luncurkan Sistem Informasi Hibah Bansos Secara Online

Samarinda—Pemerintah Provinsi Kaltim kini resmi melaunching Sistem Informasi Online dan Alur Proses Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) guna membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel terutama untuk pengelolaan dana Hibah dan Bansos di ruang rapat Tepian 2 Kantor Gubernur Kaltim, Senin (6/7/2020).

Pj. Sekprov Kaltim, HM Sa’bani menuturkan melalui sistem ini diharapkan mampu menciptakan transparansi, akuntabilitas dan integrasi pelayanan dalam pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kaltim berdasarkan asas-asas pengelolaan keuangan yang tepat.

“Mudah-mudahan dengan adanya sistem ini bisa terintegrasi dan tertib terutama keuangan. Terpenting laporan dari penggunaan hibah atau bansos harus bisa kita peroleh secara baik sebagai pertanggungjawaban penerima,”tutur Sa’bani.

Memasuki era digitalisasi saat ini, aktifitas-aktifitas secara manual akan semakin berkurang, serta melalui pemanfaatan teknologi informasi ini bisa memudahkan pelayanan.

Ia juga mengapresiasi sistem informasi online dan alur proses pemberian hibah/bansos sebagai inovasi bagus, guna mempermudah mengajukan permohonan dana hibah dan bansos.

Perlu diketahui pelayanan bansos dan hibah kali ini dibuat dengan sistem berbasis internet. Dengan sistem baru ini, masyarakat yang yang hendak mengajukan bantuan pemerintah bisa mengakses informasinya terlebih dahulu di website milik pemerintah melalui www.hibahbansos.kaltimprov.go.id.

Sistem tersebut nantinya akan meminta persyaratan jelas, dari mulai identitas hingga alasan mengajukan dana hibah atau bansos itu.

“Kedepan hibah/bansos memiliki aplikasi yang bisa menyortir sendiri. Jika mampu di sistemnya bisa mendeteksi pemenuhan syarat, layak atau tidaknya diberikan.Karena permintaan itu harus diikuti persyaratan dan bisa tertolak langsung ketika persyaratan belum terpenuhi. Hibah dan bansos ini ada aturannya, tidak semua masyarakat bisa mendapatkannya,” jelasnya.

Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), HM Moh. Jauhar Effendi, Kepala Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kaltim, Saduddin, Kepala Biro Kesra Setprov Kaltim, Elto, serta OPD terkait.