SAMARINDA—- Pemprov Kaltim menerima kunjungan tim Piloting Project e-Kinerja ASN dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Kunjungan ini bagian dari penerapan program nasional yakni Sistem Informasi E-Kinerja ASN Terintegrasi di lingkungan Pemprov Kaltim sebagai salah satu yang ditunjuk BKN menjadi pilot project e-Kinerja ASN dari 20 daerah dan 5 pemerintah Pusat yang lebih dulu diterapkan. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat II Lantai III di Kantor BKD Prov Kaltim,  Kamis (27/8/2020).

Dalam kunjungan ini melibatkan narasumber dari BKN melalui Kasub Direktorat Penyusunan Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja ASN Cari dan Kasi Bimbingan Penilaian Kinerja ASN, R.Y. Arie Widyawati.

Kegiatan dibuka oleh Kepala BKD Prov Kaltim yang diwakili oleh Kabid Pembinaan, Adisurya Agus, dalam sambutannya menyampaikan melalui acara  Focus Group Discussion penerapan Sistem Informasi E-Kinerja ASN Terintegrasi yang dilaksanakan BKN, BKD Prov Kaltim siap untuk menggunakan Sistem E-Kinerja yang akan digunakan oleh BKN RI dengan menandatangani formulir pernyataan kesanggupan BKN yang ditandatangani oleh Pemprov Kaltim.

Kasub Direktorat Penyusunan Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja ASN Cari menyampaikan setiap PNS  dituntut harus berkinerja,  bahkan kinerja nya pun itu harus bisa terukur. Melalui penerapan sistem e-Kinerja terintegrasi yang baik maka diyakini akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja Sumber Daya Aparatur.

“Sehingga kinerja yang tidak sesuai target maka PNS tersebut bisa dikenakan hukuman/punishment sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang disiplin PNS (PP No 53/2011), dalam peraturan tersebut diantaranya hukuman tingkat ringan, tingkat sedang hingga tingkat berat,” jelasnya.

Menurutnya jadi PNS bukan hanya hadir tapi juga harus berkinerja, itulah sebuah tuntutan dari pemerintah,”disatu sisi pemerintah ingin memperbaiki tingkat kesejahteraannya tapi disisi lain pemerintah juga ingin seluruh PNS di negeri ini betul-betul  berkinerja,”tambah Cari.

Lanjut dia, Penilaian Kinerja seluruh PNS secara Nasional termasuk PNS di Kaltim berdasarkan PP 46/2011 yang petunjuk pelaksanaannya diatur dalam Perka BKN No 1/2013, “sampai saat ini walaupun PP 46/2011 ini telah diganti dengan PP 30/2019 ttg penilaian kinerja namun karena petunjuk pelaksanaan daripada PP No 30 2019 blm diterbitkan oleh kemenPAN RB, maka aturan Perka BKN No 1 masih berlaku , apa yang kita yg sampaikan saat ini masih mengacu pada peraturan tsb,” tuturnya.

Sistem Informasi E-Kinerja Terintegrasi merupakan sistem kepegawaian terpadu yang digunakan untuk mengelola dan menilai kinerja ASN. Dimana penerapannya akan mempermudah proses monitoring dan evaluasi kinerja serta penilaian perilaku kerja staf atau bawahan.

Selain BKD Prov Kaltim acara ini turut diikuti oleh pejabat terkait yang ditunjuk sebagai tim Pilot Project e-Kinerja ASN yakni dari Inspektorat Prov Kaltim dan Biro Organisasi Prov Kaltim.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *