Tana Paser – Pemerintah Kabupaten Paser mengusulkan enklaf seluas 10 hektare di lahan milik perusahaan tempat objek wisata Gunung Boga agar lahan tersebut bisa dikelola untuk objek wisata.

“Yang kami mohon untuk dienklaf 10 hektare di lahan perusahaan,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Paser Katsul Wijaya, Senin (14/09/2020).

Katsul mengatakan objek wisata Gunung Boga saat ini sedang ramai dikunjungi masyarakat baik masyarakat Paser maupun luar daerah.

Objek wisata tersebut kata Katsul berada di lahan milik perusahaan setempat yang berstatus lahan Hak Guna Usaha (HGU).

Katsul mengatakan Pemkab Paser telah bersurat ke pihak perusahaan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kaltim guna mengurus proses enklaf tersebut.

“Surat (permohonan) sudah kita sampaikan ke manajemen AMU (perusahaan) terkhusus ke BPN Provinsi selaku tim di panitia A untuk pemberian izin HGU itu. Intinya dari manajemen dan BPN harapan bisa diinklaf,” ujar Katsul.

Katsul menilai animo masyarakat terhadap objek wisata Gunung Boga cukup tinggi.

Namun karena lokasinya berada di lahan HGU, maka upaya untuk mengelola objek wisata itu harus terlebih dahulu melalui enklaf.

“Setelah bisa dienklaf, baru bisa dilakukan pengembangan. Seperti rencana tata ruang dan penyediaan sarana infrastruktur,” ujarnya.

Setelah lahan tersebut dienklaf, maka Pemkab Paser selanjutnya bisa melakuka perencanaan pembangunan objek wisata itu.

Katsul mengatakan penganggaran pengembangan objek Wisata Gunung Boga, bisa bersumber dari APBD Kabupaten Paser, Dana Desa setempat.

“Selain itu anggaran bisa kita usulkan ke Pemerintah Provinsi kaltim dan pemerintah pusat,” kata Katsul.

Katsul menilai program pengembangan objek wisata di daerah sejalan dengan program yang sudah dicanangkan pemerintah pusat.

“Karena pemerintah pusat menguatkan pembangunan ekonomi dan pariwisata. Pengembangan objek wisata Gunung Boga sesuai dengan program pemerintah pusat,” ucap Katsul.

Penajam (14/9)- Pendamping Program Pembangunan Pemberdayaan Kelurahan dan Perdesaan Mandiri (P2KPM) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bersama Kelurahan Waru mengusulkan penetapan kawasan konservasi bekantan yang jumlahnya tinggal ratusan ekor di kawasan Sungai Tunan.

“Kami sudah menggelar pertemuan di aula Kelurahan Waru. Semua peserta rapat sepakat untuk mengusulkan ke Pemkab PPU dalam bentuk Peraturan Bupati tentang penetapan kawasan konservasi bekantan,” ujar Penanggungjawab Program P2KPM Kabupaten PPU Sunarto Sastrowardojo di Penajam, Senin.

Hal-hal yang disepakati dalam pertemuan ini ada empat, pertama adalah forum sepakat mengusulkan penetapan kawasan konservasi bekantan di Waru. Kedua, forum sepakat membentuk tim usulan penetapan konservasi dan Tim Susur Sungai Tunan di Kelurahan Waru.

Ketiga, setelah tim terbentuk, Kelurahan Waru akan mengeluarkan SK sebagai bukti legalitas, dan yang keempat adalah tim sepakat menjadwalkan susur sungai dan survei lapangan oleh Pokdarwis, Karang Taruna, dan HPI Kabupaten PPU.

Saat pertemuan tersebut, Abdullah Rahman selaku Wakil Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kabupaten PPU mengatakan bahwa dulunya di sekitar Sungai Tunan ada ribuan bekantan, namun kini tinggal ratusan ekor.

Abdullah Rahman yang akrab disapa Dullah ini melanjutkan, jika kawasan Sungai Tunan dan sekitarnya tidak dilakukan konservasi, maka ia khawatir ke depan populasi benkantan akan terus menyusut seiring dengan adanya kerusakan hutan.

Dulu, kata Dullah yang juga Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kampung Waru Tua ini, di riparian Sungai Tunan banyak vegetasi lokal yang menjadi sumber makanan bekantan, atara lain rambai sungai, buah ara, dan berbagai biji-bijian dari pohon mangrove.

Namun kini, sejumlah vegetasi lokal itu mulai berkurang karena adanya penebangan pohon mangrove, alih fungsi lahan baik sebagai lahan pertanian maupun untuk permukiman.

“Untuk itu, kawasan tersebut harus dilakukan konservasi, apalagi di kawasan itu bukan hanya ada bekantan, tapi juga monyet ekor panjang, kemudian di sungainya ada lumba-lumba, hiu tutul, blue plankton, dan berbagai kekayaan flora fauna lainnya,” ucap Dullah. (MG)

SAMARINDA—DPRD Provinsi Kaltim menggelar Rapat Paripurna ke-25 dengan agenda pengesahan revisi agenda kegiatan DPRD Kaltim masa persidangan III Tahun 2020 dan Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Raperda APBD-P Tahun Anggaran 2020, diruang rapat lantai 6 Gedung D DPRD Kaltim, Senin (14/9/2020).

Dalam penyampaiannya, Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi menuturkan, Rancangan Perubahan-APBD 2020 semula sebesar Rp12,29 Triliun menjadi Rp10,83 Triliun.

“Perubahan anggaran pendapatan daerah 2020 mengalami penurunan dibanding target yang telah ditetapkan pada APBD murni 2020,”ujar Hadi Mulyadi.

Kondisi tersebut diprediksi akibat pandemi Covid-19, penurunan harga minyak dan gas serta komoditi tambang di pasar internasional, rendahnya daya beli masyarakat, tidak dipungutnya lagi PKB dan BBN alat berat, serta kebijakan pusat atas pengalokasian dan penyaluran dana transfer yang bersifat dinamis.

Pada Perubahan APBD 2020, lanjut Hadi pendapatan yang semula direncanakan Rp11,84 Triliun, mengalami penurunan sebesar Rp 3,25 Triliun, sehingga menjadi Rp 8,58 Triliun atau turun 27,51 persen.

“Beberapa komponen yang mengalami perubahan yaitu, PAD sebesar Rp 4,31 Triliun atau turun Rp 2,46 Triliun (36,3 persen), dana perimbangan sebesar Rp4,19 Triliun atau turun Rp788,41 Miliar (15,83 persen),”urainya.

Lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp73,27 Miliar atau turun Rp 8,65 Miliar (10,57 persen) serta penerimaan pembiayaan sesuai perhitungan APBD 2019, sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu sebesar Rp2,24 Triliun, bertambah sebesar Rp1,79 Triliun dari alokasi APBD murni TA 2020 sebesar Rp451,32 Miliar.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK didampingi Wakil Ketua, Sigit Wibowo dan Sekretaris DPRD M Ramadhan, dihadiiri 28 anggota dewan.

Tampak hadir, Pj Sekdaprov Kaltim, HM Sa’bani, Asisten Administrasi Umum, Fathul Halim, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Moh Jauhar Efendi, jajaran Forkopimda serta pimpinan OPD lingkup Pemprov Kaltim secara virtual.