Samarinda-seminar yang diadakan oleh Badan pusat statistik provinsi kalimantan timur dengan agenda menuju Sistem Statistik Nasional agar menjadi Satu data untuk indonesia.bertempat di Hotel Selyca mulia.(16/10)

BPS dan kominfo menjalin kerja sama dalam menata kelola data bagi instansi pusat dan daerah untuk penyedia data yang akurat, mutakhir,dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya,dan mudah diakses,Hal ini menjadikan tranparansi data .

Sistem data statistik nasional adalah suatu tatanan yang berdiri atas unsur unsur kebutuhan data statistik serta metode sarana prasarana, ilmu pengetahuan pada teknologi, prangkat hukum dan forum dari masyarakat statistik.

Bps melakukan pembinaan bekerjasama terhadap instansi pemerintah, universitas, lembaga swasta dan unsur masyarakat lainnya,Sistem statistik diarahkan untuk pembangunan nasional serta standarisasi kebutuhan statistik.

Dalam pemaparannya Diddi Rusdiansyah selaku kepala dinas Kominfo prov.kaltim mengungkakan dengan adanya satu data statistik sektoral kominfo berperan dalam wali data , disisi lain sistem pemerintahan berbasis elektronik dan digitalisasi,Didalam pembagian sektor kominfo kebagian E data melalui media center bertaraf internasional.

“Menurut kami ini pekerjaan tidak mudah dan tidak sulit, tahun depan di 2020 kami sudah memastikan biro statistik kami jalankan,langkah pertama kita akan melakukan pembenahan, minimal kesepakatan 10 kabupaten kota untuk data apa yang kita siapkan untuk menyamakan persepsi dalam program satu data,serta mengembangkan sdm berlatar belakang pendidikan statistik ” ungkap Diddi

Harapannya dengan adanya biro statistik dan persandian kita akan sterilkan, bps kabupaten kota harus satu padu dalam masalah Satu Data,tidak bisa dikerjakan tanpa kordinasi yang melibatkan bps provinsi dan bps kabupaten kota.

Kedepannya kominfo dan bps akan melakukan pelatihan terkait satu data, hal ini menjadi preoritas kami.

SAMARINDA.- Prajurit Korem 091/Aji Surya Natakesuma (ASN) beserta Balak Aju melaksanakan apel siaga pengecekan Personil dalam rangka jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi – Mak’ruf Amin, kesiapsiagaan dipimpin Kepala Seksi Operasi (Kasi Ops) Kolonel Inf Hendri Wijaya, di halaman Makorem 091/ASN, Rabu (16/10/2019).

Kolonel Hendri menuturkan Siaga ini perintah langsung Pangdam VI/Mulawarman dengan agar dalam waktu yang ada segera menggelar apel kesiapan dalam pelantikan presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang, TNI dan Polri bekerjasama dalam pengamanan.

“Meski pelantikannya di Jakarta, namun sebagai seorang prajurit harus siap gerak lengkap dengan peralatan dan Kendaraan,”tegasnya

Selain itu, dirinya juga menekankan agar satuan yang ada di Jajaran Korem 091/ASN untuk terus ikuti tiap perkembangan yang mengarah pada para pendemo. Siapkan langkah antisipatif sesuai tugas pokok dan fungsi, laporkan setiap kejadian yang menonjol.

Penrem 091/ASN

Samarinda—Guna meningkatkan wawasan dan pengetahuan dasar maupun teknis mengenai jabatan fungsional pranata komputer dan angka kreditnya, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim menggelar workshop jabatan fungsional (jafung) pranata komputer yang berlangsung di Hotel Midtown, Jalan Hasan Basri, Rabu(16/10).

Workshop tersebut mengambil tema
“Penilaian Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Pranata Komputer (Terampil & Ahli) Di Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur”.

Dalam kesempatan itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim Diddy Rusdiansyah mengungkapkan digelarnya workshop tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi terkait Peran Jabatan Fungsional Pranata Komputer dalam mendukung pelayanan publik serta penilaiannya dalam jenjang karirnya.

“Ini adalah awal pembinaan terhadap pranata komputer kita kedepan. intinya mereka harus mengerti dulu bagaimana cara mengisi kredit point tersebut. Jadi melalui workshop ini, kita beri kesempatan buat mereka untuk memahami dengan baik supaya mereka mandiri untuk menghitung kredit point tersebut,” ujarnya.

Salah satu cara yang digunakan dalam kenaikan pangkat dan jabatan Fungsional Pranata Komputer harus mengumpulkan angka kredit, dimana angka kredit tersebut nantinya akan diajukan menjadikan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan dinilai oleh tim penilai.

Diddy berharap melalui workshop tersebut akan memacu jafung untuk mempercepat proses kenaikan pangkat mereka, mengingat saat ini sudah memasuki era digital.

“Yang jelas melalui workshop ini kita harapkan pranata komputer kita jauh lebih menjadi kompeten. Karena kedepan komitmen kita bersama adalah era digital dan era interoperabilitas dan saya harapkan pranata komputer kita berperan dan berkontribusi memasuki era tersebut,” jelas Diddy dan sekaligus membuka secara resmi workshop tersebut.

Untuk diketahui kegiatan ini di ikuti sebanyak 32 peserta dari seluruh OPD di lingkungan Pemprov Kaltim.

Turut hadir Kepala Bidang Aptika H.M. Adrie Dirga Sagita, Kepala Bidang TI Drs. Dianto, perwakilan dari BPS PUSAT RI
Danuk Cahya Permana serta tim penilai pranata komputer Kaltim.(Diskominfo/Rey)

SAMARINDA – Malam Pisah Sambut Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dihadiri Gubernur Kaltim Isran Noor. Pisah Sambut antara Ely Shahputra dengan Dr Chaerul Amir yang dilaksanakan di Pendopo Odah Etam Halaman Kantor Gubernur Kaltim pada Selasa (15/10).

Isran menyampaikan atas nama Pemerintah dan seluruh masyarakat Kaltim berterima Kasih atas kinerja dan sinergi serta dukungan Kejati lama, Ely Shahputra yang telah menunjukan dedikasi tinggi selama bertugas di Kaltim.

“Dan selamat datang kepada Kejati baru, Bapak Chaerul Amir. Semoga betah di Kaltim dan sinergi yang dilakukan Bapak Ely Shahputra dapat terus dilanjutkan bahkan ditingkatkan,” kata Isran Noor.” Ujar Isran Noor

Isran berharap kedepannya ketagguhan Kajati dalam menghadapi tantangan dalam bidang hukum yang semakin tinggi, seiring Kaltim telah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara Indonesia.

“Kami banyak merasa tertolong atau terbantukan oleh kejaksaan, khususnya TP4D. Dalam hal penanganan masalah pembangunan (infrastruktur) juga pendampingan kegiatan pemerintahan dan pengamanan aset-aset pemerintah,” ungkap Isran.

Hadir Plt Sekprov Kaltim HM Sa’bani dan Sekprov Kaltara H Suriansyah, Ketua DPRD Kaltim H Makmur HAPK, Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Subianto, Kapolda Kaltim Irjen Pol Priyo Widyanto dan jajaran Forkopimda Kaltim.

KUKAR – Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Perkebunan menyerahkan bangunan gudang bahan olah karet (Bokar)kepada UPPB Lancar Jaya di Kecamatan Marang Kayu, Kutai Kartanegara.

Penyerahan bangunan gudang Bokar diberikan langsung oleh Kepala Dinas Perkebunan Kaltim, diwakili Seksi Promosi, Fauzi kepada Ketua UPPB Lancar Jaya, Edy Santoso, Kamis (10/10).

Fauzi mengatakan bantuan berupa bangunan gudang bokar ini pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019.

“Gudang UPPB berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara, petani tidak perlu lagi terburu-buru menjual karetnya ketika harga sedang jatuh dan menahan karet di gudang UPPB selama berbulan-bulan, karet kemudian dapat dijual ketika harga sudah membaik,” ungkap Fauzi.

Menurutnya, gudang Bokar ini tidak sekedar menjadi tempat penyimpanan getah karet saja, tetapi juga menjadi lokasi pelatihan dan sosialisasi bersama petani lain guna berbagi ilmu bersama. Paling tidak, membeberkan bagaimana cara mengolah dan mengeringkan karet yang bermutu, serta cara menggunakan cairan pembeku deorub.

“Adanya bangunan gudang bokar ini diharapkan memicu semangat baru petani karet untuk terus berupaya meningkatkan mutu produk karet. Tentunya dampak semua ini adalah kesejahteraan masyarakat petani karet, yang kini menjadi profesi terbesar di wilayah Marangkayu saat ini,” ujar Fauzi lagi.

Samarinda—Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda resmi meluncurkan Layanan Nomor Panggilan Darurat (NPD) 112 yang berlangsung di ruang Command Center Diskominfo Samarinda, Selasa(15/10).

Program ini merupakan inisiatif Kemenkominfo untuk menyediakan call center gratis. Misalnya, ketika dalam situasi darurat seperti kebakaran atau butuh bantuan ambulans, call center ini dapat dihubungi.

Kehadiran layanan 112 ini juga hampir sama seperti layanan tanggap darurat 911 milik Amerika Serikat (USA).

Sekretaris Daerah Kota Samarinda Sugeng Chairuddin mengatakan kegiatan ini dilakukan agar pada tahun ini dan kedepannya bisa memudahkan masyarakat dalam pelaporan kondisi darurat serta mempercepat penanganan oleh satuan terkait.

Ia mengungkapkan dengan adanya panggilan darurat 112 tersebut harus menjadi kewajiban semua OPD untuk mendukung kegiatan ini.

“Artinya kegiatan ini bukan mengambil tupoksi OPD lain. Ini adalah shortcut atau jalan pintas bagi petugas agar informasi itu agar cepat tersampaikan. harusnya 34 OPD itu bergabung disini,” ucap Sugeng.

Sugeng menuturkan, layanan tersebut
tidak dipungut biaya atau tidak mengeluarkan biaya pulsa, customer service yang menerima telepon darurat ini. Dan sementara Ada 2 OPD yang sudah memastikan kesediaannya.

“Ada 2 OPD, yang sudah memastikan kesediaannya yaitu ada dari Dinas Pemadam kebakaran Samarinda dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda, untuk OPD yang lain akan dilakukan nota kesepahaman (MoU),”bebernya.

Di kesempatan yang lain, terlihat di sebuah monitor beberapa ruas titik di Kota Samarinda yang terpantau
oleh kamera CCTV.

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Samarinda Aji Syarif Hidayatullah mengatakan melalui admin/operator telepon juga bisa memantau dari layar besar beberapa titik kemacetan dipersimpangan Samarinda.

“Jika terpantau arus lalu lintas macet, operator kami akan menelpon OPD terkait seperti Dinas Perhubungan agar mengatur lalu lintas di titik kemacetan tersebut ,”ujar Dayat sapaan akrabnya.

Dirinya menambahkan, untuk CCTV sendiri baru 26 titik yang terpasang di kota Samarinda, dan ditambah lagi 10 dari CSR yang masih dalam tahap pengerjaan.

Kedepan, pihaknya akan bekerja sama dengan semua masyarakat yang mempunyai kamera pengintai di beberapa tempat umum dan fasilitas lainnya seperti hotel.

“Nanti kedepan, kami akan bekerja sama dengan semua provider termasuk masyarakat yang memiliki kamera pengintai (CCTV) yang mengarah ke jalan untuk disambungkan langsung ke command center. Hal ini di maksudkan agar titik pemantauan semakin meluas.”pungkasnya.

Untuk di ketahui, program layanan ini baru launching di 36 daerah kabupaten kota dari seluruh daerah di Indonesia, termasuk kota Samarinda.(Diskominfo/Rey)

SAMARINDA — Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim dan BPJS Kesehatan Wilayah Kaltim, Kalsel, Kalteng, dan Kaltara melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang kepesertaan program jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemprov Kaltim, di Ruang Pandurata Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (15/10)

Mewakili Gubernur Kaltim H. Isran Noor, Plt Asisten Pemerintahan Setprov Kaltim, Moh Jauhar Efendi dalam sambutannya mengatakan dalam Undang-Undang No23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah salah satu kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan program strategis nasional yang diterapkan oleh Presiden dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan.

Termasuk menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang telah melaksanakan program strategis nasional dengan mengintegrasikan jaminan kesehatan seluruh penduduk di wilayah ke dalam program jaminan kesehatan nasional kartu Indonesia sehat atau JKN KIS.

“PKS ini diharap dapat ditindaklanjuti dengan langkah konkret sesuai dengan ketentuan yang ada,” ujarnya

Selain itu Pemprov Kaltim juga berkomitmen untuk melaksanakan program JKN-KIS,sehingga mewujudkan universal health coverage bagi seluruh masyarakat di Provinsi Kaltim dengan menjamin hak dasar kesehatan masyarakat dan diharapkan taraf hidup yang layak dan taraf kesehatan masyarakat Provinsi Kaltim meningkat dan lebih baik dibandingkan saat ini.

Pada tahun 2019 pemerintah provinsi telah mengalokasikan anggaran Jaminan Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim dan di tahun 2020 akan tetap mengalokasikan anggaran jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemprov Kaltim.
Sejalan dengan hal tersebut ia berharap dukungan dan peran serta tidak hanya dari pemerintah provinsi namun juga dukungan dari kabupaten kota dalam hal yang menyampaikan data penduduk yang akan didaftarkan dalam perjanjian kerjasama.

Tidak hanya peserta penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah provinsi namun pemerintah daerah juga dapat memberikan dukungan dengan menerbitkan regulasi tentang kewajiban pemberi kerja atau pemilik perusahaan dalam kewajiban mendaftarkan seluruh tenaga kerja beserta anggota keluarga yang dalam program JKN-KIS.

Oleh karena itu program JKN-KIS sangat penting bagi masyarakat Provinsi Kaltim. Program tersebut juga sejalan dengan Nawacita kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui layanan kesehatan masyarakat dengan menginisiasi Kartu Indonesia Sehat.
Pelaksanaan universal health coverage ini merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam memberikan jaminan kesehatan dan pelayanan bagi seluruh masyarakat Provinsi Kaltim dan sebagai bentuk kepedulian pemerintah di bidang kesehatan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan masyarakatnya.

Penandatanganan PKS dilakukan Plt Kepala Dinkes Kaltim, Setyo Budi Basuki dengan Deputi Direksi Wilayah Kaltim,Kalsel, Kalteng, dan Kaltara, Irfan Humaidi dengan disaksikan Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekprov Kaltim, Moh Jauhar Efendi.

Rangkaian acara pengukuhan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Kaltim dimulai dengan penanaman pohon di sekitar halaman sekretariat DEKRANASDA Kaltim Jalan H.A.M Rifaddin, Senin (14/10).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALIKPAPAN – Dalam rangka memperat hubungan antar kedua Angkatan Darat Indonesia dan Malaysia, Panglima Medan Timur Malaysia Letjen Dato’ Wira Zamrose Bin Mohd Zain didampingi Panglima 5 Briged Malaysia, Brigjen Muhamad Hafizuddeain beserta rombongan mengunjungi Markas Kodam VI/Mulawarman (Mlw), Kamis (10/10).

Suasana penuh keakraban terlihat dimulai dari moment foto bersama yang mengambil tempat di depan Makodam VI/Mlw yang berlanjut dengan penerimaan resmi dan diskusi pendek berkaitan dengan hubungan kerjasama antar angkatan darat kedua negara.

Kunjungan Panglima Medan Timur TDM kali ini merupakan kunjungan balasan Pangdam VI/Mlw yang dilakukan beberapa tahun sebelumnya sebelumnya ke Negeri Jiran.

Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam VI/Mulawarman, Kolonel Kav. Dino Martino, S.I.P menjelaskan, kunjungan kali ini merupakan kunjungan yang dimulai kembali setelah beberapa tahun kunjungan perwira senior kedua negara sempat vakum dengan berbagai alasan.

Dengan kunjungan yang dilaksanakan saat ini diharapkan terwujudnya hubungan silaturahmi diantara Angkatan Militer kedua negara sekaligus semakin meningkatkan kerjasama terutama berkaitan dengan pengamanan wilayah perbatasan kedua negara yang memang setiap tahun melaksanakan tugas pengamanan perbatasan. “jelasnya

Diharapkan pertemuan resmi ini dapat menjadi solusi mengatasi berbagai permasalahan diperbatasan kedua negara terutama berkaitan dengan penyelundupan barang illegal terutama narkoba Pungkas Kol. Kav Dino Martino.

Penrem 091/ASN

SAMARINDA—-Meski baru dalam hitungan 10 hari pertama memimpin Dinas Sosial Kaltim, HM. Agus Hari Kesuma terus melakukan gebrakan dan inovasi-inovasi program kerja dengan tujuan meningkatkan kualitas kinerja Dinas Sosial Kaltim untuk lebih maksimal lagi melayani masyarakat khususnya dalam bidang pembangunan kesejahteraan sosial di Kaltim.

Selain melakukan aksi blusukan ke 5 UPTD dan 5 unit kerja lain dibawah naungan Dinas Sosial Kaltim guna menyerap aspirasi dan memberikan solusi terkait permasalahan-permasalahan yang ada, Kadis Sosial Kaltim juga membuat inovasi baru yang sebelumnya belum pernah dilakukan oleh para pendahulunya saat memimpin Dinas Sosial Kaltim.

Inovasi brilian yang dilakukan Kadis Sosial Kaltim kali ini adalah pembentukan Media Center dan Sekretariat PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pembantu, yang selama ini belum pernah dimiliki atau dilaksanakan secara profesional di lingkungan Dinas Sosial Kaltim.

“Keberadaan Media Center dan Sekretariat PPID Pembantu sangat diperlukan guna menunjang kesuksesan program-program kerja Dinas Sosial, karena akan menjadi percuma apabila banyak program kerja yang dilaksanakan tapi di sisi lain masyarakat tidak mengetahui program-program tersebut, hal itu dikarenakan informasi tidak sampai ke masyarakat luas, melalui keberadaan Media Center dan Sekretariat PPID Pembantu ini saya berharap Dinas Sosial lebih dikenal masyarakat, dalam arti seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan unit-unit kerja bisa diinformasikan secara luas ke masyarakat secara transparan,”terangnya belum lama ini

Lebih lanjut Kadis Sosial menekankan bahwa Dinas Sosial merupakan OPD yang besar karena masuk type A sekelas dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU), selain itu pelayanan dasar di bidang sosial yang ditangani Dinas Sosial yang merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian Sosial juga menjadi prioritas nasional, sehingga sudah selayaknya Dinas Sosial bisa lebih dikenal masyarakat, dalam arti program-program kerja yang ditangani bisa secara luas diketahui publik.

Sekadar diketahui, Media Center adalah pusat informasi dan fasilitasi kebutuhan publik terhadap informasi. Melalui Media Center, publik dapat berkomunikasi dan saling bertukar informasi yang berkaitan dengan beragam isu strategis atau isu lokal lembaga publik khususnya terkait program-program kerja Dinas Sosial Provinsi Kaltim.

Tujuan adanya Media Center ini adalah mendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah khususnya dalam penyebarluasan informasi pembangunan kesejahteraan sosial untuk kebutuhan publik dan juga sebaliknya, menampung informasi pembangunan kesejahteraan sosial yang disampaikan oleh publik untuk disebarluaskan kembali.

Selain itu, Media Center juga berperan dalam mengkomunikasikan kebijakan publik secara cepat, tepat, akurat dan relevan agar mudah dipahami serta meningkatkan partisipasi publik dalam pertukaran informasi.

“Pada prinsipnya saya pribadi dan atas nama Dinas Sosial Kaltim sangat mendukung keterbukaan informasi publik, keberadaan Media Center dan Sekretariat PPID Pembantu ini menjadi bukti komitmen dan keseriusan kami dalam mendukung keterbukaan informasi publik,” tegasnya