KUKAR — Potensi sumber daya alam yang sangat besar dimiliki oleh Kutai Kartanegara tidak menjadikan Kabupaten ini terlena. Hal ini dibuktikan dengan giat Pemkab Kukar yang bekerja keras untuk memperkenalkan sektor pariwisata sebagai sektor pengganti unrenewable resources.

Ulap Doyo menjadi kerajinan tradisional yang sedang dikembangkan sebagai salah satu sumber ekonomi daerah. Namun, tidak banyaknya orang yang membudidayakan kerajinan ulap doyo ini ditambah bahan baku yang tidak mudah ditemukan serta membutuhkan keterampilan khusus untuk menjadikannya sebuah karya menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Pemkab Kukar.

Sekda Kukar Sunggono menjelaskan bahwa ulap doyo sebagai kain khas suku Dayak diharapkan dapat semakin dikembangkan dan dilestarikan agar menjadi produk lokal  yang berkualitas serta mampu menembus pasar nasional maupun internasional.

“Dalam mengembangkan sektor pariwisata Kukar terus berinovasi dalam mengembangkan potensi-potensi baru baru untuk menghasilkan sumber pendapatan baru pula,”jelas Sunggono beberapa saat lalu di Kukar.

Ditambahkannya berbagai program pun telah disusun untuk menjadikan ulap doyo sebagai ciri khas yang diyakini akan mendunia jika ditekuni dengan sepenuh hati.

Diharapkan dengan adanya potensi melalui ulap doyo ini, tidak hanya Pemkab ukar melainkan pihak swasta pun juga dapat melirik hal ini sbagai salah satu investasi yang menghasilkan pendapatan guna peningkatan ekonomi Kukar lebih baik dan demi kesejahteraan masyarakat. (DISKOMINFO/Lely)

SAMARINDA –Menjaga patok perbatasan serta penyelundupan barang barang ilegal dari penyusupan asing, sudah menjadi tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) di perbatasan RI – Malaysia.

Meski menghadapi berbagai keterbatasan, namun mereka diharuskan mampu melaksanakan seluruh tugasnya dengan baik.

Selain menjalani tugas pokok sebagai penjaga perbatasan dan mengamankan perbatasan, TNI juga harus mampu membina warga lokal, bekerja sama dengan masyarakat setempat memberi penyuluhan pertanian, berkebun serta memanfaatkan lahan- lahan kosong yang dapat bermanfaat bagi penduduk di sekitaran daerah perbatasan.

Di samping tugas pokok pengamanan perbatasan RI tersebut, TNI juga memiliki kemampuan manunggal dengan rakyat melalui Pembinaan Teritorial. Dengan kata lain, Selama ini, TNI sesuai jati dirinya (sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional dan Tentara Profesional), selain mampu melaksanakan tugas pengamanan perbatasan sebagai tugas pokoknya Satgas Pamtas, juga mampu membantu masyarakat sekitar perbatasan dengan hal yang sangat baik dan sangat dirasakan langsung manfaatnya, seperti ikut berkebun bersama masyarakat dengan ikut membantu warga sekitar pos-pos penjagaan perbatasan untuk berkebun dan memanen bersama dan ikut membantu dalam menjajalkan hasil kebun yang di olah bersama masyarakat guna untuk memberikan contoh kepada warga masyarakat di sekitaran pos penjagaan perbatasan dalam memanfaatkan lahan, karna begitu berharganya sayur- sayuran di tapal batas RI-Malaysia.

Saat dikonfirmasi Personil Satgas Pamtas Yonif Raider 600/Modan, Letkol Inf Ronald Wahyudi menuturkan sebelum berangkat tugas operasi mereka di bimbing serta mendapatkan banyak pembekalan terutama di bidang pertanian, perkebunan serta perternakan.

Lanjutnya, tahap demi tahap dalam peroses perkebunan yang di dapatkan dalam pembekalan sebelum berangkat tugas di laksanakan pada saat bercocok tanam di daerah perbatasan serta ke uletan dan kesabaran agar mendapatkan hasil yang maksimal serta sayur – sayuran yang segar untuk dapat di nikamati warga di sekitaran pos perbatasan.

Hal tersebut mendapat respon positif dari masyarakat sekitar, masyarakat sekitar Pos Sei. Ular Satgas Yonif Raider 600/Modang berencana akan terus melanjutkan dan menambah dalam pengelolaan lahan kosong dalam berkebun untuk meningkatkan hasil panen sayu- sayurannya.

“Selama ini dapat menjadi contoh untuk warga masyrakat sekitaran simanggaris untuk menarik minat warga dalam berkebun. Rencana program ini akan kami jadikan program tetap kami dan akan kami sosialisasikan ke seluruh jajaran Pos Satgas Yonif Raider 600/Modang supaya dapat lebih dekat dengan masyarakat sekitar”, tegasnya

Penrem 091/ASN

KUKAR — Kantor Perwakilan BI Kaltim secara aktif mengembangkan UMKM Ulap Doyo “Pokant Takaq” melalui model Local Economic Development. Hal ini dalam rangka mendorong pengembangan UMKM, khususnya UMKM pendukung sektor pariwisata dan berorientasi ekspor di Kalimantan Timur.

Pengembangan UMKM Ulap Doyo ini perlu dilakukan karena memiliki beberapa keunikan dan kelebihan. Kain tradisional Ulap Doyo ini merupakan warisan budaya khas suku Dayak Benuaq yang ramah lingkungan dan sudah dilestarikan oleh para penenun wanita lokal sejak berabad-abad silam, dimana diduga usianya hampir sama dengan keberadaan kerajaan Kutai. 

Sesuai namanya, Ulap Doyo dikembangkan dari tanaman atau daun Doyo yang awalnya tumbuh liar di pedalaman Kaltim, yang saat ini terus didorong untuk dapat menjadi benang sebagai bahan baku tenun tradisional yang berkualitas tinggi khas Kaltim. Kekhasan inilah yang menjadikan Ulap Doyo pantas menjadi salah satu keunggulan dalam pengembangan UMKM yang berdaya saing dan berorientasi ekspor, sekaligus mendukung sektor pariwisata khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara dan umumnya di Provinsi Kalimantan Timur.

“Guna mendorong lebih jauh pengembangan UMKM Ulap Doyo KUB Pokan Takaq ini, kami mengusulkan untuk melakukan renovasi pada workshop atau “lamin” yang selama ini digunakan oleh kelompok pengrajin untuk melakukan berbagai aktivitas, seperti menenun, pertunjukan tari, atau berbagi pengetahuan antar pengrajin maupun kepada para pengunjung,”ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Tutuk S.H. Cahyono, (8/10)

Dalam sambutannya pada Penyerahan Program Sosial Bank Indonesia oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Ibu Rosmaya Hadi, Tutuk menjelaskan bahwa Melalui renovasi workshop Ulap Doyo milik KUB Pokant Takaq diharapkan dapat mampu meningkatkan produksi sekaligus produktivitas para pengrajin kain tradisional.

Selain itu, dengan adanya renovasi workshop ini pada akhirnya dapat mendukung keberadaan UMKM Ulap Doyo ini menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang mampu meningkatkan jumlah dan pengeluaran belanja para wisatawan nusantara maupun mancanegara. (DISKOMINFO/Lely)

KUKAR — Kini kondisi perekonomian global cenderung tidak stabil dan dalam tren melambat, tentunya hal juga saat sangat berdampak kepada Kaltim secara langsung. 

Disampaikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Tutuk S.H. Cahyono dalam Penyerahan Program Sosial Bank Indonesia oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Ibu Rosmaya Hadi, (8/10) bahwa perlu adanya upaya mitigasi risiko atas perlambatan tersebut sekaligus mencari berbagai terobosan baru untuk terus mendorong meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dapat mengurangi CAD dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas secara seimbang dan berkesinambungan.

“Dorongan pertumbuhan yang berasal dari sektor usaha/ industri berskala besar, kami lakukan antara lain dengan terus mendorong meluasnya hilirisasi berbagai produk bernilai tambah dan berdaya saing tinggi yg berbasiskan kekayaan alam Kaltim seperti CPO, Batubara, perikanan, migas, lada, karet dll. Adapun dorongan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah juga tidak kalah penting untuk dilakukan karena diyakini dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,”jelasnya di Workshop Ulap Doyo Pokant Takaq.

Ditambahkannya bahwa Bank Indonesia memiliki kebijakan utama yang dilakukan melalui beberapa strategi dalam pengembangan sektor UMKM di Kaltim seperti mendorong pengembangan UMKM Komoditas volatile food, dalam rangka mengurangi tekanan inflasi dari sisi pasokan, mendorong berkembangnya UMKM pendukung pariwisata, mendorong UMKM yang orientasi ekspor, mengembangkan UMKM syariah dalam rangka meningkatkan peran ekonomi syariah di Indonesia serta mendorong pemanfaatan teknologi digital demi memperluas akses pemasaran, transaksi maupun pembiayaan terhadap UMKM.

Tentunya hal tersebut menjadi langkah besar bagi Bank Indonesia sebagai bank sentral yang berkomitmen untuk berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian Indonesia.

Harapannya, peran UMKM sebagai punggung perekonomian dapat membawa perubahan ekonomi Indonesia khususnya Kaltim menjadi lebih baik serta kondisi makro ekonomi Indonesia juga menjadi lebih tahan banting terhadap ketidakpastian global di tahun-tahun mendatang. (DISKOMINFO/Lely)

Samarinda—Guna mendongkrak industri dalam daerah, Kepala Dinas Perindustrian Kota Samarinda HM. Faisal melakukan kunjungan industri ke beberapa pabrik di samarinda yakni springbed Bigland PT. Kharisma Rancangadi Pratama yang berada di jalan Sultan Sulaiman dan pabrik pembuatan baja ringan PT. Milono Trass, Kecamatan Sambutan, Kamis (3/10/2019),

Dalam tinjauannya Faisal menjelaskan, tujuan kunjungan industri tersebut digelar dua kali dalam sebulan dan khusus mengunjungi industri yang memang memberikan kontribusi besar bagi Kalimantan Timur khususnya Samarinda.

“Peninjauan ini tak lain adalah agar publik mengetahui adanya produk lokal yang berkualitas di Kaltim,”ujarnya.

Ia menuturkan Pemerintah kota Samarinda dalam hal ini sangat mendukung keberadaan produk lokal, asalkan produk mereka sudah memenuhi standar-standar yang ditentukan.

“Kita sangat mendukung keberadaan produk lokal, jika ada kendala yang mereka hadapi dalam pengurusan SNI kami pasti akan bantu. Asalkan itu masih zona pemerintah,” terang Faisal.

Sementara itu Kepala Pabrik Produksi pembuatan baja ringan PT. Milono Trass Deky Apriansyah mengungkapkan, perusahaan baja ringan kini telah memiliki sebanyak 30 karyawan.

Ia mengungkapkan, perusahaan yang berproduksi lokal ini bisa menghasilkan rangka besi dalam sehari 500 hingga 600 lembar. Sedangkan untuk rangka baja bisa diproduksi dari 600 hingga 700 buah per harinya.

“Bahan dasarnya memang agak sulit diperoleh, dan bahan dasar itu sendiri adalah spandek untuk pembuatan atap. Kita produksi setiap hari termasuk pabrik yang berada di Balikpapan,” terang deky.

Senada, Manager Factory Area Kalimantan PT Kharisma Rancangadi Pratama Hanafiah mengatakan, pabrik pembuatan Spring bad yang di produksi lokal mempunyai kualitas tinggi serta pemasok spring bad dengan distribusi paling besar di Samarinda.

Ia membeberkan, pada awalnya pabrik tersebut berdiri di Balikpapan pada tahun 1995, namun di karenakan lebih banyaknya permintaan dan distribusi di Samarinda maka pada tahun 1998 ia memutuskan untuk mendirikan cabang Pabrik Pembuatan Spring Bad yang bermerek di Samarinda dengan memperkerjakan masyarakat sekitar.

“Keberadaan pabrik di dua kota besar di Kaltim ini tentu membuka lapangan kerja yang besar bagi masyarakat. Ini memberikan keuntungan bagi Kaltim sehingga terus mendukung kehadiran dua perusahaan tersebut,”bebernya.

Seiring berkembangnya produksi tersebut, maka tak aneh jika pabrik mereka sudah dibangun di tiga kota yakni Samarinda, Balikpapan dan Banjarmasin.

“Kita juga memiliki daya saing. Meski kita menggunakan potensi tenaga daerah. Mereka juga bisa menghasilakan produk unggulan, kita juga tak kalah bersaing dengan dari luar,” pungkasnya.(Diskominfo/Rey)

Samarinda– Kepala Departemen Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) Bank Indonesia Rahmat Hernowo mengatakan agar transaksi keuangan di Indonesia lebih modern, transparan serta tepat sasaran, seluruh transaksi diusahakan sudah elektronik. Dengan begitu bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Namun begitu, menurutnya kesadaran masyarakat di Kalimantan Timur dalam melakukan transaksi elektronik masih sangat rendah. Ini terlihat dari jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), masyarakat yang melakukan menggunakan transaksi elektronik baru 10 persen.

“Tadi kita ketahui dari PAD Kaltim yang berjumlah Rp 780 milliar, baru 10 persen yang menggunakan transaksi elektronik sisanya masih manual, kami harapkan dari sekian itu ya hampir mendekati 100 persen lah yang menggunakan transaksi elektronik,” kata Rahmat usai Sarasehan Percepatan Elektronifikasi Transaksi Keuangan Kalimantan Timur 2019 di Aula Maratua Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kaltim baru-baru ini.

Rahmat menyebut rendahnya persentase tersebut bisa juga dilihat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor yang hampir keseluruhan masih menggunakan transaksi manual dengan mendatangani Kantor Samsat terdekat.

“Dari keseluruhan yang membayar pajak kendaraan bermotor di Kaltim tidak lebih dari 10 yang menggunakan transaksi elektronik,” sebutnya.

Oleh karena itu, Rahmat berharap transaksi elektronifikasi bisa mendekati 100 persen. Namun harus didukung oleh ekosistemnya seperti infrastruktur komunikasi, sinyal, jaringan, ketersediaan listrik dan sebagainya. Ekosistem itu menjadi fondasi awal menuju transaksi elektronifikasi yang lebih baik.

“Kaltim pasti bisa menuju transaksi yang lebih modern. Namun, masyarakatnya juga harus diedukasi dan didukung oleh infrastruktur. Infrastruktur jaringan komunikasi ditingkatkan dengan baik.  Sehingga bisa mendukung program efisiensi rupiah lewat Gerakan Nasional Non Tunai di Kaltim,” harapnya. (Diskominfo/Cht)

 

SAMARINDA—— Selama bulan September 2019 terjadi deflasi 0,27 persen di Provinsi Kalimantan Timur. Deflasi dipengaruhi oleh penurunan indeks harga pada kelompok bahan makanan dan kelompok kesehatan dengan deflasi sebesar -0,08 persen.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim Anggoro Dwithjahyono mengatakan Kaltim dari gabungan Kota Samarinda dan Balikpapan pada September 2019 terjadi deflasi sebesar -0,27 persen dengan tingkat inflasi tahun kalender sebesar 1,41 persen dan tingkat Inflasi tahun ke tahun sebesar 1,73 persen. Selain itu, berdasarkan Kota pembentuknya Samarinda mengalami deflasi -0,46 persen. Sedangkan, Kota Balikpapan mengalami deflasi sebesar -0,03 persen.

Sementara itu 5 kelompok lainnya mengalami inflasi yaitu kelompok sandang sebesar 0,54 persen diikuti kelompok pendidikan rekreasi dan olah raga sebesar 0,35 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,16 persen kemudian kelompok transportasi dan komunikasi yang mengalami inflasi sebesar 0,12 persen serta kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,05 persen.

“Alhamdulillah kita di September mengalami deflasi -0,27 persen dan mudah-mudahan di bulan selanjutnya kita juga akan mengalami deflasi meskipun mendekati hari besar yakni natal dan tahun baru”kata Anggoro di Samarinda belum lama ini.

Lanjutnya, dari 82 kota pantauan IHK nasional, Bulan September 2019 yaitu sebanyak 12 kota mengalami inflasi dan 70 kota lainnya mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Meulaboh sebesar 0,91 persen dan terendah terjadi di Kota Palopo dan Watampone sebesar 0,01 persen. Sedangkan deflasi tertinggi terjadi di Kota Sibolga sebesar -1,94 persen dan terendah di Kota Surabaya sebesar -0,02 persen.

