SAMARINDA—Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan Pelatihan Konvensi Hak Anak Bagi Pendidik/ Tenaga Kependidikan Se Kaltim. Pelatihan tersebut sebagai upaya mendorong terwujudnya Kota layak anak.

Anak sebagai generasi penerus bangsa perlu dipersiapkan sejak dini melalui pemenuhan hak-haknya. Untuk itu diperlukan pemahan tentang konvensi hak anak sebagai dasar pemenuhan hak anak disegala aspek pelayanan publik.

Kepala DKP3A Kaltim, Halda Arsyad menerangkan, perubahan banyak terjadi, baik sebelum maupun sesudah masa pandemi Covid-19. Kebutuhan anak tidak seharusnya berbeda, anak masih butuh dianggap mampu untuk bersosialisasi dengan teman, butuh tantangan dan tetap mendunia yang memberikan masa depan untuknya.

“Sayangnya kondisi saat ini terjadi pemabatasan sosial menuntut remaja untuk mampu menahan diri untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut baik dalam pemenuhan hak bermain maupun belajar,” ucapnya saat membuka acara secara virtual melalui aplikasi zoom cloud video meeting, Selasa (20/10).

Indonesia telah telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Perpres No. 36 tahun 1990 dimana komitmen ini merupakan wujud nyata dari Pemerintah Indonesia dalam memberikan jaminan atas pemenuhan hak dan perlindungan kepada seluruh anak indonesia.

Konvensi hak anak dapat dikelompokan ke dalam tiga hal yang pertama mengatur tentang pihak yang berkewajiban menanggung tentang hak yaitu Negara, kedua pihak penerima hak yaitu anak-anak dan ketiga memuat tentang bentuk-bentuk hak yg harus dijamin untuk dulindungi dipenuhi dan ditingkatkan.

Sebagaimana diketahui berbagai kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi disekolah merupakan pertanda bahwa banyak pihak yang belum paham dalam memenuhi dan mengakui hak-hak anak.

Oleh karena itu, pentingnya pelatihan konvensi hak anak yang mengatur tentang hak anak kepada semua pihak termasuk guru.

Dirinya juga menyampaikan bahwa saat ini jumlah sekolah ramah anak di Kaltim telah tercatat 241 sekolah yang tersebar di 9 Kabupaten/kota kecuali Mahakam Ulu yang belum menginisiasi.

Adapun salah satu prasyarat para guru atau tenaga pendidikan sudah terlatih konvensi hak anak, sehingga mampu mengimplementasikan disekolahnya masing- masing dan sekolah menjadi ramah anak serta bebas kekerasan.

“Tentunya ini menjadi harapan kita bahwa nantinya seluruh peserta yang mengikuti pelatihan ini memiliki komitmen untuk menjadikan sekolahnya masing-masing sebagai sekolah ramah anak.

Peserta diikuti 50 orang yang terdiri dari 15 peserta dari peserta Kabupaten dan Kota, lima orang peserta dari SMA, SMK, MAN dan SLB Kabupaten/kot, serta 30 peserta secara virtual.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *