SAMARINDA- Wakil Gubernur, H Hadi Mulyadi menghadiri Acara Komisi Informasi (KI) Award secara virtual di dampingi Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim, Diddy Rusdiasyah dan Kasi Pengolahan Informasi Diskominfo Kaltim, Sri Rezeki Marietha. Bertempat di Ruang Heart Of Borneo (HOB) Kantor Gubernur Kaltim (25/11/2020).

Pemprov Kaltim menerima penghargaan Kategori Provinsi Informatif bersama 10 provinsi lainnya. Di antaranya Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Banten, Bangka Belitung, DI Yogyakarta dan Bali.

Wagub mengungkapkan Pemerintah Provinsi Kaltim mengapresiasi pengharggan ini, patut kita bangggakan dan terimakasih, maju terus di kancah Nasional, ditahun mendatang akan lebih baik lagi,  pungkas orang nomor dua Di Kalimantan Timur .

Ketua KI Pusat, Gede Narayana menyampaikan laporan tentang pelaksanaan monev keterbukaan BP di depan Wakil Presiden Prof Dr (HC) KH Ma’ruf Amin saat menyampaikan anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Rumah Dinas Wapres RI.

Gede memaparkan hasil monev keterbukaan BP, bahwa dari 348 BP yang dimonitoring sepanjang tahun 2020, mayoritas 72,99 persen (254 BP) masih sangat rendah kepatuhan dalam
melaksanakan keterbukaan informasi publik, yaitu 17,53 persen (61 BP) hanya masuk kategori Cukup Informatif, 13,51 persen (47 BP) Kurang Informatif dan 41,95 persen (146 BP) Tidak Informatif.

Dijelaskannya, berdasarkan rentangan penilaian monitoring dan evaluasi BP tahun 2020 yang
dilaksanakan oleh KI Pusat melibatkan delapan juri dari kalangan akademisi, peneliti, pengiat
keterbukaan informasi dan media massa. Untuk kategori BP Informatif hanya 17,43 persen (60
BP) dan Menuju Informatif 9,77 persen (34 BP) yang dapat dinilai telah melaksanakan UU
Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.

Disampaikannya nilai setiap kategori, yaitu Informatif  bernilai 90-100, Menuju Informatif 80-89,9, sedangkan Cukup Informatif  hanya bernilai 60-79,9 (termasuk rendah keterbukaan informasinya), Kurang Informatif (40-59,9) dan Tidak Informatif (0-39,9), ternyata masih ada BP bernilai dibawah 10 bahkan 0.

“Besarnya prosentase BP yang masih masuk kategori Cukup Informatif, Kurang Informatif bahkan Tidak Informatif masih memprihatinkan, maka harus digarisbawahi bahwa Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia masih jauh dari tujuan yang diamanatkan oleh UU KIP,” tegas Gede.

SAMARINDA—- Staf Ahli Gubernur Kaltim, Bidang Polhukam, Wahyu Widhi Heranata menerima Kunjungan Tim Menko Polhukam dipimpin Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Laksda TNI Yusup, di Ruang Rapat Tepian II, Rabu (25/11/2020).

Sangat mengapresiasi kunjungan Tim Menko Polhukam dan berharap bimbingan pusat demi kelancaran rencana pemindahan IKN ini,” kata Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang Polhukam Wahyu Widhi Heranata saat mewakili Gubernur Kaltim saat mewakili Gubernur Kaltim , H Isran Noor.

Turut hadir Irjen Pol Agung Makbul (Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Ideologi dan Konstitusi), Mayjen TNI Alfret Denny D Tuejeh (Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi) dan Asmarni (Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup).

Sementara itu,  Laksda TNI Yusup menyampaikan kunjungan bertujuan mengkaji rencana pemindahan IKN dari sisi Astragatra. Yakni sebuah konsepsi dasar ketahanan nasional yang merupakan perangkat hubungan bidang kehidupan manusia dan budaya dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai menggunakan kemampuannya.

“Pengkajian Astragatra ini terdiri dari Aspek Alamiah (Tri Gatra) dan Aspek Sosial (Panca Gatra). Sehingga gabungan dari keduanya ini menjadi Astagatra,” kata Laksda TNI Yusup.

Tri Gatra meliputi Gatra Geografi, Gatra Kekayaan Alam dan Gatra Kependudukan. Sementara Panca Gatra meliputi Ipoleksosbudhankam.

Sedangkan Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Ideologi dan Konstitusi, Irjen Pol Agung Makbul menambahkan alasan penetapan Kaltim sebagai calon IKN tidak bisa dilepaskan dari sejarah (kerajaan pertama di Indonesia), filosofis, yuridis dan sosial.

“Empat faktor ini juga menjadi pertimbangan penting, mengapa Kaltim yang dipilih Presiden Joko Widodo,” pungkasnya.

Wacana pemindahan IKN bukan isu baru. Rencana bergulir sejak era Presiden Soekarno, Soeharto, BJ Habibie dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Lokasi mulai Palangkaraya di Kalteng, Jonggol di Bogor, Sidrap di Sulawesi, Banyumas di Jawa Tengah, terakhir Penajam Paser Utara di Kaltim, ujarnya.

SAMARINDA— Mentaati Protokol Kesehatan menjadi kunci pengendalian penyebaran Covid-19. ketidak patuhan terhadap protokol kesehatan membuat kasus positif kembali naik.

Hari ini Rabu 25 November 2020, pasien terpapar Covid-19 kembali bertambah, dimana sehari sebelumnya mengalami penurunsn. Berdasarkan laporan tertulis yang disampaikan Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kaltim, Andi Muhammad Ishak mengatakan terjadi penambahan sebanyak 190 kasus positif.

Andi merincikan kasus baru tersebut berasal dari Kabupaten Berau empat kasus, Kabupaten Kutai Barat satu kasus, Kabupaten Kutai Kartanegara 47 kasus, Kabupaten Kutai Timur 41 kasus, Kabupaten Penajam Paser Utara dua kasus. Disusul Kota Balikpapan 23 kasus, Kota Bontang 14 kasus dan Kota Samarinda 58 kasus.

“Sedangkan dalam proses laboratorium berjumlah 881 kasus,”jelasnya.

Kemudian kasus sembuh bertambah 234 kasus tersebar di Kabupaten Berau 27 kasus, Kabupaten Kutai Barat lima kasus, Kabupaten Kutai Kartanegara sembilan kasus, Kabupaten Kutai Timur 39 kasus, Kabupaten Paser 19 kasus. Kemudian, Kabupaten Penajam Paser Utara satu kasus, Kota Balikpapan 20 kasus, Kota Bontang 18 kasus dan Kota Samarinda 96 kasus.

Penambahan kasus sembuh membuat angka kesembuhan di Kaltim menjadi 86,3 dari terkonfirmasi.

Sementara kasus meninggal ada penambahan dua kasus, semua dari Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga total kasus meninggal yakni 569 kasus.

Kasus terkonfirmasi positif di Kaltim sekarang berjumlah 18.694 kasus, sembuh 16.139 kasus dan pasien dalam perawatan 1.986 kasus, ujar Andi dalam Laporan tertulis tersebut.

SAMARINDA— Dalam rangka kesiapan kelembagaan pengembangan sasaran dan strategi serta pencapaian setelah alih status, Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda menggelar Workshop Reorientasi visi misi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda (SAMI) yang digelar di Hotel Grand Sawit, jalan Basuki Rahmat, Rabu (25/11/2020)

Kegiatan tersebut dihadiri civitas akademik IAIN baik dekan dan dosen serta pejabat instansi terkait.

Dalam kesempatan itu Wakil Gubernur Kaltim, H.Hadi Mulyadi sangat mengapresiasi dan mendukung institusi pendidikan di Kaltim termasuk IAIN Samarinda yang dalam waktu dekat ini, akan berubah status menjadi UIN Sultan Aji Muhammad Idris (SAMI) Samarinda.

“Atas nama pemerintah, saya memberikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh civitas akedemika IAIN Samarinda, yang telah bekerja keras dalam pembantu pemerintah daerah khususnya mendidik dan meningkatkan sumber daya manusia di Kaltim, ujar Hadi.

Dirinya berharap UIN SAMI Samarinda menjadi kampus ternama di Kalimantan. Membangun Kaltim bahkan Indonesia dengan pengembangan SDM yang luar biasa.

“Saya yakin, IAIN Samarinda bisa melakukan itu. Karena selama ini sudah membuktikan mampu bekerja keras, membangun dan membina mahasiswa-mahasiswinya,” harapnya.

Senada Wakil Rektor I IAIN Samarinda, Dr Muhammad Nasir mewakili Rektor IAIN Samarinda, menyampaikan alasan transformasi alih status dari IAIN menuju UIN. Diantaranya perjuangan dakwa struktural sebagai upaya untuk membangun ummat yang terbaik di Kaltim dan Indonesia.

Ia juga berkomitmen, terkait kesiapan IAIN Samarinda untuk menjadi sebuah Universitas Islam Negeri baik secara kualitas maupun kuantitas mulai dari sarana prasarana maupun guru besarnya.

Diketahui, proses alih status Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda telah mendapatkan rekomendasi Berdasarkan Peraturan Menteri Agama untuk menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Kalimantan Timur.

Beberapa bulan yang lalu, Jum’at 21 Februari 2020 pihaknya kedatangan Tim Asesor yakni Asisten Deputi Asesmen & Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tatalaksana SDM dan Kebudayaan Kemenpan-RB, Roro Vera Yuwantari Susilawati, didampingi oleh Kabiro Organisasi dan Tatalaksana Sekjen Kemenag RI, Drs. H. Afrizal Zen dalam rangka visitasi alih status IAIN Samarinda menjadi UIN Kalimantan Timur.

KUTAI BARAT– Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Bagian Ekonomi menutup rangkaian Pasar Murah di Kecamatan Damai. Senin (23/11).

Kegiatan Pasar Murah Tahun 2020 dilaksanakan dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru serta membantu warga masyarakat terdampak Covid-19.

Dilaksanakan di empat kecamatan dengan menyiapkan 1000 paket  dan setiap kecamatan masing-masing mendapatkan 250 paket.

Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Kabupaten Kubar, Andi Kristison SP menjelaskan kegiatan Pasar Murah tahun 2020 dilaksanakan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Masa pandemi  Pemkab Kubar melakukan Pasar Murah dengan sistem paket, dimana dalam paket tersebut terdapat sembilan jenis barang diantaranya  beras 5 kg, gula 1 kg, minyak goreng 1 ltr, 1 piring telur ayam, teh, kopi, garam, bawang merah dan putih, harga paket normal Rp 250 ribu tetapi dengan subsidi Rp 95 ribu. Sehingga, harga satu paket yang dijual atau ditawarkan kepada warga Rp 155 ribu.

Andi menuturkan, kegiatan pasar murah sudah tiga tahun berjalan. Tetapi akibat pandemi di tahun 2020 maka hanya mampu melaksanakan di empat kecamatan, jika sebelumnya dilakukan di 10 kecamatan. Untuk tahun 2021 juga sudah dianggarkan untuk kegiatan pasar murah di empat  kecamatan dan pelaksanaanya di kecamatan berbeda dari tahun 2020.

Dengan pelaksanaan pasar bisa membantu warga masyarakat yang terdampak covid-19. “Jika tidak terjadi pandemi, kegiatan pasar murah tahun 2020 juga kita laksanakan di 10 kecamatan, namun karena adanya pandemi dan keterbatasan anggaran sehingga enam kecamatan tidak bisa di cover dan hanya mampu dilaksanakan di empat kecamatan saja,” terang Andi.

Disinggung terkait pelaksanaan pasar murah ditahun yang akan datang tentu kita juga berharap covid-19 sudah berlalu, sehingga pelaksanaan pasar murah tidak dilakukan sistem paket, tetapi kita menjual eceran satuan barang.Silahkan masyarakat yang ingin membeli keperluannya, bisa memilih kebutuhannya saja.

