SAMARINDA — Pertunjukan Rakyat (Petunra) menjadi salah satu gagasan yang menjadi program Kementerian Kominfo Republik Indonesia dan Komite Pencegahan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN)  dengan tujuan membangun pemahaman, kepercayaan dan partisipasi publik dalam bersama mewujudkan “Kesehatan Pulih Ekonomi Bangkit”.

Petunra tidak hanya diisi dengan berbagai pagelaran seni khas daerah melainkan juga berbagai diskusi mengenai kondisi pandemi Covid-19. Diskusi diisi dengan dua sesi tanya jawab, yang mana disesi pertama diisi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Samarinda serta dan pelaku usaha yang berjuang dikala pandemi Covid-19. Disesi kedua ada Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda.

Kedua sesi diskusi ini membahas mengenai langkah kedepan agar masyarakat bisa segera pulih dimasa pandemi dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat agar bangkit dan berjuang dalam era New Normal.

M.Faisal selaku Kadis Perindag Kota Samarinda menjelaskan bahwa momen Covid-19 ini jangan dijadikan penghalang untuk bisa bangkit, melainkan harus menjadi peluang untuk setiap orang agar bisa berinovasi dengan keahlian yang dimiliki. Namun, perlu diperhatikan bahwa penerapan protokol kesehatan menjadi hal utama yang wajib dilaksanakan.

“Kita dituntut kreatif, untuk meningkatkan daya tarik dan semangat masyarakat yang sangat menurun selama pandemi ini,”jelas Faisal.

Harapan besar, sinergitas antara pemerintah dan masyarakat dapat menjadi satu kesatuan untuk bersama bangkit dan pulih dari pandemi Covid-19 ini. Ingat 4M (Mencuci tangan, Menggunakan Masker, Menjaga jarak dan Menghindari kerumunan). (DISKOMINFO/Lely)

 

 

 

KUTAI BARAT – Sebanyak Empat puluh satu peserta mengikuti Asesmen Kompetensi Guru (AKG), Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah (AKK) dan Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP).

Kegiatan  tersebut selama satu hari yang dipusatkan di Madrasah Tsnawiyah Negeri (MTsN) Kabupaten Kubar.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Barat, H. Muhammad Izzat Solihin, S.Ag., M.Pd., memantau langsung di tempat pelaksanaan ujian, didampingi Kasubbag TU, H. Achmad Syofian, S.Ag dan Kepala Seksi Pendidikan Islam.

Beliau mengatakan Asesmen dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang gambaran kompetensi guru, pada dimensi pedagogik dan profesional sesuai standar yang telah ditetapkan. Serta diperoleh peta kompetensi guru, kepala dan pengawas sebagai bahan pembinaan dan pengembangan berkelanjutan. Dan juga sebagai bahan acuan kepada berbagai pihak terkait penyusunan kebijakan pengembangan profesi guru, kepala dan pengawas madrasah.

Kegiatan tersebut dibagi menjadi dua sesi, untuk pertama dilaksanakan pada pagi hari pukul 08.00 Wita, yang diikuti sebanyak dua puluh lima peserta. Sedangkan sesi terakhir dilaksanakan pada siang hari dengan melibatkan delapan belas peserta untuk semua jenjang Madrasah di Kubar, jelasnya.

Asesmen dilaksanakan oleh Kementerian Agama Pusat secara online. Hasil pemantauan pada sesi pertama berjalan dengan baik, para peserta  menggunakan komputer di laboratorium milik MTsN Kubar. Satu peserta tidak dapat mengikuti pada sesi pertama ini dengan alasan sedang melaksanakan cuti hamil, terangnya.

“Mengapresiasi dengan dilaksanakan Asesmen Kompetensi Guru (AKG), Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah (AKK) dan Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP) ini.  Degan harapan seluruh tenaga pendidik Madrasah yang ada di Kubar dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan sehingga dapat meningkatkan mutu pengajaran seluruh Madrasah yang ada di Kubar.

Setiap 13 Desember selalu diperingati dengan Hari Nusantara. Sebagai negara kepulauan, pada Hari Nusantara semua daerah di Indonesia merajut ikatan untuk menjaga persatuan.

Sekaligus pengingat bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan mematangkan konsep wawasan Nusantara.

Pada 13 Desember 2020 mendatang, peringatan Hari Nusantara secara nasional direncanakan akan digelar di Kalimantan Timur. Tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan ibu kota negara Indonesia yang baru.

“Karena kondisi Indonesia saat ini yang masih dilanda pandemi, angka penularan tak kunjung turun, bahkan kepala daerah juga terpapar, peringatan Hari Nusantara 2020 di Kebupaten Penajam Paser Utara tidak diadakan secara fisik,” tutur Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Luhut Binsar Panjaitan pada saat memimpin rapat secara virtual, Selasa (1/12/2020).

Luhut mengatakan peringatan Hari Nusantara akan digelar secara virtual atau dalam jaringan (daring). Keputusan ini tentunya demi kebaikan semua pihak. Bukan hanya di Indonesia, second wave (gelombang kedua) pandemi Covid-19 juga dialami negara lain di dunia.

“Setuju kalau memang ada dilakukan perubahan yang besar full digital, kami siap. Kami tidak kecewa kalau dibatalkan. Kami terima dengan lapang dada,” tutur Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor dalam giat rapat koordinasi yang digelar secara daring tersebut.

Isran sangat setuju dengan keputusan yang diambil agar tidak terjadi perkumpulan massa dalam jumlah besar. Peringatan Hari Nusantara secara daring tidak akan melunturkan semangat masyarakat.

Paling terpenting menurut dia, esensi dan tujuan utama dalam peringatan itu guna meningkatkan wawasan Nusantara dan semangat persatuan.

Hadir Menteri Kominfo Johnny G Plate, Kapolda Kaltim Irjen Pol Herry Rudolf Nahak dan Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Heri Wiranto.

SAMARINDA–  Perkumpulan Juang Kencana (PJK) adalah tempatnya orang-orang berpengalaman yang telah merasakan asam garam serta pahit gertirnya pelaksanaan Program KB di lapangan. Oleh karena itu, wadah potensial ini harus benar-benar dioptimalkan untuk mendukung percepatan pelaksanaan program.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, Drs. H. Muhammad Edi Muin saat mengikuti kegiatan Penguatan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) bersama Perkumpulan Juang Kencana Provinsi kalimantan Timur di Ruang Keluarga Berencana, Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, Selasa siang (1/12).

Menurut Edi Muin, keberhasilan dalam melaksanakan berbagai Program KB tidak dapat sepenuhnya dicapai hanya dari BKKBN semata. Keberhasilan program ini jelas memerlukan dukungan secara sinergis dari berbagai kalangan baik dari lembaga pemerintah terkait, lembaga swasta, tokoh masyarakat, tokoh agama, pengusaha dan lain sebagainya. Termasuk juga para purna tugas dari BKKBN yang pernah terlibat langsung untuk  membantu dan mendukung para yuniornya di lapangan.

Edi Muin juga mengatakan BKKBN saat ini adalah BKKBN Baru dengan Cara Baru Menuju Era Baru dimana target sasaran saat ini bukan lagi mereka yang berasal dari generasi baby boomer dan generasi x.

“Zaman berubah, tantangan pun berbeda dari masa ke masa,”ucapnya.

Lanjutnya Program KB telah berhasil dikenal oleh masyarakat generasi baby boomer dan generasi x saat ini, bahkan sebagian besar dari mereka masih mengingat slogan “Dua Anak Cukup dan Mars KB”. Namun di saat yang sama, masyarakat generasi millenials dan generasi Z (zillenials) tidak begitu mengenal BKKBN. Padahal jumlahnya saat ini adalah yang terbesar di Indonesia.

Oleh karena itu, jelasnya BKKBN melakukan rebranding logo, tagline, slogan, mars hingga jingle yang diubah dan disesuaikan dengan karakter yang digandrungi para remaja sehingga diharapkan mampu untuk menarik minat untuk mengenal dan berpartisipasi dalam program-program di BKKBN, seperti Program Genre (Generasi Berencana) yang mengajak kaum remaja untuk merencanakan hidup mereka sejak dini sesuai dengan cita-cita yang ingin dicapai.

Sementara itu, Wakil Ketua I PJK Provinsi Kalimantan Timur, Dra. Hj.  Martuti mengapresiasi Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur karena terus melakukan pendampingan dan memberikan bantuan untuk Juang Kencana selama ini.

“Kami mengucapkan terima kasih karena Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur selalu siap mendukung kami selama ini. Semoga silaturahmi dan persaudaraan dari kami para pensiunan kepada BKKBN tetap terjalin dengan baik, bahu membahu menyukseskan Program Bangga Kencana”, tuturnya.

Martuti juga menjelaskan bahwa saat ini telah terbentuk dan dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan PJK Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Masih ada sembilan lagi yang menjadi target Provinsi Kalimantan Timur untuk dibentuk dan dibina. Ke depan yang akan dilakukan adalah memfasilitasi pembentukan PJK Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Ini kami mulai dengan melakukan sosialisasi AD/ART PJK kepada para pensiunan BKKBN”, terang Martuti.

(HumasBKKBNKaltim)

SAMARINDA —-  Kepala Dinas Sosial Kaltim, HM Agus Hari Kesuma memimpin Rapat Focus Group Discussion (FGD) Laporan Akhir kajian Akademik Panti Sosial Disabilitas, Selasa (01/12/2020) di Aula Asran Bulkis, Dinas Sosial Kaltim Jalan Basuki Rahmat No.76 Samarinda.

Dalam arahannya Agus mengatakan tujuan pembentukan UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Dasar ini ialah penataan kelembagaan pemerintahan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat Kaltim khususnya pada penyandang Disabilitas.

Selain itu, tujuan lain dibentuknya UPTD Panti Rehabilitas Sosial Dasar agar Pemerintah dapat melaksanakan kewajibannya dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas dalam bentuk rehabilitasi sosial dasar dan sebagai upaya untuk memulihkan keberfungsian sosial secara wajar penyandang disabilitas, keluarga penyandang disabilitas, kelompok penyandang disabilitas, dan/atau komunitas penyandang disabilitas,

Sebagai informasi, saat ini jumlah penyandang Disabilitas di Kaltim berjumlah 6030 yang tersebar diseluruh wilayah Kaltim, dari jumlah tersebut banyak yang belum mendapat penanganan yang memadai.

Untuk itu, diperlukan upaya yang lebih nyata, terarah dan terukur untuk dapat memaksimalkan pencapaian target kinerja dari pemerintah khususnya Pelayanan terhadap penyandang disabilitas melalui kebijakan Rehabilitasi Sosial.

Pembetukan Panti Rehabiltasi Sosial sosial perlu memperhatikan Convention on The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas-CPRD) yang telah diratifikasi dengan undang-undang 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Convention on The Right Of Persons With Disabilities.

Turut hadir pada rapat tersebut Pejabat Pengawas dan Administrator di Lingkup Dinas Sosial Kaltim.

(Humasdinsoskaltim)

SAMARINDA—- Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kaltim, Andi Muhammad Ishak melaporkan adanya penambahan 127 kasus harian Covid-19 pada Selasa 1 Desember 2020.

Penambahan kasus terjadi di Kabupaten Berau enam kasus, Kabupaten Kutai Barat satu kasus, Kabupaten Kutai Kartanegara 22 kasus, Kabupaten Kutai Timur 26 kasus. Disusul Kabupaten Paser 23 kasus, Kabupaten Penajam Paser Utara dua kasus, Kota Balikpapan 22 Kasus dan Kota Samarinda 24 kasus.

Angka kasus penyebaran Covid-19 di Kaltim menurut Andi meningkat menjadi 530,6 per 100.000 penduduk.

Sementara, untuk kasus sembuh terdapat penambahan sebanyak 161 kasus dengan rincian Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Penajam Paser Utara masing-masing dua kasus. Lanjut, Kabupaten Kutai Kartanegara14 kasus, Kabupaten Kutai Timur 80 kasus, Kabupaten Paser enam kasus, Kota Balikpapan 20 kasus, Kota Bontang 17 kasus dan Kota Samarinda 18 kasus.

Sedangkan kasus meninggal akibat Covid-19 bertambah satu kasus dari Kota Samarinda, sehingga total meninggal 593 kasus.

Dengan demikian, pasien terkonfirmasi positif  Kaltim berjumlah 19.747 kasus, sembuh 17.022 kasus, dirawat 2.132 kasus dan dalam proses 859 kasus, jelas Andi.

SAMARINDA—- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada bulan November 2020 Provinsi Kalimantan Timur mengalami inflasi sebesar 0,37 persen, atau terjadi perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 103,25 pada bulan Oktober 2020 menjadi 103,63 pada bulan November 2020.

Sementara, inflasi tahun kalender pada bulan November 2020 sebesar 0,52 persen dan Inflasi tahun ke tahun sebesar 0,76 persen. Ungkap Kepala BPS Kaltim, Anggoro Dwithjahyono saat rilis bulanan secara virtual melalui Youtube, Selasa (1/12)

Anggoro memaparkan inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,93 persen; diikuti kelompok transportasi sebesar 0,83 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,39 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,05 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,03 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,02 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya masing-masing sebesar 0,01 persen.

Kemudian itu untuk kompok perumahan, air, listrik bahan bakar rumah tangga; kelompok pendidikan dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran menunjukkan indeks yang stabil dibanding bulan sebelumnya.

Jika dirinci menurut kota, pada bulan November 2020, Kota Samarinda mengalami inflasi sebesar 0,36 persen dengan IHK 104,04. Sementara Kota Balikpapan mengalami inflasi 0,39 persen dengan IHK sebesar 103,10.

Selanjutnya, bulan November 2020 inflasi kalender Kota Samarinda 0,62 persen dan inflasi tahun ke tahun sebesar 0,81 persen. Sedangkan Inflasi tahun kalender Kota Balikpapan sebesar 0,40 persen dan inflasi tahun ke tahun sebesar 0,70 persen.

Dirinya juga mengatakan dari 90 kota pantauan IHK Nasional, sebanyak 83 kota mengalami inflasi dan Tujuh kota lainnya mengalami deflasi.

Inflasi tertinggi terjadi di Kota Tual (Maluku) sebesar 1,15 persen dan terendah terjadi di Kota Bima (Nusa Tenggara Barat) sebesar 0,01 persen. Sedangkan deflasi tertinggi terjadi di Kota Kendari (Sulawesi Tenggara) sebesar -0,22 persen dan terendah sebesar -0,01 persen terjadi di Kota Meulaboh (Aceh) dan Palopo (Sulawesi Selatan).

 

SAMARINDA — Narkoba masih menjadi salah satu permasalahan terbesar di Kalimantan Timur terlebih Samarinda, Kutai Kartanegara dan Balikpapan yang masih menempati posisi 3 teratas daerah dengan tingkat kasus tertinggi.

AKBP Halomoan Tampubulon menjelaskan bahwa Kalimantan Timur kini berada diposisi ke 23 Se-Indonesia mengenai penyalahgunaan narkotika. Peringkat ini jauh menurun dibandingkan beberapa tahun lalu saat Kalimantan Timur selalu menempati posisi 5 besar dalam penyalahgunaan narkotika.

“Kita tidak boleh berbangga terlebih dahulu, hal ini dikarenakan posisi Kaltim berada memang berada diurutan ke 23 namun untuk Samarinda tingkat peredaran narkobanya masih tinggi,”ucapnya.

Disampaikan AKBP Halomoan Tampubulon saat dialog Publik, Selasa (1/12) bahwa berbagai program telah disiapkan terkhusus ditahun 2021 salah satunya Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba). Desa Bersinar adalah desa yang mempunyai kesadaran untuk melindungai masyarakatnya dari bahaya narkoba.  Diharapkan Desa Bersinar menjadi wadah yang mengakomodir masyarakat untuk bersama bergerak mencegah penyebaran penyalahgunaan narkoba di lingkup terkecil suatu daerah.

Program ini tentu menjadi kegiatan yang melibatkan masyarakat untuk turut andil dalam menjadi bagian dalam keikutsertaan memberantas penyalahgunaan narkoba di Samarinda. Sehingga perlu digarisbawahi persoalan narkoba tidak hanya menjadi tanggungjawab Pemerintah dan BNN saja melainkan seluruh lapisan masyarakat guna #Hidup100%, Hidup Sehat Tanpa Narkoba. (DISKOMINFO/Lely)