,

Perlindungan Anak Dalam Penanggulangan Situasi Bencana

SAMARINDA — Setiap kejadian bencana, anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban dan paling menderita dibandingkan orang dewasa. Anak belum bisa menyelamatkan diri sendiri, sehingga peluang anak untuk menjadi korban lebih besar.

Anak korban bencana dapat mengalami trauma fisik, psikis akibat kehilangan keluarga maupun situasi yang mengerikan. Selain itu, beresiko tidak terpenuhi hak-haknya seperti pelayanan kesehatan, makanan yang bergizi, air bersih, sekolah dan sebagainya, serta beresiko mengalami tindak kekerasaan dan perdagangan manusia.

“Resiko terhadap anak yang sangat besar tersebut ditambah pula dengan sifat bencana yang datang kapan saja,” ujar Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Halda Arsyad, pada FGD Perlindungan Anak Dalam Penanggulangan (Situasi) Bencana, di Ruang Rapat Katini DKP3A Kaltim, Selasa (22/9/2020).

Berdasarkan kondisi itulah, maka banyak sekali pemangku kepentingan baik dari unsur pemerintah dan non pemerintah seperti lembaga swadaya masyarakat baik lokal maupun internasional, perusahaan, organisasi massa dan masyarakat selalu mengambil bagian dalam upaya penanggulangan bencana khususnya untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang menjadi koban bencana.

Halda menambahkan, menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sejak 2015 ada 331 kejadian bencana di Kalimantan Timur. bencana tersebut meliputi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebanyak 152 kejadian, gelombang pasang/abrasi sebanyak tiga kejadian, banjir sebanyak 93 kejadian, tanah longsor sebanyak 59 kejadian dan puting beliung sebanyak 24 kejadian.

Adapun Bencana di Kaltim paling banyak terjadi pada 2016, yaitu sebanyak 189 bencana terjadi dengan kebakaran hutan dan lahan mendominasi sebanyak 129 kejadian.

“Sementara itu, sepanjang 2019 telah terjadi 11 kejadian bencana yang terdiri atas sembilan kebakaran hutan dan lahan, satu kejadian gelombang pasang/abrasi dan satu kejadian banjir.

Berdasarkan wilayahnya, di Kabupaten Paser tercatat dua kejadian bencana, Kabupaten Kutai Barat satu kejadian, Kabupaten Penajam Paser Utara dua kejadian dan Kota Bontang sebanyak enam kejadian,” terang Halda.

BNPB sendiri mencatat terdapat beberapa daerah yang memiliki potensi bencana alam di Kaltim. Namun Kaltim masih dalam kategori sedang ataupun rendah, jelasnya lagi.

FGD ini menghasilkan enam kesepakatan, yaitu perlu dibuat kurikulum terkait penanggulangan bencana untuk anak-anak. Perlu disiapkan protap maupun SOP penanganan pada saat terjadinya bencana maupun pasca bencana (siapa yang berhak menangani). Perlu adanya pemetaan daerah rawan bencana beserta data jumlah anak di daerah bencana tersebut.

Sebaiknya untuk daerah rawan bencana rancangan atau pemilihan mebel di sekolah berdasarkan ketahanan bukan hanya keindahan (peralatan sekolah menggunakan standar keamanan). Peningkatan efektifitas penanggulangan bencana, pihak BPBD dan DKP3A Kaltim melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak tertentu. Melakukan langkah-langkah preventif agar meminimalisir anak sebagai korban bencana. Perlu disusun Juknis tentang penanganan anak dalam situasi bencana untuk mengatur siapa dan berbuat apa.

Kegiatan ini diikuti OPD terkait, Forkomda Kaltim dan Forum Anal Kaltim. Hadir pula menjadi narasumber Kepala BPDB Kaltim Yudha Pranoto.

