Relaksasi COVID-19 di Kutim Diawali dengan Bolehnya Pelaksanaan Sholat Jumat Berjamaah di Masjid, Pekan Ini

Kutai Timur – Pemerintah Kutai Timur (Kutim) akhirnya mulai melaksanakan relaksasi atau kelonggaran pelaksanaan aktivitas kemasyarakatan di tengah pendemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang melanda Kutim. sebagai langkah awal pelaksanaan relaksasi, pemerintah Kutim mulai membuka kembali seluruh aktivitas peribadatan di rumah atau tempat ibadah, termasuk dengan mengizinkannya pelaksaan sholat jum’at berjamaah dan sholat wajib lima waktu di masjid dan musholla, sejak Jum’at (5/6) pekan ini. Demikian disampaikan langsung Bupati Kutim, Ismunandar usai memimpin rapat melalui vodeo conference (Vicon) bersama tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kutim dengan seluruh Camat seKutim dalam rangka membahas pelaksanaan relaksasi dan New Normal pandemi COVID-19.

“Tentunya dengan adanya relaksasi ini, maka seluruh aktivitas peribadatan keagamaan di rumah atau tempat ibadah di wilayah Kutim, kita bula kembali. Apalagi bagi ummat Islam di Kutim, dengan adanya relaksasi ini mengakhiri puasa sholat jum’at berjamaah dan juga sholat wajib lima waktu di masjid. Begitu pula dengan pelaksanaan misa atau ibadah minggu bagi umat nasrani atau kristen, serta ibadah umat agama lainnya, sudah bisa dilaksanakan, namun tentunya ada persyaratannya,” ujar Ismu, sapaan akrab Bupati Kutim ini.

Lanjut Ismu, yang menjadi persyaratan mutlak dalam relaksasi atau kelonggaran pelaksanaan ibadah keagamaan di rumah-rumah ibadah, termasuk sholat jum’at dan sholat lima waktu secara berjamaah di masjid, serta kegiatan peribadatan agama lainnya, adalah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam upaya pencegahan penularan COVID-19. Seperti tetap menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun untuk jamaah, tempat ibadah tidak menggunakan alas karpet, rajin melakukan penyemprotan cairan disinfektan di rumah ibadah, serta tetap menerapkan pyhsical distancing atau jaga jarak antar jamaah saat melaksanakan ibadah, dengan jarak minimal 1 (satu) meter. Termasuk jarak antar shaf saat sholat berjamaah. Selain itu, syarat yang terpenting adalah setiap rumah ibadah yang akan diizinkan melaksanakan kegiatan peribadahan berjamaah, harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi izin dari Camat dan atau Kepala Desa (Kades) pada masing-masing wilayah.

“Jadi, selain tetap harus menjalankan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19, masjid, gereja atau tempat ibadah lainnya jika ingin beraktivitas peribadatan sebagaimana semula, harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Camat dan atau Kades (Kepala Desa, red) setempat. Sebab, para Camat dan Kades lah yang lebih mengetahui kondisi di wilayah masing-masing serta bertanggungjawab langsung pada wilayah mereka. Jangan sampai nanti Bupati mengizinkan semua beroperasi, ternyata ada yang masih masuk dalam zona transmisi lokal. Sehigga kewenangan pemberian rekomendasi izin, saya serahkan sepenuhnya kepada Camat dan Kades,” ujar Ismu.

Lebih jauh dikatakan Bupati Ismunandar, diberlakukannya relaksasi COVID-19 di Kutim terutama dengan dibukanya kembali tempat-tempat peribadahan, tentunya wajib disyukuri oleh semua masyarakat. Namun jangan sampai kelonggaran yang diberlakukan pemerintah ini membuat masyarakat lupa daratan dan menganggap semua aktivitas kembali normal sebagaimana biasanya. Tetap upaya pencegahan penularan COVID-19 diutamakan, sehingga tidak ada pandemi COVID-19 gelombang kedua di Kutim.

