, ,

Pengembangan Kebun Rakyat Cukup Signifikan Mencapai 22,21 Persen

SAMARINDA—Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Perkebunan bersama Cabang Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kaltim menggelar Rapat Kerja dengan tema” Penguatan Harmonisasi dan Sinergi Dengan Mitra Kerja dan Pemerintah Daerah”.

Kegiatan tersebut digelar melalui aplikasi virtual zoom meeting, membahas berbagai hal penting tentang masa depan perkebunan kelapa sawit di Kaltim. Dihadiri oleh Ketua Umum GAPKI Pusat , Joko Supriyono, Ketua Gapki Cabang Kaltim, Muhammadsjah Djafar.

Dalam kesempatan itu Gubernur Kaltim yang di wakili oleh, Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim, Ujang Rachmad menuturkan, Rakercab GAPKI bukan semata memenuhi kewajiban amanah AD/ART organisasi, akan tetapi bagaimana mendesain program kerja, sekaligus memecahkan permasalahan yang dihadapi usaha perkebunan kelapa sawit di Kaltim.

“Terutama memastikan program kerja dan kegiatan mencapai tujuan yang ditetap sejak awal. Serta mengacu pada indikator-indikator yang disepakati bersama,” ujarnya, Kamis(10/12/2020).

Dirinya menyebutkan, kebun sawit di Kaltim saat ini ada 340 IUP dengan luas mencapai 2,5 juta hektar. Selain itu, perusahaan perkebunan yang memperoleh HGU seluas 1,2 juta hektar.

Ujang membeberkan, angka ini sangat berkolerasi dengan UU Cipta Kerja dimana ijin yang pernah diberikan 405 IUP seluas 2,8 juta hektar. Maka dari itu pihaknya ingin ijin-ijin yang dimiliki perusahaan benar-benar direalisasikan.

“Paling tidak pemilik ijin mampu mewujudkan sesuai komitmen awal membangun perkebunan sesuai kaidah aturan dan lingkungan,” jelasnya.

Ia juga menambahkan, persentase kebun kemitraan atau pengembangan kebun rakyat terbilang cukup signifikan mencapai 22,21 persen, walaupun masih ada daerah dan perusahaan yang belum mencapai angka 20 persen batas minimal.

“Tapi, ada yang melampaui batas minimal hingga 40 persen, sehingga angka kumulatif sekitar 22,21 persen,”pungkasnya.

 

 

/0 Comments/by
, ,

Pahlawan Perekonomian Di Kaltim

Samarinda – Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi memberikan Penganugrahan Produkvitas Siddhakarya Kalimantan Timur diruang Ruhui Rahayu, Senin (7/12/2020).

Siddhakarya berasal dari bahasa Sansekerta yang artinya karya prima. Siddhakarya merupakan penghargaan produktivitas yang diberikan oleh Gubernur di setiap tahun genap. Dan ditahun ganjil pemerintah pusat memberikan penghargaan Paramakarya.

“Kita bangga dan bersyukur ditengah pandemi masih ada anak-anak muda yang berkreasi, ini merupakan terobosan dan prestasi luar biasa, dari 6 perusahaan tadi yang menerima 4 diantaranya adalah perusahaan makan, ternyata makanan ini mantap,” Ungkap Hadi.

6 Perusahaan yang menerima penghargaan itu adalah CV. Makrifah Herbal Kota Bontang, CV. Triangel Jaya Utama Kota Balikpapan, Cerita Bahagia Food Kota Balikpapan, PT. Selvi Karya Utama Kota Balikpapan, PT. Mahakam Megah Mulia Kota Samarinda dan PT. Trinity Auto Kota Samarinda.

“Bagi yang menerima penghargaan agar bisa mempertahankan prestasi ini dan mengajarkan pada rekan-rekan yang lain, agar Kaltim kedepan menghasilkan ribuan pengusaha kecil dan menengah yang memiliki produktifitas luar biasa, mereka inilah yang menjadi pahlawan di Kaltim” Tegas Hadi.

Untuk mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas tersebut. Serta daya saing perusahaan agar lebih berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltim melalui Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Siddhakarya kepada perusahaan-perusahaan yang berhasil meningkatkan produktivitasnya

Kita berharap penghargaan ini menjadi motivasi pengusaha kecil dan menengah lainnya di seluruh Kaltim untuk terus berprestasi dalam meningkatkan produktifitas.

Pemprov Kaltim mendukung sepenuhnya kepada 6 perusahaan ini untuk dilanjutkan ditingkat nasional pada ajang Penghargaan Paramakarya, ditahun 2021 yang diselenggarakan di pemerintah pusat.

Acara ini dihadiri oleh kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltim Suroto dan mewakili Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemenaker RI yang di wakili oleh kepala BLK Samarinda Andri Susila.

/0 Comments/by
, ,

Dokumentasi Penganugrahan Produkvitas Siddhakarya Kaltim

Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi memberikan Penganugrahan Produkvitas Siddhakarya Kalimantan Timur diruang Ruhui Rahayu, Senin (7/12/2020).

 

 

 

 

 

 

 

 

/0 Comments/by
,

BI Ajak Masyarakat Bangun Optimisme Pemulihan Ekonomi Kaltim

SAMARINDA— Berbagai indikator ekonomi Kaltim mulai menunjukkan perbaikan di triwulan III 2020, meskipun di keseluruhan tahun 2020 mengalami pelemahan dibandingkan 2019.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Perwakilan BI Kaltim, Tutuk SH Cahyono pada acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2020 secara daring di Aula Maratua Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Kaltim, Kamis (03/12/2020).

Menurutnya, perekonomian Kaltim pada 2020 diperkirakan akan mengalami kontraksi namun tidak sedalam perkiraan sebelumnya seiring dengan kuatnya peran pemerintah dan stakeholders terkait dalam menanggulangi pandemi COVID-19 serta mendorong percepatan pemulihan ekonomi di sektor-sektor prioritas termasuk UMKM sehingga semua pelaku ekonomi bisa lebih produktif namun tetap aman.

Proses pemulihan dan transformasi ekonomi akan semakin cepat jika semua pihak selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kaltim tahun 2021 yang salah satu fokusnya adalah menumbuhkan industri hilir yang mendukung ekonomi kerakyatan dan ekonomi kawasan.

Selain hilirisasi, kawasan Strategis Pariwisata bisa menjadi andalan Kaltim untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan. Hal ini juga selaras dengan
Rencana Kerja Pemerintah Pusat – tematik 2021 yang bertujuan untuk meningkatkan industri dan pariwisata di berbagai wilayah.

Lanjutnya Bank Indonesia Kalimantan Timur juga terus bersinergi dengan berbagai pihak untuk mengawal pergerakan harga bahan pangan strategis melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Selain itu, sinergi dengan perbankan dan stakeholders terkait terus dilakukan dalam rangka mendorong peningkatan aspek korporatisasi, kapasitas dan akses pembiayaan bagi UMKM untuk dapat go digital dan go export.

Pertumbuhan ekonomi Kaltim tahun 2021 diperkirakan mengalami pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan ekonomi Kaltim kedepan utamanya didorong oleh pemulihan ekonomi pada sektor utama.

Selain itu, sektor konsumsi maupun investasi diperkirakan akan terus membaik seiring dengan
berlanjutnya optimisme perbaikan ekonomi Kaltim.

Lebih lanjut, pembangunan berbagai proyek strategis serta peningkatan kinerja sektor pertambangan juga diperkirakan turut mendorong perekonomian Kaltim tumbuh lebih tinggi lagi, ujarnya.

Dengan strategi kebijakan yang baik dan sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan, kami
yakin ada solusi untuk melakukan percepatan pemulihan dan transformasi ekonomi dengan baik.

“Sinergi yang solid dari seluruh pihak tentu menjadi syarat penting untuk mewujudkan semua ini,”tegasnya.

/0 Comments/by
,

BI Diminta Berperan Lebih Signifikan Gerakkan Ekonomi

SAMARINDA— Gubernur Kaltim, H. Isran Noor menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2020 secara daring di Aula Maratua Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Kaltim, Kamis (03/12/2020).

Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI)2020 yang mengangkat tema Bersinergi Membangun Optimisme Pemulihan Ekonomi dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo, Menteri-Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur BI dan Dewan Gubernur, Gubernur se Indonesia serta pimpinan perbankan.

Dalam arahannya Presiden Joko Widodo mengharapkan Bank Indonesia dapat mengambil bagian yang lebih signifikan dalam reformasi fundamental yang tengah dilakukan pemerintah.

Jokowi juga berharap agar BI berkontribusi lebih besar untuk ikut menggerakkan sektor riil mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan membantu pelaku usaha terutama UMKM agar bisa kembali produktif.

“Dalam kondisi krisis ini kita harus mampu bergerak cepat dan tepat, buang jauh ego sektoral egosentris lembaga,”ujar Presiden.

Gubernur Bank Indonesia, Peryy Warijiyo optimis pemulihan ekonomi nasional dapat terwujud di tahun 2021, momentum pertumbuhan positifnya kini sudah mulai terasa.

Pemulihan ekonomi nasional di 2021 dapat terwujud dengan penguatan sinergi melalui satu prasyarat dan lima strategi. Satu prasyarat tersebut adalah vaksinasi dan disiplin protokol Covid-19. Sedangkan lima strategis respons kebijakan meliputi pembukaan sektor produktif dan aman, percepatan stimulus fiskal atau (realisasi anggaran), peningkatan kredit dari sisi permintaan dan penawaran stimulus moneter dan kebijakan makroprudensial dan digitalisasi ekonomi dan keuangan khususnya UMKM.

Sementara Gubernur Isran mengungkapkan Kaltim patut bersyukur atas segala upaya bersama-sama sehingga pertumbuhan ekonomi cukup baik, sebagai wujud implementasi dari sebuah kebersamaan atau kerja yang sinergi.

“Kita harus optmis ditengah pandemi. Kita tidak boleh putus asa, kegiatan dan aktivitas tetap dilaksanakan tetapi harus mengikuti protokol kesehatan ” ucap Isran Noor.

Selain itu, Kepala Perwakilan BI Kaltim, Tutuk SH Cahyono mengatakan Pertumbuhan ekonomi Kaltim tahun 2021 diperkirakan mengalami pertumbuhan yang positif didorong pemulihan ekonomi sektor utama dan peningkatan konsumsi maupun investasi seiring dengan berlanjutnya optimisme perbaikan ekonomi. Demikian juga inflasi 2021 di Kaltim masih tetap terkendali dengan terjaganya dari tekanan harga baiknya ekspektasi inflasi dan stabilnya nilai tukar rupiah.
“Ke depan kami tetap optimis dengan berbagai tantangan yang ada karena kami memiliki banyak potensi peluang dan momentum untuk melakukan percepatan pemulihan dan transformasi ekonomi dengan baik Sinergi yang sulit dari seluruh pihak tentu menjadi syarat penting untuk mewujudkan semua ini,”tegasnya.

/0 Comments/by
,

Selama November 2020, Inflansi Kaltim 0,37 Persen

SAMARINDA—- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada bulan November 2020 Provinsi Kalimantan Timur mengalami inflasi sebesar 0,37 persen, atau terjadi perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 103,25 pada bulan Oktober 2020 menjadi 103,63 pada bulan November 2020.

Sementara, inflasi tahun kalender pada bulan November 2020 sebesar 0,52 persen dan Inflasi tahun ke tahun sebesar 0,76 persen. Ungkap Kepala BPS Kaltim, Anggoro Dwithjahyono saat rilis bulanan secara virtual melalui Youtube, Selasa (1/12)

Anggoro memaparkan inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,93 persen; diikuti kelompok transportasi sebesar 0,83 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,39 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,05 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,03 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,02 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya masing-masing sebesar 0,01 persen.

Kemudian itu untuk kompok perumahan, air, listrik bahan bakar rumah tangga; kelompok pendidikan dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran menunjukkan indeks yang stabil dibanding bulan sebelumnya.

Jika dirinci menurut kota, pada bulan November 2020, Kota Samarinda mengalami inflasi sebesar 0,36 persen dengan IHK 104,04. Sementara Kota Balikpapan mengalami inflasi 0,39 persen dengan IHK sebesar 103,10.

Selanjutnya, bulan November 2020 inflasi kalender Kota Samarinda 0,62 persen dan inflasi tahun ke tahun sebesar 0,81 persen. Sedangkan Inflasi tahun kalender Kota Balikpapan sebesar 0,40 persen dan inflasi tahun ke tahun sebesar 0,70 persen.

Dirinya juga mengatakan dari 90 kota pantauan IHK Nasional, sebanyak 83 kota mengalami inflasi dan Tujuh kota lainnya mengalami deflasi.

Inflasi tertinggi terjadi di Kota Tual (Maluku) sebesar 1,15 persen dan terendah terjadi di Kota Bima (Nusa Tenggara Barat) sebesar 0,01 persen. Sedangkan deflasi tertinggi terjadi di Kota Kendari (Sulawesi Tenggara) sebesar -0,22 persen dan terendah sebesar -0,01 persen terjadi di Kota Meulaboh (Aceh) dan Palopo (Sulawesi Selatan).

 

/0 Comments/by
,

Dissos Kubar Salurkan Beras

KUTAI BARAT,—Dinas Sosial Kabupaten Kutai Barat menyalurkan beras bantuan bagi 5.136 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di 16 kecamatan. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Sosial Kutai Barat, Ampeng baru-baru ini.

Bantuan ini merupakan dari Kementrian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) melalui Dinas Sosial (Dissos)  Pemerintah Kabupaten Kutai Barat bekerjasama dengan Bhanda Ghara Reksa (BGR) Logistics.

Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos), Wilhelmus menjelaskan, bantuan yang disalurkan untuk 16 Kecamatan sejumlah 5.136 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sebanyak 231.120 ton Beras Buloq Program Keluarga Harapan (PKH) dengan mendapatkan 15 kilogram  Beras perbulan yang dialokasikan selama tiga bulan atau sebanyak 45 kilo (3 Karung) per KPM.

“Ini merupakan perhatian dari pemerintah bagi masyarakat, saya tekankan bagi Pendamping PKH agar dapat menyalurkan bansos ini dengan tepat sasaran,” ucapnya.

Wilhelmus juga menegaskan kepada masyarakat yang sudah mampu agar tidak menerima bantuan beras ini. Yang punya toko, mobil, sarang burung, pekerja diperusahaan, penerima upah jangan lagi menerima bantuan ini, pesannya.

/0 Comments/by

Tutup Pasar Murah

KUTAI BARAT– Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Bagian Ekonomi menutup rangkaian Pasar Murah di Kecamatan Damai. Senin (23/11).

Kegiatan Pasar Murah Tahun 2020 dilaksanakan dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru serta membantu warga masyarakat terdampak Covid-19.

Dilaksanakan di empat kecamatan dengan menyiapkan 1000 paket  dan setiap kecamatan masing-masing mendapatkan 250 paket.

Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Kabupaten Kubar, Andi Kristison SP menjelaskan kegiatan Pasar Murah tahun 2020 dilaksanakan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Masa pandemi  Pemkab Kubar melakukan Pasar Murah dengan sistem paket, dimana dalam paket tersebut terdapat sembilan jenis barang diantaranya  beras 5 kg, gula 1 kg, minyak goreng 1 ltr, 1 piring telur ayam, teh, kopi, garam, bawang merah dan putih, harga paket normal Rp 250 ribu tetapi dengan subsidi Rp 95 ribu. Sehingga, harga satu paket yang dijual atau ditawarkan kepada warga Rp 155 ribu.

Andi menuturkan, kegiatan pasar murah sudah tiga tahun berjalan. Tetapi akibat pandemi di tahun 2020 maka hanya mampu melaksanakan di empat kecamatan, jika sebelumnya dilakukan di 10 kecamatan. Untuk tahun 2021 juga sudah dianggarkan untuk kegiatan pasar murah di empat  kecamatan dan pelaksanaanya di kecamatan berbeda dari tahun 2020.