/0 Comments/by
,

P2KPM Usulkan Menara Pantau Sungai Tunan

Penajam, (22/9)- Penanggungjawab Program Pembangunan Kelurahan dan Perdesaan Mandiri (P2KPM) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kaltim, mengusulkan pembangunan menara pantau di Sungai Tunan untuk memantau aktivitas dan perkembangan di kawasan tersebut.

“Dua hari lalu ada tiga mahasiswa dari Universitas 17 Agustus (Untag) Samarinda yang kami ajak menyusuri Sungai Tunan untuk melihat langsung kondisi Sungai Tunan di Kecamatan Waru, PPU,” ujar Penanggungjawab Program P2KPM Kabupaten PPU Sunarto Sastrowardojo di Penajam, Selasa.

Sunarto yang juga Ahli Madya Tata Ruang ini melanjutkan, ketiga mahasiswanya tersebut diminta mengenali karakteristik Sungai Tunan, mendokumentasikan kekayaan flora dan fauna dalam DAS Tunan, kemudian menentukan lokasi mana yang layak dibangun menara pantau.

Ia mengatakan bahwa fungsi menara pantau ada beberapa hal, di antaranya untuk melihat aktivitas warga di Sungai Tunan dan sekitarnya, baik aktivitas yang positif maupun yang mengarak ke hal negatif.

Jika positif, lanjutnya, tentu hal ini akan menjadi nilai tambah terhadap kelestarian lingkungan dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Tunan yang terdapat berbagai fauna tersebut, antara lain bekantan, lutung, monyet, buaya, dan lainnya.

Sedangkan jika aktivitas negatif yang mengancam pada kelestarian flora dan fauna, tentu pelaku tersebut harus ditindak dengan melibatkan aparatur keamanan setempat.

“Aktivitas negatif itu antara lain menebang tumbuhan maupun mangrove di riparian Sungai Tunan maupun kawasan yang masih masuk dalam DAS Tunan, kemudian menyetrum maupun meracuni ikan di sungai, karena aktivitas ini jelas-jelas merusak layanan ekosistem,” katanya.

Fungsi lain dari menara pantau adalah untuk melihat pergerakan primata, burung, dan binatang lain yang mungkin ada dalam DAS tersebut, sehingga mereka yang bertugas melakukan pengawasan di menara pantau bisa mencatat dalam jurnal harian tentang aktivitas di kawasan itu.

Menara pantau ia anggap penting karena kawasan ini memiliki kekayaan yang luar biasa dan tidak ada di daerah lain, mulai dari aneka tumbuhan hingga satwa liar, dan vegetasi lainnya.

“Jangan sampai kekayaan hayati ini kelak hilang dan kita hanya bisa bercerita tanpa bisa menunjukkan langsung, makanya ekosistem ini harus diawasai dan dijaga supaya dari kepariwisataan dan ekonomi lokal juga berkesinambungan,” ucap Narto. (mg)

/0 Comments/by
,

Kaltim Lebih Lima Kali Raih Opini WTP, Sa’bani Berharap Kab/Kota Terus Tingkatkan Laporan Keuangan

Samarinda— Mewakili Gubernur Kaltim, Pj Sekdaprov Kaltim HM Sa’bani mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2020 bertema Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, secara daring, di ruang Heart of Borneo lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (22/09/2020).

Sa’bani mengatakan Pemprov Kaltim sudah lebih lima kali meraih opini WTP, tetapi karena pemberian penghargaannya ada kategori 10 kali dan lima kali maka Pemprov masuk kategori yang lima kali bersama beberapa kabupaten/kota di Kaltim.

“Ada beberapa kabupaten/kota yang baru memperoleh WTP. Harapan kita semakin baik, terutama pengelolaan keuangan ini. Dan kabupaten/kota agar terus meningkatkan pelaporan keuangannya, karena WTP itu merupakan kewajiban kita terkait pengelolaan keuangan pemerintah daerah,” kata Sa’bani.

Diketahui, LKPD 2019 memperoleh opini WTP dari BPK RI sebanyak 486 daerah dari total 542 daerah di seluruh Indonesia atau 89,7 persen. Terdiri 34 pemprov, 87 pemkot dan 365 pemkab. Dibandingkan 2018 meningkat sebesar 7,9 persen.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang membuka Rakernas sekaligus keynote speaker menuturkan diperlukan sinergi kuat dalam mewujudkan pertanggungjawaban keuangan negara yang profesional, akuntabel dan transparan.

“Mengingatkan kita kembali, bahwa meskipun bekerja dari rumah tetapi bukan berarti kualitas dari pelaporan keuangan kita menurun, justru semakin berkualitas, lebih profesional dan akuntabel,” kata Sri Mulyani.

/0 Comments/by
,

Pemerintah Terus Komitmen Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara

Jakarta— Kementerian Keuangan menyelenggarakan kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2020 secara daring. Mengusung tema Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Hal ini sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,

Saat ini, Indonesia dan seluruh negara di dunia sedang menghadapi tantangan besar untuk memulihkan perekonomian yang terdampak pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Program penanganan Covid dan pemulihan ekonomi adalah program yang luar biasa penting, didesain dalam suasana kegentingan yang memaksa.

“Emergency atau urgency menjadi sangat penting. Presiden menekankan kecepatan menjadi sesuatu yang sangat penting namun pada saat yang sama ditekankan bahwa kecepatan tidak boleh mengompromikan akuntabilitas transparansi dan pengelolaan yang baik,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, Selasa (22/9/2020).

Dalam situasi darurat khususnya terkait dengan pandemi Covid-19, lanjutnya, terdapat banyak transaksi Pemerintah yang pelaksanaannya memerlukan penanganan sangat cepat, mendesak, dan masif. Hal ini tentunya harus diikuti penguatan tata kelola yang baik.

“Prinsip kehati-hatian, akuntabilitas dan transparansi mutlak tetap harus dijaga, sehingga setiap transaksi keuangan negara dapat dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Dengan demikian, capaian opini atau kualitas laporan keuangan dapat dipertahankan dan terus dapat ditingkatkan,” katanya.

Melalui kegiatan ini Pemerintah juga memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang Laporan Keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta kepada Kementerian Negara/Lembaga dengan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) terbaik.

“Saya sangat menghargai, dengan makin meningkatnya jumlah Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah yang berhasil mendapatkan opini tertinggi dari BPK yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian. Saya juga berharap bahwa capaian tersebut akan terus dipertahankan dan ditingkatkan, dan juga merupakan indikator semakin meningkatnya tata kelola di semua Kementerian dan Lembaga maupun Pemerintah Daerah,” ungkap Menkeu.

/0 Comments/by
,

Kasus Positif Baru Masih Berfluktuasi

Samarinda— Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) terus bertambah dan berfluktuasi. Hari ini Provinsi Kalimantan Timur melaporkan tambahan 114 kasus positif baru.

Dalam rilisnya Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kaltim, Andi Muhammad Ishak merincikan penambahan tersebut tersebar di beberpa tempat. Diantaranya,Kabupaten Kutai Kartanegara 40 kasus, Kabupaten Kutai Timur 13 kasus, Kabupaten Paser lima kasus, Kabupaten Penajam Paser Utara satu kasus, Kota Balikpapan satu kasus, Kota Bontang 17 kasus dan Kota Samarinda 37 kasus.

“Masih ada 1.836 kasus yang masih menunggu hasil pemeriksaan Swab di Laboratorium,”sebutnya saat rilis harian, Selasa (22/9/2020).

Pada hari ini juga dilaporkan terjadi penambahan kasus terkonfirmasi sembuh sebanyak 152 kasus dari Kabupaten Kutai Kartanegara 56 kasus, Kabupaten Kutai Timur satu kasus, Kabupaten Paser dua kasus, Kabupaten Penajam Paser Utara dua kasus, Kota Balikpapan 39 kasus, Kota Bontang 10 kasus dan Kota Samarinda 42 kasus.

Kemudian kasus positif yang meninggal dunia bertambah lima kasus yakni dari Kabupaten Kutai Kartanegara dua kasus, Kota Balikpapan satu kasus dan Kota Samarinda dua kasus.

Untuk kasus suspek, sebutnya ada penambahan 669 kasus, sehingga total kasus suspek 35.477 kasus. Sementara Discarded 26.553 kasus dan Probable 20 kasus.

Hingga kini jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 Kaltim 7.068 kasus, sembuh 4.680 kasus, meninggal 277 kasus dan dirawat 2.111 kasus.

/0 Comments/by
,

Korem 091/ASN Bantu PMI Atasi Kekurangan Persedian Darah

SAMARINDA— Akibat langkanya stok darah di PMI Samarinda saat pandemic Covid-19 ini membuat beberapa kalangan ketar-ketir, Korem 091/ASN berupaya membantu untuk mengatasi kesulitan tersebut dengan menggelar kegiatan donor darah di aula Wira Yudha, Selasa (22/9/2020), sekaligus menyambut HUT TNI ke-75 tahun 2020.

Komando Resor Militer (Korem) 091/Aji Surya Natakesuma (ASN) gelar kegiatan Donor Darah dalam rangka menyambut HUT TNI ke-75 tahun 2020 dan membantu PMI mengatasi kekurangan persediaan darah sebagai akibat Social Distancing menghadapi pandemi COVID–19.

Kegiatan donor darah tersebut selain diikuti oleh personel TNI dan PNS TNI-AD sewilayah Samarinda, juga komponen masyarakat hingga melebihi seratus orang diantaranya personel Polresta Samarinda, FKPPI, wartawan dan juga istri anggota TNI AD yang tergabung dalam Persit Kartika Chandra Kirana.

“Saya selaku Komandan Korem 091/ASN mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan dari TNI, Polri dan ibu-ibu Persit Kartika Chandra Kirana serta tenaga kesehatan dari PMI kota Samarinda atas kehadirannya. Sehingga kegiatan ini bisa terlaksana sesuai rencana dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan,” ucap Danrem 091/ASN Brigjend TNI Cahyo Suryo Putro

Menurutnya, donor darah merupakan perbuatan yang luhur bagi sesama manusia sebab darah yang kita sumbangkan kepada orang lain yang membutuhkan sangat berarti untuk menolong jiwa mereka. Atau dengan kata lain tujuan dari donor darah yaitu menyelamatkan jiwa orang lain. Hal ini merupakan manifestasi yang paling nyata dari rasa kemanusiaan.

Melalui kegiatan donor darah ini, Danrem mengharapkan adanya semangat dan kesadaran dalam diri kita masing-masing akan pentingnya persaudaraan dan saling tolong-menolong antar sesama manusia.

“Semoga melalui kegiatan ini, kita menjadi semakin peka dan semakin peduli akan penderitaan sesama yang membutuhkan,”tuturnya

Danrem berharap kegiatan donor darah dapat terus digalakkan di berbagai kegiatan dan kesempatan, tidak hanya terbatas pada saat peringatan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia saja, tapi jadikanlah sebagai manifestasi kepedulian dan solidaritas tinggi umat manusia untuk menolong sesama yang membutuhkan.

Kegiatan donor darah yang dilakukan diakuinya tetap memperhatikan Protokol Kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah di tengah Pandemi Corona COVID-19, seperti sebelum masuk ruangan peserta Donor Darah mencuci tangan di air mengalir dengan menggunakan sabun anti septik, pemeriksaan suhu badan, menjaga jarak anggota yang akan mendonorkan darahnya dan tidak berkerumun serta mengatur waktu masuk ke ruangan donor secara bergiliran, tidak lupa tetap menggunakan masker selama penyelenggaraan kegiatan.

