SAMARINDA– Update sebaran Covid-19 Provinsi Kalimantan Timur pada Kamis 15 Oktober 2020 mengalami penambahan sebanyak 165 kasus baru yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Dari data yang disampaikan Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kaltim, Andi Muhammad Ishak. Berikut ini Tujuh Kabupaten dan Kota yang mengalami penambahan kasus positif.

Andi membeberkan Kota Samarinda menjadi penyumbang kasus terbanyak hari ini dengan penambahan sebanyak 51 kasus, disusul Kota Balikpapan 34 kasus, Kabupaten Kutai Kartanegara 32 kasus, Kabupaten Kutai Timur 21 kasus, Kota Bontang 21 kasus, kabupaten Paser lima kasus dan Kabupaten Berau satu kasus.

“Peningkatan kasus positif kali ini turut menambah jumlah angka kasus penyebaran Covid-19 di Kaltim menjadi 301,3 per 100.000 penduduk,”sebutnya dalam rilis tertulisnya.

Sementara pasien sembuh dari paparan Covid-19 di Kaltim sudah menembus angka 8.061 kasus. Dilaporkan ada penambahan 135 pasien sembuh tersebar di Kabupaten Berau 11 kasus, Kabupaten Kutai Kartanegara 40 kasus, Kabupaten Kutai Timur enam kasus, Kabupaten Paser tiga kasus, Kabupaten Penajam Paser Utara dua kasus, Kota Balikpapan 43 kasus, Kota Bontang enam kasus dan Kota Samarinda 24 kasus.

Dijelaskan Andi, kendati demikian untuk pasien yang meninggal dunia akibat Covid-19 masih saja mengalami peningkatan. Dilaporkan ada tujuh kasus dari Kabupaten Kutai Kartanegara dua kasus, Kabupaten Kutai Timur satu kasus, Kota Balikpapan dua kasus dan Kota Samarinda dua kasus.

Sehingga total kasus terkonfirmasi Positif Covid-19 menjadi 11.212 kasus, meninggal 431 kasus, dirawat 2.720 kasus dan menunggu hasil Lab 554 kasus.

SAMARINDA – Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltim, H M Agus Hari Kesuma menerima audiensi dari pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kaltim dalam rangka menyampaikan program pembinaan dan persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2021, Selasa (13/10/2020).

Ketua Koni Kaltim, Zuhdi Yahya  menyampaikan laporan bahwa jumlah cabor yang lolos di PON Papua berdasarkan seleksi Pra PON 2019 sebanyak 33 Cabor dari 37 Cabor yang di pertandingkan. Angka ini dikatakannya berada di urutan 4 (empat) di luar dari tuan rumah.

“Persiapan kontingen PON Kaltim sudah dilakukan dengan metode Training Center (TC) Mandiri memakai protokol kesehatan dan latihan secara daring karena perjuangan menuju PON Papua sungguh sangat berat,”katanya.

Oleh karenanya Koni Kaltim mengusulkan dukungan anggaran kepada Pemerintah Provinsi Kaltim sebesar 331 Milyar yang diperuntukkan untuk pembinaan terhadap seluruh atlit baik yang lolos atau tidak di PON Papua.

“Atas arahan Gubernur Isran Noor untuk dilakukannya rasionalisasi anggaran, maka total anggaran yang dibutuhkan menjadi 250 milyar rupiah,”ujar anggota DPR RI masa bakti 2014-2019 tersebut.

Zuhdi pun melaporkan untuk pelaksanaan Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda) di rencanakan akan berlangsung pada bulan April hingga September 2021.

“Terakhir kami berharap agar  terkait bonus atlet dapat menjadi perhatian khusus dan dapat disampaikan lebih awal oleh Pemprov Kaltim. Hal ini menyangkut bagian dari penghargaan bagi pejuang olahraga benua etam, apalagi kita bejuang keras bersama-sama mempertahankan prestasi minimal urutan lima,”pungkasnya.

Menanggapi audiensi dan laporan dari Koni Kaltim, Plt. Kadispora menyampaikan terima kasih atas silaturrahim dan laporan terkait kegiatan Koni dalam rangka pembinaan atlit prestasi dan persiapan menuju PON Papua

“Terkait anggaran, kami berharap agar pengurus Koni,  terus melakukan silaturrahim dengan Pemprov dan Legislatif agar anggaran pembinanaan prestasi dan persiapan menuju PON mendapatkan alokasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,”ujar Agus yang juga pernah mengurus Kontingen Kaltim di PON 2008 dan 2012 lalu.

PON Papua sendiri dijadwalkan pada tanggal 2 hingga 13 Oktober 2021 mendatang, dengan tempat pelaksanaan tersebar di sejumlah daerah seperti pembukaan di Kabupaten Jaya Pura, Kota Kayapura, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Marauke.

Turut hadir dalam audiensi tersebut, Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga Agus Tianur, Kabid Pembudayaan Olahraga H Sirajuddin, serta Kasi Promosi Prestasi Olahraga Rasman. Sementara Zuhdi Yahya didampingi Bendahara umum , Syafruddin AH. (rdi)

 

Sumber : Dispora Kaltim

SAMARINDA—Guna meningkat pelayanan informasi kepada masyarakat, serta optimal dalam menyusun data informasi publik dan data yang dikecualikan, PT. Migas Mandiri Pratama (MMP) Kaltim Melakukan kunjungan audiensi ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Diskominfo Kaltim Bertempat di Ruang Kepala Dinas Kominfo Kaltim, Jalan Basuki Rahmat, Kamis (15/10/2020).

Kunjungan tersebut langsung disambut baik oleh Kasi Pengelolaan Opini dan Komunikasi Publik, Irene Yuriantini dan Kasi Pengelolaan Informasi, Sri Rezeki Marietha beserta staf lainnya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Manager SDM dan Legal Gabriel mengatakan kunjungan yang dilakukan pada hari ini merupakan hasil tindak lanjut dari sosialisasi PPID pada tanggal 8 Oktober 2020 terkait launching atau peluncuran Sistem Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi (SEMAKIN) PPID 2020 yang merupakan inisiasi serta komitmen PPID Utama dalam meningkatkan kualitas keterbukaan informasi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

“Juga dalam rangka peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat, pihak kami membutuhkan tambahan ilmu dan pengetahuan guna menjadi PPID Pembantu yang berkualitas,”ujarnya.

Gabriel mengungkapkan, saat ini kedudukannya selaku BUMD tentu menjadi bagian dari pada prinsip-prinsip Keterbukaan Informasi Publik tersebut sehingga berdasarkan sosialisasi yang dilakukan dari PPID utama provinsi Kaltim, maka pihaknya merasa berkepentingan dan bertanggung jawab untuk melakukan pendalaman koordinasi agar bisa mengimplementasikan di perusahaannya sekaligus yang menjadi kebutuhan informasi untuk masyarakat.

“Kebetulan memang status kami ini PPID pembantu berdasarkan aturan tersebut.
Selama ini kami belum ada lembaganya, begitu kami mendapatkan informasi dari PPID utama, kami segera merespon itu baik dengan mengikuti sosialisasi maupun yang merespon dengan cara berinisiatif untuk melakukan pertemuan ini, sehingga bisa mendapatkan bimbingan pengarahan dari PPID utama,”ungkap Gabriel.

Untuk itu dirinya secara umum menyampaikan terima kasih kepada PPID utama dan Kominfo Kaltim atas masukan yang telah di berikan.

“Harapan kedepan, kami ingin dibimbing terus sehingga kami nanti bisa menjadi PPID pembantu yang terbaik yang bisa memberikan pelayanan Informasi Kepada Publik,”harapnya.

Melihat hal tersebut, Kasi Pengelolaan Informasi, Sri Rezeki Marietha sangat mengapresiasi semangat yang ditunjukan oleh PPID Pembantu PT. Migas Mandiri Pratama untuk melakukan keterbukaan informasi Publik di lingkungan BUMD.

“Salah satunya di MMP itu Mereka akan menindaklanjuti dengan cara mengisi kuesioner SEMAKIN yang sudah di launching minggu lalu oleh Sekda, jadi mereka akan berpatisipasi dan mendukung kinerja PPID Utama Pemprov Kaltim,” tutupnya.

SAMARINDA— Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, HM. Sa’bani menegaskan tantangan menjadi Aparatut Sipil Negara (ASN) di masa pilkada terbilang berat. Disatu sisi diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan terkait mewajibkan ASN harus netral.

Dirinya menilai ASN tidak dipungkiri menjadi kekuatan terbesar dalam mendulang suara, sehingga menjadi sorotan.

Menurutnya ASN boleh mendukung salah satu calon, tapi hanya di dalam hati dan tidak boleh diimpelementasikan dengan mengajak orang untuk mendukung pilihannya.

