Samarinda – Dinas Kominfo Kaltim melalui Bidang Pengawasan dan Pengendalian mengadakan Fokus Group Discussion (FGD) tentang Pengentasan Blankspot di wilayah Kaltim dan pemanfaatan akses internet dalam meghadapi era industri 4.0 di Aula Kudungga Diskominfo Kaltim, Kamis (26/9).

Kadis Kominfo Kaltim Diddy Rusdiansyah membuka acara ini dan mengundang tiga nara sumber. Tiga nara sumber didatangkan Tenaga Ahli tentang grand design blankspot, Irman Irawan, Kepala bidang infrastruktur telekomunikasi informasi dan telematika Diskominfo Mahulu Evodius Awang, Kepala Sub devisi infrastruktur BAKTI Tolip.

Kepala bidang infrastruktur telekomunikasi informasi dan telematika Diskominfo Mahulu Evodius Awang memberikan jawaban kepada peserta yang bertanya kepadanya.

Yang mencuri perhatian penulis adalah pemaparan dari Kabupaten termuda di Kalimantan Timur, Kabupaten Mahakam Ulu. Kabupaten dengan luas wilayah ±15.315 km2 terdiri dari 5 Kecamatan dan 50 Kampung iniy ang  diresmikan 20 Mei 2013,  berjuang membuka keterisoliran wilayah dengan membangun 31 menara komunikasi dalam jangka waktu hanya 5 tahun.

“Butuh tenaga ekstra dan kita harus banyak koordinasi dan komunikasi dengan beberapa pihak baik dengan Kementrian Kominfo dan operator seluler harus intens,” ujar Evo sapaan akrab Kepala Bidang Infrastruktur telekomunikasi informasi dan telematika Diskominfo Mahulu.

Upaya mewujudkan pembangunan di wilayah P3T (Pesisir, Terdepan, Terluar dan Terpencil) untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi dan penyebarluan informasi kepada masyarakat. Upaya memenuhi kebutuhan sarana TIK terhadap program pembangunan desa, peningkatan signal 2G menjadi 3G, 4G dan permintaan masyarakat di Kabupaten/Kota.

“Membangun tower seperti temen-teman katakan tadi terbentur TUPOKSI, sebenarnya salah jika punya pikiran seperti itu, apalagi di RPJM sudah mengatakan jika ada daerah blankspot maka bangunlah menara komunikasi. Komitmen kuat Kabupaten Mahakam Ulu untuk membuka keterisoliran terkait masalah telekomunikasi,” tegas Evo.

Seluruh peserta Fokus Group Discussion (FGD) tentang Pengentasan Blankspot di wilayah Kaltim dan pemanfaatan akses internet dalam meghadapi era industri 4.0 di Aula Kudungga Diskominfo Kaltim, Kamis (26/9).

Sebagai leading sektor  di bidang komunikasi dan informatika, Diskominfo Kabupaten Mahakam Ulu  akan berfokus membangun infrastruktur  telekomunikasi dan akses internet.

“Pemerataan infrastruktur telekomunikasi seluler dan internet menjadi salah satu fokus Pemerintahan Kabupaten Mahakam Ulu, Tujuan pembangunan infrastruktur telekomunikasi yaitu untuk mengurangi kesenjangan digital,” Ungkapnya.

Penyediaan Akses Internet di Kabupaten Mahulu diperoleh melalui program USO (Universal Service Obligation/Kewajiban Pelayanan Universal) di bidang telekomunikasi dan informatika yang dikelola Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI).

Sarana telekomunikasi memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat. Kemajuan teknologi informasi telah mendukung masyarakat untuk secara cepat dan efisien dalam berkomunikasi tanpa terikat oleh jarak dan waktu.  (diskominfo/tp)

 

Samarinda—Gubernur Provinsi Kaltim Isran Noor melakukan tinjauan lokasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di beberapa Kabupaten di Kaltim dengan menggunakan Helikopter, mengunjungi beberapa wilayah seperti Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kecamatan Muara Ancalong dan Senyiur, Kabupaten Kutai Timur (Kutim).

Saat ditemui usai tinjauannya, Isran menyampaikan dari pantauan udara memang ada beberapa lokasi yang masih terbakar, tetapi tidak seperti apa yang diberitakan beberapa media bahwa terjadi peningkatan karhutla di Provinsi Kaltim.

