Jakarta – Situs website Dinas Perkebunan Kaltim dengan alamat URL https://disbun.kaltimprov.go.id ditetapkan sebagai pemenang Lomba Inovasi TIK Kementerian Pertanian Tahun 2019.

Juara pertama untuk kategori website terbaik se Indonesia yang diselenggarakan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) Kementerian Pertanian.

Adapun pemenang kedua lomba ini diraih Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau dan ketiga oleh Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan.

“Prestasi kita yang ketiga untuk juara pertama. Setelah tahun 2015 dan 2017,” ungkap Kepala Disbun Kaltim Ujang Rachmad usai menerima penghargaan dari Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada upacara HUT ke-48 Korpri Tahun 2019 di Halaman Kantor Kementerian Pertanian Jakarta, Jumat (29/11/2019).

Prestasi ini lanjutnya, luar biasa berkat kerja yang luar biasa pula. Sebab, untuk lolos dan meraih juara harus
menyisihkan 62 peserta dari instansi/dinas/badan di lingkup Kementerian Pertanian di seluruh Indonesia.

“Pendaftar awal 82 peserta, namun lolos administrasi sekitar 62 peserta dan itulah pesaing kita. Hingga masuk 3 besar dan akhirnya meraih juara pertama ketiga kalinya,” sebut Ujang.

Ujang menerangkan pengelolaan data perkebunan menjadi salah satu strategi utama bagaimana menyediakan data yang tersedia cepat dan akurat. Tentunya prestasi yang diraih ini akan terus mendorong jajarannya meningkat kinerja dan pelayanan publik. Khususnya melalui media informasi (website) berbasis spasial.

Prestasi kali ini menjadi penghargaan tingkat nasional untuk kedelapan kalinya dalam Lomba Inovasi TIK Kementerian Pertanian. Terdiri juara kedua sebanyak lima kali (tahun 2005, 2011, 2012, 2014 dan 2016). Juara pertama tiga kali yakni pada 2015, 2017 dan 2019.

Berau – Blank Spot Area (BTA) yang selama ini berada di Kampung Long Ayan wilayah pedalaman segera akan berakhir, menyusul akan ditancapkannya pembangunan Tower Micro Base Transceiver Station (BTS).

Paling tidak ini memberikan kemudahan masyarakat menikmati layanan telekomunikasi seluler, khususnya diwilayah kecamatan yang terkenal dengan air terjun Tambalang ini.

Berdirinya tower mikro BTS ini bantuan pemerintah daerah yang pernah menjadi usulan warga pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) beberapa waktu lalu. Kemudian ditindaklanjuti Diskominfo Berau untuk memprogramkan keterbukaan layanan telekomunikasi diwilayah pedalaman.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Berau Susila Harjaka menyampaikan, tahun ini akan segera dilakukan pemasangan tower dengan tinggi 35 meter yang ditempatkan dibukit kampung Long Ayan, Segah.

Sementara itu proses pemasangan masih progres perakitan material dari tim teknis dilapangan. “proses perakitan tim, secepatnya dipasang,” katanya.

Diungkapkannya, ini merupakan program untuk menjangkau kampung yang sama sekali belum memperoleh jaringan seluler, jadi akan kami prioritaskan yang BTA dipedalaman dahulu, sisanya juga akan menyusul melihat usulan dari kecamatan-kecamatan lain, jelasnya.

Menurut perkiraan, perakitan material paling cepat membutuhkan waktu sekitar 4 hari.
Selajutnya tim teknis akan melakukan tahap ujicoba terlebih dahulu, untuk memastikan stabil dan keketuatan sinyal, kemudian akan dilanjutkan dengan launching.

Launching atau pengoperasian mikro base transceiver station (BTS) ini rencananya akan diresmikan langsung oleh bupati.

Samarinda-Diskominfo provinsi kaltim mengadakan sosialisasi peningkatan kopetensi layanan keamanan informasi daerah perbatasan, yang di ikuti 10 kabupaten/kota se-kalimantan timur.bertempat di aula kudungga jln Basuki Rahmat.(28/11)

Pengelolaan keamanan informasi data oleh sistem elektronik dan menejemen, mengantisipasi kejahatan siber yang bisa merugikan,karena data adalah kekayaan baru negara dan lebih berharga dari minyak, maka dari itu hak warga negara wajib di lindungi.