“Jangan sampai mentang-mentang dilonggarkan, ada istilah New Normal, kemudian masyarakat lupa daratan dan menganggap benar-benar normal beraktivitas sebagaimana biasanya, seakan tidak ada pandemi COVID-19. Tetap jaga kesehatan dan utamakan pencegahan penularan COVID-19. Jangan sampai nantinya kasus COVID-19 di Kutim kembali meledak dan melonjak tajam angkanya. Jangan ada pandemi COVID-19 gelombang kedua lah di Kutim,” tegas Ismu.

Samarinda— Per hari ini Selasa 2 Juni 2020 di Provinsi Kalimantan Timur terjadi panambahan satu kasus positif Covid-19 dari Kota Balikpapan.

Pasien yang terkonfirmasi Covid-19 merupakan BPN 63 Laki-laki 49 tahun merupakan Kasus ODP pelaku perjalanan dari Tanjung Kalimantan Selatan. Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kaltim, Andi Muhammad Ishak saat video conference melalui aplikasi zoom cloud video meeting, Selasa (2/6/2020)

Kemudian pasien tersebut ditetapkan positif oleh DPJP dan Dinkes Kota Balikpapan. Kini Kasus dirawat di RSUD Kanudjoso Djatiwibowo Balikpapan sejak terkonfirmasi Covid 19 pada hari ini.

Dengan begitu total Kasus Positif di Kaltim sebanyak 297 kasus, sembuh 175 kasus, meninggal tiga kasus serta menunggu hasil Lab 275 kasus.

“Ini menunjukkan bahwa masih saja terjadi peningkatan kasus dan kasus-kasus baru, artinya masih ada penularan kasus Covid-19 di tengah-tengah kita,”jelasnya

Untuk itu Kunci utama sekarang bagaimana memastikan diri agar tidak tertular dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin dan konsisten.

Andi melanjutkan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) bertambah satu  kasus, jadi totalnya PDP sekarang 794 kasus.

Selanjutnya kategori Orang Dalam Pemantauan (ODP) bertambah lima kasus dari total 10.154 kasus, selesai pemantauan 9.616 kasus dan masih dalam proses pemantauan ada 538 kasus

Kategori PDP dengan hasil negatif juga bertambah semua dari Balikpapan yaitu sebanyak 15 kasus.

BONTANG — Meski Kota Bontang mulai mengadopsi aturan dalam tatanan kenormalan baru (new normal) per Jumat (29/5/2020) lalu, otoritas tidak berencana membuka Pelabuhan Loktuan dalam waktu dekat ini. Namun menunggu hingga pandemi Covid-19 seutuhnya usai.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Bontang, Kamilan kala dikonfirmasi.

Dijelaskan, tatanan kenormalam baru yang diterapkan di Kota Taman lebih menyasar pada pembukaan sektor pelayanan publik di kantor-kantor pemerintahan.

Membangun kembali aktivitas ekonomi yang sempat mati suri. Pembukaan rumah ibadah dan berjalannya tahapan Pilkada sesuai jadwal Desember 2020 mendatang. Semua ini, tentu saja, wajib berpegang pada protokol kesehatan Covid-19.

”Rapat terakhir kami dengar ada empat  poin disepakati (Untuk tatanan kenormalan baru). Kalau untuk Pelabuhan Loktuan, sampai hari ini kami tidak berencana buka,” tegasnya.

Ditekankan Kamilan, Pelabuhan Loktuan tak dibuka untuk kapal pengangkut penumpang. Sementara untuk kapal logistik masih diperkenankan.

Otoritas beralasan akses kapal penumpang masih ditutup karena berpotensi mendatangkan ribuan orang tiba di Kota Bontang. Ujar Kamilan, ini bahaya, lantaran pada dasarnya sebaran wabah Covid-19 di Indonesia tidak merata. Ada yang trennya mulai turun, ada sebaliknya.

”Bahaya kalau dibuka sekarang. Ada ribuan orang bisa ke Bontang kalau begitu. Kita enggak tahu mereka bebas virus atau tidak,” ujarnya.

Sebagai pengingat, sejak Senin (30/3/2020) Pemkot Bontang secara resmi membatasi aktivitas di Pelabuhan Loktuan. Hal ini ditandai dengan permohonan yang diajukan Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada 27 Maret 2020 lalu.

Dalam suratnya, Wali Kota Neni meminta mobilitas masyarakat yang keluar masuk di Bontang diminimalisasi, guna menghindari penyebaran virus corona. Salah satunya menutup akses Pelabuhan Loktuan untuk penyeberangan penumpang hingga pandemi virus Covid-19 mereda.

Siaran Pers

Kementerian Agama

Utamakan Keselamatan, Keberangkatan Jemaah Haji 1441H Dibatalkan

Menteri Agama Fachrul Razi memastikan bahwa keberangkatan Jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1441H/2020M dibatalkan. Kebijakan ini diambil karena Pemerintah harus mengutamakan keselamatan jemaah di tengah pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) yang belum usai.

“Saya hari ini telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M,” tegas Menag dalam kesempatan telekonferensi dengan awak media di Jakarta, Selasa (02/06).

“Sesuai amanat Undang-undang, selain mampu secara ekonomi dan fisik, kesehatan, keselamatan dan keamanaan jemaah haji harus dijamin dan diutamakan, sejak dari embarkasi atau debarkasi, dalam perjalanan, dan juga saat di Arab Saudi,” sambungnya.

Menag menegaskan bahwa keputusan ini sudah melalui kajian mendalam. Pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi, dapat mengancam keselamatan jemaah. Agama sendiri mengajarkan, menjaga jiwa adalah kewajiban yang harus diutamakan. Ini semua menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan.

Kemenag telah melakukan kajian literatur serta menghimpun sejumlah data dan informasi tentang haji di saat pandemi di masa-masa lalu. Didapatkan fakta bahwa penyelenggaraan ibadah haji pada masa terjadinya wabah menular, telah mengakibatkan tragedi kemanusiaan di mana puluhan ribu jemaah haji menjadi korban. Tahun 1814 misalnya, saat terjadi wabah Thaun, tahun 1837 dan 1858 terjadi wabah epidemi, 1892 wabah kolera, 1987 wabah meningitis. Pada 1947, Menag Fathurrahman Kafrawi mengeluarkan Maklumat Kemenag No 4/1947 tentang Penghentian Ibadah Haji di Masa Perang.

Selain soal keselamatan, kebijakan diambil karena hingga saat ini Saudi belum membuka akses layanan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1441H/2020M. Akibatnya, Pemerintah tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan dalam pelaksanaan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada jemaah. Padahal persiapan itu penting agar jemaah dapat menyelenggarakan ibadah secara aman dan nyaman.

“Waktu terus berjalan dan semakin mepet. Rencana awal kita, keberangkatan kloter pertama pada 26 Juni. Artinya, untuk persiapan terkait visa, penerbangan, dan layanan di Saudi tinggal beberapa hari lagi. Belum ditambah keharusan karantina 14 hari sebelum keberangkatan dan saat kedatangan. Padahal, akses layanan dari Saudi hingga saat ini belum ada kejelasan kapan mulai dibuka,” tuturnya.

“Jika jemaah haji dipaksakan berangkat, ada risiko amat besar yaitu menyangkut keselamatan jiwa dan kesulitan ibadah. Meski dipaksakan pun tidak mungkin karena Arab Saudi tak kunjung membuka akses,” katanya lagi.

Pembatalan keberangkatan Jemaah ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia (WNI). Maksudnya, pembatalan itu tidak hanya untuk jemaah yang menggunakan kuota haji pemerintah, baik reguler maupun khusus, tapi termasuk juga jemaah yang akan menggunakan visa haji mujamalah atau furada.

“Jadi tahun ini tidak ada pemberangkatan haji dari Indonesia bagi seluruh WNI,” ujar Menag.

Dampak Pembatalan

Seiring keluarnya kebijakan pembatalan keberangkatan Jemaah ini, jemaah haji reguler dan khusus yang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun ini akan menjadi jemaah haji 1442H/2021M. Setoran pelunasan Bipih yang dibayarkan akan disimpan dan dikelola secara terpisah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Nilai manfaat dari setoran pelunasan itu juga akan diberikan oleh BPKH kepada jemaah paling lambat 30 hari sebelum pemberangkatan kloter pertama penyelenggaraan haji 1442H/2021M,” jelasnya.

