SAMARINDA — Tindakan pungli adalah tindakan yang illegal, merugikan masyarakat, merusak tatanan sosial dan menciderai keadilan sehingga makinmeningkatnya aktivitas pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka diperkirakan kasus-kasus Pungli dan KKN juga akan meningkat. Sehingga diperlukannya sosialisasi dan upaya-upaya penyadaran dan pencegahan pada masyarakat luas juga perlu terus ditingkatkan.

Dalam Rapat Kerja (Raker) dan Analisa Evaluasi (Anev) Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) UPP Provinsi Kalimantan Timur yang berlangsung, Jumat (4/12) di Hotel Mercure Samarinda, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi menyampaikan bahwa Raker dan Anev ini guna mewujudkan institusi Pemerintah yang bersih dari Pungli dan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

“Harapan kita pemerintah lebih baik, lebih bersih dan lebih terpercaya sehingga masyarakat bisa sejahtera,”tukas Hadi.

Dijelaskannya bahwa pemerintah dan masyarakat harus meyakini, bahwa indikator keberhasilan Satgas dalam melakukan Saber Pungli dan KKN, sebenarnya tidak hanya dinilai dari seberapa banyak OTT dan kasus yang diungkap serta seberapa besar nilai uang dan tersangka yang bisa diamankan, akan tetapi lebih kepada perbaikan moral pelayanan publik, sehingga masyarakat dapat memberikan kepercayaan yang tinggi kepada Pemerintah.

Sehubungan dengan itu, Pemerintah Provinsi Kaltim mengharapkan agar tugas Saber Pungli UPP Provinsi Kaltim dapat ditingkatkan lagi, di samping terus melakukan sosialisasi, kampanye anti korupsi dan penerapan SOP perijinan yang transparan kepada masyarakat luas. (DISKOMINFO/Lely)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *