SAMARINDA–DPRD Kaltim bersama Pemprov Kaltim melakukan penandatanganan Nota kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2021 dalam Sidang Paripurna ke-33 ,berlangsung di Gedung D, Komplek DPRD lantai 6, Jalan Teuku Umar , Senin (30/11/2020)

Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltim H Makmur HAPK didamping Wakil Ketua HM Samsun dan Sigit Wibowo dihadiri 36 anggota.

Dalam penyampaiannya, Wakil Gubernur Kaltim, H. Hadi Mulyadi menjelaskan kesepakatan KUA PPAS rancangan APBD TA 2021 sebesar Rp11,61 triliun yang terdiri anggaran pendapatan direncanakan Rp9,59 triliun bersumber dari PAD sebesar Rp5,39 triliun, pendapatan tranfer Rp4,18 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp12,72 miliar.

“Sedangkan anggaran belanja daerah dialokasikan Rp11,61 triliun,” ujar mantan legislator Karang Paci.

Direncanakan lanjutnya, untuk belanja SKPD dalam upaya pencapaian target sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kaltim 2019-2023.

“Untuk belanja operasional, belanja modal dan belanja tidak terduga serta belanja transfer,” ujarnya.

Sedangkan pembiayaan, dimana sisi penerimaan pembiayaan dialokasikan Rp 2,02 triliun direncanakan untuk menutupi defisit anggaran dan sisi pengeluaran pembiayaan alokasi sebesar Rp3,6 miliar untuk penyertaan modal.

“Saya berterima kasih atas kerja sama yang baik, semoga dengan ditandatanganinya KUA PPAS dapat menjadi pemicu reformasi birokrasi di lingkungan kerja Pemerintahan Provinsi Kaltim,”pungkasnya.

Turut Hadir Sekda Prov Kaltim, HM Sa’bani, Asisten Administrasi Umum, Fathul Halim, Kepala BPKAD, HM Sa’aduddin serta pimpinan OPD lingkup Pemprov Kaltim dan jajaran Forkopimda Kaltim.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *