Paser – Ketua Dekranasda Kaltim Hj. Norbaiti Isran Noor mengunjungi Desa Olung Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser untuk melihat potensi kerajinan yang ada di Paser, Selasa (17/11/2020).

Tenun Ikat merupakan salah satu kerajinan Nusa Tenggara Timur. Tenun ikat atau kain ikat adalah kriya tenun Indonesia berupa kain yang ditenun dari helaian benang yang sebelumnya diikat dan dicelupkan ke dalam pewarna.

“Kami membawa energi positif ke Desa Olung, ini merupakan Desa pilihan dari Kabupaten Paser untuk memberi semangat kepada pengerajin,” Ucap Ketua Dekranasda Kaltim Norbaiti.

Dengan kunjungan ini diharapkan Kabupaten/Kota bisa membuat produk yang tidak kalah bersaing juga dalam segi pemasaran harus lebih modern.

Setelah kerajinan bagus kemudian di Kurasi. Banyak permasalahan kualitas produk dan kemasan dari usaha skala UMKM di pasar, sehingga sangat perlu adanya tahapan Kurasi dari pihak-pihak terkait terutama dari para penggiat UMKM. Banyak produk UMKM yang sudah bagus dan memiliki legalitas, tetapi tidak sedikit produk UMKM yang belum di level ini.

“Jadi setelah di Kurasi, Kita punya aplikasi Simosi, setelah lolos Kurasi produknya bisa didaftarkan untuk dipasarkan di Aplikasi Simosi, agar pembeli bisa langsung berhubungan dengan pengerajin tidak melalui pihak kedua,” Jelas Norbaiti.

Aplikasi ‘Simosi’ Sistem Informasi Promosi Investasi Daerah berbasis aplikasi android. Aplikasi ini diharapkan bisa membantu pengerajin dalam pemasaran produknya.

Bidang Promosi Penanaman Modal merupakan salah satu bidang yang memiliki tugas yang berhubungan dengan potensi daerah, pengembangan investasi, menawarkan peluang usaha dan memfasilitasi kerjasama antar pelaku usaha dengan maksud untuk mendorong kemajuan pembangunan ekonomi dan sektor lain.

 

 

 

 

PPU-Rapat teknis kesiapan infrastruktur  pendukung lahan pusat Data nasional yang bertitik di kabupaten Penajam paser utara bersama Tim Kementrian Komunikasi dan informatika , bertempat di kantor dinas  bupati PPU (21/10/2020).

Dalam hal ini, Koordinator layanan Aplikasi informatika Pemerintahan Daerah Kementrian Kominfo, Hasyim Gautama Kementrian Kominfo meninjau langsung lahan Pusat Data Nasional di PPU. Ada dua lahan yang dikunjungi berada di Kecamatan Penajam, yaitu Kelurahan Nipah-Nipah serta Kelurahan Bulumingung.

Sesuai meninjau lahan Hasyim Gautama menjelaskan, Lokasi pertama yang berada di Kelurahan Nipah-nipah ini dekat dengan Gerbang Madani, tidak jauh dari jalan raya, tetapi sangat rentan dengan Fiber Optik. Sedangkan untuk lokasi di kelurahan buluminung sangat luas bahkan sangat dekat dengan sungai muara, khawatir untuk lokasi dekat sungai sangat rawan air pasang. Tetapi disini bisa dibilang tidak ada kabel Fiber Optik.

“Hasil survei ini akan kami sampaikan ke pak mentri. Untuk dikemudian wilayah mana yang akan ditunjuk untuk dibangun Data Center Nasional. Untuk pembiayaan pembangunan nanti dana dari Korea sekitar 160 juta USD, belum termasuk pembebasan lahanya,” ujar Hasyim

SAMARINDA – Wakil Gubernur Kaltim, H Hadi Mulyadi mengapresiasi Politeknik Pertanian Negeri (Politani) Samarinda yang telah berinovasi menciptakan Aplikasi Deteksi Foto Paru (Xray). Termasuk mendeteksi Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19) lewat foto rontgen paru-paru.

