SAMARINDA—— Selama bulan September 2019 terjadi deflasi 0,27 persen di Provinsi Kalimantan Timur. Deflasi dipengaruhi oleh penurunan indeks harga pada kelompok bahan makanan dan kelompok kesehatan dengan deflasi sebesar -0,08 persen.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim Anggoro Dwithjahyono mengatakan Kaltim dari gabungan Kota Samarinda dan Balikpapan pada September 2019 terjadi deflasi sebesar -0,27 persen dengan tingkat inflasi tahun kalender sebesar 1,41 persen dan tingkat Inflasi tahun ke tahun sebesar 1,73 persen. Selain itu, berdasarkan Kota pembentuknya Samarinda mengalami deflasi -0,46 persen. Sedangkan, Kota Balikpapan mengalami deflasi sebesar -0,03 persen.

Sementara itu 5 kelompok lainnya mengalami inflasi yaitu kelompok sandang sebesar 0,54 persen diikuti kelompok pendidikan rekreasi dan olah raga sebesar 0,35 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,16 persen kemudian kelompok transportasi dan komunikasi yang mengalami inflasi sebesar 0,12 persen serta kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,05 persen.

“Alhamdulillah kita di September mengalami deflasi -0,27 persen dan mudah-mudahan di bulan selanjutnya kita juga akan mengalami deflasi meskipun mendekati hari besar yakni natal dan tahun baru”kata Anggoro di Samarinda belum lama ini.

Lanjutnya, dari 82 kota pantauan IHK nasional, Bulan September 2019 yaitu sebanyak 12 kota mengalami inflasi dan 70 kota lainnya mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Meulaboh sebesar 0,91 persen dan terendah terjadi di Kota Palopo dan Watampone sebesar 0,01 persen. Sedangkan deflasi tertinggi terjadi di Kota Sibolga sebesar -1,94 persen dan terendah di Kota Surabaya sebesar -0,02 persen.

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (Inflasi/Deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Di Indonesia, tingkat Inflasi diukur dari persentase perubahan IHK dan diumumkan ke publik setiap awal bulan (hari kerja pertama) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

 

 

 

SAMARINDA — Provinsi Kalimantan Timur saat ini memiliki tujuan untuk mewujudkan perluasan Less Cash Society dan keuangan inklusif melalui peningkatan akses keuangan untuk layanan transaksi non tunai. Maka, elektronifikasi transaksi keuangan adalah upaya untuk mengubah transaksi pengeluaran dan penerimaan pemerintah pusat dan daerah dari tunai menjadi non tunai melalui berbagai kanal pembayaran untuk mewujudkan efisiensi efektivitas dan transparansi tata kelola keuangan tangan pemerintah melalui infrastruktur yang aman dan handal.

Hal tersebut disampaikan Kepala BPKAD Prov.Kaltim Muhammad Sa’duddin dalam Sarasehan Elektronifikasi Transaksi Keuangan Provinsi Kalimantan Timur 2019 oleh Bank Indonesia (30/9) bertempat di Aula Maratua Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI).

“Kami berharap dengan terwujudnya elektronifikasi transaksi keuangan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan dapat mendorong efisiensi belanja dan meningkatkan potensi penerimaan APBD atau APBN,”tuturnya.

Tentunya ini dalam rangka mewujudkan Good Governance dan mendorong akses keuangan masyarakat untuk bertransaksi sekaligus menstimulus perekonomian di Kalimantan Timur.

Namun, berpijak dari persoalan diatas diperlukan kerjasama antara Pemda dan Perbankan dalam rangka penguatan dan perluasan elektronifikasi transaksi Pemda serta perluasan akses keuangan bagi masyarakat. Sehingga diperlukan penguatan infrastruktur nontunai dan mendorong efisiensi biaya yang timbul dari investasi pengembangan dan transaksi antar bank komitmen Perbankan dan Pemda untuk mewujudkan keamanan dan kelancaran transaksi serta menjamin perlindungan konsumen dalam rangka elektronifikasi transaksi di lingkungan Pemda.

Kedepan diharapkan elektronifikasi transaksi Pemda dapat memberikan kontribusi dalam pengambilan kebijakan pemerintah dan otoritas terkait melalui pelaporan keuangan yang terkonsolidasi. (DISKOMINFO/Lely)

SAMARINDA —- Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur kembali meresmikan program baru berupa Layanan Kas Bank Indonesia yang akan menjangkau sampai ketingkat Kecamatan/Desa di Kaltim, program ini disebut program BI JANGKAU.

BI Jangkau merupakan sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan perluasan jangkauan distribusi Uang Rupiah dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi layak edar.

“Program implementasi Clean Money Policy ini dapat bekerjasama dengan perbankan dan/atau pihak lain  hingga ke daerah pelosok sehingga merupakan penguatan dari kegiatan layanan kas yang saat ini telah kami lakukan secara rutin,”jelas Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan, Senin (16/9).

Tutuk S.H. Cahyono menuturkan bahwa ini adalah sebagai langkah awal karena saat ini Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur akan mulai bekerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (bank Kaltimtara) dalam pelaksanaan BI-Jangkau di 14 kecamatan pada 7 Kabupaten di wilayah Kalimantan Timur, mulai dari Mahakam Ulu sebagai Kabupaten terujung sampai dengan Pulau Derawan yang merupakan daerah pariwisata andalan Prov. Kaltim.