Kasusu serangan siber terhadap informasi di pemerintahan pernah terjadi . Serangan tersebut mengancam keamanan negara. Badan siber dan sandi negara (BSSN) menemukan 12,9 juta kali serangan siber ke indonesia sepanjang 2018. Serangan terbanyak berupa malware yang menyusup kekomputer.

Tujuan diadakannya kegiatan tersebut peningkatan kapasitas sdm dibidang keamanan informasi yang ada di kabupaten/kota maupun di instansi penegak hukum. Klasifikasi informasi mengamankan informasi yang bernilai strategis, yang dapat mengancam kestabilitas proses dalam organisasi.

Resiko kebocoran informasi akibat yang akan ditimbulkan iyalah kerugian finansial,bicornya kerahasiaan, hargadiri dan lain lain.

Tahap pengelolaan informasi dan melindungi informasi yang pertama penyelenggaraan sertifikasi elektronik , pengelolaan jaring komunikasi sandi nasional, digital forensik,dan sterilisasi kontra pengindraan & jaming.

” pengelolaan informasi publik yang berklasifikasi jadi ranah BSSN, pengelolaan dan pengamanan. Berdasarkan nomor 5 tahun 2005 peratuaran yang dikluarkan BSSN.
Bentuk pengamanan nya harus di enskripsi. Dan pemngamanannya berbeda-beda. Semua pengamanan elektronik harus menggunakan sertifikasi elektronik.” Ucap Irma

Pengembangan sdm ada 3 tahap yang dilakukan pengembangan karir, kopetensi. Pemberdayagunaa nomenklatur yang ada .

Sangatta—Guna mewujudkan Smart City di berbagai wilayah, Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang kini secara resmi melauncing wifi gratis di kawasan Folder Jalan Ilham Maulana Sangatta Utara,Jum’at(15/11).

Ia mengungkapkan, sesuai dengan komitmen awal Pemkab Kutim menjadikan kawasan polder sebagai pusat Smart City.

Diperkenalkan untuk pertama kalinya, kawasan tersebut nantinya tidak akan menjadi seperti taman bersemi STQ yang banyak dikuasai oleh oknum pencari keuntungan.

“Kita buat semua gratis. Oleh sebab itu, Folder dikelola langsung Pemerintah dan melibatkan beberapa OPD terkait, tidak ada organsisasi lain yang ikut campur,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Folder merupakan salah satu daerah yang kerap disalahgunakan oleh anak-anak untuk melakukan hal-hal yang negativ.

Untuk mengantisipasi hal ini, dirinya mengaku akan berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Satpol PP dan Kapolres Kutim untuk lebih waspada pada oknum yang kerap memanfaatkan daerah tersebut.

“Nanti akan diperketat, ada pengawasan dari Satpol PP selama 24 jam. Kapolres juga sudah saya minta untuk lakukan sidak supaya fasilitas kita bisa terjaga.”Ucapnya

“Untuk penerangan Insya Allah masuk tahun ini, kalau ada badan pengelola. nanti tidak sembarangan anak-anak bisa masuk,”Tambahnya.

Dia juga mengatakan Folder yang selama ini merupakan tempat wisata alternatif terus dibenahi. Terlebih, menjadi satu dari 100 kabupaten kota terpilih merupakan kebanggan sendiri untuk daerah.

“Semua fasilitas yang ada di Folder telah dilengkapi wifi gratis, hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat menggali informasi dengan akses internet,” ujarnya.

Banyak fasilitas baru yang dimiliki Kutim, salah satunya arena gocar yang sebelumnya digunakan khusus, saat ini sudah diperkenankan digunakan untuk masyarakat umum.

Selain itu, ada pula tempat berolahraga, tempat bermain anak, sirkuit Go Car, Mini Moto, hingga Super Moto.“Mulai hari ini dibuka umum. Fasilitas penunjang kita buka dulu sampai pukul 6 sore. Kecuali pujasera akan buka sampai jam 12 malam,” pungkasnya.(Diskominfo/Rey)

Launching 3 aplikasi inovasi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur dan penandatanganan kesepakatan bersama PTA Kalimantan Timur dengan Gubernur Kaltim dengan kepala kantor wilayah kementrian agama Kaltim, Kepala kantor wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Radio Republik Indonesia di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (12/11).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarinda- Media yang semakin canggih dengan berbagai macam aplikasi medsos sebagai penghubung komunikasi antar sesama pengguna medsos , memungkinkan para pengguna media sosial menulis berbagai konten dari yang positif hingga negatif.

Kehidupan para pengguna medsos di dunia maya dapat di telusuri,jejak Digital mereka sangat mudah ditemukan.

Dampak dari berselencar di dunia maya bisa berimbas ke kehidupan nyata, seperti pada saat wawancara kerja atau masuk perguruan tinggi, para HRD selain menyeleksi berkas, mereka juga melihat rekam jejak Digital si pelamar.
Bila terdapat konten negatif atau yang berbau sara , maka dipastikan tidak akan lolos seleksi.

Di kutip dari siaran pers Gerakan Anti Hoax kalimantan Timur 10/11, carles sebagai ketua wartawan Gerakan Anti Hoax mengungkapkan, Bahwa Jejak Digital yang negatif berbahaya Bagi masa depan.

“Ketika kelak masuk perguruan tinggi dan melamar kerja di swasta maupun pemerintahan, jejak digital bisa menjadi faktor penentu lolos seleksi,” pungkasnya.

Maka dari itu himbauan untuk membersihkan jejak digital mulai dari sekarang, atau mengisi dengan konten-konten posirif . Agar terhindar melanggar undang undang ITE

Ujoh Bilang – Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan survey jaringan telecenter dan interkoneksi jaringan intra pemerintah di Kabupaten Mahakam Ulu, Rabu (6/11).

Kepala bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Dianto dan Kepala bidang Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) , Agung Masuprianggono bersama stafnya menuju kantor Diskominfo Kabupaten Mahakam Ulu dan bertemu dengan Kabid Infrastruktur Teknologi Informasi dan Telematika, Evodius Awang.

“Mendorong Kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Timur untuk mencontoh semangat dan kerja keras Kabupaten Mahakam Ulu dalam mengembangkan wilayahnya di sektor telekomunikasi,” Ujar Dianto Kabid TIK Diskominfo Kaltim.

Usai bertemu Kabid Infrastruktur Teknologi Informasi dan Telematika kami diajak bertemu dengan Kepala Dinas Diskominfo Kabupaten Mahakam Ulu, Nasution Hibau Djaang.

Kabupaten Mahakam Ulu dianggap berhasil dalam membuka keterisoliran wilayah melalui jaringan telekomunikasi. Bagaimana tidak Kabupaten termuda dengan luas wilayah 15.315 km2 ini berkomitmen pada tahun 2020 Mahakam Ulu merdeka sinyal.

“Ya itulah upaya kita dengan kondisi daerah seperti ini, pertama kali membangun Kabupaten Mahakam Ulu dari nol semua kondisinya dari nol. ya sekarang ada perkembangan, sekarang kami sudah menikmati jaringan 4g walaupun kadang menurun,” Ungkap Ibau sapaan angkap Kadis Kominfo Mahulu.

Melakukan koordinasi, komunikasi secara intens dan bekerjasama dengan BAKTI Kominfo dan penyedia layanan telekomunikasi seperti Telkomsel, Indosat. Ini merupakan cara jitu agar Kabupaten Mahakam Ulu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat.

Pesan pak Bupati sebelum saya dilantik “Tolong perbaikan jaringan, yang penting kita bisa telepon dan SMS, yang lain kita kerjakan sedikit demi sedikit,” Tambahnya.

Ujoh Bilang – Kabupaten Mahakam
Ulu (Mahulu) adalah daerah pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat kini menjadi salah satu daerah yang perlu mendapat perhatian lebih karena masuk daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) tidak hanya dari Pemerintah daerah
saja melainkan juga dari Pemerintah pusat.

Diskominfo Kabupaten Mahakam Ulu mempunyai komitmen kuat untuk membebaskan masyarakatnya dari keterisoliran wilayah dengan cara memberikan pelayanan telekomunikasi yang baik.

Dari 50 desa yang ada di Mahulu terdapat 3 desa yang masih blankspot antara lain desa Long Pakaq Kecamatan Long Pahangai, Long Pakaq Lama Kecamatan Long Pahangai dan Delang Krohong Kecamatan Long Apari.

“3 desa ini hanya memerlukan 1 tower untuk mencakup jangkauan karena ada daerah yang tinggi, tower akan kita bangun disitu,” Ujar Evodius Awang Kabid Infrastruktur Teknologi Informasi dan Telematika.

Untuk menikmati layanan telekomunikasi Diskominfo Mahulu terus berupaya mengusulkan ke Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) yang berada dibawah Kementerian Komunikasi dan informatika RI (Kemenkominfo).

“Kami terus berkomunikasi dengan pihak BAKTI agar target kami di tahun 2020 Mahulu bebas blankspot,” Tambahnya.

Dalam upaya meningkatkan jaringan telekomunikasi di Mahulu ia mengaku telah sering berkunjung ke kantor BAKTI di gedung menara merdeka wilayah Jakarta Pusat, bersama pihak terkait di Mahulu melakukan pertemuan dengan BAKTI

“Agar dapat meningkatkan kualitas jaringan yang dulunya 2g beralih ke 3g atau bahkan kalo bisa ke 4g,” Tambah Evo.

Samarinda-kuliah umum yang dilakukan oleh Fakultas Fisipol UNMUL Program studi ilmu komunikasi, dengan mengusung tema Literasi Digital 4.0,menuju Masyarakat informasi dalam menyambut tantangan Ibu kota Negara Baru indonesia. Dilaksanakan Ball Room Hotel Grand Viktori (8/11).

Dalam acara tersebut Hatifah anggota DPR RI komisi X dan Diddi Rusdiansyah kepala dinas kominfo provinsi kaltim sebagai  pengisi kuliah umum tersebut.

Hatifah menyampaikan dalam kuliah umumnya, Informasi di masa sekarang sangat cepat diterima oleh masyarakat, dengam adanya media sosial serta gaget yang mereka miliki. Kehawatiran dampak negatif (Hoax) dari informasi yang sangat mudah diperoleh dapat merusak kesatuan dan kesatuan bangsa, maka dari itu kuliah umum ini kita sama menyaring dan memahami bermedia sosial dengan baik.

Pemanfaatan media sosial secara bijak sangat pengaruh besar terhadap kehidupa dimasa sekarang khusuanya dalam komunikasi,

“Literasi elemen kultural sangat penting, karena setiap konten harus ada tanggung jawab ,daya kritis , kreatif dan pemberdayaan sosial media” ucap Hatifah dalam menyampaikan kuliah umum .

Dalam menyambut IKN persiapan untuk smart city ,penggunanya juga harus smart dalam berkomunikasi dengan teknologi canggih. Informasi dan layanan publik kedepanya akan sangat maju, maka dari itu segala sesuat harus dipersiapkan dari sekarang .

“Kita harus melek teknologi yang terus berkembang,Maka dari itu kita harus siap dalam menghadapinya” tegas Diddi

Di era digital ini masyarakat indonesia sekarang sudah terhubung dengan internet,60% menggunakan HP dan 8 jam bermedia sosial ria . Sembilan bahan pokok sekarang mengalami tambahan yaitu Internet .

Penajam Paser Utara—Pemanfaatan dan penerapan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan perkembangannya masih dipandang jauh dari optimal, bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang sudah terlebih dulu menerapkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi, Negara kita masih jauh tertinggal.

Memang masing-masing badan pemerintahan telah membangun sistem berbasis elektronik yang sudah cukup canggih, namun sistem tersebut belum terintegrasi, artinya sistem yang dibangun masih berdiri sendiri.

Hal ini mengakibatkan setiap lembaga/instansi pemerintahan masih melakukan pola birokrasi lama, sehingga, terjadi kesenjangan pemanfaatan teknologi informasi antara satu lembaga dengan yang lainnya.

Kepala Seksi Infrastruktur TIK dan Pengembangan Diskominfo Penajam Paser Utara (PPU)  Junaidi mengungkapkan, sementara ini untuk misi integrasi di Kominfo PPU masih belum bisa jalankan dikarenakan kendalanya yang pertama sewa bandwidth di usulkan untuk tahun 2019 masih belum bisa dipenuhi dan yang kedua untuk server hardware maupun softwarenya masih di adakan pembenahan.

“Jadi kita susun ulang lagi device atau alat apa aja yang sebenarnya kita perlukan tapi belum kita penuhi itu kita inventarisir,”ujarnya di Kantor Dinas Kominfo PPU, Kamis(7/11).

Dirinya membeberkan, rata-rata kabupaten/kota menginginkan Smart City menjadi tujuan Fokus utama nya, namun sebelum berbicara tentang smart city integrasi data aplikasi dan sebagainya yang paling utama pondasi awal yang di bentuk harus mempunyai Data Center yang pertama.

