SAMARINDA— Wakil Gubernur Kaltim,  H. Hadi Mulyadi dalam kesempatannya menyampaikan, bahwa apa yang menjadi saran masukan atau kritikan kepada pemerintah tentu akan disikapi dan dievaluasi.

Hal ini dikatakan beliau saat DPRD Prov. Kaltim menggelar Rapat Paripurna ke-28 dengan agenda Tanggapan atau Jawaban Gubernur terhadap pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kaltim atas Raperda P-APBD Tahun Anggaran (TA) 2020 yang digelar di Ruang Rapat DPRD Lantai 6, Jalan Karang Paci, Jumat (18/9/2020).

Hadi menuturkan, sebagai mitra kerja pemerintah masukan para anggota dewan akan menjadi perhatian serius, terutama yang dianggap teknis atau spesifik akan dipertimbangkan.

“Kita tahu, setiap tahun, apa yang dibangun pemerintah itu tidak ada yang sempurna. Karena, pekerjaan pemerintah itu ada jangka panjang dan menengah atau pendek. Sehingga apa yang dianggap teknis akan ditindaklajuti dengan serius,”tuturnya.

Untuk diketahui, agenda tersebut merupakan lanjutan dari agenda sebelumnya saat delapan fraksi melalui juru bicaranya masing-masing yakni Fraksi Golkar Amiruddin, Veridiana Huraq Wang (PDIP), Ali Hamdi (PKS), Saefuddin Zuhri (Demokrat-Nasdem), Seno Aji (Gerindra), Mimi Meriami Br Pane (PPP), Muspandi (PAN, Sutomo Jabir (PKB), menyampaikan tentang beragam persoalan yang sedang dihadapi Kaltim diantaranya kesehatan, perekonomian, pendidikan, infrastruktur dan lain-lain.

Turut Hadir Pj Sekprov Kaltim HM Sa’bani dan Asisten Administrasi Umum H Fathul Halim serta sejumlah Pejabat Eselon II Lingkup Pemprov Kaltim.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *