SAMARINDA—Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kaltim menggelar kegiatan Program Focus Group Discussion (FGD) Konsultasi Publik terkait isu strategis bidang Kesatuan Bangsa di Kaltim.

Kegiatan tersbut dimulai dari tanggal 6-7 Oktober 2020 (dua hari) yang berlangsung di Hotel Bumi Senyiur Jl. Pangeran Diponegoro Samarinda, Selasa(6/10/2020).

Mewakili Gubernur Kaltim H. Isran Noor, Staf Ahli Gubernur Bidang Polhukam, Wahyu Widhi Heranata sangat menyambut baik serta mengapresiasi atas terselenggaranya konsultasi publik.

Dirinya mengungkapkan, saat ini hampir di seluruh dunia telah mengalami berbagai ujian baik persoalan sosial, budaya dan ekonomi, serta akibat pandemi Covid-19 menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa ini.

“Pandemi covid-19, kiblat kemajuan dunia tidak lagi didominasi oleh satu negara tapi telah tumbuh beberapa yang memberikan pengaruh bahkan saling bekerjasama satu dengan lainnya,”ungkapnya.

Sebagai bangsa yang besar, lanjutnya Indonesia memiliki potensi besar baik sumber daya alamnya maupun penduduknya.

Wahyu juga menegaskan, Provinsi Kalimantan Timur secara strategis ke depan adalah mencetak generasi cerdas dan memahami akar budaya bangsa dan pemahaman publik atas pentingnya toleransi dan persatuan, apalagi sejak ditetapkannya Kaltim sebagai Ibukota Negara (IKN) baru.

Melalui focus group discussion ini dirinya berharap, akan semakin terbuka cakrawala dan pengetahuan akan kesadaran yakni betapa pentingnya memelihara persatuan dan kesatuan serta pentingnya membuat program yang benar dan strategis hingga pembangunan Indonesia lebih maju dan terarah.

“Semoga dengan kegiatan ini menjadi pematik untuk terus meningkatkan kinerja dan langkah-langkah kita dalam pembangunan kesatuan bangsa. menjadikan rakyat dan kita semua terbangun mental dan emosi nasionalismenya, membumikan nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam perilaku masyarakat dan kebijakan pemerintah yang adil dan merata,”harapnya.

Untuk Diketahui, Konsultasi Publik akan dilakukan melalui sejumlah kegiatan kunci, yaitu diskusi kelompok terpimpin (FGD) dan penggalian data dan informasi melalui kuesioner dan konsultasi publik yang melibatkan perwakilan tiga pihak, yaitu: instansi pusat di daerah, instansi daerah, dan masyarakat di daerah.

Adapun Konsultasi Publik memiliki tiga tujuan pokok yakni Pertama, menggali data dan informasi tentang isu-isu strategis terkait kesatuan bangsa. Kedua, menggali data dan informasi tentang pelaksanaan kebijakan atau program Kementerian/Lembaga terkait isu-isu strategis kesatuan bangsa. Ketiga, menggali data dan informasi tentang rekomendasi arah kebijakan serta strategi terkait isu kesatuan bangsa.

Hasil konsultasi publik akan menjadi bahan dalam menyusun rekomendasi kebijakan bagi Kementerian/Lembaga mitra Kedeputian VI/Kesbang.

Sebagai bagian dari tahap pelaksanaan Konsultasi Publik, Kedeputian VI/Kesbang menyusun dan mengajukan pertanyaan atau kuesioner tentang isu-isu strategis, implementasi program dan kebijakan, dan rekomendasi terkait 12 isu strategis kesatuan bangsa yang diisi oleh instansi pusat di daerah, instansi daerah dan masyarakat di daerah.

Informasi tersebut akan menjadi bahan utama yang akan dibawa dalam Forum Konsultasi Publik di berbagai daerah.

SAMARINDA – Upaya pencegahan penyebaran Covid-19 tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah atau sebagian pihak saja, melainkan upaya pencegahan juga harus diupayakan oleh seluruh elemen masyarakat.

Wakil Gubernur Kaltim, H. Hadi Mulyadi mengatakan kondisi Kaltim saat ini masih terjadi penyebaran dan penularan virus, maka peranan semua pihak diperlukan guna mencegah semakin meluas wabah.

“Berdasarkan informasi Tim Gugus Tugas Covid Kaltim, kita sudah masuk peringkat kedelapan nasional,”ungkap Wakil Gubernur Kaltim, H. Hadi Mulyadi saat memimpin rapat koordinasi Penanganan Covid-19 Kaltim, di Ruang Tepian I Kantor Gubernur, Selasa (6/10/2020).

Menurutnya, peringkat ini bukanlah prestasi. Karena itu, perlu kesadaran bersama melakukan pencegahan penyebaran virus tersebut.

Dalam melakukan upaya pencegahan penyebaran dan penularan virus, maka dibutuhkan peran aktif seluruh pemerintah Kabupaten dan Kota untuk melakukan sosialisasi.

Namun demikian, terpenting untuk disosialisasikan hingga tiga bulan kedepan adalah bagaimana masyarakat mengetahui tentang protokol kesehatan.

Sehingga bersama-sama mencegah penyebaran dan penularan virus dengan tetap menggunakan masker, jaga jarak aman dan tidak berkerumunan, selalu mencuci tangan dengan sabun atau handsanitizer.

Sementara Kepala BPBD Provinsi Kaltim, Yudha Pranoto, dalam laporannya mengatakan menghadapi pandemi Covid-19 ini tidak ada kata lain semua pihak harus bersinergi untuk bersama-sama menangani virus ini.

Maka perlu penegakan disiplin dalam protokol kesehatan agar dijalankan secara serentak masif dan terpadu di 10 Kabupaten/kota.

Dirinya berharap kinerja dan efektivitas dari Kabupaten dan Kota supaya lebih ditingkatkan lagi, agar nanti bisa memutus mata rantai penyebaran Covid-19.