PASER–—- Dengan adanya empat Koramil baru, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Subiyanto mengharapkan tugas pembinaan kewilayahan oleh Babinsa di tengah-tengah masyarakat bisa menjadi solusi dalam mengatasi kesulitan masyarakat.

Pembentukan Koramil baru tersebut diantaranya, untuk wilayah Korem 091/Aji Surya Natakesuma yaitu Koramil 0904-09/Muara Samu Kodim 0904/ Tanah Grogot dan Koramil 0909-07/Teluk Pandan Kodim 0909/Sangatta. Sedangkan wilayah Korem 101/Antasari yaitu Koramil 1001-12/Halong Kodim 1001/ Amuntai dan Koramil 1022-07/Angsana Kodim 1022/Tanah Bumbu.

“Saya percaya Koramil baru akan memberi dampak positif dalam membentuk masyarakat produktif dan memberikan kemudahan dalam hal koordinasi dan kerjasama,” terangnya saat Peresmian empat Koramil di desa Amuser Kecamatan Muara Samu Kabupten Paser, Selasa (10/9).

Pangdam menjelaskan dengan semakin berkembangnya kondisi sosial budaya masyarakat, pertambahan jumlah populasi penduduk serta pemekaran sejumlah kecamatan di daerah yang semakin bertambah, Kodam menyetujui penambahan Koramil baru sesuai pertimbangan dan kajian untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan teritorial guna menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat.

Menurutnya, Koramil sebagai pelaksana tugas pembinaan teritorial yang berkedudukan langsung di bawah Komandan Kodim, memiliki tugas pokok menyelenggarakan pembinaan teritorial untuk pemberdayaan wilayah pertahanan di tingkat Kecamatan. Selain itu, Koramil juga memiliki peran penting sebagai penjuru terdepan Kodim dalam melaksanakan tugas pembinaan teritorial oleh para Babinsa untuk menciptakan stabilitas wilayah

Koramil baru yang diresmikan hari ini, menurut Pangdam merupakan peningkatan status dari Pos Ramil menjadi Koramil sebagai upaya mengoptimalkan pelaksanaan tugas pembinaan teritorial sekaligus memudahkan para Babinsa menjalankan tugas membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan dan kesulitan yang dihadapi.

Peresmian Koramil ditandai dengan pemotongan pita di depan Koramil Muara Samu dan Penandatanganan prasasti empat Koramil baru oleh Pangdam VI/Mulawarman didampingi Danrem 091/ASN Brigjen TNI Widi Prasetijono dan Danrem 101/Antasari Kolonel Inf M. Syech Ismed. (Penrem 091/ASN)

Acara Raker dan Bimtek Pranata Humas se-Kab/Kota di ruang Kudungga Diskominfo Prov Kaltim, Selasa (10/9).

 

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Prov Kaltim Eka Wahyuni Memberikan sambutan sekaligus membuka acara.

 

Agus Eko Santoso Dan Normalina selaku narasumber.

 

Foto Bersama para Pranata Humas se Kabupaten/Kota

Samarinda– Dalam meningkatkan proporsi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tugasnya fokus berdasarkan keilmuan dan kinerja, Pranata Humas memegang peranan strategis dalam pengelolaan kehumasan diunit kerja masing-masing. Tidak hanya itu, juga sebagai pengelola dan penyedia pelayanan informasi.

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Prov Kaltim Eka Wahyuni mengatakan Pranata Humas merupakan salah satu jabatan fungsional ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, baik informasi berskala nasional maupun daerah ataupun lokal.

“Pranata Humas memegang peran strategis dalam pengelolaan kehumasan di satuan kerja masing-masing. Memegang peranan penting bagi pencitraan organisasi, yaitu sebagai pengelola, penyedia dan pelayan informasi bagi suatu organisasi,” katanya pada acara Raker dan Bimtek Pranata Humas se-Kalimantan Timur di ruang Kudungga Diskominfo Prov Kaltim, Selasa (10/9).

Menurut Eka, pada era keterbukaan, masyarakat membutuhkan informasi yang dikemas sesuai dengan kebutuhan khalayak dan disebarluaskan melalui saluran yang tepat. Diharapkan Pranata Humas dapat melakukan refleksi dan introspeksi, sehingga mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan tuntutan organisasi.

Hal ini menjadi penting agar dapat menyukseskan berbagai program pemerintah dalam menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Pranata Humas wajib membangun citra dan reputasi positif pemerintah dengan menjalin hubungan kemitraan yang baik dengan sesama Pranata Humas. Serta, untuk membangun mitra media massa.

“Pranata Humas harus menjalankan tugas secara profesional seperti memahami cara berkomunikasi yang baik, memahami budaya birokrasi dan memahami adat istiadat masyarakat setempat. Sehingga, pesan atau informasi yang dibutuhkan publik dapat disediakan atau tersampaikan dengan baik serta citra positif pemeritah secara keseluruhan dapat terwujud,” paparnya. (Diskominfo/Cht)

SAMARINDA—-Gubernur Kaltim H. Isran Noor memastikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) tidak akan menghambat program penurunan emisi karbon di Kaltim.

“Justru sebaliknya konsep Pembangunan IKN di Kaltim menjadi contoh pembangunan berkelanjutan yang berwawasan hijau. Kalau di Kota ruang terbuka hijau itu 30 persen dari luasan sebuah Kota, maka nanti Kita balik. Bukan 30 persen tapi kalau bisa 70 persen karena konsepnya greencity atau forest city”, ungkap Gubernur Isran usai membuka acara Launching dan Talkshow proses Pre- Negosiasi ERPA FCPF-Carbon Fund di Kaltim, di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Senin (9/9)

Menurutnya, selama periode 2020 hingga 2024 Kalimantan Timur berpeluang mendapatkan insentif senilai 110 juta USD atau setara dengan pengurangan emisi 22 juta ton karbondioksida ekuivalen. Menurut Gubernur Kaltim Isran Noor angka tersebut tidak sulit diraih sebab Kaltim sendiri sudah sejak lama menerapkan konsep pembangunan hijau yang ramah lingkungan.

Ditegaskan Isran  pembangunan IKN nantinya dilaksanakan sesuai kaidah-kaidah lingkungan. Adapun kekhawatiran sejumlah pihak dampak kerusakan lingkungan ditimbulkan dapat menjadi modal pemerintah untuk membangun IKN berkonsep forest city.

Bukan saja di Indonesia Program pengurangan emisi karbon berbasis insentif seperti yang dilakukan di Kaltim adalah yang pertama kali di dunia. Pendekatan yurisdiksi menjadikan program FCPF Carbon Fund di Kaltim berbeda sebab di belahan Negara lain program ini hanya menyasar satu distrik atau lokasi berskala Kabupaten saja namun di Kaltim program penurunan emisi dilaksanakan bersamaan dan serentak di seluruh wilayah se Provinsi Kaltim. (diskominfo/ris)

Puluhan peserta memenuhi Ballroom Hotel Midtown Samarinda, Pada acara Rapat Koordinasi Media Massa dan OPD di Lingkup Pemprov Kaltim, Senin (9/9).

 

Sekretaris Diskominfo Kaltim Eka Wahyuni membacakan laporan panitia.

 

Kadis Kominfo Kaltim Diddy Rusdiansyah membacakan sambutan pada Rakor Media Massa & OPD di Lingkup Kaltim di Ballroom Hotel Midtown Samarinda, Senin (9/9).

 

Kadis Kominfo Kaltim Diddy Rusdiansyah memukul gong pertanda dimulainya Rakor Media Massa & OPD di lingkup Kaltim.

 

Kadis Kominfo Kaltim Diddy Rusdiansyah dan Sekretaris Kominfo Kaltim Eka Wahyuni menyaksikan teaser Aplikasi Etam.

 

Sekretaris Kominfo Kaltim Eka Wahyuni memukul gong pertanda peresmian Aplikasi Aspirasi Etam.

SAMARINDA—Program penurunan emisi merupakan bagian upaya yang signifikan dari pemerintah Provinsi dan Nasional dalam mengurangi deforestasi dan degradasi hutan dan untuk memastikan langkah untuk pembangunan hijau kaltim dan Indonesia.

Menurut Gubernur Kaltim H. Isran Noor, menyebutkan  masyarakat Kaltim telah lama bertindak dalam menekan terjadinya penurunan  emisi dengan cara menjaga hutan-hutan Kaltim agar lestari. Meskipun Emission Reductions Payment Agreement (ERPA) belum ditandatangani, Kaltim sudah lebih dulu memprogramkan, terbukti  kaltim sudah melakukan penurunan emisi karbon.

Untuk itu, Kaltim siap mengimplementasikan Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-Carbon Fund) tahun 2020-2024. Hal ini selaras dengan visi Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat, khususnya dalam misi keempat yakni Berdaulat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan. Penting menjadi catatan, bahwa setiap gerak pembangunan Kaltim harus tetap mendorong pertumbuhan ekonomi yang memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan hidup.

“Saya meminta agar daerah menjalankan program ini secara sungguh-sungguh, karena Kaltim ditunjuk sebagai percontohan awal pelaksanaan program ini dan juga melibatkan negara dalam kesepakatannya,” ucapnya pada Launching dan Talkshow proses Pre- Negosiasi ERPA FCPF-Carbon Fund di Kaltim, di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Senin (9/9)

Dengan Talkshow yang dilaksanakan hari ini Gubenur Isran berharap dapat digunakan sebaik-baiknya oleh para peneliti, masyarakat lokal dan pihak-pihak lainnya, sehingga nantinya hasil dari kegiatan ini bisa dimuat dalam kesepakatan.

Direktur Mitigasi Perubahan Iklim KLHK, Emma Rachmawaty bahwa dalam implementasi program penurunan emisi melalui mekanisme FCPF-Carbon Fund tahun 2020-2024 di Kaltim masih memerlukan dukungan kebijakan nasional. Tidak itu saja, upaya yang sudah dilakukan oleh Pemprov Kaltim untuk menginternalisasikan program penurunan emisi ke dalam RPJMD provinsi dan kabupaten merupakan keniscayaan. Keterlibatan  pihak swasta, masyarakat adat dan lokal, serta mitra pembangunan lainnya sangat diperlukan agar program ini berhasil.

Selain itu, Kepala Badan Litbang dan Inovasi KLHK, Agus Justianto mengatakan memasuki tahap negosiasi ERPA FCPF-Carbon Fund ini, saya berharap dapat semakin memperkuat komitmen Kaltim dalam melaksanakan pembangunan rendah emisi. Walaupun proses pembangunan ibu kota negara Indonesia yang baru di Kaltim, namun upaya pembangunan rendah emisi akan tetap menjadi komitmen Pemprov Kaltim. (diskominfo/ris)

Balikpapan – Gubernur Isran menyebut banyak hal bermanfaat utamanya peningkatan kesejahteran dan harkat martabat rakyat seluruh provinsi yang bisa dibangun bersama. Isran Noor menyebut Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) punya peran besar dalam pengembangan manajemen pemerintahan dan visi misi bupati/walikota, serta gubernur se Indonesia.

“Masyarakat Kaltim selalu mendukung apapun keputusan APPSI. Termasuk siap mensukseskan Munas dengan menjadi tuan rumah baik Pra Munas APPSI ini,” ucap Isran saat memberikan sambutan selamat datang saat pembukaan Pra Munas APPSI VI 2019, di Ballroom Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Rabu (28/8).

Melalui asosiasi ini ada hal yang belum termasuk dalam program pemerintah daerah yang secara bersama diperlukan diakomodir dan dibahas.

Meski begitu, dia memohon maaf jika masih banyak kekurangan menjadi tuan rumah Pra Munas APPSI. Dia berharap suksesnya Pra Munas menjadi tolok ukur kesuksesan pelaksanaan Munas APPSI November 2019 mendatang, di Jakarta.

Pada kesempatan ini gubernur juga mengungkapkan rasa kegembiraannya atas keputusan presiden RI Joko Widodo yang menetapkan Kaltim sebagai lokasi pemindahan ibu kota negara baru. Dia berharap realisasinya mendapat dukungan seluruh pengurus APPSI untuk kemajuan bersama.

Pembukaan Pra Munas APPSI dilakukan Ketua Umum APPSI Longki Djanggola, dengan dihadiri Dewan Pakar APPSI Ryaas Rasyid.

Tampak hadir Pengurus APPSI, Walikota Balikpapan, Rizal Efendi, Bupati Kukar, Edi Damansyah, Bupati PPU, Abdul Gafur Mas’ud beserta istri, Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekprov Kaltim, Moh Jauhar Efendi, Forkopimda Kaltim dan Balikpapan, serta Kepala OPD Kaltim.

Jakarta–Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur resmi di umumkan oleh Presiden Joko Widodo pada senin (26 /8/ 2019) dalam konferensi pers  di istana kepresidenan Jakarta. Ada dua kabupaten ditetapkan menjadi wilayah ibukota  baru yaitu kab. Penajam Paser Utara dan kab. Kutai Kartanegara. Kembali mengingat sejarah, wacana pemindahan ibukota ke Kalimantan sudah ada sejak  era presiden pertama Ir. Soekarno . 2019 ini baru direalisasikan oleh presiden indonesia  ke 7  untuk memindahkan ibu kota

Menurut Presiden, pemilihan lokasi di Kalimantan Timur itu didasari beberapa pertimbangan, yaitu: 1. Resiko bencana minimal (baik banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi dan tanah longsor; 2. Lokasi strategis (berada di tengah-tengah Indonesia), 3. Bedekatan dengan wilayah perkotaan  yang sudah berkembang (Balikpapan dan Samarinda). 4. Telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. 5. Sudah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektar.

Biaya pembangunan ibu kota negara ini, menurut Presiden, total kebutuhannya mencapai Rp466 triliun. Nantinya, dari APBN akan menggunakan 19 %. Sementara sisanya akan diperoleh melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KBBU), dan investasi langsung swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Jakarta, lanjut Presiden, akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan menjadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa berskala regional dan global.

“Rencana Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan urban regeneration yang dianggarkan sebesar Rp571 triliun tetap terus dijalankan, dan pembahasannya sudah pada level teknis dan siap dieksekusi,” sambung Presiden.

Presiden memahami jika pemindahan ibu kota negara ini memerlukan persetujuan DPR. Untuk itu, menurut Presiden, pagi tadi dirinya sudah berkirim surat kepada Ketua DPR dengan dilampiri hasil-hasil kajian mengenai ibu kota baru tersebut.

“Pemerintah telah melakukan kajian-kajian mendalam dan diintensifkan dalam 3 tahun terakhir ini. Hasil kajian, lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Prov Kaltim, “Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah akan segera mempersiapkan rancangan undang-undang (RUU) untuk selanjutnya disampaikan kepada DPR,” ujar Presiden.

Saat mengumumkan lokasi pemindahan ibu kota negara ini Presiden didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mensesneg Pratikno, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri LHK Siti Nurbaya, Gubernur Kaltim Isran Noor, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

( diskominfo/bgs)

sumber : chanel youtube sekretariat presiden