SAMARINDA—-Gubernur Kaltim H. Isran Noor memastikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) tidak akan menghambat program penurunan emisi karbon di Kaltim.

“Justru sebaliknya konsep Pembangunan IKN di Kaltim menjadi contoh pembangunan berkelanjutan yang berwawasan hijau. Kalau di Kota ruang terbuka hijau itu 30 persen dari luasan sebuah Kota, maka nanti Kita balik. Bukan 30 persen tapi kalau bisa 70 persen karena konsepnya greencity atau forest city”, ungkap Gubernur Isran usai membuka acara Launching dan Talkshow proses Pre- Negosiasi ERPA FCPF-Carbon Fund di Kaltim, di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Senin (9/9)

Menurutnya, selama periode 2020 hingga 2024 Kalimantan Timur berpeluang mendapatkan insentif senilai 110 juta USD atau setara dengan pengurangan emisi 22 juta ton karbondioksida ekuivalen. Menurut Gubernur Kaltim Isran Noor angka tersebut tidak sulit diraih sebab Kaltim sendiri sudah sejak lama menerapkan konsep pembangunan hijau yang ramah lingkungan.

Ditegaskan Isran  pembangunan IKN nantinya dilaksanakan sesuai kaidah-kaidah lingkungan. Adapun kekhawatiran sejumlah pihak dampak kerusakan lingkungan ditimbulkan dapat menjadi modal pemerintah untuk membangun IKN berkonsep forest city.

Bukan saja di Indonesia Program pengurangan emisi karbon berbasis insentif seperti yang dilakukan di Kaltim adalah yang pertama kali di dunia. Pendekatan yurisdiksi menjadikan program FCPF Carbon Fund di Kaltim berbeda sebab di belahan Negara lain program ini hanya menyasar satu distrik atau lokasi berskala Kabupaten saja namun di Kaltim program penurunan emisi dilaksanakan bersamaan dan serentak di seluruh wilayah se Provinsi Kaltim. (diskominfo/ris)

SAMARINDA—Program penurunan emisi merupakan bagian upaya yang signifikan dari pemerintah Provinsi dan Nasional dalam mengurangi deforestasi dan degradasi hutan dan untuk memastikan langkah untuk pembangunan hijau kaltim dan Indonesia.

Menurut Gubernur Kaltim H. Isran Noor, menyebutkan  masyarakat Kaltim telah lama bertindak dalam menekan terjadinya penurunan  emisi dengan cara menjaga hutan-hutan Kaltim agar lestari. Meskipun Emission Reductions Payment Agreement (ERPA) belum ditandatangani, Kaltim sudah lebih dulu memprogramkan, terbukti  kaltim sudah melakukan penurunan emisi karbon.

Untuk itu, Kaltim siap mengimplementasikan Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-Carbon Fund) tahun 2020-2024. Hal ini selaras dengan visi Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat, khususnya dalam misi keempat yakni Berdaulat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan. Penting menjadi catatan, bahwa setiap gerak pembangunan Kaltim harus tetap mendorong pertumbuhan ekonomi yang memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan hidup.

“Saya meminta agar daerah menjalankan program ini secara sungguh-sungguh, karena Kaltim ditunjuk sebagai percontohan awal pelaksanaan program ini dan juga melibatkan negara dalam kesepakatannya,” ucapnya pada Launching dan Talkshow proses Pre- Negosiasi ERPA FCPF-Carbon Fund di Kaltim, di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Senin (9/9)

Dengan Talkshow yang dilaksanakan hari ini Gubenur Isran berharap dapat digunakan sebaik-baiknya oleh para peneliti, masyarakat lokal dan pihak-pihak lainnya, sehingga nantinya hasil dari kegiatan ini bisa dimuat dalam kesepakatan.

Direktur Mitigasi Perubahan Iklim KLHK, Emma Rachmawaty bahwa dalam implementasi program penurunan emisi melalui mekanisme FCPF-Carbon Fund tahun 2020-2024 di Kaltim masih memerlukan dukungan kebijakan nasional. Tidak itu saja, upaya yang sudah dilakukan oleh Pemprov Kaltim untuk menginternalisasikan program penurunan emisi ke dalam RPJMD provinsi dan kabupaten merupakan keniscayaan. Keterlibatan  pihak swasta, masyarakat adat dan lokal, serta mitra pembangunan lainnya sangat diperlukan agar program ini berhasil.

Selain itu, Kepala Badan Litbang dan Inovasi KLHK, Agus Justianto mengatakan memasuki tahap negosiasi ERPA FCPF-Carbon Fund ini, saya berharap dapat semakin memperkuat komitmen Kaltim dalam melaksanakan pembangunan rendah emisi. Walaupun proses pembangunan ibu kota negara Indonesia yang baru di Kaltim, namun upaya pembangunan rendah emisi akan tetap menjadi komitmen Pemprov Kaltim. (diskominfo/ris)

Balikpapan – Gubernur Isran menyebut banyak hal bermanfaat utamanya peningkatan kesejahteran dan harkat martabat rakyat seluruh provinsi yang bisa dibangun bersama. Isran Noor menyebut Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) punya peran besar dalam pengembangan manajemen pemerintahan dan visi misi bupati/walikota, serta gubernur se Indonesia.

“Masyarakat Kaltim selalu mendukung apapun keputusan APPSI. Termasuk siap mensukseskan Munas dengan menjadi tuan rumah baik Pra Munas APPSI ini,” ucap Isran saat memberikan sambutan selamat datang saat pembukaan Pra Munas APPSI VI 2019, di Ballroom Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Rabu (28/8).

Melalui asosiasi ini ada hal yang belum termasuk dalam program pemerintah daerah yang secara bersama diperlukan diakomodir dan dibahas.

Meski begitu, dia memohon maaf jika masih banyak kekurangan menjadi tuan rumah Pra Munas APPSI. Dia berharap suksesnya Pra Munas menjadi tolok ukur kesuksesan pelaksanaan Munas APPSI November 2019 mendatang, di Jakarta.

Pada kesempatan ini gubernur juga mengungkapkan rasa kegembiraannya atas keputusan presiden RI Joko Widodo yang menetapkan Kaltim sebagai lokasi pemindahan ibu kota negara baru. Dia berharap realisasinya mendapat dukungan seluruh pengurus APPSI untuk kemajuan bersama.

Pembukaan Pra Munas APPSI dilakukan Ketua Umum APPSI Longki Djanggola, dengan dihadiri Dewan Pakar APPSI Ryaas Rasyid.

Tampak hadir Pengurus APPSI, Walikota Balikpapan, Rizal Efendi, Bupati Kukar, Edi Damansyah, Bupati PPU, Abdul Gafur Mas’ud beserta istri, Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekprov Kaltim, Moh Jauhar Efendi, Forkopimda Kaltim dan Balikpapan, serta Kepala OPD Kaltim.