SAMARINDA—Wakil Gubernur Kaltim, H. Hadi Mulyadi menyampaikan Penjelasan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah APBD 2021 pada rapat Paripurna Ke-34. Pelaksanaan tersebut berlangsung di Gedung D, Lantai 6, kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Jum’at (11/12/2020).

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK didampingi Wakil Ketua, Sigit Wibowo dan Sekretaris DPRD M Ramadhan, dihadiiri 28 anggota dewan baik secara virtual melalui aplikasi zoom.

Dalam penyampaiannya Hadi menjelaskan, rencana anggaran pendapatan untuk tahun anggaran 2021 diperkirakan sebesar Rp 9,59 triliun.

“Meliputi Pendapatan asli daerah sebesar  Rp 5,39 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp 4,18 triliun dan lain-lain, pendapatan daerah yang sah sebesar 12,72 miliar Rupiah,” ujar Hadi.

Dalam penetapan rencana target penerimaan Tahun Anggaran 2021 ini, lanjut Hadi, ada beberapa hal-hal yang menjadi perhatian dan pertimbangan dalam penyusunan rencana penerimaan diantaranya, peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2021.

“Berdasarkan hasil perhitungan terhadap pendapatan maka pada rencana pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar  Rp 9,59 triliun mengalami kenaikan sebesar Rp. 1,00 triliun atau 11,72% dari target APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 8,58 triliun,” bebernya.

Dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan dalam bentuk pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan penguatan peran dan karakter ekonomi kerakyatan pemerataan dan peningkatan pengertian konektivitas pusat produksi dan peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintahan daerah.

Wagub menuturkan ,dengan mengacu pada kebijakan alokasi anggaran belanja daerah untuk anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 11,61 Triliun, terdapat kenaikan dibandingkan dengan alokasi belanja APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 10,68 triliun.

“Berarti terdapat kenaikan sebesar Rp 932,26 miliar rupiah atau 8,72%,”jelas mantan legislator Karang paci tersebut.

Untuk itu, Hadi berharap pembahasan rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2021 dapat berjalan lancar tepat waktu serta mengawal kebijakan kebijakan program Prioritas pembangunan Tahun Anggaran 2021.

“Kiranya kerjasama yang tak terpisah dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan,” pungkasnya.