SAMARINDA—– Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerjasama dengan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menggelar Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Pada Masa Pandemi Covid-19, berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, Kamis (5/11/2020).

Kepala Bidang PPPA, Noer Adenany mengatakan, kagiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Aktivis PATBM dalam melakukan perlindungan dan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas terutama di masa pandemi Covid-19 khususnya di provinsi Kaltim.

Anak penyandang disabilitas merupakan kelompok yang rentan terpapar Covid-19 mereka sangat tergantung terhadap orang tua maupun pendampingnya untuk membantu memenuhi kebutuhan khususnya, termasuk mendukung mobilitas, gerak atau komunikasi.

“Mengingat ragamnya disabilitas dan karakter berbeda yang melekat memerlukan cara penanganan dan pencegahan yang berbeda pula,” ujarnya.

Di sisi lain, lanjut Dany, pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia saat ini berdampak sangat luas baik secara sosial, ekonomi dan hak asasi manusia terutama bagi kelompok rentan. Salah satu kelompok rentan yang termasuk dalam anak yang memerlukan perlindungan khusus.
PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.

“PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak,” imbuhnya.

Kegiatan ini diikuti 50 peserta. Hadir memberikan arahan secara virtual Deputi Perlindungan Anak Kemen PPPA, Nahar. Selain itu narasumber pada kegiatan ini yaitu perwakilan Perhimpunan Fisioterapi Anak Indonesia Kaltim, Risky Excavani Amalia, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPID) Kaltim, Ani Juwariyah, Kasi Perlindungan Perempuan DKP3A Kaltim, Fachmi Rozano.

KUTAI BARAT—Tepat pada hari ini pada 5 November 2020, Kabupaten Kutai barat menginjak usia yang ke-21. Pemerintah Kutai Barat menjadikan hari jadi ini sebagai momentum untuk bersatu.

Momen ini juga dikaitkan dengan semangat melawan pandemi Covid-19 serta spirit menjaga kerukunan jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020 mendatang.

Meski digelar secara sederhana seperti tradisi pemotongan nasi tumpeng mengingat masih dalam Pandemi Covid-19 namun tidak menghilangkan nilai esensi dari perayaan itu sendiri.

Perayaan berlangsung di Balai Agung Aji Tulur Jejangkat dengan mengangkat tema “Dengan Semangat HUT Kubar ke-21 Tahun, Kita Wujudkan Pilkada Aman, Kubar Sehat, Berbudaya dan Maju Menuju Hari Esok yang Lebih Baik Daripada Hari Ini” dilakukan secara virtual serta mengikuti protokol kesehatan.

Dalam kesempatan itu, Pjs. Bupati Kutai Barat H.M Sirajuddin mengajak seluruh pihak baik yang hadir di ruang Rapat maupun menyaksikan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting untuk kembali berada pada semangat persatuan, kepedulian dan berbagi pada sesama tanpa membeda-bedakan asal usul suku, agama, ataupun golongan.

“Saya yakin dengan semangat persatuan, peduli dan berbagi, ditambah dengan kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas dan kerja sama maka kita akan mampu menghadapi seluruh tantangan masa depan, mencapai prestasi Kutai Barat yang lebih gemilang,”ujar Sirajuddin.

Selain itu, dirinya menyampaikan dengan diraihnya opini wajar tanpa pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut-turut menjadi komitmen Pemkab Kubar untuk diprioritaskan bersamaan dengan program pembangunan lainnya yang berdasarkan pada apa yang menjadi kebutuhan dan bukan kepentingan semata.

Selain capain prestasi pembangunan, ia juga memaparkan target program pembangunan jangka panjang untuk menyejahterakan masyarakat Kutai Barat, jelas Sirajuddin.

“Mengentaskan angka kemiskinan, kemandirian hingga peningkatan kualitas SDM juga tak luput dari target pemerintah di masa yang akan datang,”ungkapnya.

Beberapa waktu lalu juga, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan dan Kampung telah melakukan monitoring dan peresmian terhadap pembangunan yang menggunakan APBN melalui Dana Desa (DD) dan APBD melalui Alokasi Dana Kampung (ADK).