“Setoran pelunasan Bipih juga dapat diminta kembali oleh jemaah haji,” sambungnya.

Bersamaan dengan terbitnya KMA ini, lanjut Menag, Petugas Haji Daerah (PHD) pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dinyatakan batal. Bipih yang telah dibayarkan akan dikembalikan. “Gubernur dapat mengusulkan kembali nama PHD pada haji tahun depan,” urai Menag.

Hal sama berlaku bagi pembimbing dari unsur Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) pada penyelenggaraan haji tahun ini. Statusnya dinyatakan batal seiring terbitnya KMA ini. Bipih yang dibayarkan akan dikembalikan. KBIHU dapat mengusulkan nama pembimbing pada penyelenggaraan haji mendatang.

“Semua paspor Jemaah haji, petugas haji daerah dan pembimbing dari unsur KBIHU pada penyelenggaraan ibadah haji 1441H/2020M akan dikembalikan kepada pemilik masing-masing,” ucapnya.

Menag menyampaikan simpati kepada seluruh jemaah haji yang terdampak pandemi Covid-19 tahun ini. Untuk memudahkan akses informasi masyarakat, selain Siskohat, Kemenag juga telah menyiapkan posko komunikasi di Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Kemenag juga tengah menyiapkan WA Center yang akan dirilis dalam waktu dekat.

“Keputusan ini pahit. Tapi inilah yang terbaik. Semoga ujian Covid-19 ini segera usai,” pungkas Menag.

Humas KEMENAG

SAMARINDA –Kepala Dinas (Kadis) Sosial Kaltim, HM Agus Hari Kesuma, Senin 2 Juni 2020 kembali melakukan gerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait keberadaan dua anak yatim dari keluarga kurang mampu yaitu atas nama Muhammad Aldo Saputra (13) dan Muhammad Alvin Faiz ( 7) yang beralamat di RT 22 Jl Teluk Kedondong, Bayur, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, dengan menjemput langsung ke rumah yang bersangkutan untuk kemudian dibawa dan dimasukkan ke UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan (PSAAH) di Jl Merdeka I Samarinda.

“Menindaklanjuti laporan masyarakat, maka ke 2 anak yatim tersebut kami jemput untuk dimasukkan ke UPTD PSAAH yang berada dibawah naungan Dinas Sosial Kaltim, dengan berada di panti maka seluruh keperluan pokok mereka termasuk keperluan sekolah sepenuhnya kami tanggung,” papar Agus didampingi Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Ahmadin, serta sejumlah Pejabat Pengawas di lingkup Dinas Sosial Kaltim.

Menurutnya, dengan masuknya ke dua anak yatim tersebut ke panti, pihaknya berharap hal itu dapat membantu meringankan beban keluarga yang selama ini merawat dan membiayai keperluan hidup kedua anak itu.

“Ke-dua anak ini per hari ini juga (Senin, 2/6)) telah resmi masuk panti dan seluruh keperluan mereka sepenuhnya menjadi tanggung jawab panti, dalam hal ini UPTD PSAAH,” tegas Agus.

Sementara itu, Kepala UPTD PSAAH Samarinda, Saprudin Saida Panda menyambut langsung ke –dua anak yatim tersebut saat tiba di panti dan pihaknya memastikan siap menjaga dan menampung keberadaan anak-anak tersebut sekaligus memenuhi seluruh keperluan mereka selama berada di panti.

