Penajam (25/9) – Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui instansi terkait mendapat tambahan sebanyak 4 ribu keping blanko KTP elektronik (KTP-el) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setelah pihaknya mengajukan permintaan.

“Tambahan blanko KTP-el ini sudah kami terima pada Rabu, 16 September 2020 lalu,” ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Penajam Paser Utara, Suyanto di Penajam, Jumat.

Diterimanya blanko tersebut setelah pihaknya mengajukan permohonan kepada Kemendagri untuk memperoleh tambahan. Dasar permohonan tambahan blanko adalah karena stok di Disdukcapil PPU tersisa 500 keping.

Setelah surat permintaan diterima pusat, kemudian Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil Kemendagri) mengirim sebanyak 4 ribu keping blanko KTP elektronik.

ia menjelaskan bahwa tambahan blanko KTP elektronik tersebut kemudian digunakan untuk menertibkan data penduduk hingga di kisaran November tahun 2020.

ia juga mengatakan bahwa pencetakan KTP elektronik di PPU rata-rata mencapai 175 keping per hari. Dari jumlah itu, paling banyak untuk perbaikan data diri dan KTP yang mengalami kerusakan.

“Selama ini kami menunda untuk pergantian atau perbaikan biodata (data diri) masyarakat yang terdapat dalam KTP elektronik. Penundaan ini terpaksa kami lakukan karena keterbatasan persediaan blanko KTP elektronik. Namun kini tidak ada alasan lagi menunda karena blanko KTP-el yang kami minta sudah ada,” katanya.

Dengan adanya tambahan blanko KTP elektronik lanjut Suyanto, instansinya mulai memprioritaskan warga yang melakukan pergantian data diri dan KTP yang rusak, sehingga pelayanannya juga bisa berjalan dengan baik.

suyanto memprediksi persediaan blanko KTP elektronik yang ada saat ini akan mampu melayani sampai akhir November 2020. Sedangkan untuk kebutuhan blanko KTP elektronik pada 2021, diperkirakan berkisar antara 15 ribu hingga 20 ribu keping.

“Sedangkan bagi warga yang sudah masuk daftar siap cetak dan pemegang surat keterangan sementara pengganti KTP elektronik, saat ini sudah habis atau tidak ada lagi daftar tunggunya,” ucap Suyanto lagi. (mg)

SAMARINDA—Dinas Sosial Kaltim bersama Biro Kesejahteraan Sosial melakukan Proses Realiasasi dan verifikasi berkas Bantuan Sosial Terencana kepada Panti Asuhan Swasta/ LKSA dan Panti Lansia Kota Balikpapan, Jumat (25/9).

Kadis Sosial Kaltim, HM Agus Hari Kesuma, mengatakan bahwa Pemprov Kaltim Tahun Anggaran 2020 menganggarkan Bansos kepada Individu, Keluarga, Kelompok atau Masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif. Dimana bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Khusus untuk Kota Balikpapan, saat ini telah dilakukan proses realisasi pencairan Bantuan Sosial Terencana yang terdiri dari Bantuan Sosial kepada 11 Panti Asuhan Swasta/LKSA dengan nilai sebesar Rp. 275.520.000. Tidak hanya itu, bantuan bagi 2 Panti Lansia Swasta/LKSA dengan Nilai sebesar Rp. 124.500.000,-. Serta Bantuan Sosial Terencana kepada para penyandang Disabilitas, Veteran dan Janda Veteran RI akan dilaksanakan setelah proses terhadap panti asuhan dan panti lansia selesai.

Bantuan Sosial ini diharapkan dapat meningkatkan Kesejahteraan, Khususnya terhadap Panti Asuhan Swasta dan Panti Lansia Swasta, Apalagi dengan kondisi Pandemi Covid-19 saat ini.

“Kepada Anak Yatim dan Para Lansia yang berada di panti-panti, teruslah menjalani hidup ini dengan Optimis, Belajar, Berkerja dan Berkarya sesuai dengan kemampuan masing-masing, jangan patah semangat, semoga cita-cita tercapai dan menjadi insan yang berguna untuk masyarakat, “kata Agus.

Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Dinas Sosial Kota Balikpapan ini turut dihadiri, Kadis Sosial Kota Balikpapan, Purnomo, Sekretaris Dinas Sosial Kaltim, Muhammad Yusuf, Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Suhaidi, Kasi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Asriansyah serta Tim Verifikasi dari Biro Kesra.

Diketahui, saat ini Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di Kaltim sebanyak 142, yang meliputi dari, LKS Anak, LKS Lanjut Usia, IPWL, LKS ODHA, LKS Disabilitas, dari 142 LKS sebanyak 118 LKS telah terakreditasi dan 24 belum terakreditasi.

(Dinsoskaltim)

Samarinda – Rapat koordinasi Forkopimda dalam rangka penanganan Covid-19 di Provinsi Kalimantan Timur, di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur, Jumat (25/9/2020).

Gubernur Kaltim bersama Wakil Gubernur mengundang Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Heri Wiranto dan Kapolda Kaltim Irjen Pol Herry Rudolf Nahak di hadiri pula Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim, Ketua Pengalidan Tinggi Agama Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kaltim Rudiansyah, acara juga dilakukan secara virtual.

Gubernur Kaltim Isran Noor membahas tentang penanggupangan Covid-19 dan pelaksaan pemilukada tahun 2020.

“Acara hari ini sebenarnya ada dua yang direncanakan yang pertama deglarasi terkait penyelenggaraan pemilukada se Kaltim dan sekaligus rapat koordinasi penanganan Covid-19,” Tutur Isran.

Namun deglarasi belum bisa dilaksanakan karena nantinya akan mengundang kerumunan banyak orang.

“Kenapa rapat ini kita lakukan, bisa kita bayangkan kemarin terakhir kenaikan secara nasional itu 4634 pasien terkonfirmasi Covid-19, Kalo kita rata-rata sehari 4000 dalam sehari, bagaimana 90 hari kedepan?
Ini tidak bisa main-main, harus jelas dan tegas,” Cetus Isran.

Kaitannya dengan Pemilukada tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengeluarkan peraturan Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lantujan dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019 (Covid-19).

“Karena keputusan pemerintah pusat tetap melaksanakan penyelenggaraan Pemilukada 2020, karena itu amanat konstitusi yang tidak bisa dihindari, namun kita laksanakan dengan suasana yang berbeda, tidak bisa kita suasana yang normal,” Harap Isran.

Gubernur Kaltim Isran Noor bersyukur kepada TNI dan Polri untuk segala bantuan, kesiapan dan kerjasamanya dalam penanganan wabah ini.