SAMARINDA—Kementerian Keuangan Republik Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan penandatanganan nota kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU) penempatan lulusan PKN STAN tahun 2020, Kamis (12/11/2020).

Diketahui penandatangan MoU penempatan lulusan PKN STAN tahun ini dilakukan secara virtual diikuti 54 Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah di Indonesia.

Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan bersama Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama/ Asisten Kapolri Bidang SDM pada K/L dan Gubernur/Walikota/Bupati pada Pemda terkait.

Hadir juga Kepala Biro SDM Aparatur & Organisasi, Ir. Umi Windriani, M.M mewakili Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan pada kesempatan ini mengikuti kegiatan Seremonial Penandatangan MoU.

Dalam kesempatan tersebut Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Sekjen), Hadiyanto menuturkan, pada tahun 2020 ini pihaknya akan kembali mengalokasikan lulusan PKN STAN ke K/L dan juga ke Pemda.

“Dari total lulusan sebanyak 2.447 orang, 156 orang program D1, dan 2.091 orang program D3, sebanyak 1.014 orang akan dialokasikan ke K/L dan Pemda. Alokasi pada 41 K/L sebanyak 647 orang dan alokasi pada 13 Pemda 367 orang,” jelasnya.

Ia membacakan beberapa kekuatan lulusan PKN STAN menurut penilaian atasan langsung mereka yaitu antara lain memiliki kompetensi teknis yang baik mengenai keuangan negara, menyelesaikan tugas tepat waktu, ramah, sopan dan melayani.

“Ada beberapa poin kekuatan lulusan PKN STAN antara lain mereka memiliki kompetensi teknis yang baik mengenai keuangan negara, menyelesaikan tugas tepat waktu, ramah, sopan dan melayani,” tuturnya.

Namun di sisi lain ada pula yang penempatannya tidak sesuai kompetensi. Jadi diharapkan dengan adanya Nota Kesepahaman ini, mereka akan mendapat tempat dimana mereka bisa berkontribusi.

Sementara Wakil Gubernur Kalimantan Timur, H. Hadi Mulyadi mengungkapkan, pendistribusian lulusan PKN Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) ke Pemerintah Daerah termasuk Kaltim sudah rutin setiap tahun dilakukan.

Hadi mengakui lulusan PKN STAN yang berada dibawah binaan Kementerian Keuangan RI, merupakan orang-orang yang profesional dan kompeten dibidangnya.

“Kami terimakasih kepada STAN, lulusannya sangat berintegritas dan profesional,” ujar Hadi.

Sejauh ini diinformasikan oleh BKD Kaltim bahwa Pemprov Kaltim mengusulkan 69 orang lulusan STAN untuk bertugas di Benua Etam.

Namun demikian, masih harus menunggu pengisian formasi dari Kementerian PANRB serta kesediaan lulusan itu sendiri untuk siap bertugas ke daerah.

Perlu diketahui, tahun ini merupakan tahun ke II (dua) KKP menerima Lulusan PKN STAN.

SAMARINDA— Tambah 235 kasus, jumlah pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Provinsi Kalimantan Timur melewati angka 16.000 kasus.

“Total kasus di Kaltim sampai saat ini berjumlah 16.384 kasus, sementara yang masih dalam proses 24 kasus,”ungkap Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kaltim, Andi Muhammad Ishak pada rilis harian yang disampaikan secara tertulis, Kamis (12/11).

Andi memaparkan 235 kasus baru tersebut tersebar di Kabupaten Kutai Barat 14 kasus, Kabupaten Kutai Kartanegara 29 kasus, Kabupaten Kutai Timur 52 kasus, Kabupaten Paser tujuh kasus, Kabupaten Penajam Paser Utara lima kasus.

Lanjut, Kota Balikpapan sembilan kasus, Kota Bontang 19 kasus dan Kota Samarinda 100 kasus. Secara keseluruhan, angka kasus penyebaran Covid-19 di Kaltim menjadi 440,3 per 100.000 penduduk.

Sedangkan, kasus meninggal di Kaltim bertambah empat kasus diantara dari Kabupaten Kutai Kartanegara tga kasus dan sisanya satu kasusu dari Kota Samarinda. Kini total kasus meninggal 518 kasus.