Penrem 091/ASN

/0 Comments/by
,

Pagelaran Seni Budaya Tingkat SLTA 2020

Wakil Gubernur Kaltim, H Hadi Mulyadi resmi membuka Pagelaran Seni Budaya Tingkat SLTA se Kaltim 2020. Dihadiri Kadisdikbud Kaltim, Anwar Sanusi dan Kepala UPTD Taman Budaya Ismid Rizal.
Waktu pelaksanaan selama lima hari, sejak 21-25 September 2020. Even ini digelar secara virtual dan langsung di Gedung Bahimung UPTD Taman Budaya Provinsi Kaltim. Peserta dari kabupaten dan kota se Kaltim sebanyak 100 peserta.
“Meski di masa pandemi virus Covid-19, tapi aktivitas anak bangsa harus terus terlaksana, terutama membangun prestasi di bidang seni dan budaya,” kata Hadi Mulyadi, Selasa (22/9/2020).

/0 Comments/by
,

PPID Kominfo Kaltim Gelar Uji Konsekuensi Atas Informasi Yang Dikecualikan

BALIKPAPAN—-Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan terdapat klasifikasi informasi yang harus disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat dan informasi publik yang dikecualikan.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim mengadakan kegiatan Uji Konsekuensi atas Informasi yang dikecualikan bagi para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) perangkat daerah Pemprov Kaltim yang digelar di Hotel Jatra kawasan Balikpapan Super Block, Jl. Jenderal Sudirman No.47, (22/9/2020).

Kegiatan tersebut berlangsung secara tertib mengikuti protokol kesehatan mengingat pandemi Virus Corona (Covid-19) yang hingga kini belum mereda.

PPID Diskominfo Kaltim menghadirkan para penguji antara lain Rektor Univeristas Balikpapan, DR. ADV. Patur Pangaribuan, Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik Kominfo Kaltim, Sri Rezeki Marieta, Direktur LSM Stabil Jufriansyah, Bendahara Pokja 30, Oky Sjaifudin Adam serta pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk melakukan pengklasifikasian informasi publik.

Kegiatan ini sebagai dasar pembuatan pertimbangan tertulis sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sekaligus Plt Kadis Kominfo Kaltim Dr. Moh Jauhar Effendi membuka secara resmi membuka acara Uji Konsekuensi atas informasi yang dikecualikan

Dalam Kesempatan itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahateraan Rakyat yang juga Plt. Kadis Kominfo Kaltim Moh. Jauhar Effendi mengatakan, uji konsekuensi ini merupakan tindak lanjut amanah dari undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Jauhar menuturkan, kalau sekarang bisa dikatakan semua informasi itu bersifat terbuka kecuali yang tertutup.

“Maknanya Apa? maknanya adalah bahwa informasi yang bersifat tertutup atau informasi yang bersifat dikecualikan itu jumlahnya sedikit. Oleh karena itu maka perlu diuji dan namanya uji konsekuensi apakah benar informasi ini harus ditutup atau boleh dibuka,”ucap Jauhar.

Terlebih saat ini terkait informasi yang berkaitan dengan pandemi Covid-19. Sifat keberkalaan informasinya harus dipertimbangkan dengan sangat cermat oleh PPID masing-masing badan publik terkait agar keberkalaan penyampaian informasi tersebut memiliki implikasi terukur dalam upaya mengendalikan penyebaran Virus Corona.

Mana saja informasi yang perlu disampaikan tiap jam Mana saja informasi yang perlu disampaikan tiap pagi, siang, dan sore; Mana saja informasi yang perlu disampaikan tiap hari, tiap minggu, tiap bulan dan seterusnya harus jelas.

Sehingga penyampaian informasi yang disesuaikan dengan keberkalaan masing-masing informasi tersebut diharapkan secara signifikat mampu mengendalikan penyebaran Virus Corona dan penanganan pasien corona.

“Apalagi pada masa pandemi, bansos seperti Rumah Sakit, BPBD sekarang lagi jadi sorotan masyarakat dan ini harus diikuti dengan serius,”tuturnya.

Untuk itu dirinya akan selalu antusias mengikuti jalannya uji konsekuensi tersebut hingga selesai acara.

Untuk di ketahui PPID Pembantu yang akan diuji konsekuensi pada sesi I yaitu Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Kelautan dan Perikanan , Dinas Perpustakaan dan kearsipan, Sekertariat Korpri, RSUD Kanujoso Djatiwibowo, RSJD Atma Husada, Badan Penaggulangan Bencana Daerah.

Sesi ke II yaitu Satpol PP, Kesbangpol, Dinas Lingkungan Hidup, Balitbangda, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dan yang terakhir Yaitu, Dinas Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, BPSDM, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Biro Humas, dan Sekertariat DPRD Prov.Kaltim

/0 Comments/by
,

Sertifikasi Guide

SAMARINDA – Provinsi Kaltim memiliki obyek wisata begitu banyak. Mulai dari wisata budaya, wisata bahari, wisata danau, wisata arung jeram serta obyek wisata lainnya yang tidak kalah dengan daerah lain di Indonesia.

Namun permasalahannya, obyek wisata yang dimiliki belum dikelola secara profesional. Dan terkendala masalah infrastruktur menuju obyek wisata.

Hal tersebut dikatakan, Gubernur Kaltim, Isran Noor saat membuka Pelatihan Pramuwisata Madya dan Uji Sertifikasi Kompetensi digelar di Bougainville Room Hotel Grand Kartika Samarinda, Senin (21/9/2020).

“Persoalan infrastruktur secara bertahap akan kita benahi dan perbaiki, sehingga wisatawan domestik dan mancanegara tertarik datang meningkat setiap tahun,” kata Isran Noor

Isran menambahkan Kaltim tidak bisa terus menerus bergantung pada sumber daya alam yang ekstraktif. Tapi harus menstransformasi perekonomian, termasuk industri hilir.

Maka perlu dipersiapkan SDM andal agar tidak tertinggal jauh dalam pengembangan pariwisata. Dan salah satunya, pelatihan pramuwisata Madya dan Uji Sertifikasi Kompetensi.

“Guide memiliki peran sangat strategis dalam meningkatkan kunjungan wisata di daerah. Kita harus mempersiapkan tenaga terampil dalam pelayanan di sektor kepariwisataan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Sri Wahyuni mengatakan pelatihan dan sertifikasi bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pariwisata dan guide, memberikan keterampilan tentang tehnik dasar guiding pada tingkat madya.

“Pelatihan ini mengembangkan SDM pariwisata dibidang kepramuwisataan melalui peningkatan kompetensi pramuwisata Kaltim,” ujar Sri Wahyuni.

Pelatihan diikuti 20 guide kabupaten/kota selama lima hari (21-26 September) kerjasama Dinas Pariwisata Kaltim dengan LSP Jana Dharma Indonesia Jogjakarta.

(Humasprov)

/0 Comments/by
,

Peringati HUT ke-75, PMI Berau Berbagi

BERAU – Palang Merah Indonesia (PMI) Berau tak mau ketinggalan memanfaatkan momen hari jadi ke-75 dengan menggelar berbagai kegiatan. Seperti yang dilakukan Minggu (20/9) tadi, berbagai aktivitas sengaja digelar PMI Berau untuk memperingati hari jadi organisasi yang lahir 17 September 1945 tersebut, tepat satu bulan setelah peringatan kemerdekaan Republik Indonesia.

Bertempat di Markas PMI Berau, Jalan Pulau Panjang Tanjung Redeb, persis di depan RSUD dr Abdul Rivai Tanjung Redeb, dilakukan kegiatan bakti sosial dengan memberikan paket sembako. Paket tersebut diberikan kepada imam dan marbot masjid Al Bayyinah yang bersebelahan dengan markas PMI Berau.

Paket sembako juga diberikan kepada pengemudi ojek daring, serta para relawan yang selama ini ikut mendukung sebagai tim satgas Covid19 di Berau. Tak hanya itu, pemberian paket sembako juga diberikan jajaran pengurus PMI Berau, ke kawasan Trans Bangun.

“Total ada 75 paket sembako yang diberikan hari ini. Jumlah paket ini sesuai dengan angka ulang tahun PMI,” sebut Ketua PMI Berau H Agus Tantomo, didampingi Sekretaris PMI Berau HM Hatta Basrie. Agus Tantomo yang masih menjabat wakil bupati Berau ini berharap, meski dilakukan secara sederhana, namun hari jadi PMI tetap memberikan makna tersendiri, apalagi dilakukan di tengah pandemi Covid19 ini.

Terkait dengan berbagai kegiatan yang dilakukan itu, Agus Tantomo berharap relawan PMI terus melaksanakan kegiatan positif. “Tak hanya ketika terjadi wabah seperti ini. Tapi dalam momen apa pun, gerakan berbakti dan kegiatan kemanusiaan harus tetap dijalankan,” ujarnya.

Masih dalam rangkaian HUT PMI, Agus Tantomo dan jajaran pengurus PMI Berau sempat berkunjung ke RSUD dr Abdul Rivai Tanjung Redeb. Kedatangan Agus Tantomo itu untuk memberikan semangat kepada para dokter dan perawat rumah sakit pelat merah tersebut. Tak lupa, Agus Tantomo membawa bingkisan berupa minuman jus, untuk membantu para petugas rumah sakit agar tetap semangat.

Bertepatan dengan kunjungan ke rumah sakit tersebut, Agus Tantomo juga menyempatkan diri menjenguk kepala Markas PMI Berau Etha Setiawan yang saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit. “Semoga cepat sembuh ya. Semoga operasinya berjalan lancar,” ujar Agus Tantomo memberikan semangat saat menjenguk bersama sebagian pengurus PMI lainnya.

Usai dari rumah sakit umum, Agus Tantomo bersama pengurus, staf dan relawan PMI Berau bertolak menuju Pesantren Al Kholil Sambaliung. Di tempat ini, Agus Tantomo menyerahkan sumbangan dari PMI Berau berupa 5 dus minyak goreng.

Dari Sambaliung, kegiatan dilanjutkan ke daerah Kampung Trans Bangun. Agus Tantomo bersama tim memberikan sumbangan paket sembako ke beberapa warga yang kurang mampu. Kontan saja bantuan itu diterima dengan semringah oleh masyarakat.

Terakhir, kegiatan dilakukan di Pasar Senja Bangun. Di lokasi ini, Agus Tantomo yang juga sebagai wakil ketua Tim Gugus Tugas Covid19, melakukan sosialisasi Perbup No. 52 ke masyarakat di pasar tersebut. “Minggu depan, kalau kedapatan tidak pakai masker, sudah kena sanksi,” sebut Agus.

Tim relawan PMI Berau bersama jajaran pengurus dan staf juga ikut serta melakukan sosialisasi. Tak hanya, warga yang tidak mengenakan masker juga diberi masker oleh Agus Tantomo dan tim PMI Berau. “Minta juga maskernya pak, biar bisa ganti-ganti,” ucap pedagang sayur pada Agus Tantomo. Pedagang ini pun langsung diberi masker berwarna merah dengan logo PMI tersebut.

Usai sosialisasi dan membagi masker, Wabup Agus Tantomo juga memanfaatkan momen tersebut untuk berbelanja sayur untuk kebutuhan di rumah. Begitu juga pengurus PMI lainnya. “Ya ini sosialisasi sekaligus memberdayakan ekonomi masyarakat,” pungkas Agus Tantomo.

/0 Comments/by