Nilai Tukar Petani Naik di Bulan Agustus

Samarinda —-Pada Agustus 2020, Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Timur Agustus 2020 sebesar 110,31 atau naik 1,90 persen dibanding NTP pada bulan Juli 2020.

Peningkatan NTP disebabkan oleh meningkatnya Indeks Harga yang Diterima Petani dan turunya Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib), hal tersebut disampaikan Kepala BPS Kaltim, Anggoro Dwithjahyono, saat rilis bulanan secara virtual melalui Youtube, Senin (1/9/2020).

Anggoro menyampaikan NTP pada Agustus 2020 meningkat 1,90 persen terhadap bulan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dan turunnya Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib). It naik 1,55 persen sedangkan Ib turun 0,35 persen terhadap bulan sebelumnya.

Peningkatan NTP terjadi pada tiga subsektor, yaitu subsektor tanaman pangan (0,36 persen), subsektor tanaman perkebunan rakyat (4,60 persen) dan subsektor perikanan (0,78 persen).

Sementara itu, dua subsektor lainnya mengalami penurunan, yaitu subsektor hortikultura (-1,53 persen) dan subsektor peternakan (-0,57 persen), bebernya.

Kemudian, lanjutnya Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) Provinsi Kalimantan Timur Agustus 2020 sebesar 111,14 atau naik 1,60 persen dibanding NTUP pada bulan Juli 2020 yang tercatat sebesar 109,39. Terdapat tiga subsektor yang mengalami peningkatan NTUP, yaitu subsektor tanaman pangan, subsector tanaman perkebunan rakyat dan subsektor perikanan.

Dari lima provinsi di pulau Kalimantan, semuanya mengalami peningkatan NTP. Peningkatan tertinggi terjadi di Provinsi Kalimantan Barat sedangkan peningkatan terendah terjadi di Provinsi Kalimantan Utara. Sementara itu, NTP mengalami peningkatan 0,56 persen di tingkat nasional.

Tambahnya, dari 34 provinsi yang dihitung NTPnya, terdapat 25 provinsi yang mengalami peningkatan NTP dan sisanya mengalami penurunan. Peningkatan NTP paling tinggi terjadi di Provinsi Bangka Belitung dengan persentase peningkatan sebesar 3,64 persen.
Sedangkan penurunan paling tinggi terjadi di Provinsi Maluku dengan persentase penurunan sebesar 1,21 persen.