“Namun dimana pandemi kita harus menjaga agar tidak berkerumun dan mematuhi protokol kesehatan maka dilakukan dengan sistem paket, dimana orang datang mendaftar dan membayar selanjutnya bisa menunggu dengan jarak yang sudah ditentukan,” terang Andi.

Andi juga menyampaikan antusiasme masyarakat di lapangan, yang mengharapkan kegiatan pasar murah bisa lebih sering dilaksanakan  bahkan jika bisa dilaksanakan setiap bulan atau tiga bulan dan dilaksanakan di beberapa tempat/kampung dalam wilayah kecamatan yang jauh dari pusat kota untuk membantu masyarakat.

Ia juga menjelaskan sasaran dari pasar murah ini tentu warga dengan ekonomi menengah ke bawah, karena kita ingin betul-betul target dan sasaran betul-betul mengena kepada warga yang membutuhkan. Oleh sebab itu, dalam kegiatan pasar murah dilakukan koordinasi dengan pihak kecacatan dan pengurus kampung yang memang betul-betul mengetahui warga masyarakatnya.

 

YOGYAKARTA — Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melakukan Studi Belajar ke Kampung Ramah Anak di Desa Leles RW 18, Sleman, Yogyakarta, Senin (23/11/2020).

Kepala Bidang PPPA, Noer Adenany didampingi Kasi TKA, Siti Mahmudah I K dan Plt Kasi Perlindungan Anak, Hasbi Ansari mengatakan, dalam proses tumbuh, anak juga memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi agar bisa bertumbuh kembang secara optimal. Kebutuhan tersebut bukan hanya terkait kebutuhan fisik, namun juga kebutuhan sosial dan psikologis, serta lingkungan yang mendukung berkembangnya semua potensi yang dimilikinya.

“Kampung Ramah Anak merupakan bagian dari pembangunan Kabupaten/Kota layak Anak. Perkembangan kampung yang pesat namun kurang terencana tentu akan menambah resiko anak dalam tumbuh kembangnya” ujar Dany.

Untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Ramah Anak di Kaltim, DKP3A Kaltim terus berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai pihak.

Sementara itu Lurah Condong Catur melalui Kasi Pelayanan, Al Thouvik Sofisalam mengatakan, komitmen masyarakat terbangun berkat edukasi dan sosialisasi secara bertahap mulai dari majelis taklim, PKK, maupun pertemuan RT untuk bersama-sama mewujudkan kampung ramah anak.

“Komitmen tersebut, berupa tidak akan melakukan segala bentuk kekerasan apapun terhadap anak, anak-anak tidak diizinkan mengendarai sepeda motor sampai mereka memiliki SIM, pembatasan penggunaan HP atau gawai, menjadikan lingkungan mereka anti narkoba dan mematuhi jam belajar 19.00- 21.00 WIB,” terang Thouvik.

Namun karena pandemi, lanjut Thouvik, jam belajar bergeser dipagi hari mulai pukul 08.00- 12.00 WIB. Kemudian sore hari anak-anak bermain di tempat bermain di aera bermain anak tepat di depan Sekretariat Satgas PPA.

“Untuk area bermain, merupakan tanah hibah dari warga masyarakat kemudian secara swadaya di kelola oleh warga,” imbuh Thouvik.

Sementara, anggaran kegiatan di kampung ramah anak sudah dianggarkan dalam APBD Desa/Kelurahan.

Kegiatan ini juga di rangkai dengan paparan materi “zero to hero” pembentukan satgas PPA dan proses inisiasi kampung ramah anak.

(dkp3akaltim)

Samarinda – Rapat anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kaltim dalam rangka Persiapan PON Papua, Persiapan Porprov Berau dan Pemberian Bonus Atlet Sea Games Filipina tahun 2019 dilaksakan secara virtual, Rabu (25/11/2020).

Gubernur Kaltim Isran Noor langsung memimpin rapat di Kantor Penghubung Kaltim di Jalan Kramat II Kwitang Jakarta Pusat. Serta diikuti oleh Ketua KONI Pusat Marciano Norman secara virtual.

“Saya berharap kepada semua pihak dan kepada peserta agar memanfaatkan rapat ini dengan sebaik-baiknya diikuti dengan seksama walaupun secara virtual,” Pungkas Isran.

Terima kasih kepada adik-adik yang telah hadir di hari ini di Jakarta di kantor penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah memberikan prestasi dan nama baik provinsi Kalimantan Timur dan juga sekaligus memberikan nama baik prestasi olahraga secara Nasional.

Secara simbolis Gubernur Kaltim Isran Noor memberikan bonus kepada Mariska Halinda cabang olahraga Taekwondo dan Chelsie Monika cabang olahraga catur.

Bonus medali perunggu sebesar 10 Juta Rupiah, medali perak 20 Juta Rupiah dan medali emas 40 juta rupiah.

Kalimantan Timur yang tergabung dalam Kontingen Indonesia dan jumlah medali yang diraih untuk Indonesia sebanyak 1 emas 4 perak dan 5 perunggu.

Dalam sambutannya Ketua KONI Kaltim Zuhdi Yahya mengungkapkan “Program pemerintah dalam penanganan covid 19 di Kalimantan Timur bahwa tahun depan akan dilakukan vaksinasi dengan kerendahan hati kami mohon dalam rangka untuk menunjang kesehatan para atlet dan pelatih untuk kiranya bapak berkenan memberikan prioritas vaksin covid-19 kepada para atlet dan pelatih Kalimantan Timur,” Harapnya.

SAMARINDA– Cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kaltim menjadi yang terbaik dibanding Provinsi lain di Kalimantan. Demikian disampaikan Deputi Direktur Wilayah Kalimantan BPJS Ketenagakerjaan, Arif Zahari saat bertemu Wakil Gubernur Kaltim, H Hadi Mulyadi di ruang kerjanya, Selasa (24/11/2020).

Coverage Kaltim untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan ini mencapai  60,73 persen. Tertinggi di Kalimantan,” ucap Arif Zahari.

Mewakili BPJS Ketenagakerjaan Arif memberikan apresiasi tinggi atas kebijakan Pemprov Kaltim memberikan perlindungan kepada para tenaga kerja, tidak terkecuali seluruh pegawai non-ASN.

Secara keseluruhan, tenaga kerja di Kaltim terdapat 1,29 juta orang. Terdiri dari 742.541 tenaga kerja formal, 433.179 tenaga kerja informal dan jasa konstruksi (jakon) 114.587 tenaga kerja.

“Yang terlindungi dalam program BPJS sebanyak 60,73 persen atau sekitar 700 ribu tenaga kerja,” jelas Arif.

BPJS melihat potensi peningkatan coverage kepesertaan di Kaltim secara bertahap masih sangat terbuka. Peningkatan  menuju 70 persen, 80 persen bahkan hingga seluruh tenaga kerja di Kaltim terlindungi program jaminan sosial ketenakerjaan.

Selain itu, Arif Zahari juga menyebutkan potensi Kaltim lainnya untuk mendapatkan Paritrana Award. Sebuah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam hal komitmen pemerintah daerah atau perusahaan untuk mendukung program jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia.

“Indikatornya antara lain pencapaian coverage tenaga kerja yang terlindungi  dan regulasi yang mendukung dalam bentuk perda maupun pergub atau instruksi yang mendukung perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kita masih tunggu kesiapan Kaltim, setidaknya dalam bentuk peraturan gubernur,” harap Arif yang datang bersama beberapa pejabat BPJS yang lain.

Penialaian Paritrana Award akan dimulai awal Januari 2021 untuk kinerja tahun 2020. Selanjutnya, akan ada proses wawancara dan validasi data.  Kaltim berpeluang besar karena pegawai non-ASN seluruhnya sudah terlindungi dan tinggal menunggu peraturan Gubernur (pergub) terkait  perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga kerja di Kaltim.

“Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan ini sudah menjadi komitmen Pak Gubernur. Seluruh non-ASN harus mendapat perlindungan itu. Begitu juga soal pergub tidak masalah, segera kita proses,” tandas Wagub Hadi Mulyadi.

(dok: humasprov)