Angka kesembuhan juga terus bertamah di Kaltim, hari ini dilaporkan ada 244 kasus dengan rincian satu kasus dari Kabupaten Kutai Barat, 58 kasus dari Kabupaten Kutai Kartanegara,79 kasus dari  Kabupaten Kutai Timur, sembilan kasus dari Kabupaten Paser, satu kasus dari Kabupaten Penajam Paser Utara, 36 kasus dari Kota Balikpapan, satu kasus dari Kota Bontang dan 59 kasus dari Kota Samarinda.

Dari 16.384 kasus terkonfirmasi, 13.593 kasus merupakan pasien yang dinyatakan sembuh dan 2.273 kasus masih dirawat.

SAMARINDA—. Gubernur Kalimantan Timur,  Isran Noor mengikuti Upacara Puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 56 tahun secara virtual di Gedung Kemenkes RI di dampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, Padilah Mante Runa dan Forkopimda

Peringatan yang dilaksanakan secara  video conference bertempat diRruang Ruhuirahayu Kantor Gubernur Kaltim.(12/11/2020).

Dalam peringatan tesebut sekaligus dilaksanakan Seminar kesehatan yang juga berlangsung melalui virtual di Panti Jompo yang dibuka oleh Ketua TP PKK Kaltim, Hj. Norbaiti Isran di UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Putri dan Pondok Pesantren Hidayatullah Samarinda,

Harapan dari HKN sendiri menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, Padilah Mante Runa,menjadikan indonesia sehat, dengan sub tema jaga diri , jaga kesehatan ,jaga keluarga.

Beliau juga berpesan kepada santri untuk terus menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan covid 19.

” Untuk anak anak ku yang ada di pesantren, jangan lupa dengan 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak,” pesan Padilah.

Puncak HKN hari ini dilakukan di pusat keramaian ,untuk mensosialisasikan hidup sehat ditengah Pandemi covid 19. Seperti di Pasar Segiri, Pesantren dan Panti-Panti di Samarinda.

Padilah menekankan imbauan penting diikuti agar terhindar dari tertularnya Covid-19. Dia berharap pandemi ini segera berakhir.

TANA PASER — Maraknya kasus perkawinan usia anak yang terjadi di Indonesia serta data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan satu dari empat perempuan di Indonesia telah menikah pada usia kurang dari 18 tahun.

Kepala Bidang PPPA Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noer Adenany, mengatakan kasus perkawinan anak dibawah umur yang terjadi di Kaltim dalam beberapa tahun terakhir cenderung ada penurunan.

Pada tahun 2017 terdapat 25,71 persen anak perempuan menikah dibawah usia 18 tahun dan pada tahun 2018 tercatat ada 720 kasus perkawinan usia anak di Indonesia serta 300.000 rata-rata anak perempuan berusia dibawah 16 tahun menikah setiap tahunnya.

“Berdasarkan data dari Kanwil Kementerian Agama Kaltim, 845 perkawinan anak pada tahun 2019 menjadi 418 perkawinan anak pada semester 1 tahun 2020, terdiri dari laki-laki 89 anak dan perempuan 329. Sementara angka perkawinan anak yang terjadi di Kabupaten Paser pada tahun 2019 sebanyak 111,” ujarnya pada Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Paser, Kamis (12/11/2020).

Namun, lanjut Dany, hal ini tetap menjadi perhatian serius dari berbagai pihak mengingat tingginya angka perkawinan usia anak. Pemprov Kaltim perlu membuat aturan yang bersifat antisipasi kemudian melakukan berbagai upaya dari seluruh komponen masyarakat untuk memberikan pendidikan dan pencerahan tentang bagaimana cara mencegah perkawinan usia anak, peningkatan peran tokoh agama masyarakat dan orang tua dalam memberikan pemahaman sekaligus penerapan nilai-nilai Luhur dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.

Langkah progresif harus bersama kita lakukan pasca disahkannya UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu batas usia perkawinan diubah menjadi usia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Mengapa perkawinan usia anak dilarang karena berdampak pada sisi pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kualitas hidup.

“Selain itu, perkawinan usia anak memiliki resiko lima kali lebih besar untuk meninggal dalam persalinan dibanding perempuan di usia 20 sampai 24 tahun,” imbuh Dany.

Ia berharap, kegiatan ini dapat membangun pemahaman bersama tentang perkawinan usia anak dan dampak negatif yang ditimbulkan untuk mencegah perkawinan anak. Selain itu, perlu terus dilakukan sosialisasi, advokasi dan edukasi kepada orangtua, anak dan meningkatkan peran serta lembaga terkait selain pemerintah seperti akademisi, dunia usaha, media massa dan masyarakat dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak dari segala bentuk tindak kekerasan.