“Hanya ada beberapa wilayah di Kutai Kartanegara dan sebagian Kutai Timur yang ada titik apinya,” ungkapnya  mantan Bupati Kutim tersebut, Rabu (25/9).

Menurutnya, titik api yang terdeteksi oleh pihaknya melalui pantauan udara sebenarnya patut dipertanyakan, karena lokasinya jauh dari pemukiman warga. Meskipun jauh dari pemukiman, kawasan hutan tersebut memang dikelilingi oleh lahan gambut sehingga ketika musim kemarau, api dengan cepat melahap areal tersebut.

Dirinya juga mengungkapkan, saat melintasi wilayah Tabang rombongan harus melalui kepulan asap sekitar 6-7 menit yang menyelimuti langit dengan ketinggian 7.000 kaki.

“Masih ada kabut asap, kami sempat melalui kepulan asap sekitar 6 sampai 7 menit di wilayah Tabang,” imbuhnya.

Dari peninjauan tersebut, Isran menyebutkan akan melakukan koordinasi bersama dengan Polda Kaltim dan Kodam VI Mulawarman serta dibantu oleh personil kepolisian setempat untuk memadamkan titik api di beberapa lokasi yang terpantau.

Diketahui saat ini Pemprov Kaltim sedang melakukan evaluasi terkait berapa luasan hutan dan lahan yang terbakar. Isran juga berkomitmen untuk terus melakukan upaya pencegahan agar musibah karhutla yang terjadi tidak terulang lagi di kemudian hari.

Turut ikut dalam Peninjauan tersebut Kapolda Kaltim Irjen Polisi Priyo Widyanto, dan Pangdam VI Mulawarman, Mayjen TNI Subiyanto.(Diskominfo/Rey)

Kadis Kominfo Kaltim Diddy Rusdiansyah memberikan sambutan kepada peserta FGD Pengentasan Blankspot di wilayah Kaltim dan pemanfaatan akses internet dalam menghadapi era industri 4.0, di Aula Kundungga Diskominfo Kaltim, Kamis (26/9).

 

Tiga nara sumber didatangkan Tenaga ahli tentang grand design blankspot Irman Irawan, Kepala bidang infrastruktur telekomunikasi informasi dan telematika Diskominfo Mahulu Evodius Awang, Kepala sub devisi infrastruktur Tolip.

 

Irwansyah staf di bidang pengawasan dan pengendalian Diskominfo Kaltim melakukan simulasi jamming untuk keamanan informasi.

 

Tenaga ahli tentang grand design blankspot Irman Irawan memberikan paparan.

 

Kepala Bidang Infrastruktur Telekomunikasi Informasi dan Telematika Diskominfo Mahulu Evodius Awang memberikan pengalaman tentang pembangunan menara komunikasi di Mahulu.

 

Kepala Sub Devisi Infrastruktur BAKTI Tolip, ikut memberikan pemahaman tentang bagaimana membangun menara komunikasi di daerah.

 

Peserta FGD Pengentasan Blankspot di wilayah Kaltim dan pemanfaatan akses internet dalam menghadapi era industri 4.0 berfoto bersama.

BALIKPAPAN— Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan single identity number di Kaltim, Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melaksanakan Launching Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Terintegrasi Secara Online (ManDat DoKTer), berlangsung di RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, Rabu (25/9)

Kebijakan pelayanan bidang administrasi kependudukan adalah memberi kepastian hak dasar atas penduduk, yang berwujud dokumen dan selanjutnya dipergunakan untuk pelayanan publik lainnya, baik dari data kependudukan maupun dokumen kependudukan dengan tujuan umum untuk kesejahteraan penduduk.

Dirjen Dukcapil  Kemendagri RI Zudan Arif Fakrulloh melalui Direktur Bina Aparatur Dukcapil (Bintur) Joko Moersito, mengapresiasi langkah DKP3A Kaltim dalam memudahkan mengakses data kependudukan secara online.

“Langkah ini merupakan turunan dari pemanfaatan dan dokumen kependudukan secara nasional. Jadi, data kependudukan by name by NIK ini dimanfaatkan untuk semua keperluan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, pembangunan demokrasi dan pencegahan kriminal,” ujarnya.

Menurut Joko, program ini diharapkan dapat memberikan pelayanan publik secara mudah, efektif, dan efisien berbasis data kependudukan. Kedepan regulasi program ini akan menjadi kewajiban seluruh Dinas Kependudukan di Indonesia dan akan dilakukan secara bertahap.

“Nantinya masyarakat di seluruh kabupaten/kota di Kaltim yang berobat di rumah sakit tidak lagi menggunakan formulir saat mendaftar, karena semua telah terdata. Terlebih lagi kedepan, guna mempersiapkan proses kependudukan ibu kota negara (IKN),” ungkap Joko.

Gubernur Kaltim Isran Noor melalui Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsayd, menyampaikan hal ini untuk meningkatkan sekaligus mempermudah palayanan kepada masyarakat dengan pemanfaatan data-data dokumen kependudukan yang akan terintegrasi secara online.

“Contoh di RSKD, saat ini sudah tidak lagi mengisi formulir secara manual. Cukup sebut NIK dan name. Keistimewaannnya Kaltim datanya bisa dibuka diseluruh Indonesia,” ujarnya.

Saat ini DKP3A Kaltim, lanjut Halda, telah melakukan perjanjian kerjasama dengan OPD lingkup Pemprov Kaltim. Dari 7 PKS tersebut yang telah memenuhi persyaratan teknis dan telah terkoneksi sebanyak 4 OPD yaitu RSUD AWS Samarinda, RSUD Kanujoso Djatiwibowo, BKD Kaltim dan Diskominfo Kaltim.

Kedepan keinginan dirinya, seluruh kabupaten dan kota di Kaltim bisa terintegrasi dengan program ManDat DoKTer. Program yang sudah berjalan ini akan kami evaluasi kegunaannya dan kemudian kami usulkan ke gubernur.

Sementara Kabid Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Iwan Setiawan berharap kedepan semakin banyak jaringan data terintegrasi yang sudah terpasang untu memberikan pelayanan publik yang membahagiakan masyarakat.

Launching ini juga dirangkai dengan peninjauan langsung pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

SAMARINDA – Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi didaulat menjadi pembicara pada Studium Generale Kesiapan dan Prospek Pengembangan Kaltim Sebagai Ibu Kota Negara (IKN) di Gedung Hexagon Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Samarinda, Rabu (25/09). 

Wagub Hadi Mulyadi menyampaikan dipilihnya Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara (IKN) karena Benua Etam memiliki beberapa keunggulan dari daerah lain. Salah satunya adalah sosiokultural yang sangat kondusif. Dimana Kaltim sudah seperti Indonesia mini, berbagai suku dan agama hidup berdampingan secara rukun dan damai. 

“Persatuan dan kesatuan adalah kunci untuk mempertahankan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di Kaltim, itu akan selalu kita jaga, apalagi daerah kita sudah ditetapkan sebagai ibu kota negara Indonesia,”ungkapnya

Untuk itu Hadi mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan menyongsong pemindahan ibu kota negara ke Kaltim.

Selain itu, Hadi berpesan kepada jajaran Universitas Mulawarman khususnya Fakultas Teknik agar terus mengembangkan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, sehingga bisa berkompetisi menyongsong ibu kota negara di Kaltim. 

Studium Generale diikuti ratusan mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Samarinda.

Tampak hadir, Wakil Rektor Bidang Akademik Prof Dr Mustofa Agung Sardjono, General Manager Teknik dan Sistem Informasi PT Pupuk Kaltim Heri Subagyo, CEO PT Berau Bara Abadi Kaltim Taufik Suryadarma dan Dekan Fakuktas Teknik Muhamnad Dahlan Balfas.

KUKAR—-Upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) terus dilakukan secara intensif di wilayah Kodam VI/Mulawarman (Mlw). Berkaitan dengan hal tersebut Pangdam VI/Mlw Mayjen TNI Subiyanto, beserta Kapolda Kaltim Irjen Pol Priyo dan Gubernur Kaltim H. Isran Noor, dan Pejabat terkait lainnya memantau langsung beberapa titik sisa-sisa bekas lahan yang terbakar di wilayah Tabang Kab. Kutai Kartanegara, Rabu, (24/9).

Berdasarkan dari pemantauan di udara masih terdapat beberapa bekas lahan terbakar yang perlu menjadi perhatian dan pengawasan dibeberapa titik di wilayah sepanjang Muara Wis, Kenongan dan Tabang, Kab. Kukar.

Pada arahan singkatnya kepada Dandim 0906/Tenggarong (Tgr), para Satgas Karhutla, dan Unsur petugas lainnya, Pangdam VI/Mlw Mayjen TNI Subiyanto meminta pos kotis TNI-POLRI dapat di arahkan sedekat mungkin dengan bertitik berat pada areal yang memiliki titik api terbanyak agar mudah dilakukan tindakan pemadaman bila sewaktu-waktu terjadi Karhutla.

Selain itu, jelasnya di wilayah Tabang juga telah dilakukan beberapa program penangganan Karhutla yang ditandai dengan apel kesiapan penangganan karhutla, dimana dalam pelaksanaanya mengedepankan “Model Korelatif” yang melibatkan semua stake holder baik TNI-POLRI, Pemerintah daerah serta pelaku usaha utk menghadapi karhutla.

Sementara Kapendam VI/Mlw Kolonel Kavaleri Dino Martino mengatakan secara umum Karhutla yang terjadi di wilayah Kodam VI/Mlw yang meliputi Provinsi Kaltim, Kaltara dan Kalsel telah dapat ditanggulangi.

Agar tidak berpotensi munculnya kembali Karhutla, maka dibutuhkan pengawasan dan kontrol secara terpadu dan intensif oleh para Petugas terkait dilapangan, sehingga potensi Karhutla dapat dideteksi secara dini dan cepat ditanggulangi sebelum Karhutla terjadi.

Sumber Penrem 091/ASN

SAMARINDA—- Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunga Anak (DKP3A) Kaltim, Halda Arsyad menegaskan cepat dan tuntasnya persoalan yang dihadapi oleh perempuan dan anak, sebenarnya dapat ditentukan dengan seberapa kuat sinergis dan kerjasama yang dibangun.

“Kalau kita masih mengedepankan ego kelompok atau organisasi masing-masing atau masih saling menyalahkan satu sama lain, sampai kapanpun penyelesaian persoalan perempuan dan anak akan terus jalan,” katanya saat memberikan arahan pada Bimbingan Teknis Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) Bagi Anggota Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan anak (PUSPA),di Hotel Grand Victoria Samarinda, Rabu (25/9)

Namun, jelas Halda kalau semua potensi yang dimiliki seluruh komponen masyarakat tersebut bersatu, mau bersaing, berbagi dan tidak saling menyalahkan dapat dibayangkan betapa dahsyatnya kekuatan bersama maka kesejahteraan perempuan dan anak yang menjadi cita-cita besar akan lebih cepat terwujud.

Lanjutnya, persoalan perempuan dan anak hampir setiap saat disajikan dengan berita-berita seputar kasus-kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak, ironisnya lagi banyak dari pelaku kekerasan adalah orang-orang terdekat. Persoalan yang dihadapi perempuan dan anak termasuk kekerasan terhadap mereka sudah menjadi urusan bersama.

Oleh sebab itu, pihaknya mengajak anggota Forum Komunikasi PUSPA untuk bersinergi dalam penyelenggaraan urusan bidang PPPA dengan menerapkan prinsip sinergi yaitu ikhlas, transparan, semuanya penting, tidak saling menyalahkan, dan mau berbagi.

Forum PUSPA adalah salah satu forum partisipasi lembaga masyarakat yang secara formal dimaksudkan untuk memantapkan sinergi dan koordinasi, mendiskusikan dan menjabarkan serta ikut bersama pemerintah mempercepat pembangunan PPPA. (diskominfo/ris)

   

   

   

SAMARINDA—– Penyakit Tuberculosis (TBC) Paru dan Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) merupakan prioritas Nasional yang menjadi sorotan dan merupakan masalah kesehatan masyarakat di Dunia maupun Indonesia.

Salah satu upaya Kementerian PPPA dalam pencegahan dan pengendalian penyakit TBC dan HIV/AIDS  adalah menyusun pedoman pengarusutamaan gender (PUG) melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender( PPRG) ke dalam program dan pelaksanaan yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi harus merefleksikan perspektif gender.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Halda Arsyad saat membuka acara Bimtek Penyusunan PPRG dalam Penanggulangan HIV/AIDS dan TBC Paru tahun 2019, di Hotel Selyca Mulia Samarinda, Selasa (24/9)

Menurutnya, permasalahan kesehatan yang harus segera diatasi adalah kasus AIDS dan TBC. Kedua penyakit tersebut menjadi komitmen global dalam SDGS (Sustainability Development Goals) untuk pengendaliannya. Baik HIV/AIDS dan TBC merupakan penyakit menular yang jumlah kasusnya cenderung semakin bertambah.

Lanjutnya, perbandingan proporsi penderita laki-laki dan perempuan dua banding satu, selain itu didukung salah satu faktor resiko tinggi mayoritas terjadi pda laki-laki melalui lelaki seka lelaki (LSL) 21%, serta Hetereseksual 13%. Meskipun secara keseluruhan dalam rentang 2005-2019 perempuan cenderung lebih kecil proporsi kasusnya terlihat peningkatan yang cukup signifikan Penderita HIV dari kasus ibu rumah tangga pada tahun 2019 sebesar 16.618 orang angka tersebut menduduki kasus terbesar setelah karyawan.

Selain IRT, ibu hamil melalui 88 buah layanan pencegahan penularan ibu ke anak kemenkes terdata 10.235 orang positif HIV pada rentan 2017-2019, hanya 488 diantaranya menjalani pengobatan anti retrovirat treatment (ART) dan 3.971 baru akan memulai  ART.

“ini memperlihatkan bahwa perempuan banyak terpapar resiko meskipun berprilaku aman dan sehat,”tegasnya

Dari data diatas, ada isu gender yang perlu mendapat perhatian dalam upaya penanggulangan TBC dan HIV/AIDS. Dari aspek epidemiologi TBC dan HIV/AIDS perempuan lebih rentan untuk terkena TBC dan HIV/AIDS dibanding laki-laki.

Untuk mengatasi permasalahan HIV/AIDS dan TB paru perlu dilakukan secara komprehensif, kebersamaan, keterpaduan antara satu institusi dengan yang lainnya guna mencapi hasil yang optimal menuju Indonesia bebas TBC pda tahun 2050 dan menurunkn angka penderita HIV/AIDS. (diskominfo/ris)

Samarinda – Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur mengadakan pelatihan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) bagi lembaga profesi dan dunia usaha, Acara berlangsung di Hotel Selyca Mulia Samarinda, Selasa (24/9).

Seluruh peserta pelatihan PUG dan PUHA berfoto bersama.

Sesuai dengan amanat UU No 23 Tahun 2014 ada enam kewenangan yang harus dilaksanakan daerah dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. DKP3A Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak dapat menangani dan menyelesaikan persoalan perempuan dan anak sendirian karenanya keterlibatan, sinergitas dan kolaborasi seluruh komponen masyarakat adalah sebuah keniscayaan.

“Oleh karena itu kami mengajak lembaga profesi dan dunia usaha untuk bersinergi dalam menyelesaikan persoalan perempuan dan anak, dengan menerapkan prinsip sinergi yaitu ikhlas, transparan semuanya penting. Tidak saling menyalahkan dan saling berbagi diharapkan dapat memberikan manfaat dengan baik untuk kesejahteraan,” Ungkap Kepala DKP3A Kaltim, Halda Arsyad.

Keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan PPPA juga memiliki landasan yuridis. Semua peraturan perundangan terkait dengan isu perempuan dan anak, diantaranya UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, UU No 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, UU No 21 tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO dan UU No 44 tahun 2008 tentang pornografi, memuat pasal – pasal tentang partisipasi masyarakat.

Harapan pada kegiatan ini adalah menghasilkan rekomendasi untuk percepatan peningkatan kualitas sinergi dan koordinasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan PPPA serta peningkatan percepatan kualitas sinergi diwujudkan dalam berbagai rencana aksi dan inovasi yang menyatukan dua komponen yakni pemerintah dan masyarakat.