Paser – Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DKP) Kabupaten Paser saat ini memiliki pustakawan Ahli Madya yang merupakan fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN). “Kini dengan hadirnya seorang ahli madya pustakawan, saya harapkan tingkat kunjungan masyarakat dan membaca buku di Kabupaten Paser semakin tinggi,” ujar Kepala DKP Paser Herawati, Selasa (2/6/2020).
Herawati menilai rendahnya literasi masyarakat salah satunya disebabkan minimnya tenaga fungsional pustakawan ditambah derasnya arus informasi serta tingginya perilaku bermedia sosial di tengah masyarakat.
“Padahal buku adalah jendela dunia, meskipun saat ini membaca juga bisa melalui teknologi yaitu internet. Tapi membaca buku tetap penting bagi kita,” ujar Herawati.
Herawati mengatakan sebelumnya DKP Paser hanya memiliki satu orang arsiparis. Adapun untuk perpustakaan daerah, sebenarnya minimal harus memiliki empat orang pustakawan. Ia berharap meskipun Paser terlambat memiliki pustakawan, pengelolaan perpustakaan daerah kedepannya lebih baik.
“Sehingga masyarakat lebih berminat membaca dan literasi masyarakat juga semakin tinggi,” ujar Herawati.
Pustakawan Ahli Madya Kabupaten Paser, Jamilah Fitriah mengatakan kesempatannya menjadi pustakawan menjadi tantangan baginya. Sebelumnya ia adalah pejabat struktural yang akan memasuki masa pensiun pada 1 November 2020. Jabatan terakhirnya adalah Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser.
“Saya niatkan menjadi pustakawan ialah jalan menggali informasi, menambah ilmu pengetahuan, dan mengajak masyarakat lebih rajin membaca agar semakin banyak pengetahuan,” kata Jamilah.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 9 tahun 2014 tentang jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya, ia mencoba mengikuti seleksi pustakawan ahli madya yang cukup sulit persentasenya bisa lulus di Jakarta.
“Setiap tahun rata-rata hampir ratusan peserta yang mengikuti uji kompetensi pustakawan dari berbagai daerah di Indonesia dengan tingkatan masing-masing pustakawan sesuai kebutuhan,” katanya.
Dengan beralihnya status ASN Jamilah dari struktural ke fungsional, maka ia masih menyisakan dua tahun masa pensiun. Dua tahun tambahan karirnya di dunia pustakawan ke depan, akan di manfaatkannya untuk pengabdian ke perpustakaan di Kabupaten Paser.

Motivasinya mencoba menjadi pustakawan di jelang masa pensiunnya yakni untuk menambah ilmu dengan terlibat langsung di bidang perpustakaan, karena menurutnya belajar tidak mengenal usia dan waktu.

“Alasannya sederhana saja, saya senang membaca. Karena dengan membaca, banyak yang kita ketahui dan  banyak ilmu baru yang didapat, meskipun kala sudah tidak bekerja lagi,  disamping itu bisa bermanfaat buat orang lain,” pungkasnya.

Ujoh Bilang, (1/6)- Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh menyerahkan Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa (BLT-DD) bagi 345 kepala keluarga (KK) kurang mampu, bagi 3 kampung di Kecamatan Long Bagun yang terdampak Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

“Penyerahan BLT-DD secara simbolis ini dilakukan secara bertahap per kecamatan. Penyerahan pertama sudah dilakukan di Kecamatan Long Hubung, kemudian lanjut di Kecamatan Long Bagun, nanti menyusul di kecamatan lainnya,” ujar Bonifasius di Ujoh Bilang.

BLT-DD yang diserahkan secara simbolis ini totalnya senilai Rp207 juta khusus bagi 3 kampung di Kecamatan Long Bagun, dengan rincian tiap KK memperoleh Rp200 ribu per bulan yang diberikan selama tiga bulan untuk 345 KK.

Penyerahan BLT-DD secara simbolis sebelumnya, bagi tiga KK penerima yang tersebar di tiga kampung, yakni Kampung Long Bagun, Kampung Ujoh Bilang, dan Kampung Mamahak Besar.

Pada kesempatan penyerahan BLT-DD itu, bupati didampingi sejumlah pejabat dan Kepala Cabang Bank Kaltimtara Ujoh Bilang Faizal Riza, sekeligus menyerahkan buku tabungan Bank Kaltimtara untuk penyalurannya, karena dalam penyaluran ini dilakukan kerja sama dengan bank tersebut.

Bupati mengatakan, BLT-DD diberikan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 sebesar Rp600 ribu per KK untuk tiga bulan pertama, kemudian untuk bulan keempat, kelima, dan keenam masing-masing senilai Rp300 ribu per KK.

Menurutnya, sasaran penerima BLT-DD adalah KK yang kehilangan mata pencaharian, keluarga yang belum terdata (exclusion error) dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan keluarga memiliki anggota yang rentan penyakit menahun atau kronis.

Penyaluran BLT-DD, katanya, merupakan tindak lanjut dari amanat yang tertuang dalam Instruksi Bupati Mahakam Ulu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 di kampong-kampung, yakni melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam).

“Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu telah menginstruksi kepada seluruh Kepala Kampung untuk menggunakan Dana Kampung (Dana Desa) yang bersumber dari APBN tahun 2020 untuk disalurkan dalam bentuk BLT sesuai aturan perundangan yang berlaku,” ucapnya.

Sementara Camat Long Bagun Yason Liah mengatakan BLT-DD merupakan bantuan untuk penduduk kurang mampu/miskin di kampong, guna membantu mereka yang rentan secara ekonomi dan sosial, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selama pandemi.

“Ada 345 KK penerima BLT-DD. Jumlah ini tersebar pada kampung-kampung dalam Kecamatan Long Bagun. Mekanismenya akan diserahkan ke pemerintah kampung, namun ke depan akan tetap dilakukan evaluasi,” ucap Yason. (mg)

kami berharap semua bantuan yang diberikan pemerintah bisa memberikan manfaat secara baik kepada masyarakat terutama dalam mengatasi sulit saat ini, supaya kita bisa keluar dari situasi tidak kekurangan terutama untuk kebutuhan pokok berupa pangan,”jelas Camat Long Bagun.

Camat Long Bagun Yason Liah,S.Hut,MP mewakili masyarakat Long Bagun penerima BLT menyampaikan “Atas nama pemerintah Kecamatan Long Bagun kami menghaturkan ribuan terimakasih kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati dan jajaran, serta elemen pemerintah baik yang di pusat maupun di daerah atas semua skema bantuan yang diberikan kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Long Bagun,”ujar Camat.

Penyaluran BLT tersebut merupakan kali kedua, setelah sebelumnya Rabu (27/05) Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh,SH telah menyerahkan BLT secara simbolis dari dana kampung tersebut sebesar Rp. 600.000,- kepada masyarakat kurang mampu dan terdampak Covid-19 di Kampung Long Hubung Ulu, Matalibaq dan Datah Bilang Kecamatan Long Hubung, dan selanjutnya akan dilakukan juga di 2 Kecamatan hulu riam yakni Long Pahangai dan Long Apari.(HMS11/td)

Bupati Bonifasius Belawan Geh,SH secara simbolis menyerahkan Buku Tabungan BPD Kaltimtara untuk penyaluran Bantuan Langsung Non Tunai dari pemerintah bagi masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), didampingi Wabup. Drs. Y. Juan Jenau, Pj. Sekda Dr. Stephanus Madang,S.Sos,MM, Kadis DPMK Ubang Nyau,SE, Camat Long Bagun Yason Liah,S.Hut,MP.

Hadir mendampingi Bupati pada penyerahan BLT, Wabup Drs. Y. Juan Jenau, Pj. Sekretaris Daerah Dr. Stephanus Madang,S.Sos,MM, Danramil Long Bagun diwakili, Wakapolsek Long Bagun, Pimpinan Cabang BPD Kaltimtara Ujoh Bilang Faizal Riza, Camat Long Bagun Yason Liah,S.Hut,MP, Petinggi Ujoh Bilang, Petinggi Mamahak Besar.

Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh,SH menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat Mamahak Besar, didampingi Wabup. Drs. Y. Juan Jenau, Pj. Sekda Dr. Stephanus Madang,S.Sos,MM, Wakapolsek, perwakilan Danramil, Camat Long Bagun Yason Liah,S.Hut,MP, Petinggi Mamahak Besar Bibing,SH.

Samarinda—- Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kaltim, Andi Muhammad Ishak menyatakan masih ada penularan virus Covid-19 di masyarakat yang menyebabkan kasus positif masih bertambah.

Berdasarkan data hari ini Senin 1 Juni 2020 terjadi penambahan 1 kasus pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Kaltim.

Menurutnya, 1 kasus baru tersebut yaitu dari Kota Balikpapan merupakan BPN 62 laki-laki 38 tahun merupakan Kasus PDP yang memiliki keluhan demam, batuk, sesak nafas, memiliki gambaran pneumonia, serta comorbid TB Paru. Kasus dirawat di RSUD Kanudjoso Djatiwibowo Balikpapan sejak 23 Mei 2020.

“Penambahan tersebut menyebabkan total kasus menjadi 297 kasus,” ungkap Andi saat video conference melalui aplikasi zoom cloud video meeting.

Kemudian pasien yang dinyatakan sembuh bertambah dua  kasus, dengan begitu total sembuh menjadi 175 kasus.

Mereka dinyatakan sembuh jelasnya karena dua kali negatif virus Covid-19 setelah menjalani dua kali pemeriksaan klinis dari dokter penanggung jawab pelayanan yang merawat kasus konfirmasi Covid-19 tersebut menyatakan bahwa secara klinis memiliki kondisi sudah sangat baik, tidak ada gejala.

Pasien sembuh merupakan BPN 34 Laki-laki 28 tahun dan BPN 44 Laki-laki 60 tahun) merupakan kasus dari kluster Jakarta yang telah dirawat di RST DR R Hardjanto Balikpapan sejak 7 April 2020 dan 23 April 2020.

Lanjutnya, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) bertambah satu kasus, jadi totalnya PDP sekarang 793 kasus.

Untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) terus bertambah, hari ini ada penambahan tiga  kasus dari total 10.149 kasus, selesai pemantauan 9.566 kasus sedangkan masih dalam proses pemantauan ada 583 kasus

Sementara PDP dengan hasil negatif bertambah sebanyak empat kasus dan semua dari Kabupaten Berau.

Andi juga terus mengingatkan masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan menjelang masa new normal

Ujoh Bilang (1/6)- Jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur, sebagai dampak dari pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) mencapai 3.177 kepala Keluarga (KK) dengan total anggaran Rp5,71 miliar.

“Jumlah penerima BLT sebanyak 3.177 KK ini tersebar di 50 kampung (desa) pada lima kecamatan. Jumlah ini berdasarkan data per 30 Mei,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Mahulu Ubang Nyau di Ujoh Bilang, Senin.

Didampingi Lilik Istiyawan selaku Tenaga Teknis Program Gerbangmas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Mandiri (P2MKM), Ubang melanjutkan untuk teknis administrasi penyaluran BLT-DD diserahkan kepada masing-masing pemerintah kampung.

Sedangkan pola penyalurannya dilakukan melalui Bank Kaltimtara, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Mahulu telah melakukan kerja sama dengan bank tersebut, sehingga penyaluran bantuan bagi KK penerima BLT-DD langsung ke rekening masing-masing.

Menurutnya, BLT-DD diberikan bagi warga tidak mampu yang terdampak COVID-19 dengan nilai Rp600 ribu per bulan per KK selama tiga bulan, yakni April, Mei, Juni. Kemudian Rp300 ribu per bulan pada tiga bulan berikutnya.

Adapun rincian dari 3.177 KK penerima BLT se- Kabupaten Mahulu tersebut tersebar di lima kecamatan, yakni di Kecamatan Long Bagun terdapat 701 KK dengan nilai BLT-DD yang diberikan mencapai Rp1,26 miliar untuk tiga bulan pertama.

Di Kecamatan Long Hubung terdapat 1.293 KK dengan nilai Rp2,32 miliar. Nilai sebesar ini diperoleh dari pengalian 1.293 KK X Rp600 ribu X 3 bulan.

Berikutnya di Kecamatan Laham terdapat 590 KK penerima dengan total Rp1,06 miliar, Kecamatan Long Apari terdapat 263 KK dengan nilai Rp473,4 juta, dan di Kecamatan Long Pahangai terdapat 330 KK penerima BLT-DD dengan nilai Rp594 juta.

“Sasaran penerima BLT-DD antara lain KK yang tidak mampu dengan kriteria kehilangan mata pencaharian, keluarga yang belum terdata (exclusion error) dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan keluarga memiliki anggota yang rentan penyakit menahun atau kronis,” katanya. (mg)