BALIKPAPAN—-Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan terdapat klasifikasi informasi yang harus disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat dan informasi publik yang dikecualikan.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim mengadakan kegiatan Uji Konsekuensi atas Informasi yang dikecualikan bagi para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) perangkat daerah Pemprov Kaltim yang digelar di Hotel Jatra kawasan Balikpapan Super Block, Jl. Jenderal Sudirman No.47, (22/9/2020).

Kegiatan tersebut berlangsung secara tertib mengikuti protokol kesehatan mengingat pandemi Virus Corona (Covid-19) yang hingga kini belum mereda.

PPID Diskominfo Kaltim menghadirkan para penguji antara lain Rektor Univeristas Balikpapan, DR. ADV. Patur Pangaribuan, Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik Kominfo Kaltim, Sri Rezeki Marieta, Direktur LSM Stabil Jufriansyah, Bendahara Pokja 30, Oky Sjaifudin Adam serta pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk melakukan pengklasifikasian informasi publik.

Kegiatan ini sebagai dasar pembuatan pertimbangan tertulis sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sekaligus Plt Kadis Kominfo Kaltim Dr. Moh Jauhar Effendi membuka secara resmi membuka acara Uji Konsekuensi atas informasi yang dikecualikan

Dalam Kesempatan itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahateraan Rakyat yang juga Plt. Kadis Kominfo Kaltim Moh. Jauhar Effendi mengatakan, uji konsekuensi ini merupakan tindak lanjut amanah dari undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Jauhar menuturkan, kalau sekarang bisa dikatakan semua informasi itu bersifat terbuka kecuali yang tertutup.

“Maknanya Apa? maknanya adalah bahwa informasi yang bersifat tertutup atau informasi yang bersifat dikecualikan itu jumlahnya sedikit. Oleh karena itu maka perlu diuji dan namanya uji konsekuensi apakah benar informasi ini harus ditutup atau boleh dibuka,”ucap Jauhar.

Terlebih saat ini terkait informasi yang berkaitan dengan pandemi Covid-19. Sifat keberkalaan informasinya harus dipertimbangkan dengan sangat cermat oleh PPID masing-masing badan publik terkait agar keberkalaan penyampaian informasi tersebut memiliki implikasi terukur dalam upaya mengendalikan penyebaran Virus Corona.

Mana saja informasi yang perlu disampaikan tiap jam Mana saja informasi yang perlu disampaikan tiap pagi, siang, dan sore; Mana saja informasi yang perlu disampaikan tiap hari, tiap minggu, tiap bulan dan seterusnya harus jelas.

Sehingga penyampaian informasi yang disesuaikan dengan keberkalaan masing-masing informasi tersebut diharapkan secara signifikat mampu mengendalikan penyebaran Virus Corona dan penanganan pasien corona.

“Apalagi pada masa pandemi, bansos seperti Rumah Sakit, BPBD sekarang lagi jadi sorotan masyarakat dan ini harus diikuti dengan serius,”tuturnya.

Untuk itu dirinya akan selalu antusias mengikuti jalannya uji konsekuensi tersebut hingga selesai acara.

Untuk di ketahui PPID Pembantu yang akan diuji konsekuensi pada sesi I yaitu Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Kelautan dan Perikanan , Dinas Perpustakaan dan kearsipan, Sekertariat Korpri, RSUD Kanujoso Djatiwibowo, RSJD Atma Husada, Badan Penaggulangan Bencana Daerah.

Sesi ke II yaitu Satpol PP, Kesbangpol, Dinas Lingkungan Hidup, Balitbangda, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dan yang terakhir Yaitu, Dinas Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, BPSDM, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Biro Humas, dan Sekertariat DPRD Prov.Kaltim

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *