Samarinda—Pemerintah Provinsi Kaltim meraih penghargaan Pemerintah RI atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019, di Hotel Mercure Samarinda, Rabu, (21/10/2020)

Provinsi Kaltim meraih plakat dan piagam penghargaan dari Pemerintah RI, karena dinilai memperoleh opini WTP lima kali berturut-turut.

Gubernur Kaltim Isran Noor yang menghadiri kegiatan tersebut menegaskan dirinya meminta BPK-RI bekerja secara profesional dan tidak perlu takut memberikan penilaian terhadap kinerja tata kelola keuangan pemerintah daerah.

“Apa pun hasilnya, terserah. Mau WDP kah, atau disclaimer kah namanya. Tidak apa-apa. Kami bersyukur dan semoga tehun depan terulang lagi,” kata Isran.

Lebih lanjut Isran menyebut, penilaian dan pemeriksaan yang objektif BPK-RI tentu membuat semua pihak, terutama pemerintah daerah bekerja dan mengelola keuangan negara secara baik dan benar. Hal ini sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan uang negara juga bentuk tranparansi, akuntabilitas, efetifitas dan efesian anggaran.

Kegiatan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim HM Sa’bani, para Bupati/Walikota se Kaltim, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Kaltim Miden Sihombing, Kepala BPK-RI Perwakilan Kaltim Dadek Nandemar, jajaran Forkopimda Kaltim, para asisten, kepala biro dan pimpinan OPD dilingkup Pemprov Kaltim.

Selain Kaltim, ada enam pemerintah daerah yang meraih penghargaan yang sama. Yakni, Pemkot Samarinda, Pemkot Balikpapan, Pemkot Bontang, Pemkab Paser, Pemkab Kutai Timur dan Pemkab Kutai Barat.

Juga penghargaan atas LKPD meraih Opini WTP, yakni Pemkab Berau, Pemkab Kutai Kartanegara, Pemkab Penajam Paser Utara dan Pemkab Mahakam Ulu.

SAMARINDA—Tujuan pembangunan berkelanjutan atau Stainable Development Goals (SDGs) menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, Anggoro Dwithjahyono
merupakan kesepakatan pembangunan yang mendorong terjadinya perubahan menuju arah pembangunan berkelanjutan yang didasari oleh hak asasi manusia serta kesetaraan untuk menciptakan pembangunan di bidang sosial ekonomi serta lingkungan hidup.

“SDGs diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal integrasi dengan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorangpun yang terlewatkan,”ungkapnya pada saat membuka acara Webinar Hari Statistik secara virtual melalui melalui aplikasi zoom cloud video meeting, Kamis (15/10).

Menurutnya tujuan ini dijalankan bersama oleh seluruh negara di dunia termasuk Indonesia sebagai agenda pembangunan bersama yang ditargetkan dapat tercapai hingga tahun 2030. Namun dalam kurun waktu setahun terakhir kejadian pandemi Covid-19 menghadirkan tantangan dan peluang yang besar terkait pencapaian agenda SDGs di tahun 2030 sebagai akibat penerapan berbagai kebijakan untuk menekan penyebaran Covid-19.

Secara simultan pandemi Covid-19 berdampak di berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, kebijakan penutupan sementara tempat usaha mauoun sekolah dan sistem kerja dari rumah ataupun penutupan wilayah yang pada akhirnya memberikan pengaruh terhadap capaian kinerja SDGs.

Untuk itu, perlu dilakukan telaah dan diskusi melalui kegiatan webinar ini terkait dengan potensi dampak yang ditimbulkan dari Covid-19 terhadap cara pengukuran serta capaian kinerja baik pada level nasional maupun wilayah Kalimantan Timur.

Lebih lanjut jelasnya acara webinar hari Statistik Nasional tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur ini mengangkat tema “Mengukur Capaian SDGs, Potensi Perubahan Peta Jalan Akibat Pandemi” sejalan dengan tema hari Statistik Nasional tahun 2020 yaitu “Data Berkualitas Untuk Indonesia Maju”.

Pada acara tersebut menghadirkan Keynote Speaker Deputi Bidang Neraca Analisis Statistik BPS RI, Sri Soelistyowati serta narasumber dari Direktur Analisis Pengembangan Statistik BPS RI, Ali Said, Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Bappenas, Amalia. A. Widyasanti dan Kepala Bappeda Kaltim, M. Aswin. Diakhir acara juga dilakukan Launching sistem statistik terintegrasi pembangunan berkelanjutan sebagai sitem informasi berbasis website.

SAMARINDA—- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Prov. Kaltim melalui Bidang Koperasi dan UKM menggelar Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Uji Kompetensi Sertifikasi kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk KSP/USP di Hotel MJ Kota Samarinda (12/10/2020).

Robyan Noor mengatangkan Pengelola koperasi wajib kompeten, tanda kompeten itu adalah memiliki sertifikasi. Sertifikasi tidak asal dikeluarkan dan dikeluarkan resmi oleh Badan Akredtitasi.

“Teman-teman yang dilatih disini saya harap ada perubahan lagi, karena diklat ini tidak mudah. Diharapkan koperasi ini kedepan betul-betul kuat, “ujar Robby dalam sambutannya.

Peningkatkan peran koperasi di masyarakat maka dengan kompetensi dibidang pengelolaan jasa keuangan diperlukan, karena akan dapat mendorong performance koperasi jasa keuangan sebagai lembaga keuangan yang sehat sehingga mampu berfungsi sebagai lembaga intermediasi,” ujarnya.

Permasalahan yang terjadi di daerah adalah kemampuan SDM masing-masing Koperasi yang belum memadai untuk mendapatkan sertifikasi ini, diharapkan dengan Diklat dan Uji SKKNI ini kemampuan mereka bisa meningkat, bebernya.

Diklat ini diikuti 40 Peserta dari pengurus Koperasi KSP/USP di Kaltim.Turut Hadir dalam Kepala Bidang Koperasi, H. Rodi Ahnadi.

 

(https://indagkop.kaltimprov.go.id/)

#indagkopkatim
#pemprovkaltim

 

 

 

 

 

SAMARINDA— Jumlah penumpang angkutan udara domestik yang diberangkatkan pada Agustus 2020 sebanyak 90,68 ribu orang atau naik 15,55 persen dibanding Juli 2020.

“Peningkatan jumlah penumpang tersebut terjadi di Bandara Melalan  (Kabupaten Kutai Barat) 26,51 persen, SAMS Sepinggan (Kota Balikpapan) 21,00 persen, APT Pranoto (Kota Samarinda) 4,98 persen, dan Kalimarau ( Kabupaten Berau) 4,10 persen,”hal tersebut dilaporkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, Anggoro Dwithjahyono belum lama ini di Samarinda.

Sedangkan penurunan jumlah penumpang terjadi di Bandara Datah Dawai  (Kabupaten Mahakam Mahulu)  9,73 persen. Sementara di Bandara Badak Bontang  (Kota Bontang) jumlah penumpang masih menunjukkan angka nol karena tidak adanya penerbangan.

Kemudian, adapun jumlah penumpang domestik terbesar melalui SAMS Sepinggan (Kota Balikpapan),  yaitu mencapai 63,12 ribu orang atau 69,61 persen dari total penumpang domestik, diikuti APT Pranoto (Kota Samarinda) 19,58 ribu orang atau 21,59 persen.

Sementara itu, jumlah penumpang angkutan udara domestik Januari – Agustus 2020 sebanyak 903.55 ribu orang atau turun 51,07 persen dibanding periode yang sama tahun lalu sebanyak 1.846,56 ribu orang. Jumlah Penumpang terbesar tercatat di SAMS Sepinggan (Kota Balikpapan) mencapai 628,60 ribu orang atau 69,57 persen dari keseluruhan penumpang domestik, diikuti APT Pranoto ( Kota Samarinda) 195,37 ribu orang atau 21,62 persen.

Lanjutnya, jumlah penumpang angkutan udara ke luar negeri/internasional pada Agustus 2020 masih menunjukkan angka nol dari April 2020. Bandara yang melakukan penerbangan ke luar negeri/internasional di Provinsi Kalimantan Timur hanya bandara SAMS Sepinggan (Kota Balikpapan).

Selama Januari – Agustus 2020 jumlah penumpang angkutan udara ke luar Negeri, baik menggunakan penerbangan nasional maupun asing mencapai 4,67 ribu orang atau turun 78,22 persen dibandingkan jumlah penumpang pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Kemudian untuk angkutan laut dalam negeri pada Agustus 2020 tercatat 13,27 ribu orang atau turun 1,29 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Peningkatan jumlah penumpang terjadi di Pelabuhan Semayang (Kota Balikpapan) 15,00 persen dan Lhok Tuan  dan Tanjung Laut (Kota Bontang) 69,89 persen.

Jika dilihat selama Januari – Agustus 2020, jumlah penumpang angkutan laut dalam negeri mencapai 108,05 ribu orang atau turun 62,38 persen dibanding periode yang sama tahun 2019. Penurunan jumlah penumpang terjadi diseluruh pelabuhan yang diamati yaitu pelabuhan Semayang 69,87 persen, Lhok Tuan dan Tanjung Laut 63,81 persen dan Samarinda 40,99 persen.

 

JAKARTA – Pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi struktural menjadi fokus kebijakan fiskal dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Pemerintah optimis

perbaikan ekonomi akan tercapai mulai tahun depan dengan berangsur membaiknya ekonomi di tahun ini. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyebut beberapa lembaga internasional pun memproyeksikan pertumbuhan positif pada ekonomi Indonesia tahun 2021. Dari International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 6,1%. World Bank mengatakan 3 sampai 4,4% dan ADB (Asian Development Bank) memproyeksikan 5,3%.

“Pemerintah saat ini memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 4,5 sampai 5,5 persen. Lalu di APBN 2021 kita menggunakan asumsi pertumbuhan 5%. Ini bukan sesuatu yang simsalabim, ini sesuatu yang harus kita kejar dengan kerja keras,” jelas Febrio dalam diskusi bertajuk “Bertahan dan Bangkit di Masa Pandemi” yang disiarkan kanal FMB9 pada Selasa (6/10/2020).

Untuk mencapai target itu kata Febri pemerintah harus mengutamakan pengendalian Covid-19 dengan baik. Disiplin masyarakat harus baik dalam menjalankan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan) dengan ketat. Lalu ketersediaan vaksin itu harus benar-benar terwujud. Sehingga menjadi faktor optimis yang menggerakkan perekonomian. Dukungan ekspansi fiskal baik sisi penawaran dan permintaan harus terus dilanjutkan pada 2021.

Lalu yang juga penting adalah Omnibus Law Cipta Kerja harus bisa berjalan. Karena jika melihat pertumbuhan 2020 semuanya mengalami negatif atau minus. Semua komponen Pendapatan Domestik Bruto (PDB) seperti konsumsi, investasi dan ekspor semuanya negatif, kecuali pemerintah yang positif.

“Kalau 2021 hanya pemerintah lagi yang positif, lalu semuanya negatif, kita masih berada dalam kontraksi.

Karena itu kita harus mendorong percepatan investasi sekencang-kencangnya. Itulah faktor pentingnya dari Omnibus Law Cipta Kerja, mudah-mudahan setelah ini peraturan turunannya seperti PP, PMK, Perpres dan sebagainya bisa segera diselesaikan dan dilaksanakan,” katanya.

Tujuannya agar bisa menarik investasi dan memperbanyak dibukanya usaha baru yang bisa mempekerjakan lebih banyak orang dan mencapai target pertumbuhan ekonomi 5% pada 2021.

Meski demikian katanya, pertumbuhan ekonomi global juga masih membayangi pertumbuhan ekonomi domestik. Contohnya seperti mitra dagang Indonesia juga harus kuat dalam pemulihan ekonominya. Ia membandingkan mitra dagang Indonesia seperti China, Jepang, India dan Amerika Serikat yang memiliki pemulihan ekonomi berbeda-beda.

Untuk defisit APBN pada 2021, Febrio menjelaskan pemerintah menargetkan turun menjadi 5,70% dibandingkan 2020 sebesar 6,34%. Persentase penurunan itu katanya memang disepakati turun tidak terlalu tajam.

“Belanja negara yang tadinya 2020 Rp2.739 triliun, pada 2021 paling tidak itu tidak turun. Kita sepakat dengan DPR belanja negara 2021 sebesar Rp2.750 triliun, itu yang menghasilkan defisit Rp1.006,4 triliun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.039 triliun ini yang menghasilkan 5,7% dari PDB,” katanya.

Pemerintah pada 2023 mendatang menargetkan defisit bisa ditekan kembali berada di kisaran 3% atau kurang. Hal ini perlu dilakukan karena memang penambahan defisit bukan tanpa risiko, karena penambahan defisit berarti penambahan primary balance atau utang bertambah.

“Hutang kita adalah hasil disiplin fiskal bertahun-tahun. Sehingga bisa bertahan 30% dari PDB pada 2019, harus loncat cukup tinggi menjadi 37% pada 2020 dan 2021 naik lagi menjadi 41%. Ini ada risiko karena biaya meminjam juga akan naik. Saat ini kita sudah mengeluarkan 20% dari anggaran untuk pendidikan, 5% untuk kesehatan, dan bunga hutang sudah diatas 12 – 13% dari pengeluaran pemerintah, kita ingin mengelola ini agar jangan sampai terlalu besar.

Ini relatif masih kecil dibandingkan negara-negara berkembang lain seperti Malaysia diatas 50% utangnya, Thailand juga demikian, Filipina juga demikian,” jelasnya.

Febrio juga menjelaskan bahwa yang harus diwaspadai adalah kenaikan cepat rasio hutang karena risikonya juga besar. Ini yang akan dijaga pemerintah dan terus mendukung pemulihan ekonomi dengan stimulus serta pengeluarannya tetapi harus semakin konsolidatif. Defisitnya juga perlu dijaga dari tahun ke tahun.

Untuk pemulihan ekonomi itu ada beberapa kebijakan strategis pemerintah pada 2021

mengalokasikan anggaran untuk pendidikan Rp550 triliun (20%), kesehatan Rp169 triliun, Perlindungan Sosial Rp421 triliun, infrastruktur Rp413,8 triliun, ketahanan pangan Rp104,2 triliun, pariwisata Rp15,7 triliun dan investasi bidang ICT Rp29,6 triliun.

 

Sumber : Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Samarinda – Pengembangan UMKM oleh Bank Indonesia dilakukan untuk mendukung fungsi, tugas dan kewenangan Bank Indonesia di bidang kebijakan moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran. Untuk mendorong UMKM sebagai sumber pertumbuhan, Bank Indonesia menyusun Strategi Nasional (STRANAS) Pengembangan UMKM yang menjawab tantangan yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia selama ini.

Karya Kreatif Indonesia Seri 2 digelar mulai tanggal 7 – 9 Oktober 2019 di Ballroom Hotel Haris Samarinda. Kepala Perwakilan BI Kalimantan Timur Tutuk SH Cahyono sependapat dengan Ketua Dewan Kerajian Nasional Daerah (DEKRANASDA) Kaltim Norbaiti bahwa UMKM harus terus berkreasi dan berinovasi, sekaligus berani memanfaatkan kecanggihan era digitalisasi.

“UMKM kita harus siap bersaing di era revolusi industri 4.0,” kata Tutuk.

Dia pun berjanji akan membantu UMKM untuk bisa menjadi kekuatan ekonomi baru di Indonesia. BI akan menjadi jembatan UMKM dan perbankan agar terjadi integrasi dalam pencapaian tujuan.

“Strategi program ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kita harus bersama. Dengan kata lain, harus bersinergi,” tegas Tutuk.

Salah satu program yang dilakukan adalah Pengembangan UMKM Unggulan yang bertujuan mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi baru didaerah secara berkelanjutan yang berbasis pada potensi lokal.

“Pembinaan UMKM diarahkan untuk meningkatkan potensi lokal, mengedepankan proses penciptaan nilai tambah, meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru,” Tambah Tutuk.

Sejak tahun 2019, KKI diselenggarakan sebagai sebuah festival dengan format resepsi atau selebrasi perayaan kesuksesan UMKM yang dari tahun ke tahun dibina Bank Indonesia diberbagai daerah.

Rangkaian acara KKI Seri 2 ini antara lain Pembukaan, Workshop Kuliner Nusantara, Edukasi On Boarding dan Optimasi digital marketing, webinar bersama BI – OJK – Kemenaker dan Pagelaran Karya Kreatif.

Kalimantan Timur tawarkan empat (4) proyek yang bersifat ready-to-offer dalam webinar Road to Indonesia Investment Day 2020 ke-9 tanggal 6 Oktober 2020 yang dilaksanakan KBRI Singapura dan didukung oleh Perwakilan Bank Indonesia dan Perwakilan Badan Koordinasi Penanaman
Modal di Singapura (IIPC).

Kegiatan yang dilakukan secara daring ini dihadiri oleh kurang lebih 104 peserta terdaftar yang membahas proyek investasi di Kalimantan Timur (Kaltim).

Dalam sambutannya, Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) KBRI Singapura, Didik Eko Pujianto
menyampaikan bahwa Kaltim merupakan Provinsi dengan sumber daya alam yang sangat melimpah. Selain kaya akan sumber daya alam minyak, batu bara dan gas, Kaltim juga dikenal dengan potensi sumber daya alam kelapa sawit, kayu, karet serta perikanan.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kaltim memiliki potensi investasi yang sangat besar. Beberapa proyek investasi yang saat ini sedang berjalan merupakan proyek-proyek investasi prioritas pemerintah Indonesia.

Di samping itu, dengan adanya wacana pemindahan ibu kota baru Indonesia, Kaltim tentu saja akan menjadi provinsi yang sangat menarik bagi para investor mancanegara.

Dalam acara webinar ini, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo juga menyampaikan
sambutannya. Dalam sambutan tersebut, Gubernur BI menyampaikan pentingnya menjaga stabilitas makro dan keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang
berkesinambungan.

Turut memberikan sambutan dalam webinar ini, Kepala BKPM, Bapak Bahlil Lahadalia yang menyatakan bahwa BKPM senantiasa siap memfasilitasi para investor yang akan melakukan investasi di Indonesia, mulai dari perizinan, pemberian insentif dan jaminan kemudahan investasi.

Empat (4) proyek yang ditawarkan oleh Kaltim turut dipresentasikan dalam webinar, yaitu proyek Special Economic Zone Maloy Batuta Trans Kalimantan, Kariangau Industrial Park, Balikpapan City Waste Management Project (PPP Scheme), dan Balikpapan – Penajam Paser Utara Toll Bridge Project. Sesi Webinar ini kemudian dilanjutkan dengan sesi one-on-one meeting yang bertujuan agar para investor yang memiliki minat terhadap proyek-proyek yang telah dikurasi mendapatkan informasi secara lebih mendetail melalui diskusi dengan para pemilik proyek.

Diharapkan sesi one-on-one meeting ini dapat semakin meningkatkan minat para investor
Singapura yang akan berinvestasi di Kalimantan Timur.

Samarinda— Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi menegaskan komitmen Pemprov memberikan dukungan kemudahan perizinanan demi memperlancar rencana bisnis calon investor di Kaltim.

Hal ini disampaikan saat mewakili Gubernur pada webinar bertajuk Road To Indonesia Investment Day 2020 East Kalimantan digagas Bank Indonesia, Selasa (6/10/2020).

Dirinya menyebutkan bahwa Kaltim membuka kesempatan investasi di berbagai lapangan usaha. Terutama pada pengembangan industri yang mendorong transformasi ekonomi menuju hilirisasi ekonomi dan jasa yang berkelanjutan.

“Luas Kaltim 12,7 juta hektar. Provinsi terluas keempat di Indonesia dan menjadi tujuan investasi yang sangat prospektif. Selain itu, Kaltim kaya bahan tambang batu bara dan migas, potensi kehutanan dan perkebunan. Luas hutan Kaltim 8,4 juta hektar. Dari luas itu, 3,8 juta adalah izin usaha hutan alam dan 1,57 juta hektar izin HTI,” rincinya.

Dijelaskan, fasilitasi investasi di sektor industri pengolahan, Kaltim telah memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) di Kutai Timur. Kawasan seluas 557 hektar itu telah diresmikan pengoperasiannya oleh Presiden Joko Widodo pada 1 April 2019.

Kawasan ini didorong menjadi pusat industri pengolahan turunan kelapa sawit dan hasil tambang batu bara. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga banyak memberikan insentif dan kemudahan bagi investor.

Pemprov Kaltim juga menawarkan lokasi investasi lain di Kawasan Industri Kariangau (KIK) Balikpapan seluas 2.721 hektar. Kawasan ini sangat potensial untuk investasi di bidang kimia dan farmasi, permesinan, industri pengolahan kayu dan hasil perkebunan.

Penetapan Kaltim sebagai calon ibu kota negara (IKN) menjadi magnet lain para investor. Balikpapan sebagai pintu gerbang IKN menawarkan investasi pembangunan jalan tol Balikpapan-PPU dan proyek pengelolaan sampah.

SAMARINDA—Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Timur September 2020 dilaporkan sebesar 112,04 atau naik 1,57 persen dibanding NTP pada bulan Agustus 2020.

“Berarti petani mengalami surplus/ peningkatan daya beli karena harga yang mereka terima mengalami kenaikan yang lebih cepat dari pada harga yang mereka bayar terhadap tahun dasar (tahun 2018),” ungkap Kepala BPS Kaltim, Anggoro Dwithjahyono belum lama ini di Samarinda.

Anggoro menjelaskan jika dilihat NTP per subsektor Provinsi Kalimantan Timur September 2020 yaitu Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) sebesar 101,00; Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) sebesar 102,63; Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) sebesar 127,22; Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) sebesar 102,07; dan Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP) sebesar 102,64.

Pada September 2020, hanya terdapat satu subsektor yang mengalami peningkatan NTP, yaitu subsektor tanaman perkebunan rakyat (4,12 persen), jelasnya.

Sementara itu, empat subsektor lainnya mengalami penurunan, yaitu subsektor tanaman pangan (-0,35 persen), subsektor hortikultura (-1,60 persen), subsektor peternakan (-0,01 persen), dan subsektor perikanan (-0,15 persen).

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan NTP yang diperoleh dari perbandingan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) terhadap Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib), merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/ daya beli petani di perdesaan.

NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/ daya beli petani.

Kemudian NTUP pada September 2020 mengalami peningkatan dengan persentase peningkatan 1,39 persen. Peningkatan NTUP terjadi karena It naik sebesar 1,33 persen sedangkan indeks BPPBM turun sebesar 0,06 persen.

Terdapat dua subsektor yang mengalami peningkatan NTUP, yaitu subsektor tanaman perkebunan rakyat (3,93 persen) dan subsektor peternakan (0,07 persen).

Selain itu, tiga subsektor pertanian lainnya mengalami penurunan, yaitu subsektor tanaman pangan (-0,62 persen), subsektor hortikultura (-1,89 persen) dan subsektor perikanan (-0,32 persen).

Dari 34 provinsi yang dihitung NTP-nya, terdapat 28 provinsi yang mengalami peningkatan NTP dan sisanya mengalami penurunan. Peningkatan NTP paling tinggi terjadi di Provinsi Riau dengan persentase peningkatan sebesar 3,48 persen sedangkan penurunan paling tinggi terjadi di Provinsi Yogyakarta dengan persentase penurunan sebesar 0,67 persen.

Sedangkan dari lima provinsi di pulau Kalimantan, semuanya mengalami peningkatan NTP. Peningkatan tertinggi terjadi di Provinsi Kalimantan Barat sedangkan peningkatan terendah terjadi di Provinsi Kalimantan Utara. Sementara itu, NTP mengalami peningkatan 0,99 persen di tingkat Nasional.

SAMARINDA—Agustus 2020 Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Kalimantan Timur sebesar 39,10 persen, angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,51 poin.

Hal tersebut diutarakan Kepala BPS Kaltim, Anggoro Dwithjahyono, saat rilis bulanan secara virtual melalui Youtube, Kamis (1/10/2020).

Jika dilihat menurut klasifikasinya, pada bulan Agustus 2020 hotel berbintang 3 (tiga) mengalami raihan TPK tertinggi yaitu mencapai 49,58 persen, sedangkan TPK terendah terjadi pada hotel berbintang 1 (satu)  yaitu hanya 9,08 persen, sementara hotel berbintang 2 (dua), berbintang 4 (empat) dan berbintang 5 (lima) mencatat TPK masing-masing sebesar 38,49 persen, 33,85 persen dan 26,19 persen.

Untuk TPK hotel berbintang 5 (lima) pada bulan Agustus 2020 menurutnya, mengalami kenaikan sebesar 0,85 poin bila dibandingkan bulan Juli 2020, yaitu dari 25,34 persen menjadi 26,19 persen. Sementara jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 37,59 poin yaitu dari 63,78 persen menjadi 26,19 persen.

Rata-rata lama menginap tamu di hotel berbintang pada bulan Agustus 2020 mencapai 1,54 hari. Rata-rata lama menginap tamu mancanegara mencapai 1,61 hari sedangkan rata-rata lama menginap tamu nusantara mencapai 1,54 hari.

Apabila diamati, lanjutnya dari perkembangan rata-rata lama menginap tamu setiap bulannya pada hotel berbintang pada kurun waktu Agustus 2019 – Agustus 2020, maka rata-rata lama menginap tamu pada bulan Juni 2020 adalah raihan rata-rata lama menginap tamu paling tinggi yaitu sebesar 2,10 hari sedangkan bulan Mei 2020 menjadi rata-rata lama menginap tamu paling rendah pada kurun waktu tersebut, yaitu sebesar 1,35 hari.

“Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada bulan Agustus 2020 tercatat sebesar 13 kunjungan,”sebutnya.

Jelasnya jumlah tersebut mengalami penurunan sebanyak 21 kunjungan jika dibanding bulan Juli 2020 yang tercatat sebanyak 34 kunjungan. Sementara itu jumlah wisman pada Agustus 2020 jika dibandingkan dengan Agustus 2019 mengalami penurunan 281 kunjungan.

Sedangkan, menurut asal regional negara wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Kalimantan Timur pada bulan Agustus 2020 didominasi oleh wisatawan asal ASEAN. Peranan regional ASEAN tersebut mencapai 100 persen terhadap total kunjungan wisman pada bulan
Agustus 2020.