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (Inflasi/Deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Di Indonesia, tingkat Inflasi diukur dari persentase perubahan IHK dan diumumkan ke publik setiap awal bulan (hari kerja pertama) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

 

 

 

SAMARINDA — Provinsi Kalimantan Timur saat ini memiliki tujuan untuk mewujudkan perluasan Less Cash Society dan keuangan inklusif melalui peningkatan akses keuangan untuk layanan transaksi non tunai. Maka, elektronifikasi transaksi keuangan adalah upaya untuk mengubah transaksi pengeluaran dan penerimaan pemerintah pusat dan daerah dari tunai menjadi non tunai melalui berbagai kanal pembayaran untuk mewujudkan efisiensi efektivitas dan transparansi tata kelola keuangan tangan pemerintah melalui infrastruktur yang aman dan handal.

Hal tersebut disampaikan Kepala BPKAD Prov.Kaltim Muhammad Sa’duddin dalam Sarasehan Elektronifikasi Transaksi Keuangan Provinsi Kalimantan Timur 2019 oleh Bank Indonesia (30/9) bertempat di Aula Maratua Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI).

“Kami berharap dengan terwujudnya elektronifikasi transaksi keuangan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan dapat mendorong efisiensi belanja dan meningkatkan potensi penerimaan APBD atau APBN,”tuturnya.

Tentunya ini dalam rangka mewujudkan Good Governance dan mendorong akses keuangan masyarakat untuk bertransaksi sekaligus menstimulus perekonomian di Kalimantan Timur.

Namun, berpijak dari persoalan diatas diperlukan kerjasama antara Pemda dan Perbankan dalam rangka penguatan dan perluasan elektronifikasi transaksi Pemda serta perluasan akses keuangan bagi masyarakat. Sehingga diperlukan penguatan infrastruktur nontunai dan mendorong efisiensi biaya yang timbul dari investasi pengembangan dan transaksi antar bank komitmen Perbankan dan Pemda untuk mewujudkan keamanan dan kelancaran transaksi serta menjamin perlindungan konsumen dalam rangka elektronifikasi transaksi di lingkungan Pemda.

Kedepan diharapkan elektronifikasi transaksi Pemda dapat memberikan kontribusi dalam pengambilan kebijakan pemerintah dan otoritas terkait melalui pelaporan keuangan yang terkonsolidasi. (DISKOMINFO/Lely)

SAMARINDA —- Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur kembali meresmikan program baru berupa Layanan Kas Bank Indonesia yang akan menjangkau sampai ketingkat Kecamatan/Desa di Kaltim, program ini disebut program BI JANGKAU.

BI Jangkau merupakan sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan perluasan jangkauan distribusi Uang Rupiah dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi layak edar.

“Program implementasi Clean Money Policy ini dapat bekerjasama dengan perbankan dan/atau pihak lain  hingga ke daerah pelosok sehingga merupakan penguatan dari kegiatan layanan kas yang saat ini telah kami lakukan secara rutin,”jelas Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan, Senin (16/9).

Tutuk S.H. Cahyono menuturkan bahwa ini adalah sebagai langkah awal karena saat ini Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur akan mulai bekerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (bank Kaltimtara) dalam pelaksanaan BI-Jangkau di 14 kecamatan pada 7 Kabupaten di wilayah Kalimantan Timur, mulai dari Mahakam Ulu sebagai Kabupaten terujung sampai dengan Pulau Derawan yang merupakan daerah pariwisata andalan Prov. Kaltim.

“Ke depan, kami juga sedang melakukan penjajakan untuk bekerjasama dengan kalangan perbankan dan pihak lain dalam pelaksanaan program BI Jangkau ini,”jelasnya.

Harapannya, melalui program BI Jangkau ini,masyarakat di daerah 3T (Tertinggal, Terluar, Terpencil) akan lebih mudah mendapatkan uang dengan kualitas layak edar, serta menukarkan uang mereka yang sudah lusuh atau tidak layak edar.  (DISKOMINFO/Lely)