Samarinda—DPRD Kota Samarinda kembali menggelar rapat paripurna masa sidang ke III dengan agenda, pengucapan sumpah dan janji bagi unsur pimpinan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda masa jabatan Tahun 2019-2024 yang berlangsung di gedung DPRD Samarinda jalan Basuki Rahmat, Rabu(9/10).

Pengucapan sumpah dan janji dipandu langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, Honkun Otoh.

Mereka yang dilantik adalah H. Siswadi sebagai Ketua DPRD kota Samarinda, Wakil Ketua Alphad Syarif, SH, Wakil Ketua Drs Rusdi, dan H. Subandi SE juga sebagai Wakil Ketua.

Pelantikan pimpinan DPRD kota Samarinda ini sesuai keputusan gubernur tentang peresmian pengangkatan pimpinan DPRD kabupaten/kota.

Dalam sambutan Gubernur Kaltim H. Isran Noor yang di bacakan oleh Wakil Walikota Samarinda Barkati mengatakan, DPRD sebagai pihak Legislatif harus saling mendukung antara pemerintah dan legislatif demi mengawal pembangunan di Kaltim.

Ia juga menekankan sebagai mitra kerja yang saling bersinergi, gubernur juga berharap DPRD Samarinda bisa melindungi masyarakat Samarinda yang telah dipilih dan dipercaya oleh masyakat sebagai wakilnya di DPRD.

“Tidak hanya itu dalam penyusunan anggraan  bukan zamannya lagi dilakukan secara tertutup. Proses penyusunan anggaran hendaknya mengikuti kaedah yang berlaku dan dapat melibatkan masyarakat dalam proses pembahasan anggaran ini sebagai bentuk trasparansi kepada masayarakat,” paparnya

Dalam kesempatan itu pula, gubernur meminta agar anggota dewan juga harus memegang teguh visi misi yang dijalankan berkenaan dengan fungi dewan yang sesungguhnya.

Sementara itu usai ditemui setelah pelantikan Ketua DPRD Kota Samarinda Siswadi mengatakan, tiap periode pasti ada yang berbeda.

“Kita berada di dunia politik dimana kedinamisan politik itu pasti ada. Dan saya akan memprioritaskan komunikasi antara saya dan kawan-kawan di DPRD Kota Samarinda,” ujarnya.

sesuai sumpah yang diucapkan dirinya akan memperjuangkan aspirasi masyarakat Samarinda.“Sesuai dengan sumpah yang kita ambil, mewujudkan kepentingan bersama bukan kepentingan diri sendiri,” ungkapnya.

Dirinya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan, dalam hal ini Merupakan amanat yang besar bagi kami yang dilantik hari ini,” ucapnya

“Saya juga menyampakan terima kasih yang sebesar-besarnya. ini merupakan amanat yang besar bagi kami yang dilantik hari ini,”pungkasnya.(Diskominfo/Rey)

SAMARINDA—– Persoalan ketimpangan gender tercermin jelas dalam rendahnya keterwakilan perempuan di struktur lembaga perwakilan rakyat. Tercatat selama perhelatan Pemilu 1955 hingga 2014 lalu, keterwakilan perempuan dilegislatif tidak pernah menyentuh angka 30 persen.

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 membuat kebijakan yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Kependudukan Perempuan, Pemberdayaan Peremouan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Halda Arsyad saat memberikan laporan pada acara kegitan pelatihan anggota legislatif perempuan terpilih Kaltim tahun 2019, di Ruang Pandurata Kantor Gubernur Kaltim, Senin (30/1)

“Namun kita bangga di Kaltim khususnya Kabupaten Mahulu sejak 2014-2019 keterwakilan perempuan diparlemen mencapai 30 persen bahkan sekarang di 2019 mencapai 40%,”katanya

Ditegaskannya, keterwakilan inilah yang diharapkan di daerah maupun di kabupaten/kota bisa merefleksikan tentang Perda kesetaraan gender, Apabila dikabupaten/kota dari eksekutif belum menyediakan konsep-konsep kesetaraan gender.

Menurutnya, Keterwakilan perempuan di parlemen sangatlah penting, karena keterwakilan tersebut merupakan salah satu perwujudan membangun keadilan gender. Dimana diharapkan tidak ada ketimbangan gender diparlemen dan juga memastikan kepentingan-kepentingan  perempuan dapat terwakil dan terlindungi terutama pada perempuan dan anak.

Dirinya juga mengatakan untuk Provinsi Kaltim terjadi peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif dulunya 11 menjadi 18 orang, sementara Kota Samarinda terjadi penurunan 2 orang, Bontang terjadi peningkatan 1 orang, Balikpapan tetap 2 orang, Kab. Kutim terjadi penurunan 2 orang, Berau terjadi peningkatan 2 orang, Paser meningkat 1 orang, PPU tetap bertahan 1 orang, Kukar terjadi peningkatan 3 orang, Kubar terjadi penurunan 1 orang dan Mahakam Ulu dari 6 menjadi 8 orang.

Lanjutnya apabila dilihat rata-rata untuk seluruh Kaltim total perempuan yang duduk diparlemen adalah 16,82% dari jumlah penduduk di Kaltim 3,5 juta orang dimana laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda.

“Saya berharap aleg aleg yang ada disini tidak  hanya diam, karena keterwakilan anda merupakan pilihan masyarakt Kaltim yang dapat memperjuangakn kepentingan-kepentingan perempuan dan anak dalam rangka meningkatkan kesetaraan gender,”harapnya (diskominfo/ris)

Berita Politik2 Berita Politik2 Berita Politik2 Berita Politik2

Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2

Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2Berita Politik2

Berita Politik1 Berita Politik1 Berita Politik1 Berita Politik1 Berita Politik1 Berita Politik1

Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1

Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1

Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1Berita Politik1