“Ke depan, kami juga sedang melakukan penjajakan untuk bekerjasama dengan kalangan perbankan dan pihak lain dalam pelaksanaan program BI Jangkau ini,”jelasnya.

Harapannya, melalui program BI Jangkau ini,masyarakat di daerah 3T (Tertinggal, Terluar, Terpencil) akan lebih mudah mendapatkan uang dengan kualitas layak edar, serta menukarkan uang mereka yang sudah lusuh atau tidak layak edar.  (DISKOMINFO/Lely)

Samarinda-LPPOM MUI bekerjasama Dinas PERINDAKOP Prov.Kaltim mengadakan pelatihan penyusunan sistem jaminan Halal (SHJ, bertempat di jln Harmonika no 1. (16/9)

Pengusaha UKM wajib mendaftarkan produk makanan atau kosmetik. Melalui pelatihan sertifikat Halal LPPOM yang diselenggarakan selama 2 hari 16-17 September, para pengusaha diberi arahan untuk diuji tentang pengetahuan halal produk yang mereka miliki. Diikuti 80 peserta di Tahun 2019.

Sertifikasi halal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk-produk makan dan usaha kecil, agar meningkatkan perekonomian di Kaltim.

Dalam sambutannya Sumarsongko Direktur LPPOM MUI mengatakan, peserta yang belum melengkapi syarat sertifikat halal segera mendaftarkan produk mereka. Karena menurut Undang-Undang nomor 33 Tahun 2014 untuk menjamin ketersediaan Produk Halal, maka ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal.

“sertifikat halal sebagai perlindungan terhadap konsumen, juga sebagai syarat untuk masuk segmen super market dan mall. Maka dari itu kami membantu para pengusaha UKM mensertifikasi produk mereka agar ada lebel Halal” ujar Songko.

Rumiati selaku bidang perlindungan konsumen dan barang Dinas Perindakop Prov.Kaltim menambahkan “Masyarakat juga perlu mendukung sertifikasi halal ini dengan cara membeli produk-produk UKM, sebagai bentuk memajukan perekonomian UKM di Kaltim, kalau bukan kita siapa lagi yang mau membeli produk lokal.” Ujar rumiati.

Harapan dari uji sertifikasi halal adalah agar para pelaku UKM fokus terhadap pengelolaan usaha mereka dan melakukan perbaikan di berbagai hal, sehingga produk mereka mengalami peningkatan daya saing. (Diskominfi/Bgs)

Samarinda- Dinas Perindakop Prov.Kaltim mengadakan kegiatan sosialisasi bersama para pelaku UKM se Samarinda .
Bertempat di lantai 2 ruang rapat Dinas Perindakop Provinsi Kaltim(11/9)

Pertemuan tersebut untuk mensosialisasikan tentang Kebijakan Koperasi dan UMKM. Dengan tujuan mengedukasi para UKM, untuk mendapatkan perijinan melalui online singel submission (OSS).

Dengan sistem perizinan elektronik/online ini mempermudah para pengusaha/UKM untuk mendaftarkan usahanya.

para peserta yang hadir sangat antusis dalam mengikuti sosialisasi tersebut, karena sangat penting untuk perizinan usaha yang mereka lakukan.

Harapan Rovan selaku bidang UKM, “Para pelaku UKM dan koperasi agar membuka wawasan tentang perizinan yang ditetapkan pemerintah, dengan melakukan perizinan OSS ini” ucap beliau.

Yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi ini diantaranya Dinas Perindakop Prov.Kaltim, Dinas Kesehatan Prov.Kaltim, Konsultan PLUD Perindakop. (diskominfo/Bgs)

Berita Ekonomi2Berita Ekonomi2Berita Ekonomi2

Berita Ekonomi2Berita Ekonomi2Berita Ekonomi2Berita Ekonomi2Berita Ekonomi2Berita Ekonomi2Berita Ekonomi2Berita Ekonomi2Berita Ekonomi2Berita Ekonomi2Berita Ekonomi2Berita Ekonomi2Berita Ekonomi2Berita Ekonomi2Berita Ekonomi2Berita Ekonomi2Berita Ekonomi2Berita Ekonomi2

Berita Ekonomi2Berita Ekonomi2Berita Ekonomi2Berita Ekonomi2Berita Ekonomi2Berita Ekonomi2Berita Ekonomi2Berita Ekonomi2Berita Ekonomi2Berita Ekonomi2Berita Ekonomi2

Berita Ekonomi2Berita Ekonomi2Berita Ekonomi2Berita Ekonomi2Berita Ekonomi2Berita Ekonomi2Berita Ekonomi2Berita Ekonomi2Berita Ekonomi2Berita Ekonomi2

Berita Ekonomi1Berita Ekonomi1Berita Ekonomi1

Berita Ekonomi1Berita Ekonomi1Berita Ekonomi1Berita Ekonomi1Berita Ekonomi1Berita Ekonomi1Berita Ekonomi1Berita Ekonomi1Berita Ekonomi1Berita Ekonomi1Berita Ekonomi1Berita Ekonomi1Berita Ekonomi1Berita Ekonomi1Berita Ekonomi1

Berita Ekonomi1Berita Ekonomi1Berita Ekonomi1Berita Ekonomi1Berita Ekonomi1Berita Ekonomi1Berita Ekonomi1Berita Ekonomi1Berita Ekonomi1Berita Ekonomi1Berita Ekonomi1Berita Ekonomi1

Berita Ekonomi1Berita Ekonomi1Berita Ekonomi1Berita Ekonomi1Berita Ekonomi1