BONTANG – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang menetapkan media pembelajaran jarak jauh (PJJ), dari siaran televisi lokal, pemberian paket data internet gratis, hingga pembuatan lembar kerja siswa (LKS).

Kabid Pendidikan Dasar Disdikbud Bontang Saparudin menargetkan pembuatan LKS bakal dirampungkan awal September. Target ini lebih cepat dari sebelumnya, yakni di semester awal 2021.

“Jadi, Agustus penulisan sudah selesai. Awal September proses percetakan rampung,” kata Saparudin.

Proses penyusunan melibatkan guru lokal di Bontang. Bagi jenjang SD tiap angkatan dijatah lima guru. Rencananya tiap guru dibebani menulis satu tematik. Sementara untuk jenjang SMP satu guru ditugasi menyusun satu mata pelajaran dalam satu angkatan kelas.

Namun, tidak seluruh pelajar mendapatkan LKS. Pada jenjang SD, media pembelajaran ini hanya diperoleh bagi kelas 4 hingga 6. Mengingat sebagai antisipasi jika pandemi tak kunjung usai. Disebabkan tiga kelas terakhir pada jenjang ini nilai semesternya dijadikan patokan untuk kelulusan siswa.

Baca Juga: Rencana Diakuisisi, Yayasan Pikir-Pikir
Selain itu, dia menilai penyusunan materi kelas 1-3 terbilang sulit. Apalagi dengan waktu terbatas. Disdikbud sulit mencari guru yang mahir dalam menyusun materi dalam LKS.

“Jadi nanti kami fasilitasi di semester genap supaya persiapan lebih dari awal. Rencananya September langsung dimulai,” sebutnya.

Adapun pelajar SMP seluruhnya mendapatkan. Dari kelas 7 hingga 9. Baik yang menempuh pendidikan di sekolah negeri maupun swasta. Total 10 ribu eksemplar bakal dicetak dari seluruh jenjang. Diprediksi harga tiap eksemplarnya Rp 20 ribu. Artinya pemkot bakal mengeluarkan anggaran sebesar Rp 200 juta.

“Skemanya ini tidak masuk lelang,” sebut dia.

Bagi jenjang SMP, LKS berisi enam mata pelajaran meliputi bahasa Indonesia, IPA, matematika, IPS, PPKN, dan bahasa Inggris. Sementara tingkat SD, lima mata pelajaran minus bahasa Inggris dimasukkan secara tematik.

Tana Paser – Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Paser menggelar lomba desain website guna mendorong kreatifitas generasi muda dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

“Lomba desain website untuk mendorong kreatifitas anak-anak muda kreatifitas generasi muda dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sehingga berkontribusi dalam kemajuan daerah,” kata Kepala Bidang Aplikasi DKISP Paser Joko Santoso, Rabu (15/07/2020).

Lomba tersebut kata Joko mengusung tema yaitu ”Merdeka berkreasi dengan IT (information Technology)”. dengan kegiatan ini diharapkan dapat memotivasi pelajar untuk terus mengembangkan kemampuannya di bidang IT.

Bagi yang berminta, dapat mengisi formulir pendaftaran persyaratan dan mengirim file desain web melalui Google Form yaitu: https://bit.ly/lombadesainweb

“Waktu pendaftaran dan pengumpulan desain mulai 20 Juli 2020 sampai dengan 17 Agustus 2020,” ujar Joko.

Joko mengatakan lomba ini masing-masing diikuti peserta mewakili sekolah. “Setiap sekolah dapat mengirimkan maksimal 2 (dua) orang,” katanya.

Peserta lomba harus masih berstatus pelajar SMA/SMK/ sederajat, dibuktikan dengan kartu pelajar atau surat keterangan dari sekolah yang bersangkutan, dan diupload di Google Form yg disediakan panitia. Desain yang telah dikirim akan diseleksi oleh pihak panitia.

Empat desain paling menarik akan dihubungi panitia pada tanggal 18 Agustus 2020 untuk masuk ke sesi selanjutnya dan mempresentasikan desain rancangannya pada tanggal 20 Agustus 2020. Peserta yang tidak lolos seleksi dinyatakan gugur dan tidak berhak mengikuti sesi selanjutnya.

Teknik pembuatan website bebas Boleh menggunakan framework css misalnya bootstrap. Jenis Web yang diganakan adalah web statis dimana pengguna tidak bisa mengubah konten dari web tersebut secara langsung menggunakan browser.

Interaksi yang terjadi antara pengguna dan server hanyalah seputar pemrosesan link saja. Halaman-halaman web tersebut tidak memiliki database, data dan informasi dalam web statis tidak berubah-ubah kecuali diubah syntaxnya.

Desain disesuaikan dengan Soal Website yang diikutsertakan dalam lomba belum pernah dilombakan sebelumnya.

Isi desain tidak boleh mengandung atau menggunakan elemen atau materi yang dilindungi oleh hak cipta termasuk logo, karya foto, karya grafis, merek dagang, dan lainnya.

Untuk unsur estetika desain halaman web diperkenankan menggunakan script namun terbatas pada client-side scripting seperti JavaScript dan jQuery serta diizinkan menggunakan elemen flash dan actionscript-nya.

Peserta diwajibkan menyertakan logo Pemerintah Kabupaten Paser dalam website yang dibuat. Konten Website terdiri atas Beranda, Profil, Galeri, Hubungi Kami.

Peserta juga diperbolehkan menambahkan konten lain yang berhubungan dengan hal menarik di Kabupaten Paser, sebagai tambahan poin, atau dapat memanfaatkan API yang terdapat pada web api.paserkab.go.id.

“Isi tidak boleh mengandung pornografi ataupun SARA, kejahatan dan pornografi,” kata Joko.

Panitia berhak mendiskualifikasi peserta jika diketahui Hak Atas Kekayaan Intelektualnya diragukan, sedang dalam sengketa, mengambil karya orang lain, atau mendapatkan klaim dari pihak lain. Desain website yang di presentasikan harus sesuai dengan desain yang dikirim ke pihak panitia.

Peserta diperbolehkan mengganti desain yang sudah dikirimkan maksimal sebanyak 1x sebelum batas pengumpulan file berakhir (14 Agustus 2020) dengan subject “Revisi Lomba Web Desain-Kominfo Kab. Paser – Nama”

Ujoh Bilang, (14/7) Dinas Pendidikan Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur, menyalurkan bantuan dana segar dampak Coronavirus Disease 2019 bagi 683 pelajar dan mahasiswa setempat yang masih bertahan di luar daerah, atau tidak pulang kampung karena pandemi.

“Penerima bantuan merupakan pelajar dan mahasiswa Kabupaten Mahulu yang menempuh pendidikan di luar daerah, namun tidak pulang selama libur karena adanya pandemi ini,” ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kabudayaan Kabupaten Mahulu, Feridiana Hendoq.

Adapun syarat yang harus dipenuhi bagi penerima bantuan antara lain harus melampirkan surat pernyataan tetap di daerah tempat belajar atau tidak pulang kampung, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berdomisili di Mahulu.

Jumlah penerima bantuan uang saku yang sebanyak 683 penerima itu terdiri atas mahasiswa mandiri sebanyak 551 penerima, beasiswa kerja sama sebanyak 78 penerima dan pelajar sebanyak 54 penerima.

Menurutnya, bantuan dana yang diberikan dengan anggaran dari APBD Mahulu tersebut langsung untuk tiga bulan berturut-turut, terhitung untuk bulan April, Mei dan Juni.

Besaran nila bantuan adalah mahasiswa mandiri Rp1,85 juta untuk uang saku dan jaminan kesehatan Rp 900 ribu, untuk pelajar menerima uang saku Rp1,5 juta dan jaminan kesehatan    Rp 800 ribu, kemudian untuk beasiswa kerja sama hanya mendapat uang kesehatan senilai       Rp 900 ribu.

“Penyaluran bantuan langsung ditransfer ke rekening masing-masing penerima yang sudah dilakukan pekan kemarin,” ucap Feridiana.

Ia berharap bantuan yang disalurkan itu dapat bermanfaat untuk penananggulangan COVID-19 bagi masing-masing penerima, seperti untuk pembelian masker, hand sanitizer, sarung tangan/alat pelindung diri (APD), dan pembelian vitamin guna menjaga imunitas tubuh.

Sementara itu, salah seorang penerima bantuan, Vinsensius Geh yang juga Plt Ketua Keluarga Besar Mahasiswa Kabupaten Mahakam Ulu (KBMKMU) Provinsi Kaltim, yang sedang kuliah di Samarinda, saat dihubungi mengaku bersyukur dan berterimakasih atas bantuan ini.

“Kepedulian Pemkab Mahulu terhadap mahasiswa dan pelajar yang berada di luar kabupaten dengan memberikan bantuan dana tunai ini sangat berarti bagi kami, apalagi selama pandemi COVID-19 kami menghadapi kendala finansial,” ucapnya (mg)

TANA PASER—Tahun ajaran baru 2020/2021 mulai tanggal 13 Juli 2020, siswa dan guru melaksanakan proses belajar mengajar di rumah atau belajar dari rumah (BDR) dikarenakan masih dalam masa pandemi COVID-19.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Paser, Murhariiyanto, dengan mengacu pada Surat Edaran Disdikbud Paser Nomor B/421/ 838.1 /PSD.4.1/VII/2020 tertanggal 3 Juli 2020 tentang Kebijakan Belajar Dari Rumah (BDR) Tahun Pembelajaran 2020/2021.

Murhariyanto mengatakan kebijakan BDR diambil mengingat kasus COVID-19 di Kabupaten Paser jumlahnya semakin meningkat.

“Ketentuan ini berlaku bagi semua sekolah mulai jenjang TK/PAUD, SD dan SMP. Sekolah dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka,” ujar Murhariyanto, Kamis (09/07/2020).

Ia menuturkan, selama BDR guru tidak perlu datang ke sekolah dalam memberikan pelajaran, namun agar tetap terpeliharanya kondisi fisik Sekolah, penjaga sekolah dan petugas kebersihan dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa.

“Guru mengajar dari rumah. Tidak perlu datang ke sekolah. Untuk penjaga sekolah dan petugas kebersihan bisa datang ke sekolah,” kata dia.

Dalam proses BDR, guru wajib menyiapkan rencana pembelajaran baik secara daring (online) maupun luring (offline) disertai pendampingan dari orangtua siswa.

Adapun Kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah kata Murhariyanto bertugas menetapkan model pengelolaan sekolah dari rumah, menentukan jadwal piket apabila diperlukan dengan tetap menjalin koordinasi dengan Disdikbud Paser.

 

 

 

Samarinda- Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kaltim HM Jauhar Efendi selaku Perwakilan Gubenur Kaltim, melepas secara resmi KKN- KLB UNMUL ditandai dengan penandatanganan, di Ruang Heart Of Borneo (HBO), (8/7/2020).

Jauhar menjelaskan ini merupakan angkatan pertama diadakannya di Indonesia yang melakukan KKN dimasa kondisi pandemi COVID-19 dengan metode Daring atau virtual , selanjutnya akan di evaluasi lagi oleh pihak Unmul.

“Ini pasti kita lakukan evaluasi dari pihak Unmul mencari titik kelemahannya. Begitu juga Pemprov Kaltim. Jadi kita tetap terus bergerak. Tapi ini tidak menjadi KKN angkatan Corona,” ucap Jauhar.

Jauhar mengungkapkan Pemprov Kaltim sangat mendukung kegiatan rutin ini yang diadakan setiap tahunnya oleh Unmul dalam upaya menambah wawasan sekaligus mengimplementasikan ilmu dan pengetahuan selama perkuliahan.

“KKN digelar daring ini pasti ada plus minusnya. Mahasiswa dituntut aktif, kreatif serta inovatif. Bagaimana caranya bisa berkomunikasi dengan warga desa atau kelurahan lokasi KKN mereka,” kata Jauhar Effendi di Ruang Heart of Borneo, Lantai 2, Kantor Gubernur Kaltim.

Sementara Mustofa Agung Sardjono menyebutkan peserta KKN KLB sebanyak
2.489 mahasiswa tersebar di 79 kecamatan terbagi pada 174 kelurahan dan 282 desa di sepuluh Kabupaten dan kota se Kaltim.

“Ini model pertama. Tapi, mahasiswa KKN masih bisa ke lapangan selama memenuhi ketentuan kita, khususnya yang berdomisili di lokasi KKN mereka,” ujar Mustofa.

 

 

Samarinda— Tim Covid Ikatan Alumni (IKA) Universitas Mulawarman menginisiasi bantuan telekomunikasi untuk siswa dan mahasiswa di di Kaltim yang terdampak Covid-19.

Hal ini didukung sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi Kaltim yang mengapreasi penuh rencana pemberian bantuan tersebut.

Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan, selama pandemi Covid-19,  pemerintah daerah maupun pusat hanya fokus pada masalah bantuan sosial dan kesehatan namun tidak begitu banyak meperhatikan bantuan untuk pendidikan. Padahal, dampak terhadap pendidikan cukup besar dialami masyarakat terutama bagi siswa dan mahasiswa.

“IKA Unmul memberikan pandangan kepada Pemerintah untuk memberikan bantuan lain, yakni telekomunikasi. Kita apressiasi itu apalagi dari pihak telkom akan memberikan bantuan diskon kuota untuk belajar daring sebesar 50 persen. Saya rasa itu sangat membantu sekali,” ucap Isran pada acara Rakor Persiapan MoU Bantuan Telekomunikasi di Ruang Serbaguna Ruhui Rahayu, Selasa (7/7/2020).

Di tempat yang sama, Ketua Harian IKA Unmul Meiliana menerangkan selama ini IKA Unmul hanya membantu penyaluran Alat Pelindung Diri (APD) dan sembako. Namun saat ini ingin mencoba bantuan di bidang pendidikan karena mendengar banyak keluhan kesulitan kuota bagi siswa dan mahasiswa yang harus belajar dari rumah selama pandemi.

“Akhirnya kita berusaha membantu meminta kerjasama dengan Telkom untuk memberikan diskon 50 persen. Diskon telekomunikasi ini tujuannya untuk mempermudah proses kegiatan belajar mengajar secara daring atau online,” jelasnya.

Lebih lanjut Meiliana menyebut sebelum dilakukan penandatanganan kerjasama, terlebih dahulu dilakukan rapat koordinasi kepada Kabupaten/Kota dan Perguruan Tinggi di Kaltim. Nantinya, pihak terkait harus  melampirkan data diswa dan mahasiswa guna sasaran bantuan telekomunikasi tersebut.

“Hasil akhir nanti MoU dengan Perguruan Tinggi dan PT Telkom, juga antara Kabupaten/Kota dengan PT Telkom.  Kami hanya membantu dan menjembatani. Kami lihat respon pihak terkait cukup tinggi, mudah-mudahan ini bisa membantu meringankan,” tandas Mei.

SAMARINDA- Wakil Gubernur Kaltim, H Hadi Mulyadi didaulat membuka Webinar Kolaborasi “Membangun Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Berkualitas di Era New Normal” yang digelar Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Wiyata Husada Samarinda (ITKES WHS) secara daring, Senin (6/7/2020).

Dalam kesempatan ini Wagub Hadi mengatakan Provinsi Kaltim terus berupaya keras menyukseskan pembangunan daerah. Termasuk dalam percepatan penanganan Covid-19.

“Meski saat ini terkonfirmasi positif mencapai 584 kasus. Alhamdulillah, 435 orang yang sudah sembuh dari wabah. Ini menunjukkan pemerintah daerah bersama Tim Medis telah bekerja keras menangani Covid-19,” kata Hadi Mulyadi.

Hadi menjelaskan, berkat kerja keras pemerintah bersama tim medis di rumah sakit serta dukungan sejumlah pihak dalam penanganan Covid-19. Maka, sekitar 74 persen angka kesembuhan dari jumlah terkonfirmasi positif.

Walaupun saat ini Kaltim sedang berupaya menuju New Normal. Namun, Pemprov sangat mewaspadai para pendatang dari DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan.

“Makanya, kami tegaskan bahwa Pemprov tetap berupaya melaksanakan percepatan penanganan Covid-19, salah satunya mewaspadai pendatang dari luar,” jelasnya.

Selain itu, Pemprov memberikan bantuan sosial masyarakat (BSM) selama pandemi ini. Termasuk meminta pihak Perbankan melakukan relaksasi bagi pelaku UKM. Sehingga mudah dalam berusaha.

Tidak lupa Wagub Hadi mengucapkan terima kasih dan apresiasi tinggi kepada tim medis yang selama ini telah bekerja keras.

Hadir Rektor Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Wiyata Husada Samarinda, Mujito Hadi, Kepala LLDIKTI Wilayah XI Kalimantan, Prof Dr H Udiansyah dan Direktur RSUD, dr Iskak Tulungagung dr Supriyanto Dharmoredjo.

 

BONTANG – Mulai hari Jum’at (3 Juli 2020) sampai dengan hari ini dan beberapa hari ke depan dilakukan screening massal dengan sasaran para siswa baru lulus pendidikan menegah atas.

Kebijakan tersebut diambil Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni sekaligus ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Bontang guna meluaskan sasaran screening, sekaligus membantu para postgraduate dalam memenuhi persyaratan hasil rapid dari perguruan tinggi dalam Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK).

“Posedur dan tata laksana rapid tes tetap berlaku. Jika ada hasil reaktif dilakukan screening ulang ataupun tindak lanjut swab. Jika hasilnya non reaktif akan diberikan Surat Keterangan,”ujarnya.

Neni mengungkapkan, surat hasil rapid test menjadi salah satu syarat administrasi para calon mahasiswa yang akan berkuliah di Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Kalimantan Timur.

Bagi calon mahasiswa Unmul asal Bontang bakal mendapatkan rapid test gratis dari Pemerintah kota setempat.

“Pemkot akan membantu persyaratan administrasi itu dengan rapid test gratis,” ungkap Neni

Tak hanya itu saja Pemkot Bontang, lanjut Neni juga menyiapkan 8 asrama mahasiswa untuk calon mahasiswa asal Bontang yang ikut Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) di Samarinda, Kalimantan Timur.

Tercatat ada kisaran 180-an calon mahasiswa Unmul asal Bontang yang mengikuti UTBK. Ratusan mahasiswa tersebut mengikuti UTBK di 8 asrama mahasiswa. Mereka pun akan mendapatkan rapid test gratis usai pelaksanaan UTBK di asrama tersebut.

“Hari ini sudah ada 170 calon mahasiswa UTBK yang diperiksa rapid test (hari ini). Besok 40 lagi,”tambahnya.

Kebijakan ini lanjut Neni sebagai wujud Pemkot membantu meringankan beban orangtua para calon mahasiswa mengikuti UTBK di Samarinda. Apalagi, kala pandemi, Neni yakin banyak sektor yang terdampak. Salah satunya ekonomi.

“Mudahan saja ini bisa menghemat ongkos orangtua mahasiswa. Kami hanya bisa membantu seperti ini,” katanya.

Bukan hanya calon mahasiswa, Neni Moerniaeni juga telah menyiapkan 200 alat rapid test untuk para santri asal Bontang yang hendak pulang mondok ke daerah luar Kalimantan Timur, sebagai persyaratan administrasi ke luar daerah sesuai protokol kesehatan.

“Ada juga 200 santri yang pulang untuk mondok dibantu rapid-nya juga,” ucapnya.

Untuk diketahui, bagi para calon mahasiswa yang mendaftar di Unmul wajib menyertakan surat hasil rapid tes dari daerah masing-masing sebagai persyaratan administrasi.

Sebenarnya pihak kampus juga menyediakan alternatif pemeriksaan rapid test apabila calon mahasiswa mengalami kesulitan atau kendala. Namun, pemeriksaan tersebut dibebankan kepada calon mahasiswa. Biaya pemeriksaan dikenakan sebesar Rp 250 ribu di Poliklinik Unmul.

Kutai Timur – Meski memiliki perpustakaan daerah dan belasan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan di tingkat kecamatan, namun ternyata hingga saat ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kutai Timur (Kutim), masih kekurangan tenaga pustakawan dan tenaga arsiparis.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kutai Timur, Suriansyah menyebutkan hingga saat ini jumlah tenaga pustakawan yang dimiliki Instasi yang dipimpinnya tersebut, jauh dari kata cukup. Pasalnya, untuk mengurus perpustakaan daerah yang miliki Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kutim, hanya dikelola oleh lima orang tenaga pustakawan. Sedangkan di tingkat kecamatan, UPT Perpustakaan hanya dikelola oleh tenaga di kecamatan.

“Jika menghitung kebutuhan personil pada Perpustakaan Daerah dan perpustakaan di tingkat kecamatan, jumlah tenaga pustakawan yang dimiliki Kutim saat ini jauh dari kata cukup. Saat ini tenaga fungsional pustakawan yang kami miliki hanya ada lima orang. Sementara (perpustakaan, red) ditingkat kecamatan, hanya diurus oleh tenaga honorer di kecamatan, yang membantu Kepala UPT (Unit Pelaksanaan Teknis, red) Perpustakaan Kecamatan,” ujar Suriansyah.

Termasuk kebutuhan akan tenaga Arsiparis. Lanjut Suriansyah, ada instasi yang dipimpinnya tersebut sangat kekurangan tenaga arsiparis. Kondisi yang ada saat ini, satu orang tenaga arsiparis harus menangani 10-15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kutim. Padahal idealnya, satu orang tenaga arsiparis hanya menangani maksimal 3 (tiga) OPD. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga Pustakawan dan Arsiparis tersebut, dirinya telah bersurat kepada Bupati Kutim Ismunandar, untuk mengalokasikan kuota tenaga pustakawan dan arsiparis, pada usulan kuota penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) Kutim.

“Di dinas kami kan ada dua, yakni pustakawan dan arsiparis. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga (pustakawan dan arsiparis, red) tersebut, kami sudah menghadap dan bersurat secara resmi ke Bupati (Ismunandar, red) agar dalam pengajuan kuota penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil, red) Kutim, diusulkan formasi untuk tenaga pustakawan dan arsiparis. Khusus tenaga arsiparis, saat ini cukup kewalahan. Karena seorang tenaga arsiparis harus menangani antara sepuluh hingga limabelas OPD (Organisasi Perangkat Daerah, red) Kutim. Padahal idealnya, seorang arsiparis hanya menangani maksimal tiga OPD. Jadi kami berharap, kebutuhan tenaga ini menjadi perhatian khusus dari Bupati selaku pemegang kebijakan,” ujar Suriansyah.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pustakawan ialah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Sementara itu, tenaga Arsiparis memiliki tugas pokok meliputi pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan, serta pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi.

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat membahas kepulangan 38 mahasiswa spesialisasi kereta api di Rusia. Mereka mendapat beasiswa dari Provinsi Kaltim telah menyelesaikan pendidikannya akan dipulangkan melalui Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan pada Juli mendatang.

“Mahasiswa yang menempuh pendidikan di Rusia sebanyak 99 orang tetap dilanjutkan. Pembiayaan untuk living cost sudah tuntas sampai kelulusan dari pemerintah provinsi Kaltim,” tutur Kepala Biro Infrastruktur dan SDA Kaltim Lisa Hasliana, Selasa (30/6/2020).

Lisa menyebutkan angkatan kedua tahun 2015 ada mahasiswa yang masih efektif sebanyak 50 orang, selesai pada 2022. Angkatan ketiga tahun 2016, mahasiswa yang masih efektif sebanyak 49 orang selesai pada 2023.

“Bagaimana pun caranya, anak-anak kita harus pulang dengan selamat. Apalagi saat ini sedang masa Covid-19. Harus kita pastikan lagi ada penerbangan dari sana dan tetap memerhatikan protokol kesehatan,” tutur Kepala Biro Hubungan Masyarakat Syafranuddin.

Staf Khusus Gubernur Kaltim Profesor Heflin Frinces mengatakan komunikasi dengan mahasiswa Kaltim di Rusia harus terjalin. Visa mahasiswa juga harus diperhatikan jangan sampai mati.

Rapat juga diikuti Kepala Dinas Pendidikan Kaltim Anwar Sanusi.

Pihak Pemprov Kaltim juga akan segera berkoordinasi dengan pihak PT Kereta Api Borneo.