SAMARINDA— Penyebaran Covid-19 di Benua Etam masih sangat masif sampai saat ini. Berdasarkan data, dilaporkan terjadi penambahan 85 kasus terkonfirmasi positif pada Senin 19 Oktober 2020.

Menurut Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kaltim, Andi Muhammad Ishak tambahan kasus tersebut tersebar di sejumlah wilayah. Adapun diantaranya Kabupaten  Berau empat kasus, Kabupaten Kutai Kartanegara 22 kasus, Kabupaten Kutai Timur 36 kasus, Kabupaten Paser tujuh kasus, Kota Balikpapan 11 kasus dan Kota Samarinda lima kasus.

Peningkatan kasus positif kali ini turut menambah jumlah angka kasus penyebaran Covid-19 di Kaltim menjadi 321,7 per 100 ribu penduduk.

Dirinya juga turut melaporkan tambahan untuk kasus sembuh sebanyak 73 kasus. Dengan rincian 17 kasus dari Kabupaten Kutai Kartanegara, 10 kasus dari Kabupaten Kutai Timur, Paser tiga kasus, 37 kasus dari Kota Balikpapan dan enam kasus dari Kota Bontang.

“Penambahan kasus sembuh membuat tingkat kesembuhan Covid-19 di Kaltim diangka 73,7 dari pasien terkonfirmasi,” jelasnya secara tertulis.

Kasus kematian juga dilaporkan bertambah tiga kasus dan semua dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Sehingga tingkat kematian akibat Covid-19 di Kaltim saat ini 3,7 dari terkonfirmasi.

Dengan demikian pasien terkonfirmasi Positif di Kaltim sudah mencapai 11.970 kasus, sembuh 8.825 kasus, meninggal 440 kasus, dirawat 2.705 kasus dan dalam proses 343 kasus.

SAMARINDA—Syukuran Altaduri digelar dengan cara berbeda. Di tengah pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), memilih berbagi sembako dan masker untuk membantu meringankan beban ekonomi.

Baksos Altaduri di pusatkan di Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Baksos dilaksanakan dengan membagikan ratusan paket Sembako dan ratusan masker untuk masyarakat terdampak COVID-19, Minggu (18/10/2020).

Ini yang dilakukan Personel TNI-AD Alumni tahun 2000, yang menamakan diri Altaduri (Almamater Tamtama Dua Ribu) Gel-2, menggelar bakti sosial demi membantu masyarakat terdampak pandemi COVID-19.

Kegiatan ini bertema, Reuni Altaduri ke-20 Wilayah Kaltim-Kaltara yang ke IV, “Altaduri Sinergitas Untuk Negeri”.

“Paket Sembako didistribusikan ke lima titik koordinat,” terang Sertu Zainal Aqli, yang merupakan Ketua Altaduri Wilayah Kaltim dan Kaltara.

Menurutnya, upaya memberikan Baksos ini untuk meringankan masyarakat terdampak COVID-19. Semoga kegiatan kita yang positif ini dapat membantu pemerintah daerah.

“Kami juga tidak berhenti menghimbau bagaimana kita dapat merubah perilaku masyarakat, dengan menjalankan protokol kesehatan dan menerapkan menerapkan dan menjalankan 3 M”,jelas Ketua.

Di tempat terpisah Kapenrem 091/ASN Mayor Arh Asrul Aziz turut mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-20 kepada seluruh Almamater ALTADURI di jajaran Korem 091/ASN dan dimanapun berada.

Kapenrem juga menuturkan niat dan kepedulian untuk membantu masyarakat yang kesulitan dari Altaduri merupakan hal positif untuk bisa memberikan semangat dan motivasi bagi kita semua untuk bersama sama menghadapi kesulitan di masa pandemi ini.

Penrem 091/ASN

SAMARINDA — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Halda Arsyad mengatakan dampak kekerasan dapat terjadi jangka pendek maupun jangka panjang, baik untuk diri anak sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi negara.

Konsekuensi dari kekerasan terhadap anak bervariasi tergantung pada jenis kekerasan dan keparahannya, kekerasan yang dialami oleh anak akan mempengaruhi perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan fisik anak, terang Halda.

Berbagai dampak negatif dapat ditimbulkan akibat kekerasan yang dialami oleh anak, seperti dampak kekerasan fisik, dampak kekerasan psikis dan dampak kekerasan sosial.

“Dampak kekerasan fisik, yakni dampak yang dirasakan oleh anak berupa sakit secara fisik, seperti luka-luka atau memar, bahkan sampai mengalami kematian. Dampak fatal dari kekerasan fisik pada anak dapat menyebabkan cacat permanen,” ujarnya di Samarinda belum lama ini.

Halda melanjutkan, dampak kekerasan psikis seperti gangguan kejiwaan atau gangguan emosi pada anak. Dampak kekerasan ini sangat berakibat fatal bagi pertumbuhan dan perkembangan mental anak. Bahkan dampak yang sangat fatal dapat berupa percobaan bunuh diri.

Sementara dampak kekerasan sosial berupa penelantaran hak-hak anak. Korban kekerasan eksploitasi anak yang dipaksa bekerja atau anak yang dinikahkan pada usia dini akan menghilangkan hak anak untuk tumbuh kembang yang lebih baik dan untuk mendapatkan masa depan yang baik.

Terkait kasus kekerasan terhadap anak, Halda menyampaikan merupakan fenomena gunung es. Ketika Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) telah mampu memfasilitasi pelaporan kejadian kekerasan dan masyarakat telah berani melaporkan kasus kekerasan yang terjadi di wilayahnya, fenomena gunung es ini mulai terkuak.

“Tindak kekerasan terhadap anak yang tercatat pada pelaporan SIMFONI-PPA di Kalimantan Timur cukup bervariasi. Yang terbanyak yakni kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan kekerasan psikis. Kekerasan terhadap anak banyak terjadi di dalam rumah tangga anak itu sendiri, serta kekerasan yang terjadi di sekolah.” imbuh Halda.

Kenaikan jumlah kasus kekerasan menjadi warning bagi Pemerintah Kaltim dalam mengambil langkah strategis untuk mengatasi kekerasan terhadap anak.

Berbagai layanan untuk korban kekerasan anak telah diberikan sesuai dengan kasus kekerasan yang dialami, yakni berupa layanan pengaduan, kesehatan, bantuan hukum, penegakan hukum, reintegrasi sosial, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan pendampingan tokoh agama, bebernya.

Sehingga, lanjut Halda, mengembangkan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) perlu terus di pertahankan yang telahbanyak tersebar di wilayah Kaltim. DKP3A Kaltim juga menggandeng Forum Anak sebagai Agen Pelopor dan Pelapor agar dapat menjembatani berbagai informasin yang ada terutama tentang kekerasan terhadap anak.

“Selain itu, perubahan pola pikir mengenai hak kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR) khususnya bagi anak perempuan. Sosialisasi untuk mengubah pola pikir sangat diperlukan agar anak dapat menerima pendidikan dan layanan mengenai HKSR, sehingga diharapkan tidak ada lagi kejadian kekerasan seksual terhadap anak,” tegas Halda.

Sebagai informasi, berdasarkan data Simfoni-PPA kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2016 sebanyak 185 kasus, 2017 sebanyak 311 kasus, 2018 sebanyak 283 kasus, 2019 sebanyak 366 kasus dan per Oktober 2020 sebanyak 204 kasus.