Termasuk yang didalamnya ada penunjangnya server dan lain-lain. Selain itu ternyata persyaratan yang kedua juga memiliki Disaster Recovery Center (DRC).

“Itu diperlukan sebagai backup data kita apabila sewaktu-waktu Data Center kita atau data-data yang berada di server kita mengalami gangguan atau crash dan sebagainya, sehingga itu kita bisa melihat backupnya di DRC tadi,”jelasnya.

Ia menambahkan, tak terlepas dari itu semua ternyata pengetahuan dari SDM itulah letak kuncinya semua ini. “Jadi kita harapkan monitoring yang dilakukan oleh rekan-rekan diskominfo Kaltim bisa inventarisir, bahwa memang melihat data-data informasi yang digali dari setiap kabupaten/kota rata-rata sumber daya manusianya yang masih perlu di maksimalkan,”bebernya.

Seiring dengan pengumuman yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat sebagai ibukota negara baru di sini (PPU) nantinya mulai awal tahun 2020 sudah mulai progres pembangunan untuk tahap menuju pembangunan ibukota negara.

“Jadi Kalimantan Timur khususnya (PPU) terutama, sangat menyiapkan untuk itu semua baik dari infrastruktur jaringan telekomunikasi dan sumber daya manusianya terutama. Dan harapan kami semoga progres yang dilakukan oleh rekan-rekan dari Provinsi bisa ditindaklanjuti secepatnya,”ucapnya.

Menanggapi hal tersebut Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi Diskominfo Kaltim Fahmy Asa mengatakan, setelah dapatkan data-data dan aplikasi dari  Kominfo Penajam Paser Utara (PPU) tentang sistem informasi tersebut, ternyata di pemkab PPU tersebut masih belum terintgrasi dan pengelolaannya masih dilakukan oleh masing-masing OPD.

“Kita akan coba pola integrasi seperti apa yang tepat untuk dilakukan. Dan Diskominfo Kaltim juga akan memberikan bantuan ke pemerintah kabupaten/kota terutama kominfo PPU, supaya mereka juga dengan cepat mendorong terjadinya integrasi sistem informasi di sana,”Ujar Fahmy Panggilan akrabnya.

Dirinya mengungkapkan, ada beberapa kabupaten kota yang pengelolaan data-datanya sudah terintegrasi seperti pemkot Balikpapan, Bontang, Kutai Timur.

“Kemaren kita juga sudah meninjau ke beberapa wilayah yakni Balikpapan, Bontang, Kutim. untuk Bontang sudah cukup baik pelaksanaan sistem informasinya dan Balikpapan mereka juga sudah terintegrasi dengan beberapa aplikasi. Dan itu memang sudah di hosting di kominfo masing-masing, artinya mereka tidak hosting di luar,”ungkapnya.

Fahmy juga menuturkan dengan memperkenalkan API.Kaltimprov.go.id ke masing-masing kabupaten/kota di harapkan agar daerah tersebut bisa saling berbagi data, terjadi efisiensi, menjamin ke sahihan dan faliditas data, dan menjamin keamanan data.

“Karena itu sudah sejalan dengan tupoksi seksi di pengelolaan data dan integrasi sistem informasi salah satunya memberikan layanan pusat API ke daerah,”tuturnya

Untuk diketahui, API adalah singkatan dari Application Programing Interface dan memungkinkan developer untuk mengintegrasikan dua bagian dari aplikasi atau dengan aplikasi yang berbeda secara bersamaan.

API terdiri dari berbagai elemen seperti function, protocols, dan tools lainnya yang memungkinkan developers untuk membuat aplikasi. Tujuan penggunaan API adalah untuk mempercepat proses development dengan menyediakan function secara terpisah sehingga developer tidak perlu membuat fitur yang serupa.

Dalam kunjungannya Fahmy juga berharap kepada semua pihak terutama Diskominfo yang ada di Kabupaten/Kota agar terus mengupdate informasi dan saling berkoordinasi, sehingga dari sisi pengelolaan data integrasi dan sistem informasi tidak hanya di level Provinsi tapi juga Kabupaten/Kota.

“mudah-mudahan kedepan kita upayakan bisa terwujud,”pungkasnya.(Diskominfo/Rey)