SAMARINDA— Kepala Dinas Kesehatan Prov Kaltim, Padilah mewakili Gubernur Kaltim, Isran Noor membuka Rapat Kordinasi Percepatan Penurunan Relavensi Stunting di Kalimantan Timur. Pelaksanaan tersebut secara video conference bersama Dijendral Bina Bangda Kemendagri . Bertempat di Kantor Gubernur Kaltim lantai 2 ruang tepian 2, (23/11/2020).
Rakor digagas Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kaltim. Dengan mengangkat tema “Cegah Stunting, Kenali Penyebabnya Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19” dilaksanakan secara luring dan daring.
Stunting pada anak mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak Balita (Bawah Lima Tahun) sehingga anak menjadi terlalu pendek untuk usianya.
Kekurangan gizi kronis yang terjadi pada bayi dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
Periode 1000 hari pertama kehidupan ini seyogyanya menjadi perhatian khusus karena akan menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan dan produktivitas anak di masa depan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) telah menegaskan upaya penurunan angka stunting di Indonesia harus mencapai target yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo yaitu berada di angka 14% pada tahun 2024 atau di bawah 680 ribu per tahun.
“Penurunan stunting penting dilakukan dengan pendekatan multi-sektor melalui sinkronisasi program-program nasional, lokal, dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah.
Selain itu, kerjasama lintas sektor pun diperlukan, seperti di antaranya ketahanan pangan, pembangunan sanitasi dan air bersih, serta pembangunan desa yang harus bisa dioptimalkan sampai ke pemerintah daerah dalam rangka penanganan dan pencegahan stunting, “pesan Isran Noor yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan saat membuka Rakor Relavansi Stunting.
Kita mengetahui bahwa BKKBN akan menjadi lead dalam penanganan stunting dan sebagai integrator di ranah keluarga sesuai dengan arahan Presiden RI. Selain itu pelibatan tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama juga diperlukan untuk mengedukasi masyarakat tentang penanganan stunting ini di wilayah sasaran.
Pencegahan stunting harus dilakukan dengan pendekatan multi sektor melalui sinkronisasi program baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal dengan melibatkan peran masyarakat.
Hal ini sejalan dengan program prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024, yaitu upaya penurunan prevalensi stunting masuk dalam major project Percepatan Penurunan Kematian pada Ibu yang merupakan salah satu upaya optimalisasi pembangunan manusia dan masyarakat melalui perbaikan gizi ibu dan anak.
Berbagai program pemerintah terkait Intervensi Spesifik (Bidang Kesehatan) dan Intervensi Sensitif (Non-Kesehatan) telah banyak dilakukan, namun belum signifikan menekan angka prevalensi stunting, yang dikarenakan belum adanya konvergensi program sasaran penerima manfaat yang fokus pada rumah tangga pada periode 1000 hari pertama kehidupan.
“Oleh karena itu saya berharap dengan adanya rakor ini, dapat menghasil langkah-langkah percepatan penurunan stunting di Kalimantan Timur akan lebih konkret dan bisa betul-betul memenuhi target,” harap Gubernur Kaltim dalam sambutan tersebut.
Rakor dimoderatori Sekretaris Dinas Kesehatan Kaltim, H Andi Muhammad Ishak dengan narasumber Dirjen Bina Bangda Kemendagri, Hari Nurcahya Murni diikuti Kepala Dinas Sosial, Agus Hari Kesuma, Karo Adbang Fadjar Djojoadikusomo, Plt Kepala Dinas Pangan TPH, Alimudin, Bappeda, Dinas PUPR, pengurus TP PKK serta jajaran OPD terkait di lingkup Pemprov Kaltim dan kabupaten/kota se Kaltim.