SAMARINDA—- Memperingati Hari Kesehatan Nasional ke 56 tahun 2020 Pemerintah Provinsi mengadakan berbagai kegiatan sosial. Diantaranya Bakti Sosial dan kampanye masker kesehatan yang dilaksanakan di UPTD Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Nirwana Puri. Kamis (12/11).

Terlihat, antuisme serta kebahagiaan terpantau dari wajah para penghuni panti Tresna Werdha yang bersemangat mengikuti acara bakti sosial dan kampanye masker kesehatan.

Ketua TP PKK Kaltim, Norbaiti Isran Noor mengharapkan kegiatan hari ini bisa bermanfaat bagi penghuni Panti, sehingga kegiatan hari kesehatan Nasional ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat yang terdampak Covid-19 maupun yang tinggal di pantai ini.

Dirinya pun merasa senang karena bisa bertemu dengan kakek dan nenek penghuni Panti Tresna Werdha, ujarnya.

Kegiatan ini menurut Norbaiti ibarat kata “ringan sama dijinjing berat sama dipikul,” dimana kegiatan dilakukan bersama-sama, sehingga tidak terasa beratnya tentunya dengan kebersamaan kegiatan cepat terlaksana dan mendapatkan hasil yang maksimal.

“Kita tidak hanya memperingati hari kesehatan Nasional saja tapi bagaimana di hari kesehatan bisa memberikan kesan bahwa hari kesehatan Nasional ini kita harus peduli kepada sesama, lingkungan,”tuturnya.

Dirinya juga melaporkan bahwa selama Covid-19 kakek dan nenek tidak ada yang terpapar Covid-19 dan Alhamdullilah Covid tidak ada disini.

Imbuhnya, apabila ingin Covid-19 berlalu maka masyarakat harus menerapkan perilaku hidup sehat yaitu selalu memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan pakai sabun serta jangan lupa berdoa serta hati yang bahagia.

Acara tersebut dirangkai dengan penyerahan masker dari Ketua TP PKK Kaltim,Norbaiti Isran Noor ke pada UPTD PSTW serta dilanjutkan pemasangan masker secara simbolis dan langsung oleh Ketua TP PKK kepada penghuni panti.

Turut hadir Kepala Dinas Sosial Kaltim, Agus Hari Kesuma, Kepala UPTD Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Nirwana Puri, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kaltim, Ketua Dharma Wanita, Dinsos Kaltim dan anggota TP PKK Kaltim.

SAMARINDA – Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi menghadiri pelantikan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Turatea Jeneponto (PW-KKTJ) Kaltim periode 2020-2025, yang dipimpin H Mansyur Dg Naba.

Pelantikan dilakukan Ketua Umum PP KKT Jeneponto H Alimuddin dan dihadiri Wakil Bupati Jeneponto H Paris Yasir, Ketua BPW KKSS Kaltim H Andi Sofyan Hasdam. Forkopinda Kaltim di Ballroom Hotel Mercure Samarinda, Rabu (11/11/2020).

Hadi Mulyadi mengucapkan selamat atas pelantikan dan pengukuhan PW KKTJ Kaltim periode 2020-2025.

Semoga masyarakat Turatea Jeneponto dan keluarga besarnya dapat berperan dan partisipasi dalam mendukung pembangunan daerah. Membangun kebersamaan dalam perbedaan, serta meningkatkan kepedulian.

“Mari kita terus bersatu membangun Kalimantan Timur dan membangun Indonesia,” ajak Hadi Mulyadi.

Kepada pengurus dan masyarakat Jeneponto, Hadi berharap untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Tidak hanya kepada sesama warga KKTJ, tapi peguyuban lain di Kaltim untuk saling menghormati dan menghargai.

“Sehingga tetap terjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan NKRI di Benua Etam Kalimantan Timur,” tandasnya.

Sementara H Alimuddin mengharapkan PW-KKTJ Kaltim untuk memelihara dan melaksanakan pesan leluhur”Dimana Bumi Dipijak Disitu Langit Dijunjung”.

Dirinya meyakini jika semua mampu menjaga itu, maka semua akan dapat hidup berdampingan dan saling menghormati serta saling menghargai.

“Sehingga selalu tercipta kehidupan yang rukun dan damai untuk bersama-sama membangun Kaltim,” pesan Alimuddin.

dok Humas Prov