“Karena kita susah sebagai ASN ada aturan yang melekat. Tidak boleh like di media sosial. Bahkan tidak jarang terpaksa harus menghindar saat ketemu di undangan karena takut bertemu dan ada yang mendokumentasikan,”ungkapnya membuka Rapat Koordinasi Kepegawaian se Kalimantan Timur tahun 2020, secara virtual melalui melalui aplikasi zoom cloud video meeting, Kamis (15/10).

Untuk itu, kedepan diharapkan manajemen kepegawaian perlu bersinergi dengan sistem politik di Indonesia.

Selain itu, Sa’bani juga mengharapkan melalui Rakor transformasi eksistensi Korpri menjadi wadah ekstra bagi ASN dalam melakukan aktifitas lain untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan ASN.

Disisi lain, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, Diddy Rusdiansyah mengatakan ada lima hal penting yang menjadi dasar pelaksanaan rakor yakni kebijakan pemangkasan anggaran,manajemen talenta, PP 71/2019 perubahan PP18/2015 tentang perangkat daerah, eksistensi korpri, dan profesionalitas ASN.

“Satu hal ini yang sulit dihindari terkait pemangkasan birokrasi. Mau tidak mau jika diterapkan kita harus menyesuaikan,”sebutnya.

Idealnya dalam manajemen kepegawaian sudah bisa memprediksi sesorang menjadi apa, seperti siapa menjadi sekda, kepala BKD, dan lainnya. Kedepan pendekatan seperti ini juga harus dilakukan.

Rakor yang dilaksanakan secara virtual menghadirkan narasumber dari Kepala Badan Kepegawaian Negera, Bima Haria Wibisana, Deputi Bidang Manajemen Kepegawaian, Haryomo Dwi Putranto, Direjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, Analisis Kebijakan Ahli Muda, Diah Ipma Fithria Laela Hidayati dan Ketua Dewan Pengurus Nasional KORPRI, Zudan Arif Fakrullah dan diikuti Sekkab/Sekkot, BKPSDM, Biro Organiasi, Inspektur kabupaten/kota se Kaltim, dan Organiasi Perangkat Daerah (OPD) se Kaltim.

SAMARINDA—Tujuan pembangunan berkelanjutan atau Stainable Development Goals (SDGs) menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, Anggoro Dwithjahyono
merupakan kesepakatan pembangunan yang mendorong terjadinya perubahan menuju arah pembangunan berkelanjutan yang didasari oleh hak asasi manusia serta kesetaraan untuk menciptakan pembangunan di bidang sosial ekonomi serta lingkungan hidup.

“SDGs diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal integrasi dengan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorangpun yang terlewatkan,”ungkapnya pada saat membuka acara Webinar Hari Statistik secara virtual melalui melalui aplikasi zoom cloud video meeting, Kamis (15/10).

Menurutnya tujuan ini dijalankan bersama oleh seluruh negara di dunia termasuk Indonesia sebagai agenda pembangunan bersama yang ditargetkan dapat tercapai hingga tahun 2030. Namun dalam kurun waktu setahun terakhir kejadian pandemi Covid-19 menghadirkan tantangan dan peluang yang besar terkait pencapaian agenda SDGs di tahun 2030 sebagai akibat penerapan berbagai kebijakan untuk menekan penyebaran Covid-19.

Secara simultan pandemi Covid-19 berdampak di berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, kebijakan penutupan sementara tempat usaha mauoun sekolah dan sistem kerja dari rumah ataupun penutupan wilayah yang pada akhirnya memberikan pengaruh terhadap capaian kinerja SDGs.

Untuk itu, perlu dilakukan telaah dan diskusi melalui kegiatan webinar ini terkait dengan potensi dampak yang ditimbulkan dari Covid-19 terhadap cara pengukuran serta capaian kinerja baik pada level nasional maupun wilayah Kalimantan Timur.

Lebih lanjut jelasnya acara webinar hari Statistik Nasional tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur ini mengangkat tema “Mengukur Capaian SDGs, Potensi Perubahan Peta Jalan Akibat Pandemi” sejalan dengan tema hari Statistik Nasional tahun 2020 yaitu “Data Berkualitas Untuk Indonesia Maju”.

Pada acara tersebut menghadirkan Keynote Speaker Deputi Bidang Neraca Analisis Statistik BPS RI, Sri Soelistyowati serta narasumber dari Direktur Analisis Pengembangan Statistik BPS RI, Ali Said, Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Bappenas, Amalia. A. Widyasanti dan Kepala Bappeda Kaltim, M. Aswin. Diakhir acara juga dilakukan Launching sistem statistik terintegrasi pembangunan berkelanjutan sebagai sitem informasi berbasis website.