Dengan pelaksanaan pasar bisa membantu warga masyarakat yang terdampak covid-19. “Jika tidak terjadi pandemi, kegiatan pasar murah tahun 2020 juga kita laksanakan di 10 kecamatan, namun karena adanya pandemi dan keterbatasan anggaran sehingga enam kecamatan tidak bisa di cover dan hanya mampu dilaksanakan di empat kecamatan saja,” terang Andi.

Disinggung terkait pelaksanaan pasar murah ditahun yang akan datang tentu kita juga berharap covid-19 sudah berlalu, sehingga pelaksanaan pasar murah tidak dilakukan sistem paket, tetapi kita menjual eceran satuan barang.Silahkan masyarakat yang ingin membeli keperluannya, bisa memilih kebutuhannya saja.

“Namun dimana pandemi kita harus menjaga agar tidak berkerumun dan mematuhi protokol kesehatan maka dilakukan dengan sistem paket, dimana orang datang mendaftar dan membayar selanjutnya bisa menunggu dengan jarak yang sudah ditentukan,” terang Andi.

Andi juga menyampaikan antusiasme masyarakat di lapangan, yang mengharapkan kegiatan pasar murah bisa lebih sering dilaksanakan  bahkan jika bisa dilaksanakan setiap bulan atau tiga bulan dan dilaksanakan di beberapa tempat/kampung dalam wilayah kecamatan yang jauh dari pusat kota untuk membantu masyarakat.

Ia juga menjelaskan sasaran dari pasar murah ini tentu warga dengan ekonomi menengah ke bawah, karena kita ingin betul-betul target dan sasaran betul-betul mengena kepada warga yang membutuhkan. Oleh sebab itu, dalam kegiatan pasar murah dilakukan koordinasi dengan pihak kecacatan dan pengurus kampung yang memang betul-betul mengetahui warga masyarakatnya.

 

/0 Comments/by
, ,

Dokumentasi Sosialisasi Permen Desa No. 13 Tahun 2020

Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kendes PDTT) mensosialisasikan Permendes Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan konsultasi publik rancangan peraturan pemerintah tentang Bumdes di Ballroom Hotel Haris Samarinda, Selasa, (24/11/2020).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/0 Comments/by
, ,

Dana Desa Penguat Perekonomian Ditengah Pandemi 

Samarinda – Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kendes PDTT) mensosialisasikan Permendes Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan konsultasi publik rancangan peraturan pemerintah tentang Bumdes di Ballroom Hotel Haris Samarinda, Selasa, (24/11/2020).

Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi didaulat membuka acara ini didampingi Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nurdin dan Kepala Dinas DPMPD Kaltim Syirajuddin.

“Terimakasih kepada anda semua karena telah membangun desa, penguat perekonomian disaat pandemi adalah dana desa,” Ungkap Hadi diawal sambutannya.

841 Desa yang ada di Kaltim diharapkan dapat merasakan dana desa. Total anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat sejak 2015 – 2020 sebesar Rp. 3.983.745.634.000.

Wakil Gubernur berharap dana sebesar itu bisa digunakan secara efisien untuk perkembangan perekonomian masyarakat di pedesaan.

“Untuk itu, kedepan program-program pembangunan desa harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga desa tanpa ada yang terlewat,” Tambahnya.

Pembangunan desa dengan pemanfaatan dana desa yang telah berjalan selama ini namun masih memerlukan evaluasi dan langkah perbaikan.

Ada beberapa desa yang belum maksimal memanfaatkan dana desa ini. “Tidak ada yang sempurna dari 841 desa nanti kita akan evaluasi begitu pula dengan para pendamping agar bisa berjalan dengan baik,” Tegasnya.

Sesuai dengan model pembangunan nasional yang berdasarkan pada Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) gagasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Permendes 13/2020 melahirkan SGDs Desa dimana dana desa 2021 diprioritaskan untuk mencapai 18 butir yang ada dalam SDGs Desa.

/0 Comments/by