Samarinda- Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sangat vital dalam menyampaikan informasi terkait program dan kebijakan pemerintah di saat pandemi Covid-19.

PPID juga berperan mengatasi minimnya informasi yang diterima oleh masyarakat terkait upaya pemerintah membantu masyarakat yang terdampak Covid-19.

“Hakikat komunikasi itu adalah mengurangi ketidakpastian. PPID adalah jantung bagi komunikasi pemerintah, yang mengatasi kekurangan informasi dan pesan agar tidak mengalami disfungsi informasi,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Prof Dr. Widodo Muktiyo, Selasa (25/8/2020).

Dalam webinar berjudul forum keterbukaan informasi publik wilayah Kalimantan Timur, Widodo menekankan tantangan PPID kedepannya adalah memastikan informasi terkirim dan tersampaikan dengan baik ke masyarakat.

PPID menurutnya harus memiliki prinsip bahwa terdapat hak publik untuk mengetahui informasi apapun dari pemerintah sehingga pada akhirnya publik percaya kepada pemerintah.

Widodo menilai, PPID memiliki peran vital untuk menumbuhkan kepercayaan diri bangsa dan mewujudkan mimpi Indonesia untuk menjadi negara maju, karena PPID menjadi komponen penting dalam pelayanan informasi publik.

“Publik harus diberikan akses yang mudah dalam informasi. Kita mendorong semua kita bertanggung jawab terhadap informasi yang kita miliki untuk diakses oleh publik,” ujarnya.

Senada dengan Widodo, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Informasi Publik Kemkominfo, Selamatta Sembiring juga menekankan pentingnya peran PPID di era keterbukaan informasi publik seperti sekarang.

“Dengan keterbukaan informasi publik kita menjadi lebih bahagia, lebih demokratis dan kita menjadi tidak asimetris informasi. Peran PPID sangat vital dalam menjamin keterbukaan informasi dan menangkal asimetris informasi,” ujarnya.

Keterbukaan informasi publik disebut oleh Komisi Informasi Publik sebagai sebuah tuntutan zaman yang harus diterapkan oleh seluruh negara demokrasi.

“Keterbukaan informasi publik adalah sebuah keharusan karena tuntutan zaman, karena terdapat perubahan ilmu dan teknologi, perkembangan sosial dan demokrasi serta kebutuhan adaptasi negara dan pemerintah,” ujar Komisioner KIP, Arif Adi Kuswardono.

Sementara, Badan Nasional Penangulangan Bencana menghimbau PPID untuk menyampaikan informasi secara jelas dan transparan kepada publik sehingga masyarakat mendapat edukasi yang baik terkait Covid-19, dengan sasaran tercapainya perubahan perilaku dalam hal beradaptasi dengan kebiasaan baru.

“Tugas komunikasi publik adalah bagaimana menyampaikan informasi secara jelas dan transparan kepada publik, sehingga muncul edukasi kepada masyarakat, sasarannya harus mencapai adanya perubahan perilaku dalam hal beradaptasi dengan kebiasaan baru, ” ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati.

PPID Kalimantan Timur merupakan salah satu PPID yang sudah menjalankan prinsip-prinsip keterbukaan informasi.

“Kami seluruh PPID di Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur saling berkoordinasi dalam menyediakan data dan informasi yang bisa diakses oleh seluruh pihak, LSM, mahasiswa, dan seluruh elemen masyarakat,” ujar Sri Rezeki Marietha, Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik Diskominfo Kaltim.

SAMARINDA — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melakukan Kajian Pembangunan Gender Partisipasi Perempuan di Bidang Politik dan Jabatan Publik tahun 2020. Kajian ini dilakukan melalui wawancara kepada Pejabat Publik Perempuan lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim untuk menghimpun data dukung pada komposit Indek Pemberdayaan Gender (IDG) yaitu perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi dan Teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Kepala Bidang Kesetaraan Gender, Dwi Hartini mengatakan, peningkatan IDG sangat penting, artinya untuk memberikan gambaran pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat berperan aktif dalam berbagai bidang pembangunan.

Untuk itu, suksesnya peningkatan nilai Indek Pembangunan Gender (IPG) dan IDG sangat tergantung dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) bidang politik yang didukung oleh para pemangku kebijakan di semua sektor lembaga-lembaga pemerintahan.

“PUG bidang politik dan jabatan publik memiliki cakupan yang sangat luas, untuk itu diperlukan sebuah hasil kajian yang dapat dijadikan rujukan pengambilan keputusan dan kebijakan dalam hal-hal yang berkaitan dengan IPG dan IDG,” ujarnya usai sesi wawancara Pejabat Publik Perempuan lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim yang digelar secara virtual, Selasa (25/8/2020).

Kedepan, kajian ini untuk mengetahui data pilah perempuan dalam legislatif, eksekutif dan yudikatif di Kaltim dan menghimpun variabel keterwakilan perempuan di parlemen, serta keterwakilan perempuan profesional manajerial.

Dwi menambahkan, wawancara dilakukan dengan menyampaikan ide, pendapat serta informasi terkait kiat-kiat sukses menjadi pejabat publik perempuan.

SAMARINDA— Mewakili Gubernur Kaltim, Pj. Sekretaris Daerah Prov Kaltim HM, Sa`bani melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan fungsional sebanyak 16 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kaltim.

Upacara pengambilan sumpah janji jabatan dan pelantikan PNS pejabat fungsional dilaksanakan di lingkungan Pemprov Kaltim di Ruang Rapat II Lantai III Kantor BKD Kaltim Jl. M. Yamin No 1, Rabu (26/8/2020).

“Kepada saudara-saudara yang baru dilantik dan diambil sumpah janji saya ucapkan selamat, saya ingatkan agar amanah ini bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya, dengan satu fungsi yaitu pengingkatan kesejahteraan masyarakat Kaltim,” pesan Gubernur Isran melalui sambutan yang dibacakan Sa`bani.

Selain diharapkan mampu mengemban tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, Sa`bani menekankan ASN Pejabat Fungsional juga harus mampu menjunjung tinggi integritas, profesionalisme dan berpegang teguh kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika profesi.

Setiap ASN yang dilantik dalam pejabat fungsional wajib diambil sumpah janji jabatan yang dilaksanakan sesuai dengan agama atau kepercayaan kepada Tuhan YME. Hal tersebut merupakan perintah peraturan perundangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dalam pasal 87 PP Nomor 11/2017 tentang Manajemen ASN.

“Saudara adalah termasuk kelompok jabatan fungsional, saya ingin sesuai sumpah profesi tadi betul-betul dijalankan ketentuannya sesuai pedoman. Bekinerjalah dengan baik namun integritas tetap dijaga,”tegas Sa`bani.

Berikut ASN pejabat fungsional yang dilantik telah melalui penyesuaian/inpassing, sebanyak 16 orang diantaranya dalam jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli ,Muda 8 orang, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama  6 orang, dan Pustakawan Ahli Pertama 2 orang.

Turut hadir pada pelantikan ini Asisten Administrasi Umum HS Fathul Halim, Kepala BKD Prov Kaltim, Diddy Rusdiansyah, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Kaltim, Fadjar Djojoadikusumo dan pejabat perwakilan Perangkat Daerah (PD) pada PNS yang dilantik.