SAMARINDA—KPU Samarinda menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda 2020, bertempat di Grand Ballroom Aston Hotel & Convention Center Samarinda, Rabu (14/10/2020).

Dalam kesempatan itu Komisioner Divisi Bidang Program Data dan Informasi KPU Kaltim, Iffa Rosita, menyampaikan bahwa sejak dilakukannya pencocokan dan penelitian serentak, banyak fenomena dan kendala yang dihadapi hingga berakhir pada penetapan DPT.

Pihaknya juga mengingatkan kepada KPU kabupaten dan kota seluruh Kaltim agar sebelum menetapkan DPT mesti dilakukan pencermatan kembali terhadap Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang direkap oleh PPK agar data tersebut valid dan mutakhir.

“Saya Ingatkan KPU Kabupaten/Kota sebelum melakukan penetapan DPT, perlu dicermati kembali data DPS sehingga menghasilkan data valid dan clear. Karena apa, karena jika tidak clear dampaknya besar sekali,” ujarnya.

“Tugas kita khususnya di divisi data harus tetap mendata mereka sebagai daftar pemilih. Sekarang juga bukan formulir C-6 lagi namanya kalau mau ke TPS. Nanti ada perubahan di PKPU menjadi form pemberitahuan. Ini akan memudahkan KPPS untuk menghapal nama formulir tersebut,”tambahnya.

Dijelaskan lebih jauh, terkait ada pemilih yang belum mempunyai KTP elektronik, itu masih menjadi pembahasan di KPU RI dengan Ditjen Dukcapil. Selain itu dirinya juga mengapresiasi Disdukcapil dalam melayani pemilih yang belum memiliki KTP elektronik.

Iffa menuturkan, persiapan pembentukan KPPS Menjadi ujung tombak dari suksesnya pesta demokrasi tersebut. Target partisipan pemilih sebanyak 77,5 persen juga menjadi pekerjaan rumah yang berat.

“Pada saat tidak pandemi saja di Samarinda ini tingkat partisipasi pemilihnya peringkat 2 terendah. Tapi itu bisa jadi catatan dan bahan evaluasi untuk meningkatkan itu,”tutur iffa.

Untuk itu Ia meminta seluruh pihak agar bisa meyakinkan para pemilih untuk tetap aman saat mereka memberikan suara di TPS nanti dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Turut hadir mulai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Samarinda, Bawaslu Samarinda, KPU Kaltim, Disdukcapil, Polresta Samarinda, Liasion Officer (LO) ketiga paslon, dan pihak terkait lainnya.

Samarinda—- Keterwakilan 30 persen perempuan di bidang politik merupakan mandat regulasi yang ditujukan untuk terjadinya perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga publik.

Dimana undang-undang Nomor 10 tahun 2008, ayat 2 yang mengatur tentang penerapan siber sistem yakni setiap 3 bakal calon legislatif terdapat minimal 1 bakal caleg perempuan merupakan representasi perempuan di ranah politik praktis yang sudah didorong sedemikian rupa melalui berbagai macam kebijakan, namun hasilnya masih jauh dari memuaskan.

Sementara syarat mutlak bagi kultur pengambilan kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan perempuan adalah adanya keterwakilan perempuan di bidang politik dan jabatan publik.

“Persentase keterwakilan tersebut tidaklah cukup bagi perwujudan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup perempuan, diperlukan keterampilan teknis yang menunjang lainnya salah satunya adalah kemampuan berkomunikasi di depan publik atau public speaking,”ungkap Kepala Seksi Kesetaraan Gender Bidang Politik dan Hukum, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Kholid Budhaeri, pada acara workshop public speaking bagi perempuan di bidang politik dan jabatan publik, di Hotel Selyca Mulia Samarinda, Rabu (29/1)

Menurutnya, dengan memahami kaidah-kaidah berkomunikasi diharapkan pesan yang disampaikan akan sesuai tujuannya. Berbagai regulasi terkait kesejahteraan perempuan telah diterbitkan dan perempuan dalam politik setiap pejabat publik mempunyai peran tugas untuk menyampaikan, mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan memperhatikan pentingnya berkomunikasi di depan publik.

Terkait dengan hal tersebut maka Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan Workshop Public Speaking bagi perempuan di bidang politik dan jabatan publik.

Sasaran dari peserta dari kegiatan ini, menurut Kholid adalah perempuan yang duduk dalam anggota legislatif dan pejabat publik baik di DPRD Provinsi maupun DPRD kabupaten/ kota, organisasi, Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota berjumlah 40 orang.

Selain itu, tujuan dari dilaksanakan kegiatan ini antara lain peningkatan kapasitas perempuan dalam kelembagaan di Dewan Legislatif dan jabatan publik terkait implementasi pembangunan pengarusutamaan gender dan menambah wawasan perempuan dalam berkomunikasi dan publik speaking agar semakin berbobot percaya diri dan beretika.