“Besar harapan saya OPD, camat, petinggi, pihak swasta dan masyarakat dapat bersinergi dengan baik, bukan hanya untuk peningkatan pembangunan fisik melainkan juga peningkatan kualitas Sumber Daya Manusianya,”harapnya.

Dia juga menegaskan pemerintah daerah selalu mengupayakan berbagai kebijakan-kebijakan yang berfokus pada suksesnya pembangunan di Kutai Barat mulai dari peningkatan SDM melalui penyediaan pelayanan kesehatan serta Pendidikan selain itu juga peningkatan infrastruktur dasar publik seperti media jalan.

“Ketersediaan kelistrikan di tiap daerah tentu juga menjadi salah satu fokus pembangunan Pemerintah Daerah yang saat ini juga masih menjadi PR untuk terus dituntaskan dan pengembangan sektor pariwisata yang jika dikelola dengan baik bisa menjadi salah satu sumber PAD nantinya,” jelas Sirajuddin.

Selain itu juga, pemerintah terus melakukan berbagai kebijakan dan upaya untuk dapat mengentaskan kemiskinan masyarakat di Kutai Barat yang di mana hal ini merupakan tugas jangka panjang Pemerintah Daerah untuk dilakukan.

“Tak hanya saat ini, tetapi ke depannya hingga masyarakat Kutai Barat secara keseluruhan dapat dikatakan pada taraf sejahtera,”tambahnya.

Diakhir sambutan dirinya mengajak seluruh elemen masyarakat agar sama-sama menjaga kondusivitas wilayah Kutai Barat yang sebentar lagi akan melaksanakan pesta demokrasi pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati.

“Terlebih kita akan menghadapi Pilkada Desember mendatang, saya pun mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk mendukung jalannya persiapan Pilkada yang aman, damai, tertib dan tentram. Mari gunakan hak pilih dan jangan golput. Sebab dukungan suara sangat penting dan berarti sekali dalam mendukung sukses penyelenggaraan pemerintahan,” pungkasnya.

SAMARINDA—-Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, HM Sa’bani membuka Rapat Koordinasi Bantuan Hukum (Bankum) dan Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur Tahun 2020, Kamis (5/11/2020).

Rakor digagas Biro Hukum Setdaprov Kaltim digelar di Ballroom Mahakam 2 Hotel Haris Samarinda. Diikuti 50 peserta dari bagian/bidang yang menangani Bankum dan RANHAM provinsi, kabupaten dan kota se Kaltim.

Kegiatan satu hari ini dihadiri Kepala Biro Hukum Setdaprov Kaltim, Rozani Erawadi dan para narasumber Direktur Kerjasama HAM Kemenkum HAM RI, Bambang Iriana Djajaatmadja dan Kasubdit Kerjasama Dalam Negeri dan RANHAM Wilayah II Direktorat Jenderal HAM RI, Sofia Alatas dan Hakim PTUN Samarinda Ayi Solehudin.

Menurut Sa’bani, pelaksanaan kebijakan pemerintah di daerah tidak menutup kemungkinan timbulnya gugatan perkara hukum yang ditujukan kepada kepala daerah, satuan kerja perangkat daerah dan lembaga pemerintah di bawahnya dari pihak swasta, masyarakat maupun perorangan.

Sa’bani mengaku bangga masyarakat sudah mengerti dan memahami hukum sehingga setiap permasalahan diselesaikan melalui jalur hukum.

“Menyikapi perubahan ini, tentunya aparatur Pemerintah harus menyiapkan diri agar setiap permasalahan hukum mampu diselesaikan dengan baik dan mencerminkan rasa keadilan,” katanya.

Sa’bani mengungkapkan penyelesaian sengketa dapat ditempuh berbagai cara, baik melalui pengadilan atau di luar pengadilan, ujarnya.

Namun, lanjutnya, jika menempuh proses hukum (pengadilan) banyak hal perlu dipertimbangkan, terutama bagi masyarakat. Sedangkan menempuh diluar pengadilan, bisa diupayakan bersifat win win solution dan fleksibel.

“Upayakan penyelesaian sengketa pemerintah dan masyarakat menjunjung tinggi rasa keadilan,” pesannya.

(yans/sdn/humasprovkaltim)