SAMARINDA—KPU Samarinda menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda 2020, bertempat di Grand Ballroom Aston Hotel & Convention Center Samarinda, Rabu (14/10/2020).

Dalam kesempatan itu Komisioner Divisi Bidang Program Data dan Informasi KPU Kaltim, Iffa Rosita, menyampaikan bahwa sejak dilakukannya pencocokan dan penelitian serentak, banyak fenomena dan kendala yang dihadapi hingga berakhir pada penetapan DPT.

Pihaknya juga mengingatkan kepada KPU kabupaten dan kota seluruh Kaltim agar sebelum menetapkan DPT mesti dilakukan pencermatan kembali terhadap Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang direkap oleh PPK agar data tersebut valid dan mutakhir.

“Saya Ingatkan KPU Kabupaten/Kota sebelum melakukan penetapan DPT, perlu dicermati kembali data DPS sehingga menghasilkan data valid dan clear. Karena apa, karena jika tidak clear dampaknya besar sekali,” ujarnya.

“Tugas kita khususnya di divisi data harus tetap mendata mereka sebagai daftar pemilih. Sekarang juga bukan formulir C-6 lagi namanya kalau mau ke TPS. Nanti ada perubahan di PKPU menjadi form pemberitahuan. Ini akan memudahkan KPPS untuk menghapal nama formulir tersebut,”tambahnya.

Dijelaskan lebih jauh, terkait ada pemilih yang belum mempunyai KTP elektronik, itu masih menjadi pembahasan di KPU RI dengan Ditjen Dukcapil. Selain itu dirinya juga mengapresiasi Disdukcapil dalam melayani pemilih yang belum memiliki KTP elektronik.

Iffa menuturkan, persiapan pembentukan KPPS Menjadi ujung tombak dari suksesnya pesta demokrasi tersebut. Target partisipan pemilih sebanyak 77,5 persen juga menjadi pekerjaan rumah yang berat.

“Pada saat tidak pandemi saja di Samarinda ini tingkat partisipasi pemilihnya peringkat 2 terendah. Tapi itu bisa jadi catatan dan bahan evaluasi untuk meningkatkan itu,”tutur iffa.

Untuk itu Ia meminta seluruh pihak agar bisa meyakinkan para pemilih untuk tetap aman saat mereka memberikan suara di TPS nanti dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Turut hadir mulai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Samarinda, Bawaslu Samarinda, KPU Kaltim, Disdukcapil, Polresta Samarinda, Liasion Officer (LO) ketiga paslon, dan pihak terkait lainnya.

TANA PASER – Komisi Pemilhan Umum (KPU) Kabupaten Paser melakukan sosialiasi secara intens kepada pemilih pemula melalui daring (online) mengingat kondisi saat ini masih dalam masa pandemi Covid-19.

“Kita dibatasi pandemi covid-19 sehingga kami tidak dapat melakukan sosialiasi secara tatap muka”, kata Ketua KPU Paser, Abdul Qayyim Rasyid, Rabu (26/08).

Qayyim mengatakan sosialisasi ke sekolah-sekolah belum bisa dilaksanakan di saat kondisi masih dalam masa pandemi. Untuk menyiasati itu, pihaknya memanfaatkan berbagai platform media misalnya media sosial sebagai wadah sosialisasi.

Sebelumnya, lanjut Qayyim, KPU telah meminta kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), untuk membuat media sosial masing-masing.

“Kami menginstruksikan jajaran kami tingkat PPK, PPS, untuk membuat media sosial sehingga dapat menyosialisasikan tahapan Pilkada kepada masyarakat”, ujar Qayyim.

Qayyim berharap pemilih pemula dapat mengikuti tahapan Pilkada melalui media sosial KPU. Ia berharap pemilih pemula turut aktif mengikuti tahapan Pilkada.

“Kami harap mereka tidak apatis (cuek) dan ikut berperan aktif. Karena pada Pilkada ini mereka memiliki hak untuk memilih,” harap Qayyim.

KPU Paser saat ini masih merekap keseluruhan jumlah pemilih pemula. jumlah pastinya, akan diketahui melalui Daftar Pemilih Sementara (DPS).

“Saat di DPS baru bisa kita hitung berapa persen pemilih pemula dan berapa jumlah dari dpp”, ucap Qoyyim.

Komisoner KPU Paser Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Dyah Elly Kusrini mengingatkan sebelum Covid-19, pihaknya telah jauh hari melakukan sosialisasi tahapan Pilkada kepada pemilih pemula.

“Sebelum pandemi covid-19, KPU Paser mengundang beberapa pemilih muda kategori anak sekolah untuk diberikan penjelasan terkait pemilukada ini,” sebutnya.

Ia mengatakan pada akhir bulan Agustus ini, KPU Paser baru akan mengetahui jumlah pasti pemilih pemula.

“Ini masih dalam tahap rekapitualasi, sampai perhitungan di Kabupaten nanti akhir bulan (Agustus) dapat kita lihat asumsi jumlah usia muda,” ujar Dyah.

KUKAR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar rapat pleno rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan, dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kukar tahun 2020.

“ Kita membacakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual syarat dukungan perseorangan untuk 18 kecamatan di Kutai Kartanegara ,” ujar Ketua KPU Kukar, Erlyando Saputra. Selasa (21/07/2020).

Dari penyampaian hasil verifikasi faktual dari masing – masing dukungan yang diberikan yakni sebanyak 41.273 dukungan, pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kukar atas nama Eddy Subandi dan Junaidi masih kekurangan 17.530 dukungan dan pasangan Ghufron Yusuf dan Ida Prahastuty masih kekurangan 20.219 dukungan.

Dijelaskan bahwa dari verifikasi faktual tersebut ditemukan bahwa ada sejumlah dukungan yang berasal dari ASN, TNI – Polri dan warga yang merasa tidak memberi dukungan, sehingga dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Untuk dua bakal pasangan calon harus menyerahkan kembali syarat dukungan atau syarat perbaikan sebanyak dua kali lipat dari kekurangan syarat minimal yang harus dipenuhi, sehingga untuk bakal pasangan calon Eddy Subandi dan Junaidi harus menyerahkan syarat perbaikan sebanyak 35.060 dukungan, sedangkan bakal pasangan calon Muhammad Ghufron Yusuf dan Ida Prahastuti harus menyerahkan syarat perbaikan sebanyak 40.438 dukungan.

“Masa perbaikan itu, kita penerimaan (penyerahan syarat perbaikan) tanggal 25 sampai 27 Juli, nanti proses sama diawal, ya, termasuk melalui verifikasi administrasi. Untuk kemudian dilakukan verifikasi faktual, namun tidak lagi door to door, tapi sifatnya dikumpulkan nanti,” kata Erlyando.

Sementara itu Eddy Subandi mengatakan pihaknya siap mengusahakan memenuhi kekurangan syarat perbaikan dengan waktu yang diberikan penyelenggara. “Kita kan sekarang dikasih waktu, tentunya apa yang jadi rekomendasi mereka kita kerjakan. Insya Allah terpenuhi,” katanya.

Sedangkan Muhammad Ghufron Yusuf mengaku sudah menyiapkan kekurangan sejak jauh hari. Pihaknya akan menyerahkan kekurangan sesuai waktu yang ditetapkan. “Secara umum kami yakin Insya Allah kami akan dapat memenuhi sesuai ketentuan yang ada di KPU,” jelasnya.

Balikpapan- Kedatangan Kementrian Dalam Negeri, Tito Karnavian ke Kalimantan timur memberikan pengarahan tentang Pilkada serentak di masa Pandemi Covid-19,bertempat di Novotel Gedung Serba Guna (18/07/2020) .

Didampingi Gubernur Kaltim, Isran Noor dengan melalui webinar live youtub dan aplikasi zoom, Kemendagri sudah menurunkan anggaran ke Bawaslu dan KPU sebesar Rp 4.7 Triliun untuk pilkada serentak pada 9 desember mendatang.

“Kemendagri bergerak sangat cepat, untuk meyakinkan masalah dana,Terutama Bawaslu dan KPU,ujar mantan Kapolri .

13 Agustus mencocokan data calon pemilih 2020 dari KPU pusat ke Kemendagri.

Dalam Pilkada mendatang ada 9 kabupaten/kota yang akan melaksanakannya, dikarenakan jadwal Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) berbeda jadwal pemilihan .

Berkaca dari negara luar pemilihan diadakan on schedule. Indonesia termasuk memindah/menunda karena pandemi.

Hal ini merupakan pilkada bersejarah di tahun ini karena dilakukan ditengah gejala pandemi global.

Dalam pemilihan mendatang juga para petuga KPPS wajib menggunakan APD . Begitu juga para calon pemilih , harus mematuhi peraturan protokol kesehatan.

Bakal calon kepala daaerah juga terpaksa merubah agenda kampanye dan ada peraturanya ,Mendagri. “Alternatif atribut kampanye pilkada dengan mengunakan botol hand sanitizer dan masker dengan logo masing partai,” tegas Tito

Samarinda-  Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesabangpol) Provinsi Kalimantan Timur adakan Seminar Bela Negara. Seminar yang bertempat di Kantor Gubernur lantai 2 Gedung B Kesbangpol, diikuti siswa/siswi SMA dan Mahasiswa Se Kota Samarinda Selasa (25/2).

Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kaltim, Yudha Pranoto mengungkapkan dalam sambutan pembuka seminar bela negara sudah seharusnya di negara Indonesia ini , terjalin sikap harmonisasi, dimana kaum mayoritas melindungi kaum minoritas . Sehingga terjalin kehidupan yang harmonis dalam perbedaan dan keragaman.

Lanjut ia katakan, kegiatan ini merupakan salah satu upaya kita semua untuk memupuk dan mempertebal rasa kebangsaan dan cinta tanah air NKRI. Sebagai generasi muda penerus bangsa harus melakukan kegiatan positif. Untuk memajukan negara.Sekecil apa pun tindakan positif untuk bangsa ,akan berdampak di kemudian hari.

Di zama moderenisasi ini, rasa cinta tanah air dan bela negara kian menyusut. Hal ini tergerus oleh sikap individualisme ,menonjolkan kepentingan kelompok dalam arti sempit dengan mengutamakan sentimen indentitas yang bersifat SARA, bebernya.

Sikap seperti ini justru mendorong dan menurunkan persatuan dan kesatuan bangsa. Sudah sepatutnya jiwa patriot dan nasionalisme terus di tanamkan ke generasi muda saat ini, khususnya kaum Milenial. Bela negara adalah tekad, sikap dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, terpadu, tegasnya.

Di akhir pidatonya beliau menyampaikan pesan Gubernur Kaltim dan mengajak para siswa SMA dan Mahasiswa untuk menyukseskan pilkada 2020 Di Kaltim karena ini merupakan salah satu bukti cinta kepada tanah air khususnya di Benua Etam .

“Serukan kepada rakyat kaltim untuk menyalurkan Hak pilihnya pada pilkada serentak, pada 23 september 2020 , jangan Golput. Karena golput bukan pilihan,” pesannya.

Samarinda—DPRD Kota Samarinda kembali menggelar Sidang Paripurna I dengan Agenda Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pergantian Antarwaktu (PAW) yang berlangsung di Gedung Utama, Jalan Basuki Rahmat, Kamis(30/1).

Diketahui, Pelantikan ini berlangsung kondusif mengantarkan Mujianto menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda meneruskan estafet kerja Almarhumah Sarlena Layuk yang mangkat Selasa, 12 November 2019 lalu yang keduanya sama-sama merupakan kader dari Partai Gerindra.

“Hari ini saya bersyukur dan mengucapkan terimakasih kepada rekan-rekan media. Saya akan terus berjuang bagaimana menerima aspirasi masyarakat Samarinda, terutama di daerah pemilihan (Dapil) saya di Samarinda Seberang,” Ucap Mujianto

Untuk itu, dirinya berjanji akan ikut serta dalam melakukan pembangunan merata di Kota Samarinda meski belum mengetahui komisi mana yang akan ditempatinya.

“Sementara karena saya masih baru, saya akan pelajari itu semua mudah-mudahan bisa. Untuk masalah Komisi mana nantinya, intinya masuk aja dulu. Kriteria mana yang pasti harus taat saja,” pungkasnya.(Diskominfo/Rey)

Samarinda—- Keterwakilan 30 persen perempuan di bidang politik merupakan mandat regulasi yang ditujukan untuk terjadinya perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga publik.

Dimana undang-undang Nomor 10 tahun 2008, ayat 2 yang mengatur tentang penerapan siber sistem yakni setiap 3 bakal calon legislatif terdapat minimal 1 bakal caleg perempuan merupakan representasi perempuan di ranah politik praktis yang sudah didorong sedemikian rupa melalui berbagai macam kebijakan, namun hasilnya masih jauh dari memuaskan.

Sementara syarat mutlak bagi kultur pengambilan kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan perempuan adalah adanya keterwakilan perempuan di bidang politik dan jabatan publik.

“Persentase keterwakilan tersebut tidaklah cukup bagi perwujudan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup perempuan, diperlukan keterampilan teknis yang menunjang lainnya salah satunya adalah kemampuan berkomunikasi di depan publik atau public speaking,”ungkap Kepala Seksi Kesetaraan Gender Bidang Politik dan Hukum, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Kholid Budhaeri, pada acara workshop public speaking bagi perempuan di bidang politik dan jabatan publik, di Hotel Selyca Mulia Samarinda, Rabu (29/1)

Menurutnya, dengan memahami kaidah-kaidah berkomunikasi diharapkan pesan yang disampaikan akan sesuai tujuannya. Berbagai regulasi terkait kesejahteraan perempuan telah diterbitkan dan perempuan dalam politik setiap pejabat publik mempunyai peran tugas untuk menyampaikan, mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan memperhatikan pentingnya berkomunikasi di depan publik.

Terkait dengan hal tersebut maka Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan Workshop Public Speaking bagi perempuan di bidang politik dan jabatan publik.

Sasaran dari peserta dari kegiatan ini, menurut Kholid adalah perempuan yang duduk dalam anggota legislatif dan pejabat publik baik di DPRD Provinsi maupun DPRD kabupaten/ kota, organisasi, Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota berjumlah 40 orang.

Selain itu, tujuan dari dilaksanakan kegiatan ini antara lain peningkatan kapasitas perempuan dalam kelembagaan di Dewan Legislatif dan jabatan publik terkait implementasi pembangunan pengarusutamaan gender dan menambah wawasan perempuan dalam berkomunikasi dan publik speaking agar semakin berbobot percaya diri dan beretika.

Samarinda—- Wakil Gubernur Kaltim, H. Hadi Mulyadi didampingi istri Hj. Erni Makmur bersilaturahmi dengan pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kaltim.

Wagub Hadi memberikan apresiasi kepada pengurus KPPI Kaltim yang telah bersilaturahmi dan menyampaikan hasil Rakernas, serta akan menindaklanjuti dengan rapat kerja daerah (Rakerda) di Kaltim pada tanggal 30 Januari mendatang.

“Atas nama Pemprov Kaltim mengucapkan terima kasih atas kerja keras serta partisipasi KPPI dalam membangun Kaltim,” tegasnya saat bersilaturahmi dengan DPD KPPI Kaltim di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kaltim, Senin (13/1)

Dirinya juga mengatakan dalam kepengurusan KPPI Kaltim adalah lintas partai, lintas etnis dan agama. Untuk dengan kepengurusan organisasi ini bisa menjaga kondusifitas daerah dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan Kaltim khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Harapnya kedepan KPPI juga dapat berkiprah positif untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN).

Selain itu, Ketua DPD KPPI Kaltim, Hj. Sb Yaumid menerangkanģ rencana kerja dan program-program KPPI Kaltim salah satunya adalah melaksanakan Rakerda KPPI Kaltim pada tanggal 30 Januari 2020 yang akan dibuka oleh Gubernur Kaltim dan dihadiri sekitar 500 peserta dari pengurus dan anggota KPPS kabupaten dan kota.

Dalam Rakerda tersebut Wakil Gubernur, H. Hadi Mulyadi akan akan menjadi keynote speaker atau pembicara untuk memberikan motivasi kepada kaum perempuan agar bisa berpartisipasi dalam berbagai program pembangunan.

Selain itu juga akan dilaksanakan acara talkshow dengan menghadirkan 5 pembicara tokoh-tokoh wanita yaitu Hj. Norbaiti Isran Noor (Ketua Dekranasda Kaltim), Hetifah Sjaifudian (Anggota DPR RI), Komariah Kuncoro, Halda Arsyad (Kepala DKP3A Kaltim) dan DPP PKPI Hj. Nurhasanah.

“Dalam kesempatan tersebut kita juga akan mengukuhkan kepengurusan KPPI Kabupaten dan Kota se-Kaltim,” tutupnya.

 

 

Samarinda—DPRD Kota Samarinda kembali menggelar rapat paripurna masa sidang ke III dengan agenda, pengucapan sumpah dan janji bagi unsur pimpinan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda masa jabatan Tahun 2019-2024 yang berlangsung di gedung DPRD Samarinda jalan Basuki Rahmat, Rabu(9/10).

Pengucapan sumpah dan janji dipandu langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, Honkun Otoh.

Mereka yang dilantik adalah H. Siswadi sebagai Ketua DPRD kota Samarinda, Wakil Ketua Alphad Syarif, SH, Wakil Ketua Drs Rusdi, dan H. Subandi SE juga sebagai Wakil Ketua.

Pelantikan pimpinan DPRD kota Samarinda ini sesuai keputusan gubernur tentang peresmian pengangkatan pimpinan DPRD kabupaten/kota.

Dalam sambutan Gubernur Kaltim H. Isran Noor yang di bacakan oleh Wakil Walikota Samarinda Barkati mengatakan, DPRD sebagai pihak Legislatif harus saling mendukung antara pemerintah dan legislatif demi mengawal pembangunan di Kaltim.

Ia juga menekankan sebagai mitra kerja yang saling bersinergi, gubernur juga berharap DPRD Samarinda bisa melindungi masyarakat Samarinda yang telah dipilih dan dipercaya oleh masyakat sebagai wakilnya di DPRD.

“Tidak hanya itu dalam penyusunan anggraan  bukan zamannya lagi dilakukan secara tertutup. Proses penyusunan anggaran hendaknya mengikuti kaedah yang berlaku dan dapat melibatkan masyarakat dalam proses pembahasan anggaran ini sebagai bentuk trasparansi kepada masayarakat,” paparnya

Dalam kesempatan itu pula, gubernur meminta agar anggota dewan juga harus memegang teguh visi misi yang dijalankan berkenaan dengan fungi dewan yang sesungguhnya.

Sementara itu usai ditemui setelah pelantikan Ketua DPRD Kota Samarinda Siswadi mengatakan, tiap periode pasti ada yang berbeda.

“Kita berada di dunia politik dimana kedinamisan politik itu pasti ada. Dan saya akan memprioritaskan komunikasi antara saya dan kawan-kawan di DPRD Kota Samarinda,” ujarnya.

sesuai sumpah yang diucapkan dirinya akan memperjuangkan aspirasi masyarakat Samarinda.“Sesuai dengan sumpah yang kita ambil, mewujudkan kepentingan bersama bukan kepentingan diri sendiri,” ungkapnya.

Dirinya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan, dalam hal ini Merupakan amanat yang besar bagi kami yang dilantik hari ini,” ucapnya

“Saya juga menyampakan terima kasih yang sebesar-besarnya. ini merupakan amanat yang besar bagi kami yang dilantik hari ini,”pungkasnya.(Diskominfo/Rey)

SAMARINDA—– Persoalan ketimpangan gender tercermin jelas dalam rendahnya keterwakilan perempuan di struktur lembaga perwakilan rakyat. Tercatat selama perhelatan Pemilu 1955 hingga 2014 lalu, keterwakilan perempuan dilegislatif tidak pernah menyentuh angka 30 persen.

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 membuat kebijakan yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Kependudukan Perempuan, Pemberdayaan Peremouan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Halda Arsyad saat memberikan laporan pada acara kegitan pelatihan anggota legislatif perempuan terpilih Kaltim tahun 2019, di Ruang Pandurata Kantor Gubernur Kaltim, Senin (30/1)

“Namun kita bangga di Kaltim khususnya Kabupaten Mahulu sejak 2014-2019 keterwakilan perempuan diparlemen mencapai 30 persen bahkan sekarang di 2019 mencapai 40%,”katanya

Ditegaskannya, keterwakilan inilah yang diharapkan di daerah maupun di kabupaten/kota bisa merefleksikan tentang Perda kesetaraan gender, Apabila dikabupaten/kota dari eksekutif belum menyediakan konsep-konsep kesetaraan gender.

Menurutnya, Keterwakilan perempuan di parlemen sangatlah penting, karena keterwakilan tersebut merupakan salah satu perwujudan membangun keadilan gender. Dimana diharapkan tidak ada ketimbangan gender diparlemen dan juga memastikan kepentingan-kepentingan  perempuan dapat terwakil dan terlindungi terutama pada perempuan dan anak.

Dirinya juga mengatakan untuk Provinsi Kaltim terjadi peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif dulunya 11 menjadi 18 orang, sementara Kota Samarinda terjadi penurunan 2 orang, Bontang terjadi peningkatan 1 orang, Balikpapan tetap 2 orang, Kab. Kutim terjadi penurunan 2 orang, Berau terjadi peningkatan 2 orang, Paser meningkat 1 orang, PPU tetap bertahan 1 orang, Kukar terjadi peningkatan 3 orang, Kubar terjadi penurunan 1 orang dan Mahakam Ulu dari 6 menjadi 8 orang.

Lanjutnya apabila dilihat rata-rata untuk seluruh Kaltim total perempuan yang duduk diparlemen adalah 16,82% dari jumlah penduduk di Kaltim 3,5 juta orang dimana laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda.

“Saya berharap aleg aleg yang ada disini tidak  hanya diam, karena keterwakilan anda merupakan pilihan masyarakt Kaltim yang dapat memperjuangakn kepentingan-kepentingan perempuan dan anak dalam rangka meningkatkan kesetaraan gender,”harapnya (diskominfo/ris)