Hal tersebut diungkapkan Wagub disela-sela Silaturahmi dan paparan inovasi oleh Direktur Politani Samarinda Hamka di Ruang Rapat Wakil Gubernur Kaltim, Selasa (29/9/2020).

Hadi Mulyadi mengucapkan terimakasih kepada Politani Samarinda yang telah bersilaturahmi, sekaligus memaparkan inovasi mahasiswanya. Salah satunya, mendeteksi Covid-19 lewat poto paru (Xray) atau poto rontgen. Berdasarkan analisis sementara mendekati 70 persen akurasinya.

“Sebagai sebuah inovasi, penemuan ini sangat luar biasa. Kita berharap seluruh kampus juga SMK mengembangkan inovasi. Contohnya, negera Jepang yang tidak memiliki persawahan, tetapi bisa menghasilan berton-ton beras karena inovasi,” pesannya.

Sebelumnya Hamka memaparkan latar belakan dibuatnya Aplikasi Xray, karena kondisi saat ini seluruh dunia dan Indonesia menghadapi pandemi, sehingga muncul ide membuat cara mendeteksi cepat Covid-19.

Ide tersebut muncul ketika mahasiswa berdiskusi dan lahirlah gagasan mencoba membuat aplikasi menggunakan handphone android untuk mendeteksi Covid-19 dengan menggunakan Citra Xray (poto rontgen) dan dari poto itu dipoto kembali melalui andorid, sehingga muncul penggambaran apakah seseorang terinfeksi Covid-19, sehingga bisa diketahui positif atau negatif.

Apliksasi ini lanjut Hamka, bukan hanya untuk kesehatan, tetapi nantinya bisa digunakan memoto kondisi tanaman, sehingga diketahui apakan tanaman terserang penyakit atau tidak, juga kematangan buah.

“Aplikasi yang berbasis di Android dan Ios ini meraih peringkat empat nasional, pada acara Dilo Hackathon Festival (DHF) pada 18 September 2020. Yang diprakarsai Telkom Indonesia. Dan aplikasi nantinya akan dipatenkan,” ujar Hamka.

(mar/yans/humasprov kaltim)

SAMARINDA—Wakil Gubernur Kaltim, H. Hadi Mulyadi melaunching Program Grab Protect, di Halaman Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Senin, (28/09/2020). Program Grab Protect tersebut sangat mengapresiasi inovasi yang dilakukan oleh Grab yang juga tergabung dalam Ojol Berlian.

Demi menghadirkan Standart Keamanan transportasi umum baik untuk pengemudi maupun penumpang ditengah pandemi covid-19 ini, Pemerintah Provinsi Kaltim bersama Grab perusahaan transportasi berbasis online.

Tujuan dari ini adalah untuk memberikan keamanan terhadap penyebaran Covid-19 dalam menuju masa new normal. Hal ini juga dilakukan untuk membantu mitra pengemudi agar dapat kembali beroperasi dengan rasa aman.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kaltim mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kami berharap kepada Grab terus menumbuhkan perekonomian di Kaltim khususnya di Samarinda,”ucap Hadi disela-sela Launching tersebut.

Menurutnya,  dari sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat, peran ojek online juga dinilai menjadi penyelamat perekonomian masyarakat di masa pandemi seperti ini.

Melalui program ini juga masyarakat sudah tidak perlu khawatir lagi untuk menggunakan jasa pengemudi online dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Bahkan, ia sempat memasangkan body protect kepada pengemudi ojol sebagai simbol dukungan.

Dirinya berharap, program positif tersebut dapat diikuti oleh transportasi online lainnya.

Diketahui, Grab Protect ini berbeda dengan biasanya, karena kendaraan baik itu roda dua maupun juga mobil milik dilengkapi dengan sekat terbuat dari plastik atau partisi.

Untuk kendaraan atau Grab Bike, pengemudinya dilengkapi dengan partisi di bagian punggungnya, kemudian untuk di mobil atau Grab Car, interiornya didesain juga menggunakan partisi.

Samarinda – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XII Balikpapan berencana akan membeli hasil karet rakyat di Provinsi Kaltim untuk dijadikan bahan baku aspal.

Kepala Dinas Perkebunan, Ujang Rachmad mengatakan Dinas Perkebunan melakukan koordinasi terkait kebijakan pembelian karet ini dengan menghadirkan BPJN, PT Multi Kusuma Cemerlang (MKC) dan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) Lancar Jaya. Pertemuan dilaksanakan di Ruang Rapat Hevea, kantor Dinas Perkebunan, Samarinda, Jumat (28/8/2020).

Menurutnya, rencana pembelian karet  oleh BPJN sebanyak 800 ton lumb nantinya melalui UPPB. “Hal ini bertujuan untuk mengangkat harga karet yang langsung dirasakan oleh petani. Selain itu untuk menghidupkan peran UPPB sebagai unit pemasaran karet rakyat”, ungkapnya.

Selanjutnya, 800 ton lumb karet yang telah dibeli tersebut nantinya dikumpulkan dan diolah oleh PT Multi Kusuma Cemerlang (MKC) menjadi 400 ton SIR 20. SIR 20 inilah yang kemudian menjadi bahan baku untuk campuran aspal.

Ujang menambahkan, bahan karet yang dibeli dari petani tersebut nantinya akan digunakan sebagai campuran aspal untuk pembangunan di ruas jalan nasional di wilayah Kaltim.

Sumber : Disbun Kaltim

Senin, 10 Agustus 2020

BALIKPAPAN-Penyebaran COVID-19 di Balikpapan tidak hanya menular di tengah keluarga, permukiman masyarakat, dan di pasar tradisional, tapi virus ini juga sudah menyebar ke kantor pemerintahan maupun perkantoran swasta. Karena itu, penularan virus ini harus terus diantisipasi.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi l DPRD Balikpapan, Jhony NG mengatakan, saat ini penyebaran COVID-19 tidak hanya di pasar tradisional perkantoran, tapi juga sudah menyebar di kantor pemerintahan.

Dia berharap, pemerintah kota (Pemkot) Balikpapan mengeluarkan satu kebijakan (Perwali) untuk seluruh masyarakat Balikpapan harus menerapkan protokol kesehatan COVID-19, yakni selalu mengunakan masker dan jaga jarak.

“Semakin bertambahnya pasien terkonfirmasi positif di Balikpapan, membuat ruang isolasi di rumah sakit sudah hampir penuh, kalau bisa pasien terkonfirmasi positif dapat melakukan isolasi mandiri di Asrama Haji,” ungkapnya.

“Untuk masyarakat sekitar tidak perlu ragu dan kwartir karena kebijakan yang diambil pemerintah sudah sangat di perhitungkan buat kebaikan kita semua,” jelasnya.

“Walaupun New Normal sudah diterapkan, masyarakat harus selalu waspada, karena pasien terkonfirmasi positif semakin hari semakin bertambah,” katanya.

“Pemerintah harus memberikan sangsi kepada masyarakat yang tidak menerapkan protokol COVID-19, agar masyarakat dapat disiplin, tidak mengabaikan protokol COVID-19,” ujarnya.

“Mengingat kasus pasien terkonfirmasi positif di Balikpapan semakin hari, semakin bertambah,” tandasnya. (ay)

Samarinda- Rapat Perdana Dinas komunikasi dan informatika provinsi kaltim para ASN  struktural bersama Asisten 1 Jauhar Efendi yang ditunjuk Gubernur Kaltim menjadi Plt Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim .

Bertempat di Ruang Rapat Kudungga Kantor Diskominfo Provinsi Kaltim (20/07/2020). Dalam Rapat tersebut membahas  Rencana Kaltim Dibangun Data Center, dimana itu memerlukan lahan lahan luas untuk menampung Server.

Jauhar berpendapat hal tersebut Peluang besar karena kita calon Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia kedepanya. Kedepanya akan di lakukan vicon dengan Kementrian Kominfo .

“Proyek monumental untuk pembangunan Data Center di kaltim “ujar jauhar

Pada tanggal 21 Juli 2020 akan kembali dilakukan rapat membahas tentang ketersediaan lahan untuk data center Kaltim.

Kutai Timur – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tuah Benua Kutai Timur (Kutim), saat ini tengah fokus menyelesaikan program hibah air minum perkotaan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk wilayah Kutai Timur.

Hingga saat ini, proses verifikasi data untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menjadi calon penerima manfaat dari program ini, masih dilakukan.

Direktur PDAM Kutim, Suparjan menyebutkan hingga saat ini proses verifikasi masih dilakukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai calon penerima manfaat dari hibah air minum perkotaan tersebut. Untuk setiap kabupaten, diberikan jatah MBR sebanyak 2.000 sambungan pelangan baru.

Namun khusus untuk Kutim, pihaknya mencadangkan tambahan 100 Kepala Keluarga (KK). Sehingga total yang akan dikerjakan sebanyak 2.100 sambungan pelanggan air minum.

“Hingga saat ini, proses verifikasi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) masih terus dilakukan, hingga ditargetkan selesai pendataan di bulan September mendatang,”ujar Suparjan belum lama ini.

Ia menuturkan, setiap kabupaten mendapatkan jatah pelanggan sebanyak dua ribu KK (Kepala Keluarga), namun untuk Kabupaten Kutim sendiri, pihaknya telah mencadangkan sebanyak 100 KK.

“Jadi total sambungan pelanggan air bersih dari program hibah air minum perkotaan ini di Kabupaten Kutim, sebanyak 2.100 KK dan harus diselesaikan pengerjaannya hingga tahun 2024 mendatang,”tuturnya.

Lanjutnya, melalui program hibah air minum perkotaan ini, ada 11 kecamatan di Kabupaten Kutim yang menjadi lokasi pengerjaannya diantaranya Kecamatan Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Rantau Pulung, Bengalon, Kaliorang, Kaubun, Karangan, Muara Bengkal, Muara Ancalong dan terakhir Kecamatan Long Mesangat.

“Untuk di Kecamatan Bengalon ada dua desa, yakni di Desa Sekerat dan Sepaso Induk yang masing-masing mendapatkan alokasi kurang lebih 90 KK. Kemudian Kecamatan Kaubun dan Kecamatan Karangan, juga masing-masing mendapatkan lebih kurang 90 KK. Selanjutnya di Desa Senambah di Kecamatan Muara Bengkal, mendapatkan alokasi lebih kurang 330 KK,”urainya.

Namun, program hibah air minum perkotaan ini tidak bisa berjalan maksimal jika tidak ada upaya penambahan sambungan pipa air baku di setiap kecamatan.

Dijelaskan lebih jauh, ada beberapa program pemasangan pipa air baku yang dibiayai melalui APBN, APBD hingga anggaran dari PDAM Kutim sendiri, seperti program pemasangan pipa air baku dari Simpang Empat Kecamatan Kaliorang menuju ke Kecamatan Bengalon, sepanjang 6.000 meter yang dibiayai dari APBN. Kemudian, melalui program optimalisasi pipa air baku yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kutim melalui alokasi APBD Kutim, sepanjang 4,5 kilometer.

Sementara PDAM Kutim sendiri melalui anggaran yang dimilikinya, juga melakukan pemasangan pipa air baku sepanjang 10.000 meter di Kecamatan Kaliorang yang mencakup empat desa, yakni Desa Bukit Makmur, Bangun Jaya, Kaliorang dan Bumi Sejahtera.

“Untuk pemasangan pipa air baku di keempat desa tersebut, PDAM Kutim mengalokasikan anggaran lebih kurang Rp 2,5 miliar,”imbuhnya.

Samarinda—Pemerintah Provinsi Kaltim kini resmi melaunching Sistem Informasi Online dan Alur Proses Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) guna membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel terutama untuk pengelolaan dana Hibah dan Bansos di ruang rapat Tepian 2 Kantor Gubernur Kaltim, Senin (6/7/2020).

Pj. Sekprov Kaltim, HM Sa’bani menuturkan melalui sistem ini diharapkan mampu menciptakan transparansi, akuntabilitas dan integrasi pelayanan dalam pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kaltim berdasarkan asas-asas pengelolaan keuangan yang tepat.

“Mudah-mudahan dengan adanya sistem ini bisa terintegrasi dan tertib terutama keuangan. Terpenting laporan dari penggunaan hibah atau bansos harus bisa kita peroleh secara baik sebagai pertanggungjawaban penerima,”tutur Sa’bani.

Memasuki era digitalisasi saat ini, aktifitas-aktifitas secara manual akan semakin berkurang, serta melalui pemanfaatan teknologi informasi ini bisa memudahkan pelayanan.

Ia juga mengapresiasi sistem informasi online dan alur proses pemberian hibah/bansos sebagai inovasi bagus, guna mempermudah mengajukan permohonan dana hibah dan bansos.

Perlu diketahui pelayanan bansos dan hibah kali ini dibuat dengan sistem berbasis internet. Dengan sistem baru ini, masyarakat yang yang hendak mengajukan bantuan pemerintah bisa mengakses informasinya terlebih dahulu di website milik pemerintah melalui www.hibahbansos.kaltimprov.go.id.

Sistem tersebut nantinya akan meminta persyaratan jelas, dari mulai identitas hingga alasan mengajukan dana hibah atau bansos itu.

“Kedepan hibah/bansos memiliki aplikasi yang bisa menyortir sendiri. Jika mampu di sistemnya bisa mendeteksi pemenuhan syarat, layak atau tidaknya diberikan.Karena permintaan itu harus diikuti persyaratan dan bisa tertolak langsung ketika persyaratan belum terpenuhi. Hibah dan bansos ini ada aturannya, tidak semua masyarakat bisa mendapatkannya,” jelasnya.

Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), HM Moh. Jauhar Effendi, Kepala Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kaltim, Saduddin, Kepala Biro Kesra Setprov Kaltim, Elto, serta OPD terkait.

 

 

 

Samarinda – Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) melalui program Produk Pangan Halal Untuk Kaltim (PAHALA UNTUK KALTIM) masuk nominasi Top 99 Inovasi Pelayanan Publik (IPP) dalam Kompetisi IPP di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemda/BUMN/BUMD Tahun 2020 yang digelar KemenPAN RB.

Kepala Dinas PKH Kaltim Dadang Sudarya menjelaskan program Pahala Untuk Kaltim karena Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk muslim 2019, 1 juta jiwa, termasuk Kaltim.

Kehalalan merupakan syariat wajib bagi umat Muslim. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.

Selain itu, UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mengatur produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Dalam pelaksanaannya, lanjut Dadang, UPTD LKK (Laboratorium Keswan dan Kesmavet) bersama pemangku kepentingan di provinsi, kabupaten dan kota, MUI, pelaku usaha dan media massa memberikan dukungan pembentukan tim efektif pelaksanaan penataan dan pengawasan produk halal dan higienis di Kaltim.

“Pahala Untuk Kaltim sudah disosialisasikan, termasuk kerjasama dengan media massa  guna meningkatkan kesadaran konsumen dan produsen pentingnya produk halal,” kata Dadang Sudarya.

Untuk menyukseskan Pahala, Dadang menambahkan , telah dilakukan komitmen bersama dukungan pernyataan kesepahaman dalam sertifikasi halal dari pemerintah daerah dan swasta serta pelaku usaha produk peternakan.

“Saat ini, Pemprov tengah memperjuangkan Pahala masuk top 45 IPP. Diharapkan masyarakat mendukung dengan cara mengirimkan komentar dukungan ke info.sinovik@menpan.go.id,” pesan Dadang.

Hal ini juga menunjukkan respon masyarakat yang puas dengan kinerja laboratorium dan inovasi juga menyumbang pendapata asli daerah (PAD) melalui pengujian yang dilakukan. “Hasil evaluasi kami, setelah dilakukan sosialisasi, pembinaan, dan penindakan, maka pada tahun 2018 kejadian pemalsuan menurun secara signifikan,” jelas Dadang.

Inovasi ini memberi ketentraman batin masyarakat dalam ketersediaan pangan halal. Manfaat Pahala untuk Kaltim, juga memberi rasa aman bagi masyarakat sehingga tidak perlu was-was lagi dengan produk yang diperdagangkan, karena sudah terjamin kehalalannya. Termasuk meningkatkan daya saing dan menambah pendapatan dan taraf hidup pelaku usaha.