SAMARINDA – Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menerima Panji keberhasilan. Penyerahaan Panji Keberhasilan diberikan oleh Gubernur Kaltim Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si peringatan HUT Provinsi Kaltim Ke-64 baru-baru ini.

Raihan keberhasilan lainnya, menerima tropi penghargaan serta piagam penghargaan  diantaranya sebagai terbaik I di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Perolehan prestasi ini berhasil mengungguli Kabupaten Kutai Barat ( Kubar) diperingkat terbaik II dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sebagai terbaik III.

Tidak hanya itu, Pemkab Mahulu juga berhasil meraih Trophi dan Piagam peringkat ke III Bidang Kebudayaan.  Yang juga berhasil mengungguli Kota Balikpapan sebagai terbaik I dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai terbaik II. Sehingga, Kabupaten Mahulu total meriah 1 Panji keberhasilan, 2 tropi penghargaan dan 2 piagam penghargaan.

Dalam sambutannya Gubernur Kaltim Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si menyampaikan atas nama pemerintah dan rakyat Kaltim mengucapkan selamat ulang tahun Kaltim ke 64 tahun, Ruhui Rahayu sehat walafiat, dan terus berperan, terus berkiprah dalam menyenggarakan kepentingan untuk masyarakat dan kepentingan negara serta bangsa, kata Gubernur Kaltim. (pt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMARINDA——  Pemerintah Kabupaten Kutai Barat meraih Panji Keberhasilan Pembangunan Bidang Sektor Industri dan Delapan Penghargaan lainnya.

Penghargaan tersebut, diterima langsung Wakil Bupati Kubar, Edyanto Arkan baru-baru ini pada Peringatan HUT Provinsi Kaltim Ke-64. Diserahkan langsung oleh Gubernur Kaltim, Isran Noor didampingi Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi.

Prestasi yang diraih Kabupaten Kutai Barat lainnya, yakni menerima delapan penghargaan dengan kategori terbaik I Bidang Sektor Industri, Terbaik II Bidang Dekranasda, Terbaik II Bidang Pengembangan IPTEK dan Inovasi.

Lanjut, Terbaik II Bidang Pencegahan & Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Terbaik II Bidang Peningkatan Pelayanan Publik Kategori Kabupaten. Terbaik III Bidang Sektor Perdagangan, Terbaik III Bidang Sektor Koperasi dan Terbaik III Bidang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (juara umum).

“ Penghargaan Ini merupakan salah bentuk pengakuan Pemerintah Provinsi di dalam pelaksanaan pembangunan. Dimana telah mendapatkan Panji Keberhasilan pembangunan tersebut. Untuk iu, berharap pelaksanaan daripada pembangunan ini memberikan manfaat besar kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan mengurangi Disparitas yang ada Ibu Kota Kabupaten dengan perkampungan yang jauh dengan Ibukota Kabupaten,” ucap Edyanto Arkan. (pt)

 

MAHAKAM ULU – Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) ke-7 dilaksanakan secara sederhana. Bertempat dilapangan Ujoh Bilang, beberapa waktu yang lalu, tetap menerapkan Protokol Kesehatan.

Upara dengan Inspektur Upacara (Irup) Bupati Mahakam Ulu, Bonifasius Belawan Geh dihadiri oleh seluruh OPD dan institusi vertikal, dengan menetapkan jumlah peserta yang sangat dibatasi, dimana masing-masing OPD mengirimkan 9 (Sembilan) orang perwakilan untuk mengikuti upacara.

Peringatan Hari Jadi yang dilaksanakan dengan Upacara didahulukan dengan pembacaan sejarah Kabupaten Mahakam Ulu oleh tokoh masyarakat Mahakam Ulu, Petrus Higang.

Kemudian, dilanjutkan dengan pemberian hormat pada Pataka Kabupaten Mahakam Ulu yang dibawakan oleh anggota Satpol PP Kabupaten Mahakam Ulu dan dipimpin Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh selaku Inspektur Upacara.

Dilanjutkan dengan sambutan Bupati Mahakam Ulu, Bonifasius Belawan Geh, yang isinya menekankan rencana pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu dimasa akan datang, serta ucapan terima kasih kepada masyarakat Mahakam Ulu yang telah menjaga keamanan selama Pilkada pada tanggal 9 Desember 2020.

Nampak hadir dalam upacara tersebut, Wakil Bupati Mahakam Ulu, Y Juan Jenau, Sekda Mahakam Ulu, Stephanus Madang, Kapolres Kutai Barat, AKBP Irwan Yuli Prasetyo, Komandan Kodim 0912 Kutai Barat, Letkol Infantri Anang Sofyan Effendy, Komandan Pengaman Satuan Tugas Perbatasan 200/BN, Mayor Infantri Andy Irawan, Ketua TP PKK Mahakam Ulu, Yovita Bulan, Anggota DPRD Mahakam Ulu, Kepala Perangkat Daerah dan pejabat di lingkungan Pemkab Mahulu.

SAMARINDA—- Provinsi Kalimantan Timur memiliki peluang besar untuk memperoleh pembayaran berbasis kinerja hingga 110 juta dolar AS atau sekitar Rp 1,5 triliun dari FCPF. Hasil sangat luar biasa dan jarang ditemukan di Indonesia.

Ini  sebagai kompensasi,  mudah-mudahan dapat ditingkatkan untuk mengurangi 22 juta ton emisi GRK di Provinsi Kalimantan Timur.

Hal tersebut dikatakan  Gubernur Kalimantan  Timur, Dr. Ir. Isran Noor, M.Si saat menghadiri menghadiri  Implementasi Pembayaran Penurunan Emisi Program FCPF-CF Indonesia-World Bank.

Acara virtual ceremony yang dikemas dengan Launching dan Talkshow  dilaksanakan  secara virtual di Ruang Heart Of Borneo (HoB) Lantai Dua Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (15/12/2020).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mewakili Pemerintah Indonesia, telah menandatangani Perjanjian Pembayaran Berbasis Kinerja Program Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Berbasis Lahan dengan Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (FCPF) Bank Dunia.

Sudah sejak sepuluh tahun lalu, Kaltim mencanangkan Kalimantan Timur Hijau untuk menuju pembangunan ekonomi hijau dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Upaya-upaya tersebut juga telah diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan maupun rencana strategis sektor pembangunan.

Beliau mengucapkan selamat kepada kita semua memperjuangkan sebuah  pencapaian luar biasa atas penandatanganan Perjanjian Pembayaran Pengurangan Emisi atau ERPA antara Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia beberapa minggu lalu tepatnya 27 November 2020.

“Berpeluang pembayarannya meningkat apabila pengurangan emisi bertambah hingga 20 juta ton CO2e di Kaltim. Dengan program tersebut diharapkan bisa mengurangi emisi bersih selama lima tahun sebanyak 61,3 juta ton CO2e, ”jelasnya.

Lanjut ia katakan, Sebagian besar kegiatan program akan dilaksanakan untuk kepentingan kelompok masyarakat dan pemerintah desa seperti pelatihan pencegahan kebakaran, penyediaan peralatan dan membantu masyarakat dan petani untuk mematuhi Nilai Konservasi Tinggi dan standar kelapa sawit berkelanjutan

“Dana juga akan disalurkan ke Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) seperti pengawasan, fasilitasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran yang dilakukan oleh konsesi dan masyarakat sekitar. Ini akan mencakup program Perhutanan Sosial di bawah KPH untuk mengurangi konflik tenurial,” jelas Isran Noor.

Ia memaparkan untuk di kawasan konservasi, kegiatannya adalah perlindungan dan pemantauan hutan dan satwa liar, penanggulangan dan pencegahan kebakaran, serta kemitraan dengan masyarakat lokal di zona penyangga kawasan konservasi.

Secara keseluruhan penerima manfaat utama dalam Program Penurunan Emisi ini adalah kelompok masyarakat karena masyarakat merupakan aktor kunci dalam melindungi hutan, mencegah kebakaran dan sasaran utama dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan, imbuhnya.

Gubernur mengajak, tidak hanya Bank Dunia, tetapi juga negara atau lembaga donor lain yang bekerja dan beroperasi di Kaltim untuk bersinergi melaksanakan pembangunan sesuai dengan peran masing-masing demi terwujudnya Kalimantan Timur yang lebih maju dan Hijau di masa depan.

Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (Forest Carbon Partnership Facility/FCPF) Bank Dunia adalah kemitraan global pemerintah, bisnis, masyarakat sipil, dan organisasi Masyarakat Adat yang berfokus pada pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, konservasi stok karbon hutan, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan peningkatan stok karbon hutan di negara berkembang, kegiatan yang biasa disebut sebagai REDD+.

Diluncurkan pada tahun 2008, FCPF telah bekerja sama dengan 47 negara berkembang di Afrika, Asia, serta Amerika Latin dan Karibia, bersama dengan 17 donor yang telah memberikan kontribusi dan komitmen senilai 1,3 miliar dolar AS. (FCPF-CF).

Turut hadir, Kepala Bappeda Kaltim, Dr. Ir. H.M Aswin MM, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kaltim, Ir. H Nazrin, M. Si, Ketua Harian DPPI Kaltim, Prof Daddy Ruhiyat, Direktur Utama, BPDLH, Dr. Joko Hendarto. Serta Kepala OPD lainnya.

 

 

SAMARINDA—Wakil Gubernur Kaltim, H. Hadi Mulyadi menyampaikan Penjelasan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah APBD 2021 pada rapat Paripurna Ke-34. Pelaksanaan tersebut berlangsung di Gedung D, Lantai 6, kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Jum’at (11/12/2020).

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK didampingi Wakil Ketua, Sigit Wibowo dan Sekretaris DPRD M Ramadhan, dihadiiri 28 anggota dewan baik secara virtual melalui aplikasi zoom.

Dalam penyampaiannya Hadi menjelaskan, rencana anggaran pendapatan untuk tahun anggaran 2021 diperkirakan sebesar Rp 9,59 triliun.

“Meliputi Pendapatan asli daerah sebesar  Rp 5,39 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp 4,18 triliun dan lain-lain, pendapatan daerah yang sah sebesar 12,72 miliar Rupiah,” ujar Hadi.

Dalam penetapan rencana target penerimaan Tahun Anggaran 2021 ini, lanjut Hadi, ada beberapa hal-hal yang menjadi perhatian dan pertimbangan dalam penyusunan rencana penerimaan diantaranya, peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2021.

“Berdasarkan hasil perhitungan terhadap pendapatan maka pada rencana pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar  Rp 9,59 triliun mengalami kenaikan sebesar Rp. 1,00 triliun atau 11,72% dari target APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 8,58 triliun,” bebernya.

Dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan dalam bentuk pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan penguatan peran dan karakter ekonomi kerakyatan pemerataan dan peningkatan pengertian konektivitas pusat produksi dan peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintahan daerah.

Wagub menuturkan ,dengan mengacu pada kebijakan alokasi anggaran belanja daerah untuk anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 11,61 Triliun, terdapat kenaikan dibandingkan dengan alokasi belanja APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 10,68 triliun.

“Berarti terdapat kenaikan sebesar Rp 932,26 miliar rupiah atau 8,72%,”jelas mantan legislator Karang paci tersebut.

Untuk itu, Hadi berharap pembahasan rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2021 dapat berjalan lancar tepat waktu serta mengawal kebijakan kebijakan program Prioritas pembangunan Tahun Anggaran 2021.

“Kiranya kerjasama yang tak terpisah dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan,” pungkasnya.

SAMARINDA– Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur meraih Peringat Kedua Keterbukaan Informasi Publik untuk kategori “Informatif” .

Hal ini berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilakukan PPID Pelaksana BKKBN Republik Indonesia dengan nilai 95,16.

Pengumuman tersebut disampaikan oleh Sekretaris Utama BKKBN Republik Indonesia, Tavip Agus Riyanto, pada saat gelaran Monitoring dan Evaluasi PPID Utama dan PPID Pelaksana Perwakilan BKKBN Provinsi Tahun 2020, Kamis pagi (10/12).

Dihubungi di tempat terpisah karena sedang melaksanakan tugas di Muara Bengkal (Kutai Timur), Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur,  H. Muhammad Edi Muin mengungkapkan rasa syukurnya atas keberhasilan yang dicapai hari ini.

“Alhamdulillah, terimakasih atas kerja keras kita semua. Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimatan Timur berhasil meraih penghargaan sebagai Peringkat Kedua untuk Keterbukaan Informasi Publik Kategori Informatif,”ungkapnya.

Kategori ini menurutnya, merupakan penilaian tertinggi dari seluruh kategori Kertebukaan Informasi Publik. Tentu saja hasil yang diraih tidak lepas dari kerjasama seluruh pihak di Perwakilan BKKBN Kaltim.

Sementara itu, Koordinator Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, Hj. Karlina menambahkan keberhasilan Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimatan Timur meraih prestasi ini tidak terlepas dari komitmen pimpinan yaitu Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim.

“Komitmen tinggi dari Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim yang selalu memberikan arahan dan motivasi kepada kami untuk mengelola dan memberikan layanan informasi kepada masyarakat,”terangnya.

Tentunya hal ini juga menunjukkan komitmen pimpinan dan seluruh jajaran di Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur dalam menerapkan keterbukaan informasi sebagai bagian dalam penerapan Good Governance di Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur.

SAMARINDA—-  Ada yang berbeda di Hari Perkebunan ke-63 tahun pada 10 Desember 2020. Pelaksanaannya yang biasanya digelar secara seremonial, kali ini  dengan virtual meeting yang diikuti seluruh peserta dari Kabupaten/kota.

Peringatan, yang ditandai dengan pemotongan tumpeng dan pemberian penghargaan kepada mitra pembangunan, namun kali ini diadakan secara sederhana dan hikmad.

Selain virtual, acara juga dilaksanakan secara langsung yang dibuka Kepala Dinas Perkebunan Kaltim, Ujang Rachmad, di Aula Kantor Dinas Perkebunan Jalan MT. Haryono Samarinda.

Seperti yang diketahui bahwa Hari Perkebunan merupakan momen strategis dalam upaya memacu kinerja jajaran perkebunan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Ujang Hari Perkebunan yang diperingati setiap tahunnya adalah hari bersyukur dan melakukan intropeksi diri.

“Hari bersyukur, hari berintropeksi dan tidak lupa juga hari berterima kasih,”ucapnya.

Dia juga memberikan apresiasi kepada jajaran Dinas Perkebunan baik di Provinsi maupun Kabupaten dan Kota yang telah menunjukkan integritas serta semangat didalam mengabdi dan menjalankan amanah yang dibebankan sesuai tupoksi masing-masing.

Demikian juga dirinya memberikan apresiasi seluruh mitra pembangunan, karena tanpa mereka capian-capain yang diperoleh hari ini mungkin tidak akan didapatkan.

“Semua sangat mempengaruhi kinerja, kedepan kita harus terus menjalin kordinasi yang baik dengan seluruh mitra pembangunan,”pintanya.

Ujang merasakan pada tahun 2020 merupakan tahun tersulit melaksanakan tugas. “Sulitnya dalam dimensi yang berbeda bukan sulit secara teknis, kalau sulit secara teknis bisa diatasi tapi dengan adanya Covid-19 membuat suasana berbeda dengan tingkat yang berbeda.”jelasnya.

Hal ini yang harus menjadi pembelajaran, bahwa jajaran Dinas Perkebunan harus siap melakukan inovasi dan trobosan secra terus menerus, karena tantangan melakukan perkebunan tidak pernah berhenti.

SAMARINDA—Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Perkebunan bersama Cabang Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kaltim menggelar Rapat Kerja dengan tema” Penguatan Harmonisasi dan Sinergi Dengan Mitra Kerja dan Pemerintah Daerah”.

Kegiatan tersebut digelar melalui aplikasi virtual zoom meeting, membahas berbagai hal penting tentang masa depan perkebunan kelapa sawit di Kaltim. Dihadiri oleh Ketua Umum GAPKI Pusat , Joko Supriyono, Ketua Gapki Cabang Kaltim, Muhammadsjah Djafar.

Dalam kesempatan itu Gubernur Kaltim yang di wakili oleh, Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim, Ujang Rachmad menuturkan, Rakercab GAPKI bukan semata memenuhi kewajiban amanah AD/ART organisasi, akan tetapi bagaimana mendesain program kerja, sekaligus memecahkan permasalahan yang dihadapi usaha perkebunan kelapa sawit di Kaltim.

“Terutama memastikan program kerja dan kegiatan mencapai tujuan yang ditetap sejak awal. Serta mengacu pada indikator-indikator yang disepakati bersama,” ujarnya, Kamis(10/12/2020).

Dirinya menyebutkan, kebun sawit di Kaltim saat ini ada 340 IUP dengan luas mencapai 2,5 juta hektar. Selain itu, perusahaan perkebunan yang memperoleh HGU seluas 1,2 juta hektar.

Ujang membeberkan, angka ini sangat berkolerasi dengan UU Cipta Kerja dimana ijin yang pernah diberikan 405 IUP seluas 2,8 juta hektar. Maka dari itu pihaknya ingin ijin-ijin yang dimiliki perusahaan benar-benar direalisasikan.

“Paling tidak pemilik ijin mampu mewujudkan sesuai komitmen awal membangun perkebunan sesuai kaidah aturan dan lingkungan,” jelasnya.

Ia juga menambahkan, persentase kebun kemitraan atau pengembangan kebun rakyat terbilang cukup signifikan mencapai 22,21 persen, walaupun masih ada daerah dan perusahaan yang belum mencapai angka 20 persen batas minimal.

“Tapi, ada yang melampaui batas minimal hingga 40 persen, sehingga angka kumulatif sekitar 22,21 persen,”pungkasnya.

 

 

SAMARINDA — Pemilihan Kepala Daerah menjadi kesempatan masyarakat untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nurani. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur HM.Aswin saat menyalurkan hak suaranya di TPS 06 Kel. Sempaja Selatan (SDN Jl. Pramuka) menyampaikan bahwa adanya perbedaan Pilkada kali inj dengan Pilkad yang lalu, yaitu pemilih antri.

“Saat ini sepi jadi waktu datang ke TPS langsung coblos, saya tanya dari total pemilih di TPS ini lk 157 orang pada jam 10.00 saya mencoblos baru urutan ke 30,”ujarnya saat kembali dari TPS, Rabu (9/12)

Aswin menjelaskan bahwa saat tiba di pintu (kelas) ruang setiap orang ditahan Petugas untuk  pemeriksaan suhu badan, kemudian diminta cuci tangan dan diharuskan memakai sarung tangan, kemudian tanda tangan daftar harus menggunakan pulpen milik sendiri.

Setelah itu diberi kartu lalu ke bilik coblos,selanjutnya kartu dimasukan ke kotak suara. Lanjut untuk membuka sarung tangan dan diberi tinta tanda sudah memilih.

“Semuanya terlaksana sudah sesuai himbauan Pemerintah, walau cukup menyita waktu. Namun demi kesehatan dan keselamatan harus kami lalui dengan ikhlas,”jelas Aswin.

Harapan Aswin semoga siapapun yang terpilih menjadi Walikota & Wakil Walikota Samarinda pda Pemilihan 2020 agar adil dan amanah. Sukses Pilkada Samarinda. (DISKOMINFO/Lely)