SAMARINDA— Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, HM. Sa’bani menegaskan tantangan menjadi Aparatut Sipil Negara (ASN) di masa pilkada terbilang berat. Disatu sisi diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan terkait mewajibkan ASN harus netral.

Dirinya menilai ASN tidak dipungkiri menjadi kekuatan terbesar dalam mendulang suara, sehingga menjadi sorotan.

Menurutnya ASN boleh mendukung salah satu calon, tapi hanya di dalam hati dan tidak boleh diimpelementasikan dengan mengajak orang untuk mendukung pilihannya.

“Karena kita susah sebagai ASN ada aturan yang melekat. Tidak boleh like di media sosial. Bahkan tidak jarang terpaksa harus menghindar saat ketemu di undangan karena takut bertemu dan ada yang mendokumentasikan,”ungkapnya membuka Rapat Koordinasi Kepegawaian se Kalimantan Timur tahun 2020, secara virtual melalui melalui aplikasi zoom cloud video meeting, Kamis (15/10).

Untuk itu, kedepan diharapkan manajemen kepegawaian perlu bersinergi dengan sistem politik di Indonesia.

Selain itu, Sa’bani juga mengharapkan melalui Rakor transformasi eksistensi Korpri menjadi wadah ekstra bagi ASN dalam melakukan aktifitas lain untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan ASN.

Disisi lain, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, Diddy Rusdiansyah mengatakan ada lima hal penting yang menjadi dasar pelaksanaan rakor yakni kebijakan pemangkasan anggaran,manajemen talenta, PP 71/2019 perubahan PP18/2015 tentang perangkat daerah, eksistensi korpri, dan profesionalitas ASN.

“Satu hal ini yang sulit dihindari terkait pemangkasan birokrasi. Mau tidak mau jika diterapkan kita harus menyesuaikan,”sebutnya.

Idealnya dalam manajemen kepegawaian sudah bisa memprediksi sesorang menjadi apa, seperti siapa menjadi sekda, kepala BKD, dan lainnya. Kedepan pendekatan seperti ini juga harus dilakukan.

Rakor yang dilaksanakan secara virtual menghadirkan narasumber dari Kepala Badan Kepegawaian Negera, Bima Haria Wibisana, Deputi Bidang Manajemen Kepegawaian, Haryomo Dwi Putranto, Direjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, Analisis Kebijakan Ahli Muda, Diah Ipma Fithria Laela Hidayati dan Ketua Dewan Pengurus Nasional KORPRI, Zudan Arif Fakrullah dan diikuti Sekkab/Sekkot, BKPSDM, Biro Organiasi, Inspektur kabupaten/kota se Kaltim, dan Organiasi Perangkat Daerah (OPD) se Kaltim.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *